DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengamatan dan Pengeiolaan Data Kualitas Udara; Mengingat 1. c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO9 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5058); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20 12 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);

3.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfir Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfir Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
5.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
6.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA KUALITAS UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data adalah hasil pengamatan terhadap unsur-unsur kualitas udara.
2.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berfungsi melakukan pengamatan dan pengelolaan Data kualitas udara.
3.Laboratorium Penguji Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah tempat pengujian sampel yang diterima dari UPT.
4.Hari Hujan adalah hari dengan curah hujan paling sedikit 1 mm/hari (satu milimeter per hari).
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini, meliputi:

a.pengamatan;
b.pengelolaan Data; dan
c.pembinaan.

BAB II

PENGAMATAN KUALITAS UDARA

Pasal 3

Pengamatan kualitas udara meliputi:

a.pengamatan pencemaran udara; dan
b.pengamatan gas rumah kaca.

Pasal 4

Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui pengukuran, penaksiran, dan/atau pengambilan sampel untuk memperoleh Data.

Pasal 5

(1)Pengamatan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap unsur:
1. a.partikulat (SPM, PM10, PM2,5);
2. b.sulfur dioksida (SO2);
3. c.nitrogen oksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2);
4. d.ozon (O3);
5. e.karbon monoksida (CO); dan
6. f.komposisi kimia air hujan.
(2)Pengamatan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap unsur:
1. a.karbon dioksida (CO2);
2. b.methan (CH4);
3. c.nitrous oksida (N2O);
4. d.hidrofluorokarbon (HFCs);
5. e.perfluorokarbon (PFCs); dan
6. f.sulfur heksafluorida (SF6).

Pasal 6

(1)Kedeputian Bidang Klimatologi dan/atau UPT harus melakukan pengamatan kualitas udara.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh petugas.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi.
(3)Ketentuan mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 8

(1)Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan peralatan pengamatan.
(2)Daftar nama peralatan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Setiap peralatan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dipelihara.
(2)Tata cara pemeliharaan peralatan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Peralatan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus laik operasi.
(2)Laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kalibrasi.
(3)Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan peralatan manual dan/atau otomatis.
(2)Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan Data.
(3)Pengamatan dengan menggunakan peralatan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengambilan sampel.
(4)Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Suspended Particulate Matter (SPM);
2. b.aerosol;
3. c.air hujan;
4. d.gas rumah kaca;
5. e.sulfur dioksida (SO2); dan
6. f.nitrogen dioksida (NO2).
(5)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan langsung dari pengamatan dengan menggunakan peralatan otomatis berupa:
1. a.Suspended Particulate Matter (SPM);
2. b.Particulate Matter <10 mikrometer (PM10);
3. c.Particulate Matter <2,5 mikrometer (PM2,5);
4. d.sulfur dioksida (SO2);
5. e.nitrogen oksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2);
6. f.ozon (O3);
7. g.karbon monoksida (CO); dan
8. h.gas rumah kaca.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfir Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfir Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
5.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
6.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA KUALITAS UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data adalah hasil pengamatan terhadap unsur-unsur kualitas udara.
2.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berfungsi melakukan pengamatan dan pengelolaan Data kualitas udara.
3.Laboratorium Penguji Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah tempat pengujian sampel yang diterima dari UPT.
4.Hari Hujan adalah hari dengan curah hujan paling sedikit 1 mm/hari (satu milimeter per hari).
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini, meliputi:

a.pengamatan;
b.pengelolaan Data; dan
c.pembinaan.

BAB II

PENGAMATAN KUALITAS UDARA

Pasal 3

Pengamatan kualitas udara meliputi:

a.pengamatan pencemaran udara; dan
b.pengamatan gas rumah kaca.

Pasal 4

Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui pengukuran, penaksiran, dan/atau pengambilan sampel untuk memperoleh Data.

Pasal 5

(1)Pengamatan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap unsur:
1. a.partikulat (SPM, PM10, PM2,5);
2. b.sulfur dioksida (SO2);
3. c.nitrogen oksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2);
4. d.ozon (O3);
5. e.karbon monoksida (CO); dan
6. f.komposisi kimia air hujan.
(2)Pengamatan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap unsur:
1. a.karbon dioksida (CO2);
2. b.methan (CH4);
3. c.nitrous oksida (N2O);
4. d.hidrofluorokarbon (HFCs);
5. e.perfluorokarbon (PFCs); dan
6. f.sulfur heksafluorida (SF6).

Pasal 6

(1)Kedeputian Bidang Klimatologi dan/atau UPT harus melakukan pengamatan kualitas udara.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh petugas.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi.
(3)Ketentuan mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 8

(1)Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan peralatan pengamatan.
(2)Daftar nama peralatan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Setiap peralatan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dipelihara.
(2)Tata cara pemeliharaan peralatan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Peralatan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus laik operasi.
(2)Laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kalibrasi.
(3)Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan peralatan manual dan/atau otomatis.
(2)Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan Data.
(3)Pengamatan dengan menggunakan peralatan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengambilan sampel.
(4)Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Suspended Particulate Matter (SPM);
2. b.aerosol;
3. c.air hujan;
4. d.gas rumah kaca;
5. e.sulfur dioksida (SO2); dan
6. f.nitrogen dioksida (NO2).
(5)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan langsung dari pengamatan dengan menggunakan peralatan otomatis berupa:
1. a.Suspended Particulate Matter (SPM);
2. b.Particulate Matter <10 mikrometer (PM10);
3. c.Particulate Matter <2,5 mikrometer (PM2,5);
4. d.sulfur dioksida (SO2);
5. e.nitrogen oksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2);
6. f.ozon (O3);
7. g.karbon monoksida (CO); dan
8. h.gas rumah kaca.