DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kebijakan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; www.peraturan.go.id 2022, No.738 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEBIJAKAN PENGAKSESAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data adalah hasil pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diperoleh di stasiun pengamatan.
2.Pengaksesan Data adalah kegiatan untuk memperoleh Data.
3.Data Level 1 adalah Data mentah yang dihasilkan dari peralatan observasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
4.Data Penginderaan Jauh adalah Data yang dihasilkan dari pengukuran dan akuisisi Data keadaan atmosfer bumi oleh suatu alat dari jarak jauh.
5.Data Model adalah Data yang dihasilkan dari sistem pemodelan. www.peraturan.go.id 2022, No.738
6.Metode Statistik Deskriptif adalah pengolahan numerik (Data) untuk memperoleh ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran yang disajikan dalam bentuk tabel atau gambar.
7.Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur Pengaksesan Data yang diperoleh di stasiun pengamatan berawak maupun tidak berawak, termasuk stasiun kerja sama.

Pasal 3

Instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat dapat melakukan Pengaksesan Data.

Pasal 4

(1)Pengaksesan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan klasifikasi Data.
(2)Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Data Level 1; dan
2. b.Data Level 2.

Pasal 5

(1)Data Level 1 untuk Data meteorologi dan Data klimatologi terdiri atas:
1. a.Data pengamatan dengan durasi waktu pengamatan paling lama 24 (dua puluh empat) jam; dan
2. b.Data Penginderaan Jauh yang diperoleh langsung dari pengamatan.
(2)Data Level 1 untuk data geofisika terdiri atas Data pengamatan dalam bentuk rekaman gelombang (waveforms) yang berasal dari peralatan geofisika. www.peraturan.go.id 2022, No.738

Pasal 6

Data Level 2 untuk Data meteorologi, Data klimatologi, dan Data geofisika terdiri atas:

a.Data hasil pengolahan Data Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Metode Statistik Deskriptif dan/atau metode matematik; dan
b.Data Model.

Pasal 7

(1)Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diakses untuk cakupan wilayah dan periode tertentu.
(2)Cakupan wilayah dan periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Data yang tersedia.

Pasal 8

Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan cakupan wilayah dan periode tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Data Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diakses melalui mekanisme kerja sama dengan Badan.

Pasal 10

Data level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diakses:

a.melalui daring secara terbatas;
b.berdasarkan permintaan; dan/atau
c.melalui mekanisme kerja sama dengan Badan. www.peraturan.go.id 2022, No.738

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEBIJAKAN PENGAKSESAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data adalah hasil pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diperoleh di stasiun pengamatan.
2.Pengaksesan Data adalah kegiatan untuk memperoleh Data.
3.Data Level 1 adalah Data mentah yang dihasilkan dari peralatan observasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
4.Data Penginderaan Jauh adalah Data yang dihasilkan dari pengukuran dan akuisisi Data keadaan atmosfer bumi oleh suatu alat dari jarak jauh.
5.Data Model adalah Data yang dihasilkan dari sistem pemodelan. www.peraturan.go.id 2022, No.738
6.Metode Statistik Deskriptif adalah pengolahan numerik (Data) untuk memperoleh ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran yang disajikan dalam bentuk tabel atau gambar.
7.Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur Pengaksesan Data yang diperoleh di stasiun pengamatan berawak maupun tidak berawak, termasuk stasiun kerja sama.

Pasal 3

Instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat dapat melakukan Pengaksesan Data.

Pasal 4

(1)Pengaksesan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan klasifikasi Data.
(2)Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Data Level 1; dan
2. b.Data Level 2.

Pasal 5

(1)Data Level 1 untuk Data meteorologi dan Data klimatologi terdiri atas:
1. a.Data pengamatan dengan durasi waktu pengamatan paling lama 24 (dua puluh empat) jam; dan
2. b.Data Penginderaan Jauh yang diperoleh langsung dari pengamatan.
(2)Data Level 1 untuk data geofisika terdiri atas Data pengamatan dalam bentuk rekaman gelombang (waveforms) yang berasal dari peralatan geofisika. www.peraturan.go.id 2022, No.738

Pasal 6

Data Level 2 untuk Data meteorologi, Data klimatologi, dan Data geofisika terdiri atas:

a.Data hasil pengolahan Data Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Metode Statistik Deskriptif dan/atau metode matematik; dan
b.Data Model.

Pasal 7

(1)Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diakses untuk cakupan wilayah dan periode tertentu.
(2)Cakupan wilayah dan periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Data yang tersedia.

Pasal 8

Pasal 9

Data Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diakses melalui mekanisme kerja sama dengan Badan.

Pasal 10

Data level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diakses:

a.melalui daring secara terbatas;
b.berdasarkan permintaan; dan/atau
c.melalui mekanisme kerja sama dengan Badan. www.peraturan.go.id 2022, No.738