DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan Badan ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, atau Pejabat Lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO9 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofrsika; Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteoroiogi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 7 8 2- Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geohsika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geo{isika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor a76\; Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geohsika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor t372\; Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373); MEMUTUSI(AN: PERATURAN BADAN ME"TEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PE.IABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja/ diserahi tugas selain tugas bendahara.
4.Pejabat Lain adalah pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum. Menetapkan 3-
7.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah Kepala Badan yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
12.Kepala Satuan Keq'a adalah pimpinan pada unit kerja, unit pelaksana teknis, dan unit lainnya di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
13.Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/ atau tidak dilakukan kewajiban kehati- hatian sehingga menyebabkan Kerugian Negara.
14.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
15.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Badan dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
16.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
17.Wanprestasi adalah tidak menepati perjanjian sebagaimana tertuang dalam SKTJM.
18.Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Badan atau Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
19.Badan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
20.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika.

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan: -4

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengarnanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/ atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan te{adinya Kerugian Negara.
(2)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib menggunakan dan mengelola uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara diketahui dari:

a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah dan/ atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
c.hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d.laporan tertulis yang bersangkutan;
e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
f.hasil perhitungan ex officio; dan/atau
g.pelapor secara tertulis.

Pasal 5

(1)Atasan langsung atau Kepala Satuan melakukan veri{ikasi terhadap informasi dimaksud dalam Pasal 4. Ke{a wajib sebagaimana
1. a.Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil; atau
2. b.Pejabat Lain. (21 Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/ atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 5-

Pasal 6

(1)Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja menyusun laporan hasil verifikasi mengenai ada atau tidaknya indikasi Kerugian Negara paling lama 5 (lima) hari ke{a sejak informasi terjadinya Kerugian Negara diperoleh. (21 Dalam hal verifikasi dilakukan oleh pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk men5rusun dan menyampaikan laporan hasil veriftkasi mengenai ada atau tidaknya indikasi Kerugian Negara paling lama 5 (lima) hari kerja sejak informasi terjadinya Kerugian Negara diperoleh kepada pejabat yang menunjuknya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
1. a.nama dan kode satuan keg'a;
2. b.sumber informasi Kerugian Negara dan lokasi kejadian;
3. c.nama Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja pada saat terjadinya kejadian; dan
4. d.jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (21 terdapat indikasi Kerugian Negara, Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja:
1. a.melaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama; dan (21 Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
2. a.peristiwa terjadinya Kerugian Negara;
3. b.identitas pelaku;
4. c.indikasi nilai Kerugian Negara; dan/ atau
5. d.unsur perbuatan melawan hukum yang disebabkan sengaja atau Lalai.
(3)Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang, surat berharga, dan atau barang dan bukti fisik uang, surat berharga, dan atau barang.
(4)Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk aparatur sipil negara untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Penunjukan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan surat tugas Kepala Satuan Kerja.
(6)Dalam hal informasi Kerugian Negara diduga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, penunjukan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh atasan Kepala Satuan Kerja.
1. b.memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(5)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya indikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Dalam hal atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 8

(1)Kepala Badan selaku PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
(2)Kewenangan PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Kepala Satuan Kerja, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
2. b.atasan Kepala Satuan Kerja, dalam hal Kemgian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja.

Pasal 9

(1)Kepala Badan selaku PPKN memiliki kewenangan:
1. a.menerima laporan hasil pemeriksaan TPKN yang telah disehrjui oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;
2. b.menerima pertimbangan dari Majelis terhadap penyelesaian Kerugian Negara yang terdiri atas: l penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  1. 2.penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi; dan
  2. 3.penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS;
3. c.menerima laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang telah disetujui dalam putusan Majelis;
4. d.mengusulkan penghapusan atas: 7-
  1. 1.uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
  2. 2.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
5. e.menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara;
6. f.menetapkan SKP2K; dan
7. g.melakukan pengawasan atas pelaksalaan SKP2K. (21 Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melaksanakan kewenangan PPKN sebagai berikut:
8. a.menerima laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN;
9. b.menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui oleh PPKN;
10. c.menugaskan TPKN melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKN;
11. d.menyampaikan laporan mengenai Wanprestasi kepada Majelis melalui Kepala Badan selaku PPKN;
12. e.menerima laporan TPKN mengenai penerbitan SKTJM yang tidak dapat diperoleh;
13. f.menerbitkan SKP2KS;
14. g.menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
15. h.menerima pengajuan tertulis beserta bukti mengenai keberatan SKP2KS dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
16. i.menyampaikan perintah Majelis kepada TPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali;
17. j.menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali yang dilakukan TPKN kepada Majelis melalui Kepala Badan selaku PPKN;
18. k.menerima dan menindaklanjuti hasil putusan Majelis melalui proses penyelesaian ganti Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS;
  1. 1.melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM;
19. m.menyampaikan teguran tertulis dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM;
20. n.menerbitkan surat penagihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan; dan
21. o.menandatanganiSKTL. a
(3)Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus menyimpan dan menatausahakan dokumen terkait Kerugian Negara.

Pasal 10

(i) PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN untuk penyelesaian Kerugian Negara. (21 TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal.

(3)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari satuan kerja.
(4)Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.untuk jabatan Ketua TPKN, paling rendah pejabat/pegawai yang memiliki jabatan setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara; dan
2. b.memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
(5)Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pejabat/ pegawai dari satuan kerja lainnya.
(6)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan.

Pasal 11

(1)TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. (21 TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung te{adinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…