DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Indonesia, Badan Narkotika Nasional

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
5. 6.Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
6. 7.Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
6.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
10.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
11.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
13.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
14.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
15.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17.Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
18.Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
19.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
20.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
21.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
22.Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
23.Pusat Kendali adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
24.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
25.Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pemimpin Badan Narkotika Nasional.
26.Tim Koordinasi SPBE BNN adalah kelompok yang dibentuk oleh Kepala BNN dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan SPBE untuk mengoordinasikan, mengarahkan, dan memonitor implementasi SPBE di BNN.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

(1)Kepala BNN menyelenggarakan Tata Kelola SPBE BNN secara terpadu.
(2)Tata Kelola SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
(3)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.Data dan Informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 4

(1)Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di BNN.
(2)Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis BNN.
(3)Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(4)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(5)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)memuat:
1. a.referensi arsitektur Proses Bisnis;
2. b.referensi arsitektur Data dan Informasi;
3. c.referensi arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.referensi arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.referensi arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.referensi arsitektur Layanan SPBE.
(6)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur Data dan Informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(7)Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
(8)Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE BNN.
(9)Penyusunan Arsitektur SPBE BNN dikoordinasikan oleh unit kerja Pusat Penelitian, Data, dan Informasi dan unit kerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
(10)Dalam menyusun Arsitektur SPBE BNN, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan instansi pengampu masing-masing domain arsitektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE BNN disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja Pusat Penelitian, Data, dan Informasi dan unit kerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
(4)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
3. c.perubahan pada unsur SPBE di BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; dan
4. d.perubahan Rencana Strategis BNN.
(5)Hasil reviu Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE BNN.

Pasal 6

(1)Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di BNN.
(3)Peta Rencana SPBE BNN disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE BNN, dan Rencana Strategis BNN.
(4)Peta Rencana SPBE BNN disusun oleh seluruh unit kerja dan dikoordinir oleh unit kerja Pusat Penelitian, Data, dan Informasi dan unit kerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
(5)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE BNN, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
(6)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 7

(1)Peta Rencana SPBE BNN disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE BNN dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan Rencana Strategis BNN;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE BNN; atau
4. d.hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE BNN.
(4)Reviu Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja Pusat Penelitian, Data, dan Informasi dan unit kerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE BNN.

Pasal 8

(1)Rencana dan anggaran SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE BNN dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE BNN dan Peta Rencana SPBE BNN.
(3)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BNN dikoordinasikan oleh unit kerja Biro Perencanaan dengan melibatkan unit kerja Pusat Penelitian, Data, dan Informasi dan fungsi organisasi dan tata laksana.
(4)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BNN dikoordinasikan dengan instansi pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2)Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE BNN untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE BNN dan Layanan SPBE BNN yang terintegrasi.
(3)Proses Bisnis disusun oleh unit kerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi dengan melibatkan unit kerja Pusat Penelitian, Data, dan Informasi.
(4)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 10

(1)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh BNN yang diperoleh dari Pengguna SPBE dan sumber lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BNN.
(2)Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di BNN sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
(3)Unit kerja di BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2024

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018