DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3.Pedoman penyelenggaraan SPIP adalah acuan dalam membantu unit kerja dalam melaksanakan seluruh siklus penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan, perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi pengendalian terpasang, serta penyusunan rencana tindak pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijakan dan prosedur, pengomunikasian revisi pengendalian, dan monitoring evaluasi hasil revisi pengendalian.
4.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
5.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pedoman penyelenggaraan SPIP untuk memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan penyelenggaraan SPIP dalam hal:

a.menjamin mutu pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
b.menjaga konsistensi dalam melaksanakan langkah-langkah penyelenggaraan SPIP; dan
c.mencapai hasil kerja yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

BAB III

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 3

(1)Kepala Badan berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pada Badan untuk mencapai peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 4

(1)Unit k erja wajib menerapkan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang meliputi unsur:
1. a.lingkungan pengedalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Penyelenggaraan SPIP pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
(3)Tata cara penyelenggaraan SPIP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas:

a.Satuan Tugas SPIP Badan; dan
b.Satuan Tugas SPIP pada unit kerja.

Pasal 6

(1)Satuan Tugas SPIP Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diketuai oleh Kepala Biro Perencanaan.
(2)Satuan Tugas SPIP Badan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Satuan Tugas SPIP pada unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diketuai oleh Pimpinan unit kerja masing-masing.
(2)Pembentukan satuan tugas SPIP pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja bersangkutan.

Pasal 8

Pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Setiap pimpinan unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-masing.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Perencanaan.

Pasal 10

(1)Sekretaris Utama mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan SPIP di Badan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Laporan penyelenggaraan SPIP dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3.Pedoman penyelenggaraan SPIP adalah acuan dalam membantu unit kerja dalam melaksanakan seluruh siklus penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan, perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi pengendalian terpasang, serta penyusunan rencana tindak pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijakan dan prosedur, pengomunikasian revisi pengendalian, dan monitoring evaluasi hasil revisi pengendalian.
4.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
5.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pedoman penyelenggaraan SPIP untuk memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan penyelenggaraan SPIP dalam hal:

a.menjamin mutu pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
b.menjaga konsistensi dalam melaksanakan langkah-langkah penyelenggaraan SPIP; dan
c.mencapai hasil kerja yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

BAB III

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 3

(1)Kepala Badan berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pada Badan untuk mencapai peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 4

(1)Unit k erja wajib menerapkan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang meliputi unsur:
1. a.lingkungan pengedalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Penyelenggaraan SPIP pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
(3)Tata cara penyelenggaraan SPIP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas:

a.Satuan Tugas SPIP Badan; dan
b.Satuan Tugas SPIP pada unit kerja.

Pasal 6

(1)Satuan Tugas SPIP Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diketuai oleh Kepala Biro Perencanaan.
(2)Satuan Tugas SPIP Badan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Satuan Tugas SPIP pada unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diketuai oleh Pimpinan unit kerja masing-masing.
(2)Pembentukan satuan tugas SPIP pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja bersangkutan.

Pasal 8

Pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Setiap pimpinan unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-masing.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Perencanaan.

Pasal 10

(1)Sekretaris Utama mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan SPIP di Badan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Laporan penyelenggaraan SPIP dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.