DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana harus diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi teknis penanggulangan bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana; www.peraturan.go.id 2020, No.186 Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG AKREDITASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pusdiklat PB, adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.
2.Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat, adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
3.Diklat Teknis Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Diklat Teknis PB, adalah Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan penguasaan www.peraturan.go.id 2020, No.186 pengetahuan dan keterampilan di bidang penanggulangan bencana.
4.Akreditasi Diklat Teknis PB adalah penilaian kelayakan lembaga penyelenggara Diklat dalam melaksanakan Diklat Teknis PB yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh instansi pembina Diklat Teknis PB.
5.Instansi Pembina Diklat Teknis PB yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6.Tim Akreditasi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan penilaian pemenuhan persyaratan akreditasi lembaga penyelenggara Diklat Teknis PB.
7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.

Pasal 2

Akreditasi Diklat Teknis PB bertujuan sebagai menjamin kualitas Diklat Teknis PB melalui serangkaian penilaian terhadap unsur akreditasi.

BAB II

INSTANSI PEMBINA, KEWENANGAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT TEKNIS PB DAN LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT TEKNIS PB

Pasal 3

(1)Dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat Teknis PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Instansi Pembina berwenang melakukan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara Diklat. www.peraturan.go.id 2020, No.186
(2)Selain melakukan akreditasi, Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.menyusun petunjuk pelaksanaan akreditasi; dan
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat didelegasikan kepada lembaga penyelenggara Diklat setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina.

Pasal 4

(1)Lembaga penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat mandiri atau merupakan bagian dari satuan unit organisasi yang melaksanakan Diklat Teknis PB.
(2)Lembaga penyelenggara Diklat meliputi:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.lembaga usaha; dan
4. d.masyarakat.

Pasal 5

Akreditasi bagi penyelenggara Diklat pada lembaga usaha dan masyarakat dilaksanakan terhadap lembaga diklat lembaga usaha dan masyarakat yang berbadan hukum Indonesia. www.peraturan.go.id 2020, No.186

BAB III

UNSUR, SUB UNSUR, DAN KOMPONEN AKREDITASI

Pasal 6

(1)Akreditasi Lembaga penyelenggara Diklat dilakukan melalui penilaian terhadap unsur lembaga dan unsur program dan pengelolaan program.
(2)Dalam hal Lembaga penyelenggara Diklat Teknis PB merupakan lembaga usaha dan masyarakat, penilaian terhadap unsur lembaga dan unsur program dan pengelolaan program dilakukan terhadap nomenklatur yang disetarakan dengan unsur yang dinilai pada penyelenggara Diklat Teknis PB yang merupakan instansi Pemerintah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap unsur lembaga dan unsur program dan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 7

(1)Unsur lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari beberapa sub unsur yang terdiri atas:
1. a.kelembagaan Diklat;
2. b.tenaga kediklatan;
3. c.rencana strategis;
4. d.penjaminan pembiayaan;
5. e.fasilitas Diklat; dan
6. f.penjaminan mutu. www.peraturan.go.id 2020, No.186
(2)Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari beberapa komponen yang terdiri atas:
1. a.pengelola Diklat;
2. b.penyelenggara Diklat;
3. c.tenaga pendidik; dan
4. d.pengelola Sistem Informasi Kediklatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 8

(1)Unsur program dan pengelolaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas sub unsur:
1. a.kurikulum program; dan
2. b.pengelolaan program.
(2)Sub unsur pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.penyelenggaraan;
3. c.monitoring dan evaluasi; dan
4. d.hasil penyelenggaraan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur program dan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan. www.peraturan.go.id 2020, No.186

BAB IV

TIM AKREDITASI

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan akreditasi Diklat Teknis PB, dibentuk tim akreditasi.
(2)Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB.
(3)Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.assessor;
2. b.sekretariat akreditasi; dan
3. c.tim penilai.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI

Pasal 10

(1)Akreditasi Diklat Teknis PB diperoleh melalui tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
1. a.penerimaan permohonan akreditasi;
2. b.verifikasi;
3. c.visitasi; dan
4. d.penilaian.
(2)Instansi Pembina menerbitkan surat keputusan dan sertifikat akreditasi kepada lembaga penyelenggara Diklat Teknis PB yang memenuhi standar penilaian unsur akreditasi.
(3)Dalam hal lembaga penyelenggara Diklat tidak memenuhi standar penilaian unsur akreditasi, Instansi Pembina memberikan surat keterangan tidak terakreditasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan akreditasi diatur melalui Petunjuk Pelaksanaan. www.peraturan.go.id 2020, No.186

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana harus diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi teknis penanggulangan bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG AKREDITASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pusdiklat PB, adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.
2.Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat, adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
3.Diklat Teknis Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Diklat Teknis PB, adalah Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan penguasaan www.peraturan.go.id 2020, No.186 pengetahuan dan keterampilan di bidang penanggulangan bencana.
4.Akreditasi Diklat Teknis PB adalah penilaian kelayakan lembaga penyelenggara Diklat dalam melaksanakan Diklat Teknis PB yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh instansi pembina Diklat Teknis PB.
5.Instansi Pembina Diklat Teknis PB yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6.Tim Akreditasi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan penilaian pemenuhan persyaratan akreditasi lembaga penyelenggara Diklat Teknis PB.
7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.

Pasal 2

Akreditasi Diklat Teknis PB bertujuan sebagai menjamin kualitas Diklat Teknis PB melalui serangkaian penilaian terhadap unsur akreditasi.

BAB II

INSTANSI PEMBINA, KEWENANGAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT TEKNIS PB DAN LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT TEKNIS PB

Pasal 3

(1)Dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat Teknis PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Instansi Pembina berwenang melakukan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara Diklat. www.peraturan.go.id 2020, No.186
(2)Selain melakukan akreditasi, Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.menyusun petunjuk pelaksanaan akreditasi; dan
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat didelegasikan kepada lembaga penyelenggara Diklat setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina.

Pasal 4

(1)Lembaga penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat mandiri atau merupakan bagian dari satuan unit organisasi yang melaksanakan Diklat Teknis PB.
(2)Lembaga penyelenggara Diklat meliputi:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.lembaga usaha; dan
4. d.masyarakat.

Pasal 5

BAB III

UNSUR, SUB UNSUR, DAN KOMPONEN AKREDITASI

Pasal 6

(1)Akreditasi Lembaga penyelenggara Diklat dilakukan melalui penilaian terhadap unsur lembaga dan unsur program dan pengelolaan program.
(2)Dalam hal Lembaga penyelenggara Diklat Teknis PB merupakan lembaga usaha dan masyarakat, penilaian terhadap unsur lembaga dan unsur program dan pengelolaan program dilakukan terhadap nomenklatur yang disetarakan dengan unsur yang dinilai pada penyelenggara Diklat Teknis PB yang merupakan instansi Pemerintah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap unsur lembaga dan unsur program dan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 7

(1)Unsur lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari beberapa sub unsur yang terdiri atas:
1. a.kelembagaan Diklat;
2. b.tenaga kediklatan;
3. c.rencana strategis;
4. d.penjaminan pembiayaan;
5. e.fasilitas Diklat; dan
6. f.penjaminan mutu. www.peraturan.go.id 2020, No.186
(2)Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari beberapa komponen yang terdiri atas:
1. a.pengelola Diklat;
2. b.penyelenggara Diklat;
3. c.tenaga pendidik; dan
4. d.pengelola Sistem Informasi Kediklatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 8

(1)Unsur program dan pengelolaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas sub unsur:
1. a.kurikulum program; dan
2. b.pengelolaan program.
(2)Sub unsur pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.penyelenggaraan;
3. c.monitoring dan evaluasi; dan
4. d.hasil penyelenggaraan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur program dan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan. www.peraturan.go.id 2020, No.186

BAB IV

TIM AKREDITASI

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan akreditasi Diklat Teknis PB, dibentuk tim akreditasi.
(2)Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB.
(3)Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.assessor;
2. b.sekretariat akreditasi; dan
3. c.tim penilai.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI

Pasal 10

(1)Akreditasi Diklat Teknis PB diperoleh melalui tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
1. a.penerimaan permohonan akreditasi;
2. b.verifikasi;
3. c.visitasi; dan
4. d.penilaian.
(2)Instansi Pembina menerbitkan surat keputusan dan sertifikat akreditasi kepada lembaga penyelenggara Diklat Teknis PB yang memenuhi standar penilaian unsur akreditasi.
(3)Dalam hal lembaga penyelenggara Diklat tidak memenuhi standar penilaian unsur akreditasi, Instansi Pembina memberikan surat keterangan tidak terakreditasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan akreditasi diatur melalui Petunjuk Pelaksanaan. www.peraturan.go.id 2020, No.186