1.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
2.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerin tah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang- undang.
4.Deputi adalah deputi yang menangani bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5.Kedeputian adalah kedeputian yang menangani bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
6.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi
8.Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
9.Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
10.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
11.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala BKPM serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan Kegiatan serta dokumen pendukung Kegiatan akuntansi pemerintah.
12.Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Eselon II dalam lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya.
13.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan terkait Kegiatan Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja negara.
14.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pernbayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi.
15.Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsen trasi.
16.Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posrsi keuangan dan operasi keuangan pada kemen terian / lem bag a. 1 7. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber untuk menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah seinua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.