DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menetapkan Plt. dan Plh. Untuk Jabatan Plt. dan Plh. ditingkat pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat, Pejabat administrator atau yang setingkat, dan Pejabat pengawas atau yang setingkat, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat melimpahkan kewenangan penetapan Plt. dan Plh. kepada atasan langsung secara berjenjang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; k
4.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
5.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
6.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
7.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
2.Pejabat adalah Pegawai yang menjalankan fungsi manajemen dalam struktur organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3.Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap.
5.Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara.
6.Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Pasal 2

(1)Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menetapkan Plt. dan Plh.
(2)Untuk Jabatan Plt. dan Plh. ditingkat pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat, Pejabat administrator atau yang setingkat, dan Pejabat pengawas atau yang setingkat, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat melimpahkan kewenangan penetapan Plt. dan Plh. kepada atasan langsung secara berjenjang.

Pasal 3

(1)Penunjukan Plt. dilakukan dalam hal Pejabat definitif:
1. a.meninggal dunia;
2. b.pensiun;
3. c.perpindahan;
4. d.diberhentikan dalam Jabatan; e . cuti di luar tanggungan negara; atau
5. f.tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(2)Penunjukan Plh. dilakukan dalam hal Pejabat definitif:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti besar;
3. c.cuti melahirkan;
4. d.cuti karena alasan penting; atau
5. e.cuti sakit.

Pasal 4

(1)Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. tidak dilantik atau diambil sumpah serta tidak dibebaskan dari Jabatan definitif.
(2)Penunjukan Plt. atau Plh. dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kedekatan tugas dan fungsi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkungan unit kerja masing-masing.
(3)Pegawai dapat ditunjuk sebagai Plt. untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
(4)Pegawai dapat ditunjuk sebagai Plh. untuk paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 kali (1 bulan) periode penugasan.
(5)Apabila dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, harus ditunjuk Plh. baru.

Pasal 5

(1)Plt. atau Plh. melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang Jabatan definitif dari Jabatan yang dirangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Plt. atau Plh. tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
(3)Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar, termasuk mengenai penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
(4)Perubahan status hukum pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perubahan struktur organisasi terkait dengan:
1. a.penetapan penataan organisasi;
2. b.pengusulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait; dan
3. c.revisi usulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait.
(5)Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai.

Pasal 6

Kewenangan Plt. atau Plh. pada aspek kepegawaian meliputi:

a.melaksanakan tugas rutin Pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menetapkan sasaran kerja Pegawai dan penilaian prestasi kerja Pegawai;
c.menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
d.menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
e.menetapkan surat tugas;
f.menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai tingkat ringan;
g.menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
h.memberikan izin belajar; dan
i.mengusulkan Pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 7

(1)Pegawai yang menduduki Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrator, Jabatan pengawas, atau Jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dalam Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrator, atau Jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
(2)Pegawai yang menduduki Jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan ketentuan:
1. a.Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan pimpinan tinggi madya, Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator, atau Jabatan pengawas;
2. b.dalam hal Pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan pimpinan tinggi utama, penunjukan harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
3. c.Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator, atau Jabatan pengawas;
4. d.Pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan administrator atau Jabatan pengawas; dan
5. e.Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan pengawas.
(3)Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi pada bidang yang dirangkapnya.

Pasal 8

Penetapan Pejabat sebagai Plt. dilakukan dengan ketentuan berikut:

a.untuk Plt. pimpinan tinggi madya, calon Plt. ditunjuk oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
b.untuk Plt. pimpinan tinggi madya dari Pejabat fungsional jenjang ahli utama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengusulkan calon Plt. kepada Presiden;
c.untuk Plt. pimpinan tinggi pratama, pimpinan tinggi madya atau atasan langsung dari pimpinan tinggi pratama yang dimaksud mengusulkan calon ke sekretaris utama;
d.untuk Plt. pimpinan tinggi pratama di lingkungan kantor pusat dan satuan kerja mandiri, calon Plt. ditunjuk oleh sekretaris utama;
e.untuk Plt. kepala balai besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika, deputi bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa dan jaringan komunikasi mengusulkan calon Plt. kepada sekretaris utama;
f.untuk Plt. Jabatan administrator, pimpinan tinggi pratama atau atasan langsung dari Pejabat administrator yang dimaksud mengusulkan calon Plt. kepada sekretaris utama;
g.untuk Plt. kepala unit pelaksana teknis selain balai besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika, deputi bidang sesuai tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis mengusulkan calon Plt. kepada sekretaris utama;
h.untuk Plt. Jabatan pengawas pada unit pelaksana teknis, kepala unit pelaksana teknis mengusulkan calon Plt. kepada kepala biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian; dan
i.untuk Plt. Jabatan pengawas di lingkungan kantor pusat dan satuan kerja mandiri, Pejabat administrator atau atasan langsung di lingkungan unit kerjanya mengusulkan calon Plt. kepada kepala biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

Pasal 9

(1)Penetapan Pejabat, selain Pejabat fungsional jenjang ahli utama, sebagai Plt. atau Plh. dituangkan dengan surat perintah.
(2)Surat perintah penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
1. a.Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk Plt. pimpinan tinggi madya;
2. b.sekretaris utama, untuk Plt. pimpinan tinggi pratama di lingkungan kantor pusat, satuan kerja mandiri, dan kepala balai besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
3. c.kepala biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, untuk Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan kepala unit pelaksana teknis.
(3)Surat perintah penunjukan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
1. a.Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk Jabatan pimpinan tinggi madya;
2. b.pimpinan tinggi madya atau atasan langsung, untuk pimpinan tinggi pratama yang berhalangan sementara;
3. c.sekretaris utama, untuk pimpinan tinggi pratama pada satuan kerja mandiri, dan kepala balai besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
4. d.Pejabat pimpinan tinggi pratama atau atasan langsung, untuk Pejabat administrator yang berhalangan sementara;
5. e.kepala biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, untuk kepala unit pelaksana teknis;
6. f.kepala unit pelaksana teknis, untuk kepala subbagian tata usaha di lingkungan unit pelaksana teknis kelas I dan kelas II; dan
7. g.administrator atau atasan langsung, untuk Pejabat pengawas yang berhalangan sementara.
(4)Salinan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada kepala biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

Pasal 10

Dalam hal kepentingan dinas yang mendesak, penunjukan Plt. dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…