DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Indonesia, Badan Narkotika Nasional

Ringkasan

Peraturan BNN ini mengatur mengenai Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi. BNN Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi pegawai BNN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi BNN dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah. Penyelenggaraan BNN Corpu dilaksanakan mengacu pada arah dan kebijakan internal organisasi BNN dan penyelenggaraan ASN Corpu tingkat nasional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
4.Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
5.Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
6.Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1000);
7.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) yang selanjutnya disebut Corpu adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi pegawai sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3.BNN Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi pegawai BNN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi BNN dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
6.Pegawai BNN adalah pegawai yang berdasarkan keputusan pejabat pembina kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi pada BNN.
7.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai BNN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
8.Pengembangan Kompetensi Pegawai BNN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai BNN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
9.Manajemen Talenta BNN adalah sistem manajemen karier Pegawai BNN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan BNN.
10.Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Badan Narkotika Nasional.
11.Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
12.Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan.
13.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut PPSDM BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN, dipimpin oleh Kepala.
14.Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat PPK BNN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dan pembinaan manajemen Pegawai BNN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan BNN Corpu dilaksanakan mengacu pada arah dan kebijakan internal organisasi BNN dan penyelenggaraan ASN Corpu tingkat nasional.
(2)Penyelenggaraan BNN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta BNN.
(3)Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan BNN Corpu disusun mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta BNN.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan BNN Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.struktur BNN Corpu;
2. b.Manajemen Pengetahuan;
3. c.forum pembelajaran;
4. d.sistem pembelajaran;
5. e.strategi pembelajaran;
6. f.Teknologi Pembelajaran; dan
7. g.integrasi sistem.
(2)BNN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PPSDM BNN.

Pasal 5

Struktur BNN Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.dewan pengarah pembelajaran; dan
b.tim pelaksana.

Pasal 6

(1)Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Kepala BNN; dan
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNN.
(2)Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BNN.

Pasal 7

Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas:

a.merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis BNN dan Manajemen Talenta BNN;
b.merumuskan kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis BNN dan Manajemen Talenta BNN;
c.merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis BNN dan Manajemen Talenta BNN;
d.merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi BNN; dan
e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi BNN Corpu.

Pasal 8

(1)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.koordinator pembelajaran; dan
2. b.koordinator kelompok keahlian.
(2)Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala unit kerja pada BNN yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, ex-officio oleh Kepala PPSDM BNN.
(3)Koordinator kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNN.

Pasal 9

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas:

a.menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
b.mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
c.menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
d.mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik BNN;
e.menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal; dan
f.mengusulkan anggota kelompok keahlian (group skill) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 10

Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertugas:

a.mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
b.menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pelatihan klasikal;
c.mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b; dan
d.mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi.

Pasal 11

Koordinator kelompok keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertugas:

a.memimpin kelompok keahlian di lingkungan unit kerja;
b.menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi;
c.menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai BNN di lingkungan unit kerja;
d.mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal di lingkungan unit kerja;
e.menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
f.menyampaikan usulan kelompok keahlian di lingkungan unit kerja;
g.memimpin kelompok keahlian di lingkungan unit kerja; dan
h.melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di lingkungan unit kerja.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2024

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023