DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang prioritas penyaluran dana bersama; tata cara permohonan; tim penelahaanm verifikasi, dan evaluasi penyaluran dana bersama penanggulangan bencana; sistem informasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penelaahan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran dana bersama penanggulangan bencana memerlukan pedoman penelaahan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran dana bersama penanggulangan bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
4.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2024, No.4 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENELAAHAN, VERIFIKASI, DAN EVALUASI PENYALURAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsian, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
4.Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan/atau pascabencana.
5.Dana Bersama Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Dana Bersama, adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. www.peraturan.go.id 2024, No.4
8.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah.
10.Kepala adalah pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB II

PRIORITAS PENYALURAN

Pasal 2

(1)Penyaluran Dana Bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana meliputi:
1. a.penyaluran pada tahap prabencana;
2. b.penyaluran pada tahap darurat bencana;
3. c.penyaluran pada tahap pascabencana, terutama kegiatan pemulihan; dan
4. d.penyaluran untuk pendanaan transfer risiko.
(2)Penyelenggaraan penanggulangan bencana mengutamakan kegiatan yang bersifat investasi pada pengurangan risiko bencana.

Pasal 3

Penerima manfaat penyaluran Dana Bersama terdiri atas:

a.kementerian/lembaga;
b.Pemerintah Daerah;
c.kelompok masyarakat; dan/atau
d.penyedia barang/jasa.

Pasal 4

(1)Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mencakup:
1. a.forum pengurangan risiko bencana;
2. b.forum tematik pengurangan risiko bencana tingkat lokal;
3. c.kelompok masyarakat binaan kementerian/lembaga dan perangkat daerah; dan
4. d.kumpulan individu dari masyarakat terdampak bencana.
(2)Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d menerima manfaat dari penyaluran dana bersama melalui penunjukan dari kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. www.peraturan.go.id 2024, No.4

Pasal 5

(1)Pemerintah menyalurkan Dana Bersama kepada pemohon dengan mempertimbangkan prioritas:
1. a.kegiatan yang sesuai dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana/Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
2. b.kegiatan pada daerah dengan indeks risiko bencana tinggi;
3. c.kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk penanganan pascabencana; dan/atau
4. d.kegiatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang penanggulangan bencana.
(2)Ketentuan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan pada tahap darurat bencana.
(3)Kepala menetapkan prioritas kegiatan yang dapat dibiayai dengan Dana Bersama.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

(1)Permohonan penyaluran Dana Bersama diajukan oleh pemohon kepada Kepala secara tertulis.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kementerian/lembaga; dan
2. b.Pemerintah Daerah.

Pasal 7

BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menyampaikan daftar permohonan penyaluran dana bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 8

(1)Pengajuan permohonan oleh kementerian/lembaga dilakukan oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya.
(2)Pengajuan permohonan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
(3)Pengajuan permohonan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD.
(4)Dalam hal kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c akan mengakses Dana Bersama, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengajuan permohonan. www.peraturan.go.id 2024, No.4

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), BPBD membentuk tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)BNPB melakukan penelaahan terhadap permohonan penyaluran Dana Bersama.
(2)Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria penyaluran.
(3)Kriteria penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.kriteria penyaluran untuk permohonan pada tahap prabencana; dan
2. b.kriteria penyaluran untuk permohonan pada tahap pascabencana.
(4)Kriteria penyaluran untuk permohonan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.bagi pemohon dari kementerian/lembaga, kegiatan yang diajukan sesuai arah kebijakan terkait penanggulangan bencana dalam Rencana Kerja Pemerintah dan merujuk pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
2. b.bagi pemohon dari Pemerintah Daerah, kegiatan yang diajukan sesuai arah kebijakan terkait penanggulangan bencana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan merujuk pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau standar pelayanan minimal di bidang penanggulangan bencana; dan
3. c.telah melakukan penilaian mandiri standar sistem pengelolaan lingkungan dan sosial.
(5)Kriteria penyaluran untuk permohonan pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.kegiatan yang diajukan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah wajib merujuk pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
2. b.permohonan diajukan pada masa keberlakuan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
3. c.telah melakukan penilaian mandiri standar sistem pengelolaan lingkungan dan sosial.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…