Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2018
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2015-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2015-2019.
Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional.
Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Badan ini.
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TTD BUDI WASESO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 363 Paraf:
BAB I PENDAHULUAN A. KONDISI UMUM Ancaman kejahatan narkotika di Indonesia merupakan bentuk kejahatan yang bersifat laten, dinamis, dan berdimensi transnasional sehingga menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia kedepan. Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat terbuka dengan luas wilayah darat Indonesia mencapai 1.922.570 km² dan berpenduduk lebih dari 250 juta, menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang sangat rentan sebagai sasaran peredaran gelap narkotika. Di samping itu, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2015 sudah mencapai 2,20% atau lebih dari 4 juta jiwa. Kondisi tersebut mengakibatkan penyalah guna narkotika dan aksi penyelundupan narkotika oleh jaringan narkotika semakin masif sehingga menjadikan Indonesia berada dalam kondisi darurat narkotika. Tabel 1 Demand Reduction KATEGORI PENYALAH GUNA NARKOTIKA 2008 2011 2014 2015 JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % COBA PAKAI / PEMULA 872,928 26% 1,159,649 27% 1,624,026 39% 1,599,836 39% TERATUR PAKAI 894,492 27% 1,910,295 45% 1,455,232 37% 1,511,035 37% PECANDU NON SUNTIK 1,358,935 40% 1,134,358 27% 875,248 23% 918,256 22% PECANDU SUNTIK 236,172 7% 70,031 1% 67,722 1% 68,902 2% ESTIMASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA 3,362,527 4,274,333 4,022,228 4,098,029 PREVALENSI PENYALAH GUNA NARKOTIKA 1,99% 2,23% 2,18% 2,20% LAMPIRAN PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2015-2019 Berdasarkan perkembangan kondisi kejahatan narkotika tersebut, BNN dituntut meningkatkan kewaspadaan atau kesiapsiagaan dalam mengantisipasi serta meminimalisasi pertumbuhan dan perkembangan segala bentuk ancaman kejahatan narkotika dalam rangka mencegah terjadinya gelombang tsunami ancaman narkotika yang akan merusak masa depan bangsa Indonesia. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjadi leading sector dalam penanganan permasalahan narkotika. Berdasarkan kewenangan dan tugas yang diemban, secara umum BNN memiliki 3 (tiga) inti tugas pokok atau pilar lembaga BNN, yakni: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (2) mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (3) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan dan tugas tersebut, BNN harus didukung oleh sumberdaya organisasi yang memadai agar tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Saat ini organisasi BNN memiliki struktur yang terdiri dari: 1 Sekretariat Utama, 5 Kedeputian, dan 1 Inspektorat Utama serta instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota. Pada wilayah provinsi telah dibentuk 34 Unit Kerja BNN Provinsi sedangkan di wilayah Kabupaten/Kota baru terbentuk sebanyak 152 Unit Kerja BNN Kabupaten/Kota (sekitar 31% dari jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota). Dari struktur organisasi dan jabatan yang ada, BNN didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 5.361 orang yang terdiri dari PNS Organik, PNS DPK, dan Penugasan dari instansi TNI/Polri. Berdasarkan data SDM tersebut, jumlah SDM akan terus bertambah seiring dengan penambahan unit kerja BNN di seluruh Kabupaten/Kota. Disamping itu, untuk melaksanakan kewenangan dan tugas dalam memberikan pelayanan secara optimal, BNN juga didukung dengan berbagai sarana prasarana organisasi baik sarana prasarana perkantoran maupun peralatan operasional teknis layanan maupun lapangan. Seiring dengan semakin canggihnya perkembangan kejahatan narkotika, maka dukungan sarana dan prasarana tersebut harus terus ditingkatkan agar lebih optimal dalam upaya penanganan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional RI Dengan kondisi kelembagaan sebagaimana tersebut di atas, maka BNN masih terus membutuhkan upaya pengembangan sesuai dengan tuntutan tugas serta tanggungjawab yang diembannya. Untuk itu, BNN dituntut harus mampu mengelola keterbatasan sumberdaya yang tersedia secara cermat untuk mengoptimalisasi pelaksanaan penanganan permasalahan narkotika sesuai dengan tujuan organisasi baik dalam jangka pendek maupun menengah yang tertuang dalam perencanaan strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) untuk jangka waktu satu tahun. Sesuai amanat tersebut, BNN menyusun Renstra yang memuat visi, misi, Kepala BNN Sekretariat Utama Inspektorat Utama Pusat Deputi Bidang Pencegahan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Pemberantasan Deputi Bidang Rehabilitasi Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama DirektoratDirektorat Direktorat DirektoratDirektorat Direktorat DirektoratDirektorat Direktorat DirektoratDirektorat Direktorat DirektoratDirektorat Direktorat DirektoratDirektorat BNNP & BNNK Biro Biro Biro Inspektorat Inspektorat Inspektorat tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dengan mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Selama periode 2010-2014, BNN telah melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal. Namun hal tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi target-target kinerja sebagaimana yang diharapkan para stakeholder. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNN menghadapi beberapa permasalahan antara lain peningkatan penyalahgunaan narkoba kategori coba pakai yang merupakan proporsi terbesar (kisaran antara 54% sampai 85% dalam 1 dekade terakhir). Berdasarkan hasil survey tahun 2016 ternyata proporsi kelompok coba pakai merupakan kelompok paling tinggi yang mencapai 85%, sedangkan pada tahun 2006 adalah yang terendah 54% sebagaimana gambar di bawah ini. Gambar 2 Kecenderungan Proporsi Penyalahgunaaan Narkotika Untuk mengurangi permasalahan penyalahgunaan narkotika coba pakai, berbagai upaya telah dilakukan yakni berupa penyelenggaraan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkotika, kampanye Stop Narkoba, pembinaan masyarakat di kawasan rentan penyalahgunaan narkotika supaya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika melalui tes urin berkala. Dalam upaya pemberantasan, BNN dari waktu ke waktu terus melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika. Upaya tersebut terus dilakukan dalam berbagai kasus narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Dalam gambar di bawah ini menunjukan bahwa setiap tahun pengungkapan kasus tersebut terus meningkat. Namun peningkatan tersebut bukan berarti sesuatu hal yang baik bagi kinerja BNN, khususnya upaya pencegahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika terus meningkat dan apabila dikaitkan dengan kondisi penyalahgunaan narkotika pada kategori coba pakai, peningkatan kasus ini merupakan kontribusi dari meningkatnya penyalahgunaan narkotika pada kelompok coba pakai (pengguna baru). Tabel 2 Data Tersangka Kasus Narkoba Tahun 2011-2015 Sumber: Jurnal Data P4GN 2015 Selama ini BNN telah melaksanakan semaksimal mungkin upaya pencegahan dengan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pelajar, mahasiswa, pekerja swasta, pegawai pemerintah maupun swasta serta masyarakat luas baik dengan cara komunikasi, Informasi dan edukasi melalui media, radio, TV, majalah dan lainnya seperti pagelaran seni dan budaya serta kampanye dengan berbagai instansi. Selain itu juga dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanganan permasalahan narkotika. Disamping upaya pemberantasan dan pencegahan di atas, BNN juga menyelenggarakan layanan rehabilitasi yang berada di beberapa lokasi yaitu; wilayah sumatera berlokasi di Kepulauan Riau, Medan, dan Lampung, wilayah Sulawesi berlokasi di Maros, wilayah Kalimantan berlokasi di Kalimantan Timur, wilayah Jawa berlokasi di Lido Jawa Barat. Program rehabilitasi terus dilakukan supaya para pencandu NO TERSANGKA TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Narkotika 25.297 25.309 28.788 31.084 38.152 2 Psikotropika 1.997 2.062 1.868 978 1.014 3 Bahan Adiktif Lainnya 9.438 8.269 13.356 11.397 12.166 Jumlah 36.732 35.640 44.012 43.459 51.332 dapat pulih dan tidak kembali kambuh (relaps) melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, BNN telah berupaya secara maksimal menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan amanat yang diberikan. Meski demikian, upaya tersebut harus terus menerus ditingkatkan. Untuk itu, supaya pencapaian kinerja BNN lebih optimal pada periode Renstra 2015-2019, perlu dilakukan evaluasi dan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi pada periode 2015-2019. Sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, BNN memiliki 3 (tiga) fokus utama yaitu: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (2) mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (3) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dari ketiga fokus utama tersebut apabila dilihat dari hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana tabel dan gambar di atas, maka capaian kinerja BNN masih belum optimal, baik dalam mewujudkan tujuan organisasi maupun tujuan pembangunan nasional. Kurang optimalnya capaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan yang sangat strategis dan sangat penting bagi keberlangsungan peranan BNN pada masa mendatang. Melalui upaya pembenahan secara terus menerus diharapkan pencapaian kinerja BNN pada periode berikutnya akan lebih optimal. Pembenahan-pembenahan tersebut khususnya dalam aspek penguatan kelembagaan agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik dan berkontribusi optimal terkait peningkatan daya tangkal masyarakat dalam menghindari penyalahgunaan narkotika yang notabene sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam bidang penanganan penyalahgunaan narkoba. Disamping itu, isu-isu strategis lainnya yang menjadi pokok permasalahan dan harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:
Untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja secara efektif, BNN harus terus melakukan perbaikan dan pengembangan, baik secara kelembagaan maupun penguatan regulasi terkait peran dan tugas dan fungsinya. Di samping itu, kondisi dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat, menuntut kemampuan BNN mampu beradaptasi secara tepat dan sesuai tantangan dan permasalahan yang ada. Dengan etos tersebut, diharapkan BNN mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan sehat tanpa Narkotika. B. POTENSI DAN PERMASALAHAN Berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi BNN tentunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik internal maupun eskternal yang semakin kompleks. Adapun perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dalam Renstra BNN periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Sebagaimana kewenangan dan tugas tersebut, secara umum BNN memiliki 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga BNN, yakni: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (2) mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (3) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden maupun peraturan bersama dengan Instansi terkait yang dapat menjadi dasar hukum bagi BNN untuk melandasi pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
1) Pelaksanaan pemberantasan; instansi yang melaksanakan tugas ini yaitu Kepolisian, BNN, Bea Cukai, dan BPOM yang bertugas dalam pengawasan peredaran obat-obatan illegal. 2) Pelaksanaan pencegahan; instansi yang melaksanakan tugas ini adalah BNN, Kementerian Sosial, BPOM yang bertugas dalam pembinaan kepada industri obat dan masyarakat terhadap obat- obatan yang memenuhi persyaratan kesehatan. 3) Pelaksanaan rehabilitasi; instansi yang melaksanakan tugas ini adalah BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Disamping itu, masyarakat juga dapat memberikan pengobatan dan perawatan bagi para korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika. Keseluruhan peran dari masing-masing instansi tersebut perlu terus ditingkatkan dalam kemitraan bersama untuk penanganan penyalahgunaan narkotika.
Dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya, BNN harus didukung oleh sumberdaya organisasi yang memadai agar tugas dan fungsi BNN dapat dijalankan secara optimal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, BNN telah terbentuk di 34 propinsi, dan di 152 Kabupaten/Kota. Untuk itu, dukungan yang sangat tinggi dari pemerintah daerah terkait pembentukan BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sangat positif, terlebih kondisi kajahatan Narkotika yang saat ini sudah menganggu segala aspek kehidupan bermasyarakat di daerah serta menganggu pelaksanaan pembangunan daerah.
Secara umum, bahwa transisi demografi juga akan menimbulkan efek pada transisi pengaruh pengunaan narkotika di masyarakat, sehingga terjadi peningkatan dalam penyalahgunaan narkotika baik kepada pengguna coba pakai maupun pernah pakai. Efek ini akan mempengaruhi besarnya permintaan narkotika. Pengendalian permintaan narkotika sampai di titik nol merupakan tantangan dan tugas berat yang dihadapi BNN. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, jika permintaan tidak dikendalikan maka permintaan narkotika dimungkinkan akan semakin meningkat. Bertambahnya jumlah usia muda akan menambah beban pekerjaan BNN dalam melakukan pengawasan pencegahan kepada masyarakat.
Semakin tingginya peran serta masyarakat dalam mendukung program P4GN, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran dan kepedulian di masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika sehingga tumbuh kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Program P4GN. Hal ini menjadi modal yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkotika.
Hal yang patut diwaspadai oleh negara-negara di seluruh dunia bahwa jenis-jenis NPS belum secara keseluruhan tertuang dalam kontrol internasional (Single Convention on Narcotic Drugs 1961 dan Convention on Psychotropic Substances 1971). Hal ini merupakan ancaman serius bagi aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Dengan meningkatnya jumlah dan jenis narkotika baru tersebut, tentunya menjadi tantangan bagi BNN untuk terus berupaya meningkatkan perannya dalam menekan perkembangan dan distribusi semua jenis narkotika dalam berbagai bentuk apapun di Indonesia.
Ribuan pulau yang tersebar dapat dimanfaatkan menjadi titik masuk yang strategis bagi jaringan narkotika untuk menyelundupkan ke dalam wilayah Indonesia melalui jalur-jalur masuk yang tidak resmi atau belum terdeteksi. Pada jalur-jalur resmi juga masih terdapat kelemahan sistem pengawasan terhadap arus barang dan orang baik yang berasal dari dalam maupun luar, terutama mengenai bahan-bahan yang mengandung narkotika. Untuk itu, tugas BNN harus didukung oleh instansi terkait lainnya supaya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika dapat terwujud secara optimal termasuk upaya pelemahan sendi-sendi ekonominya.
Peredaran gelap Narkotika khususnya ATS berkembang di negara- negara yang sebelumnya hanya menjadi negara transit seperti Kamboja, Indonesia, dan Malaysia. Maraknya produksi dan peredaran gelap ATS di kawasan Asia Pasifik, mengancam negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, mengingat Indonesia sangat strategis sebagai jalur peredaran gelap dan pangsa pasar yang menjanjikan. Dengan nilai jual narkotika yang tinggi dan jumlah permintaan yang terus meningkat, menyebabkan kawasan ASEAN menjadi sasaran penyelundupan narkotika dan bahan-bahan prekursor dari berbagai jenis dan kemasan oleh para jaringan peredaran gelap narkotika internasional. Untuk itu, pengaruh lingkungan eskternal sebagai dampak dari globalisasi menjadi tantangan bagi BNN. Peredaran gelap narkotika (Supply Side) akan mendorong permintaan masyarakat (demand side) penggunaan narkotika apabila tidak dilakukan pengendalian secara optimal.
Apabila dicermati lebih lanjut bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan apabila pemerintah dan masyarakat tidak melakukan upaya penghambatan peredaran gelap narkotika, maka akan terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, peningkatan penyalahgunaan narkotika ini cepat atau lambat dapat menghancurkan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang sangat berat bagi BNN dalam upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Proses re-integrasi sosial para mantan penyalah guna narkotika yang telah pulih dari ketergantungan narkotika membutuhkan dukungan dan penerimaan positif dari masyarakat, bukan justru stigma yang kurang baik. Apabila stigma ini dialami oleh para mantan penyalah guna narkotika yang telah pulih dari ketergantungan dan merasa tidak diterima oleh lingkungannya, maka mereka akan mencari tempat pelarian dengan bergabung kembali bersama kelompok pecandu yang selama ini menjadi komunitas mereka. Kondisi seperti inilah yang menjadi salah satu penghambat proses penanganan penyalahgunaan narkotika, khususnya mengenai upaya pemulihan pecandu narkotika.
Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat yang akan merusak program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Hal ini akan menjadi ancaman atau pelemahan terhadap BNN. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan atau sistem pengawasan yang terkontrol dan lebih baik untuk menghindari tindakan penyalahgunan kewenangan tersebut.
Disamping itu, dibutuhkan pula dukungan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika sehingga seluruh elemen masyarakat dapat melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan di atas, BNN perlu meningkatkan penguatan organisasi supaya faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari aspek potensi dan permasalahan tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Apabila dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan strategis baik aspek potensi dan permasalahannya, maka posisi organisasi BNN harus terus melakukan penguatan kapasitas organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BNN pada akhir periode renstra 2015-2019. BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BNN A. VISI Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi BNN pada masa yang akan datang sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, BNN sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus memiliki standar yang ditetapkan. Sesuai dengan peran dan kewenangan tersebut, BNN harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, mengingat tugas tersebut juga dilaksanakan oleh instansi lain. Adapun visi BNN dalam Renstra periode 2015-2019 adalah: “Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika” Uraian Visi:
Keterpercayaan inilah yang akan selalu dijaga oleh BNN untuk menjadi kekuatan penggerak seluruh elemen dalam upaya penanganan permasalahan narkotika secara bersama-sama. B. MISI Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan misi BNN sebagai berikut:
C. TUJUAN Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan BNN, ditetapkan tujuan BNN tahun 2015-2019 adalah:
D. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis BNN dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja: - Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika
Indikator Kinerja: - Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal.
Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkotika. Indikator Kinerja: - Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap. - Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika.
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan P4GN. Indikator Kinerja: - Indeks kemandirian masyarakat (skala 1 s.d 4)
Indikator Kinerja: - Opini Laporan Keuangan - Nilai LKIP - Tingkat kepuasanan pelayanan BNN - Opini publik terhadap BNN
Indikator Kinerja: - Persentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). - Persentase aparatur negara yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Sasaran pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Adapun arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyelahgunaan narkoba (demand side); meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (demand side); dan meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (supply side). Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui pelaksanaan P4GN di daerah; diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi; rehabilitasi pada korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba; dan pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba. B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNN Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Renstra BNN ini disusun berdasarkan amanat RPJMN periode 2015-2019. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra periode sebelumnya, Renstra BNN ini ditujukan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan organisasi BNN. Adapun arah kebijakan dan strategi BNN berdasarkan Renstra BNN periode 2015-2019 sebagai berikut: Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan yaitu:
C. KERANGKA REGULASI Dalam rangka pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat dan efektif guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas BNN sebagai instansi pemerintah yang tidak hanya regulasi bersifat teknis, melainkan juga perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok BNN terhadap penanganan bahaya penyalahgunaan narkotika secara optimal, perlu ditunjang regulasi atau kebijakan teknis yang kuat. Adapun regulasi atau kebijakan teknis tersebut adalah sebagai berikut :
D. KERANGKA KELEMBAGAAN Untuk memenuhi standard pelaksanaan tugas P4GN, BNN membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BNN pada periode 2015- 2019. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif yaitu:
Sejalan dengan tantangan dan kendala yang dihadapai BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, beberapa fungsi dan kewenangan perlua dilakukan penyesuaian yang berdampak pada perubahan struktur organisasi yang lebih profesional, adaptable, kredibel, kuat dan terpercaya. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. TARGET KINERJA
Indikator Kinerja Target Kinerja 2017 2018 2019 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika 70% 75% 80% Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal 140 Fasilitas 160 Fasilitas 180 Fasilitas Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap 24 Jaringan 27 Jaringan 29 Jaringan Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika 100% 100% 100% Indeks kemandirian masyarakat (skala 1 s.d 4) 2,8 3,1 3,4
Indikator Kinerja Target Kinerja 2017 2018 2019 Deputi Bidang Pencegahan Persentase pemahaman masyarakat 70% 75% 80% Indikator Kinerja Target Kinerja 2017 2018 2019 terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika Deputi Bidang Rehabilitasi Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal 140 Fasilitas 160 Fasilitas 180 Fasilitas Deputi Bidang Pemberantasan Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap 24 Jaringan 27 Jaringan 29 Jaringan Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika 100% 100% 100% Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indeks kemandirian masyarakat 2,8 3,1 3,4 Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Indeks layanan hukum bidang P4GN 4 4 4 Persentase efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri 70% 75% 80% Sekretariat Utama Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP Nilai LKIP B B B Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN 60 65 70 Opini publik terhadap BNN 70 75 80 Inspektorat Utama Persentase satuan kerja yang patuh dalam pengelolaan kinerja dan keuangan 80% 85% 90% Persentase aparatur BNN yang patuh terhadap peraturan disiplin 80% 85% 90% Indikator Kinerja Target Kinerja 2017 2018 2019 dan kode etik pegawai
B. TARGET PENDANAAN Estimasi kebutuhan pendanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan BNN dalam periode 2015-2019 sebesar Rp 8,76 triliun dengan rincian Rp 1,40 triliun (tahun 2015); Rp 1,58 triliun (tahun 2016); Rp 1,74 triliun (tahun 2017); Rp 1,91 triliun (tahun 2018); dan Rp 2,11 triliun (tahun 2019). Sumber pendanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan realisasi jumlah alokasi anggaran setiap tahun sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara dan kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran pembangunan. BAB V PENUTUP Renstra Badan Narkotika Nasional periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN dalam periode 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan maupun seluruh pegawai BNN. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi Renstra. Renstra BNN periode 2015-2019 harus dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BNN sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara akuntabel serta senantiasa berorientasi pada pencapaian kinerja lembaga, unit kerja, dan kinerja pegawai. Evaluasi terhadap pelaksanan Renstra BNN periode 2015-2019 merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan BNN. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui secara pasti perkembangan pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana program pembangunan sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk dilakukan perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana program pembangunan. Adapun indikator yang dipergunakan dalam evaluasi ini meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BNN untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi pelaksanaan Renstra BNN dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan sehingga hasil dan rekomendasinya dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TTD BUDI WASESO Paraf:
30 LAMPIRAN I MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KELEMBAGAAN ( INDIKATOR KINERJA UTAMA ) NO SASARAN LEMBAGA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah) UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB2017 2018 2019 2017 2018 2019
50 LAMPIRAN II MATRIK KERANGKA REGULASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN UNIT PENANGGUNG JAWAB UNIT TERKAIT / INSTITUSI TARGET PENYELESAIAN
Biro Kepegawaian Direktorat Hukum 2018
Biro Kepegawaian Direktorat Hukum 2019
Biro Kepegawaian Direktorat Hukum 2019 52 NO ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN UNIT PENANGGUNG JAWAB UNIT TERKAIT / INSTITUSI TARGET PENYELESAIAN
Inspektorat Utama Direktorat Hukum 2019 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TTD BUDI WASESO Paraf:
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan