DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelayanan informasi meteorologi maritim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim yang dilakukan oleh: a. Direktorat Meteorologi Maritim; dan/atau b. UPT.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai layanan informasi meteorologi maritim sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
4.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
5.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi meteorologi maritim.
2.Direktorat Meteorologi Maritim adalah unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan meteorologi maritim.
3.Unit Pelaksana Teknis Layanan Informasi Meteorologi Maritim yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pelayanan informasi meteorologi maritim.
4.Pengguna Informasi Meteorologi Maritim yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pemangku kepentingan lain yang menggunakan informasi meteorologi maritim.
5.Cuaca adalah kondisi atmosfer dan perairan yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, meliputi unsur suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, serta gelombang laut dalam wilayah pelayanan.
6.Wilayah Pelayanan adalah daerah berupa perairan laut dan daratan yang berbatasan dengan laut dalam penyiapan dan penyampaian informasi meteorologi maritim.
7.Wilayah Meteorologi Oseanografi yang selanjutnya disebut Wilayah Met-Osean adalah wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Meteorologi Maritim.
8.Wilayah Provinsi adalah Wilayah Pelayanan yang menjadi tanggung jawab UPT.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelayanan informasi meteorologi maritim.

Pasal 3

(1)Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim.
(2)Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Direktorat Meteorologi Maritim; dan/atau
2. b.UPT.

BAB II

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM

Pasal 4

Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap:

a.informasi publik; dan
b.informasi khusus.

Pasal 5

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.informasi rutin; dan
b.peringatan dini.

Pasal 6

Informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.buletin Cuaca Indonesia untuk pelayaran (Indonesian Weather Bulletin for Shipping);
b.prospek Cuaca maritim mingguan;
c.prakiraan Cuaca maritim Wilayah Met-Osean;
d.prakiraan Cuaca maritim untuk kegiatan kemaritiman;
e.prakiraan Cuaca maritim dampak siklon tropis;
f.informasi Cuaca maritim untuk sebaran tumpahan minyak;
g.informasi Cuaca maritim untuk pencarian dan pertolongan;
h.analisis kondisi Cuaca maritim terkait kejadian kecelakaan kapal;
i.prakiraan Cuaca maritim untuk tangkapan ikan;
j.prakiraan Cuaca maritim angkutan jalur laut;
k.analisis banjir pesisir (rob);
l.analisis Cuaca maritim untuk kegiatan kemaritiman;
m.buletin informasi meteorologi maritim;
n.prakiraan Cuaca maritim berbasis Wilayah Provinsi;
o.prakiraan Cuaca maritim pelabuhan;
p.prakiraan Cuaca maritim penyeberangan;
q.prakiraan Cuaca maritim rute pelayaran; dan
r.prakiraan Cuaca maritim wisata bahari.

Pasal 7

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.peringatan dini gelombang tinggi;
b.informasi potensi banjir pesisir (rob); dan
c.peringatan dini Cuaca penyeberangan.

Pasal 8

(1)Informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.informasi Cuaca untuk rute pelayaran;
2. b.informasi Cuaca untuk kegiatan komersial di pelabuhan;
3. c.informasi Cuaca untuk pengeboran lepas pantai;
4. d.analisis Cuaca maritim untuk klaim asuransi;
5. e.peta spasial informasi iklim maritim bulanan;
6. f.informasi iklim maritim rata-rata bulanan;
7. g.layanan informasi prakiraan outlook Cuaca maritim;
8. h.layanan informasi Cuaca berbasis Application Programming Interface (API);
9. i.layanan informasi Cuaca berbasis peta elektronik; dan
10. j.akses aplikasi layanan khusus berbasis laman (web).
(2)Informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya.

Pasal 9

Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pengguna untuk keperluan yang meliputi:

a.transportasi laut;
b.perikanan dan budidaya pesisir;
c.penelitian;
d.wisata perairan;
e.pertambangan;
f.pertahanan dan keamanan;
g.pencarian dan pertolongan;
h.konstruksi bangunan di pantai dan laut; dan/atau
i.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

(1)Penyediaan informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h dilakukan oleh Direktorat Meteorologi Maritim.
(2)Penyediaan informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i sampai dengan huruf m dilakukan oleh Direktorat Meteorologi Maritim dan UPT.
(3)Penyediaan informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n sampai dengan huruf r dilakukan oleh UPT.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…