DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan T\rgas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungal Badan Meteorologi, Klimatoiogi, dan Geofisika; Mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO9 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 1 PERATURAN BADAN ME"IEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFI SIKA NOMOR 10 TAHUN 2O2O TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN ME*TEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 1

Biro Perencanaan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja tahunan, penyiapan analisis tarif, koordinasi penyusunan rencana, usulan penetapan tarif, satuan biaya meteorologi, klimatologi, dan geofisika, usulan standar biaya keluaran dan, serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan usulan pinjaman/hibah luar negeri serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro;
b.penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan dokumentasi penyusunan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dari unit kerja Sekretariat Utama, Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sumatera dan sekitarnya serta di Pulau Papua dan sekitarnya, penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan dokumentasi penyusunan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dari unit kerja Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Jawa dan sekiranya, di Pulau Kalimantan dan sekitarnya, di Pulau Bali dan sekitarnya dan di Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan dokumentasi penyusunan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dari unit kerja Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, di Kepulauan Maluku dan sekitarnya; dan
c.penyiapan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan penyusunan anggaran secara berkala pada unit kerja Sekretariat Utama, Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sumatera dan sekitarnya serta di Pulau Papua dan sekitarnya, penyiapan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan penyusunan anggaran secara berkala pada unit kerja Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Jawa dan sekiranya, di Pulau Kalimantan dan sekitarnya, di Pulau Bali dan sekitarnya dan di Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya, serta penyiapan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan penyusunan anggaran secara berkala pada unit kerja Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, di Kepulauan Maluku dan sekitarnya.

Pasal 2

(1)Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan terdiri atas:
1. a.kelompok substansi rencana dan tarif;
2. b.kelompok substansi program dan penyusunan anggaran; dan
3. c.kelompok substansi pemantauan dan evaluasi.
(2)Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 3

Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan koordinasi, penyusunan, perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, pengawasan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan, penyiapan koordinasi, penyusunan, perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, database dan jaringan komunikasi, serta penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan pertimbangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
b.penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan kerja sama dalam negeri, dan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan kerja sama luar negeri;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan organisasi, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro, dan penyiapan koordinasi dan penataan tata laksana, analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja; dan
d.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan, dan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan pers dan media serta layanan publik terpadu.

Pasal 4

(1)Pengelompokan uraian fungsi Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:
1. a.kelompok substansi peraturan perundang- undangan dan pertimbangan hukum;
2. b.kelompok substansi kerja sama;
3. c.kelompok substansi organisasi dan tata laksana; dan
4. d.kelompok substansi hubungan masyarakat.
(2)Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 5

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan penyusunan, perencanaan kebutuhan, rekrutmen, dan pengembangan sumber daya manusia serta pola karir, penyiapan dan penyusunan pengendalian administrasi kepegawaian, manajemen informasi, evaluasi kinerja dan kesejahteraan sumber daya manusia, dan penyiapan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional dan mutasi, pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya manusia; dan
b.penyiapan pengujian tagihan, penerbitan dokumen pembayaran, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang, penatausahaan dokumen pembayaran, penyusunan laporan realisasi keuangan, penyiapan penyusunan administrasi belanja pegawai, perjalanan dinas dan pengelolaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pelaksanaan sistem akutansi, verifikasi, rekonsialiasi dan penyusunan laporan keuangan BMKG, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, serta penyiapan tindak lanjut hasil reviu aparat pengawas internal pemerintah dan hasil audit laporan keuangan.

Pasal 6

(1)Pengelompokan uraian fungsi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
1. a.kelompok substansi sumber daya manusia; dan
2. b.kelompok substansi keuangan.
(2)Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 7

Ketentuan mengenai uraian fungsi yang menangani urusan pengadaan dan pengelolaan barang milik negara serta urusan tata usaha dan protokol diatur berdasarkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG METEOROLOGI

Pasal 8

Pusat Meteorologi Penerbangan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi permukaan, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi udara atas;
b.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi penerbangan, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi publik; dan
c.penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang layanan informasi meteorologi penerbangan, dan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang diseminasi informasi meteorologi penerbangan.

Pasal 9

(1)Pengelompokan uraian fungsi Pusat Meteorologi Penerbangan terdiri atas:
1. a.kelompok substansi manajemen observasi meteorologi penerbangan;
2. b.kelompok substansi manajemen operasi; dan
3. c.kelompok substansi informasi meteorologi penerbangan.
(2)Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 10

Pusat Meteorologi Maritim menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi maritim, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi maritim; dan
b.penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan di bidang analisis dan prediksi meteorologi dan iklim maritim, dan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang layanan informasi meteorologi dan iklim maritim.

Pasal 11

(1)Pengelompokan uraian fungsi Pusat Meteorologi Maritim terdiri atas:
1. a.kelompok substansi manajemen meteorologi maritim; dan
2. b.kelompok substansi informasi meteorologi maritim.
(2)Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 1

Biro Perencanaan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja tahunan, penyiapan analisis tarif, koordinasi penyusunan rencana, usulan penetapan tarif, satuan biaya meteorologi, klimatologi, dan geofisika, usulan standar biaya keluaran dan, serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan usulan pinjaman/hibah luar negeri serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro;
b.penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan dokumentasi penyusunan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dari unit kerja Sekretariat Utama, Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sumatera dan sekitarnya serta di Pulau Papua dan sekitarnya, penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan dokumentasi penyusunan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dari unit kerja Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Jawa dan sekiranya, di Pulau Kalimantan dan sekitarnya, di Pulau Bali dan sekitarnya dan di Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan dokumentasi penyusunan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dari unit kerja Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, di Kepulauan Maluku dan sekitarnya; dan
c.penyiapan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan penyusunan anggaran secara berkala pada unit kerja Sekretariat Utama, Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sumatera dan sekitarnya serta di Pulau Papua dan sekitarnya, penyiapan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan penyusunan anggaran secara berkala pada unit kerja Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Jawa dan sekiranya, di Pulau Kalimantan dan sekitarnya, di Pulau Bali dan sekitarnya dan di Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya, serta penyiapan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan penyusunan anggaran secara berkala pada unit kerja Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, di Kepulauan Maluku dan sekitarnya.

Pasal 2

(1)Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan terdiri atas:
1. a.kelompok substansi rencana dan tarif;
2. b.kelompok substansi program dan penyusunan anggaran; dan
3. c.kelompok substansi pemantauan dan evaluasi.
(2)Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 3

Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan koordinasi, penyusunan, perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, pengawasan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan, penyiapan koordinasi, penyusunan, perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, database dan jaringan komunikasi, serta penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan pertimbangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
b.penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan kerja sama dalam negeri, dan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan kerja sama luar negeri;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan organisasi, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro, dan penyiapan koordinasi dan penataan tata laksana, analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja; dan
d.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan, dan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan pers dan media serta layanan publik terpadu.

Pasal 4

(1)Pengelompokan uraian fungsi Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:
1. a.kelompok substansi peraturan perundang- undangan dan pertimbangan hukum;
2. b.kelompok substansi kerja sama;
3. c.kelompok substansi organisasi dan tata laksana; dan
4. d.kelompok substansi hubungan masyarakat.
(2)Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 5

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan penyusunan, perencanaan kebutuhan, rekrutmen, dan pengembangan sumber daya manusia serta pola karir, penyiapan dan penyusunan pengendalian administrasi kepegawaian, manajemen informasi, evaluasi kinerja dan kesejahteraan sumber daya manusia, dan penyiapan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional dan mutasi, pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya manusia; dan
b.penyiapan pengujian tagihan, penerbitan dokumen pembayaran, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang, penatausahaan dokumen pembayaran, penyusunan laporan realisasi keuangan, penyiapan penyusunan administrasi belanja pegawai, perjalanan dinas dan pengelolaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pelaksanaan sistem akutansi, verifikasi, rekonsialiasi dan penyusunan laporan keuangan BMKG, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, serta penyiapan tindak lanjut hasil reviu aparat pengawas internal pemerintah dan hasil audit laporan keuangan.

Pasal 6

(1)Pengelompokan uraian fungsi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
1. a.kelompok substansi sumber daya manusia; dan
2. b.kelompok substansi keuangan.
(2)Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 7

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG METEOROLOGI

Pasal 8

Pusat Meteorologi Penerbangan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi permukaan, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi udara atas;
b.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi penerbangan, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi publik; dan
c.penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang layanan informasi meteorologi penerbangan, dan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang diseminasi informasi meteorologi penerbangan.

Pasal 9

(1)Pengelompokan uraian fungsi Pusat Meteorologi Penerbangan terdiri atas:
1. a.kelompok substansi manajemen observasi meteorologi penerbangan;
2. b.kelompok substansi manajemen operasi; dan
3. c.kelompok substansi informasi meteorologi penerbangan.
(2)Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 10

Pusat Meteorologi Maritim menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi maritim, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi maritim; dan
b.penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan di bidang analisis dan prediksi meteorologi dan iklim maritim, dan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang layanan informasi meteorologi dan iklim maritim.

Pasal 11

(1)Pengelompokan uraian fungsi Pusat Meteorologi Maritim terdiri atas:
1. a.kelompok substansi manajemen meteorologi maritim; dan
2. b.kelompok substansi informasi meteorologi maritim.
(2)Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.