DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatan.
2.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara atau pejabat lainnya di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555); 7 . Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); 4 4 pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Inspektorat adalah unit kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Meteorologi, K1imatologi, dan Geofisika. Administrator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika. Administrator Unit Kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja. Aplikasi e-LHKPN adalah sistem informasi yang digunakan oleh Unit Pengelola LHKPN dan Penyelenggara Negara dalam rangka pelaksanaan LHKPN melalui jaringan internet. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara harus menyampaikan dan mengumumkan LHKPN. (21 Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris Utama dan Deputi;
3. c.Kepala Biro dan Kepala Pusat;
4. d.Kuasa Pengguna Anggaran;
5. e.Kepala Unit Layanan Pengadaan;
6. f.Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. g.Auditor;
8. h.Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pusat; 5 6 7 B 5- i. j k. I. m. n, o. Pejabat Pembuat Komitmen; Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan; Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Bendahara Pengeluaran; Bendahara Penerimaan; Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan; dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 3

(1)Unit pengelola LHKPN dilaksanakan oleh satuan tugas yang menjadi mitra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika.
(2)Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.koordinator bidang kepegawaian; dan
3. c.koordinator bidang pengawasan.
(3)Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

(1)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (21 huruf a dijabat oleh Sekretaris Utama.
(2)Penanggung jawab mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan:
  1. 1.pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
  2. 2.memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-LHKpN; dan
  3. 3.hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN; dan
2. b.mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN yang dilakukan bersama-sama dengan koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang pengawasan sesuai dengan struktur unit pengelola LHKPN.
(3)Struktur unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Koordinator bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. (21 Koordinator bidang kepegawaian mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai data Penyelenggara Negara setiap tahun;
2. b.melakukan pemantauan terhadap Admin Instansi dan Admin Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian Penyelenggara Negara melalui Aplikasi e-LHKPN;
3. c.pendistribusian formulir permohonan aktivasi LHKPN dan dokumen korespondensi lainnya kepada Penyelenggara Negara; dan
4. d.menyampaikan formulir permohonan aktivasi LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah ditandatangani, paling lambat I (satu) bulan setelah Admin Instansi melakukan aktivasi akun.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, koordinator bidang kepegawaian dibantu oleh:
1. a.Admin Instansi; dan
2. b.Admin Unit Kerja. '7

Pasal 6

(l) Koordinator bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dijabat oleh Inspektur. (21 Koordinator bidang pengawasan mempunyai tugas:

a.melakukan pemantauan terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara;
b.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kepatuhan Penyelenggara Negara; dan
c.membuat rekomendasi kepada atasan langsung atau Kepala Badan mengenai pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas ketidakpatuhan Penyelenggara Negara dalam penyampaian LHKPN.

Pasal 7

(1)Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dijabat oleh Pejabat Administrator di bidang kepegawaian. (2\ Admin Instansi mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh koordiantor bidang kepegawaian atau koordinator bidang pengawasan;
2. b.mengelola Aplikasi e-LHKPN yang meliputi:
  1. 1.penJrusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, subunit kerja, nama jabatan, dan eselonisasi;
  2. 2.melakukan pemutakhiran data kepegawaian Penyelenggara Negara;
  3. 3.aktivasi akun Admin Unit Kerja;
  4. 4.aktivasi akun Penyelenggara Negara;
  5. 5.melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
  6. 6.memfasilitasi dan mengoordinasikan sosiahsast kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN; dan 7 . memfasilitasi Penyelenggara Negara yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN; dan membantu penanggung jawab, koordinator kepegawaian, dan koordinator pengawasan dalam melakukan pemantauan kepatuhan Penyelenggara Negara.

Pasal 8

(1)Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dijabat oleh Pejabat Administrator di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas di bidang urusan kepegawaian. (21 Admin Unit Kerja mempunyai tugas mengelola Aplikasi e-LHKPN meliputi:
1. a.aktivasi akun Penyelenggara Negara;
2. b.melakukan pemutakhiran data kepegawaian Penyelenggara Negara; dan
3. c.memfasilitasi Penyelenggara Negara yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN.

BAB IV

PELAKSANAAN LHKPN

Pasal 9

Penyelenggara Negara harus menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:

a.pengangkatan pertama kali menjabat;
b.berakhirnya masa jabatan; atau
c.pensiun. c -9

Pasal 10

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 1 Desember. (2\ Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan paling lambat tanggal 3l Maret tahun berikutnya.

Pasal 11

Penyampaian LHKPN dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat utuu. elhkpn.kpk. go.id.

BAB V

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 12

(1)Pengumuman harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (21 Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memberikan kuasa secara tertulis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatan.
2.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara atau pejabat lainnya di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555); 7 . Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); 4 4 pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Inspektorat adalah unit kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Meteorologi, K1imatologi, dan Geofisika. Administrator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika. Administrator Unit Kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja. Aplikasi e-LHKPN adalah sistem informasi yang digunakan oleh Unit Pengelola LHKPN dan Penyelenggara Negara dalam rangka pelaksanaan LHKPN melalui jaringan internet. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara harus menyampaikan dan mengumumkan LHKPN. (21 Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris Utama dan Deputi;
3. c.Kepala Biro dan Kepala Pusat;
4. d.Kuasa Pengguna Anggaran;
5. e.Kepala Unit Layanan Pengadaan;
6. f.Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. g.Auditor;
8. h.Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pusat; 5 6 7 B 5- i. j k. I. m. n, o. Pejabat Pembuat Komitmen; Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan; Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Bendahara Pengeluaran; Bendahara Penerimaan; Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan; dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 3

(1)Unit pengelola LHKPN dilaksanakan oleh satuan tugas yang menjadi mitra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika.
(2)Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.koordinator bidang kepegawaian; dan
3. c.koordinator bidang pengawasan.
(3)Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

(1)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (21 huruf a dijabat oleh Sekretaris Utama.
(2)Penanggung jawab mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan:
  1. 1.pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
  2. 2.memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-LHKpN; dan
  3. 3.hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN; dan
2. b.mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN yang dilakukan bersama-sama dengan koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang pengawasan sesuai dengan struktur unit pengelola LHKPN.
(3)Struktur unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Koordinator bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. (21 Koordinator bidang kepegawaian mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai data Penyelenggara Negara setiap tahun;
2. b.melakukan pemantauan terhadap Admin Instansi dan Admin Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian Penyelenggara Negara melalui Aplikasi e-LHKPN;
3. c.pendistribusian formulir permohonan aktivasi LHKPN dan dokumen korespondensi lainnya kepada Penyelenggara Negara; dan
4. d.menyampaikan formulir permohonan aktivasi LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah ditandatangani, paling lambat I (satu) bulan setelah Admin Instansi melakukan aktivasi akun.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, koordinator bidang kepegawaian dibantu oleh:
1. a.Admin Instansi; dan
2. b.Admin Unit Kerja. '7

Pasal 6

(l) Koordinator bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dijabat oleh Inspektur. (21 Koordinator bidang pengawasan mempunyai tugas:

a.melakukan pemantauan terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara;
b.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kepatuhan Penyelenggara Negara; dan
c.membuat rekomendasi kepada atasan langsung atau Kepala Badan mengenai pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas ketidakpatuhan Penyelenggara Negara dalam penyampaian LHKPN.

Pasal 7

(1)Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dijabat oleh Pejabat Administrator di bidang kepegawaian. (2\ Admin Instansi mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh koordiantor bidang kepegawaian atau koordinator bidang pengawasan;
2. b.mengelola Aplikasi e-LHKPN yang meliputi:
  1. 1.penJrusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, subunit kerja, nama jabatan, dan eselonisasi;
  2. 2.melakukan pemutakhiran data kepegawaian Penyelenggara Negara;
  3. 3.aktivasi akun Admin Unit Kerja;
  4. 4.aktivasi akun Penyelenggara Negara;
  5. 5.melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
  6. 6.memfasilitasi dan mengoordinasikan sosiahsast kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN; dan 7 . memfasilitasi Penyelenggara Negara yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN; dan membantu penanggung jawab, koordinator kepegawaian, dan koordinator pengawasan dalam melakukan pemantauan kepatuhan Penyelenggara Negara.

Pasal 8

(1)Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dijabat oleh Pejabat Administrator di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas di bidang urusan kepegawaian. (21 Admin Unit Kerja mempunyai tugas mengelola Aplikasi e-LHKPN meliputi:
1. a.aktivasi akun Penyelenggara Negara;
2. b.melakukan pemutakhiran data kepegawaian Penyelenggara Negara; dan
3. c.memfasilitasi Penyelenggara Negara yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN.

BAB IV

PELAKSANAAN LHKPN

Pasal 9

Penyelenggara Negara harus menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:

a.pengangkatan pertama kali menjabat;
b.berakhirnya masa jabatan; atau
c.pensiun. c -9

Pasal 10

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 1 Desember. (2\ Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan paling lambat tanggal 3l Maret tahun berikutnya.

Pasal 11

Penyampaian LHKPN dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat utuu. elhkpn.kpk. go.id.

BAB V

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 12

(1)Pengumuman harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (21 Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memberikan kuasa secara tertulis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya.