DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerimaan negara bukan pajak atas informasi cuaca untuk penerbangan memiliki karakteristik khusus, sehingga diperlukan petunjuk teknis akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penentuan kualitas dan penyisihan Piutang Tidak Tertagih, serta penyajian dan pengungkapan atas c penerimaan negara bukan pajak atas informasi cuaca untuk penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi Cuaca untuk Penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OL2 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5516; Mengingat : 1 2 3 -J-

4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1l Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2OO8 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2L9 IPMK.OS l2OI3 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224IPMK.OSl2076 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 IPMK.OSl2Ol3 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 2144);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 lPMK.O6l2Ol4 tentang Penentuan Kualitas dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/ Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 556);
8.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor sss); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN PADA BADAN MBIEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geolisika.
2.Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Badan dan/atau hak Badan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Badan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
3.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah penerimaan Badan yang bersumber dari informasi cuaca untuk penerbangan'
4.Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
5.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan Kualitas Piutang. 6- Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
7.Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau anilisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi pengakuan, pengukuran, penentuan kualitas dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, serta penyajian dan pengungkapan Piutang PNBP.

Pasal 3

T\uan Peraturan Badan ini sebagai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan atas piutang PNBP di lingkungan Badan.

BAB III

AKUNTANSI PIUTANG PNBP

Pasal 4

Piutang PNBP merupakan Piutang bukan pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pasal 5

(1)Piutang PNBP diakui pada saat diterbitkan surat penagihan.
(2)Dasar terbitnya surat penagihan berdasarkan laporan dari penyelenggara navigasi penerbangan atas pembayaran langsung dari perusahaan penerbangan dan/ atau faktur yang telah dibayarkan oleh pihak perusahaan penerbangan kepada penyelenggara navigasi penerbangan.
(3)Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Marusia.

Pasal 6

(1)Piutang PNBP dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat penagihan. (21 Piutang dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau timbulnya Piutang.

Pasal 7

Kualitas Piutang PNBP ditetaPkan golongan, yaitu :

a.kualitas lancar;
b.kualitas kurang lancar;
c.kualitas diragukan; atau
d.kualitas macet. dalam 4 (empat)

Pasal 8

Penentuan Kualitas Piutang PNBP dilakukan dengan ketentuan :

a.kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan dalam hal belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b.kualitas kurang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
c.kualitas diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan dalam hal jangka waktu I (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d.kualitas macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditentukan dalam hal :
l.dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 9

(1)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5%o (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar. (21 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar :
1. a.lOo/o (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
2. b.50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai a!{unan atau nilai barang sitaan; dan
3. c.l}Ooh (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
(3)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan pada setiap semester dan tahunan sesuai dengan Kualitas Piutang pada tanggal pelaporan.
(4)Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih meningkat dibandingkan periode sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan mendebet akun beban Penyisihan Tidak Tertagih dan mengkredit akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
(5)Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih menurun dibandingkan periode sebelumnya dilakukan penyesuaian dengan mendebet akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan mengkredit akun beban Penyisihan Tidak Tertagih. 2

Pasal 10

Penentuan Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerimaan negara bukan pajak atas informasi cuaca untuk penerbangan memiliki karakteristik khusus, sehingga diperlukan petunjuk teknis akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penentuan kualitas dan penyisihan Piutang Tidak Tertagih, serta penyajian dan pengungkapan atas c penerimaan negara bukan pajak atas informasi cuaca untuk penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1l Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2OO8 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2L9 IPMK.OS l2OI3 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224IPMK.OSl2076 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 IPMK.OSl2Ol3 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 2144);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 lPMK.O6l2Ol4 tentang Penentuan Kualitas dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/ Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 556);
8.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor sss); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN PADA BADAN MBIEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geolisika.
2.Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Badan dan/atau hak Badan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Badan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
3.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah penerimaan Badan yang bersumber dari informasi cuaca untuk penerbangan'
4.Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
5.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan Kualitas Piutang. 6- Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
7.Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau anilisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi pengakuan, pengukuran, penentuan kualitas dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, serta penyajian dan pengungkapan Piutang PNBP.

Pasal 3

T\uan Peraturan Badan ini sebagai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan atas piutang PNBP di lingkungan Badan.

BAB III

AKUNTANSI PIUTANG PNBP

Pasal 4

Piutang PNBP merupakan Piutang bukan pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pasal 5

(1)Piutang PNBP diakui pada saat diterbitkan surat penagihan.
(2)Dasar terbitnya surat penagihan berdasarkan laporan dari penyelenggara navigasi penerbangan atas pembayaran langsung dari perusahaan penerbangan dan/ atau faktur yang telah dibayarkan oleh pihak perusahaan penerbangan kepada penyelenggara navigasi penerbangan.
(3)Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Marusia.

Pasal 6

(1)Piutang PNBP dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat penagihan. (21 Piutang dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau timbulnya Piutang.

Pasal 7

Kualitas Piutang PNBP ditetaPkan golongan, yaitu :

a.kualitas lancar;
b.kualitas kurang lancar;
c.kualitas diragukan; atau
d.kualitas macet. dalam 4 (empat)

Pasal 8

Penentuan Kualitas Piutang PNBP dilakukan dengan ketentuan :

a.kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan dalam hal belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b.kualitas kurang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
c.kualitas diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan dalam hal jangka waktu I (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d.kualitas macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditentukan dalam hal :
l.dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 9

(1)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5%o (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar. (21 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar :
1. a.lOo/o (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
2. b.50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai a!{unan atau nilai barang sitaan; dan
3. c.l}Ooh (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
(3)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan pada setiap semester dan tahunan sesuai dengan Kualitas Piutang pada tanggal pelaporan.
(4)Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih meningkat dibandingkan periode sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan mendebet akun beban Penyisihan Tidak Tertagih dan mengkredit akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
(5)Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih menurun dibandingkan periode sebelumnya dilakukan penyesuaian dengan mendebet akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan mengkredit akun beban Penyisihan Tidak Tertagih. 2