DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan BMKG ini mengatur mengenai Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya harus mengikutsertakan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional analis hukum, analis kebijakan dan/atau pejabat fungsional tertentu lainnya dapat diikutsertakan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 204 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
5.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
2.Instrumen Hukum Lainnya adalah naskah dinas selain Peraturan Perundang-undangan yang memuat kebijakan yang harus menjadi pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan badan yang bersifat penetapan, pemberitahuan, dan/atau penugasan.
3.Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4.Program Penyusunan yang selanjutnya disebut Progsun adalah instrumen perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5.Program Penyusunan Peraturan Badan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
6.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang- undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, atau Tambahan Berita Negara
7.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
8.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
9.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
10.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menjalankan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
11.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
13.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
14.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman tata kerja dan koordinasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya di lingkungan Badan.

Pasal 3

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Undang-Undang;
b.Peraturan Pemerintah;
c.Peraturan Presiden; dan
d.Peraturan Badan.

Pasal 4

Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Peraturan Kepala Badan;
b.instruksi;
c.keputusan; dan
d.surat edaran.

Pasal 5

(1)Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mengikutsertakan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat fungsional perancang peraturan perundang- undangan, pejabat fungsional analis hukum, analis kebijakan dan/atau pejabat fungsional tertentu lainnya dapat diikutsertakan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6

(1)Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diusulkan oleh pemrakarsa.
(2)Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Sekretaris Utama;
2. b.Deputi Bidang Meteorologi;
3. c.Deputi Bidang Klimatologi;
4. d.Deputi Bidang Geofisika;
5. e.Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
6. f.Deputi Bidang Modifikasi Cuaca.

Pasal 7

Tahapan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Badan dilaksanakan melalui instrumen:

a.Prolegnas;
b.Progsun; dan
c.Program Penyusunan Peraturan Badan.

Pasal 8

Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

(1)Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan Undang- Undang yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
(2)Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Naskah Akademik.
(3)Dalam menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Sekretaris Utama menugaskan kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk menindaklajuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.verifikasi dokumen;
2. b.penyusunan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Badan mengenai pengajuan usulan dalam Prolegnas kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang- undangan; dan
3. c.penyampaian usulan ke dalam aplikasi sistem informasi perencanaan regulasi.
(5)Usulan Rancangan Undang-Undang yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada bulan juni tahun sebelumnya.

Pasal 10

(1)Dalam hal telah terdaftar dalam Prolegnas, Sekretaris Utama harus mengusulkan Rancangan Undang-Undang untuk masuk dalam Prolegnas kepada Kepala Badan.
(2)Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.Naskah Akademik;
2. b.surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
3. c.Rancangan Undang-Undang;
4. d.surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementrian yang ditandatangani oleh Kepala Badan; dan
5. e.surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang undang dari menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3)Kepala Badan menyampaikan Rancangan Undang- Undang untuk diusulkan ke program prioritas dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…