DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 serta pendanaan pelaksanaan RENAS PB 2025-2029

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1.Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 yang selanjutnya disebut RIPB Tahun 2020-2044 adalah pedoman nasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2.Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RENAS PB adalah rencana umum dan menyeluruh yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
3.Fokus Capaian adalah sasaran prioritas RIPB Tahun 2020- 2044 yang harus dicapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan.
4.Resiliensi Berkelanjutan adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan resiliensi dan daya lenting masyarakat terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim yang berlandaskan penguatan budaya kesiapsiagaan, inovasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan akses pendanaan untuk mendukung penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana, integrasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan pembangunan berkelanjutan yang dapat dilaksanakan secara terpadu di tingkat nasional dan daerah.

Pasal 2

(1)Dalam rangka peningkatan tata kelola penanggulangan bencana mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan secara nasional ditetapkan RENAS PB.
(2)RENAS PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1)RENAS PB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044.
(2)RENAS PB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan Fokus Capaian 2025-2029 pada RIPB Tahun 2020-2044.
(3)Fokus Capaian 2025-2029 pada RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana;
2. b.terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;
3. c.terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman;
4. d.terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
5. e.terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah;
6. f.terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
7. g.terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi;
8. h.terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat;
9. i.terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana;
10. j.tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan;
11. k.terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana; dan
12. l.terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.
(4)RENAS PB Tahun 2025-2029 meliputi:
1. a.pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. b.pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. c.analisis kemungkinan dampak bencana;
4. d.pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
5. e.penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
6. f.alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 4

RENAS PB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai:

a.bahan masukan untuk pemaduan bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
b.acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyusun perencanaan program kegiatan penanggulangan bencana pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025- 2029; dan
c.acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 5

RENAS PB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029 bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b.sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)RENAS PB Tahun 2025-2029 ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun sesuai hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.
(2)Dalam hal diperlukan, RENAS PB Tahun 2025-2029 dapat ditinjau sewaktu-waktu jika terjadi bencana sesuai hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029.
(3)Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2024 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Œ SUHARYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029 RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029 Selain ancaman yang disebabkan oleh faktor geologis, Indonesia juga menghadapi ancaman hidrometeorologis yang dipicu oleh kondisi iklim global dan memiliki frekuensi kejadian bencana lebih tinggi dibandingkan ancaman geologis. Ancaman hidrometeorologis tersebut antara lain berupa: banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang laut ekstrim/berbahaya, dan abrasi. Di samping ancaman yang berasal dari alam, Indonesia pun rawan terhadap ancaman nonalam seperti wabah, penyakit yang ditimbulkan melalui hewan (zoonosis), hama, dan penyakit tanaman, serta berbagai ancaman biologis lainnya dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi sosial masyarakat yang tidak sedikit. Indonesia juga menghadapi potensi ancaman lainnya seperti kegagalan teknologi seperti kecelakaan industri, transportasi, konstruksi, sampai kegagalan teknologi nuklir, biologi, dan kimia. Di samping itu juga bencana sosial seperti konflik sosial, dan ekonomi yang menimbulkan kerusuhan yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa, kerusakan aset dan kerugian yang besar. Tingkat kerentanan yang tinggi yang dihadapi juga semakin meningkatkan risiko bencana. Pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang dan lahan. Peningkatan pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak terkendali, pembalakan liar, dan urbanisasi yang tidak terencana dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang selanjutnya dapat berdampak pada kejadian bencana yang lebih besar. Penataan ruang yang tidak berbasis pengurangan risiko bencana dan pembangunan infrastruktur baru di kawasan yang rawan bencana dapat menimbulkan risiko baru. Dalam menghadapi peningkatan risiko bencana di 5 (lima) tahun mendatang, Pemerintah menyusun RENAS PB Tahun 2025-2029 yang berisi tentang kebijakan, strategi, dan rencana aksi dengan tujuan “Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Risiko Bencana Untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan”. RENAS PB Tahun 2025-2029 disusun secara bersama dengan melibatkan kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai bentuk pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. 1.2. Posisi dan Kedudukan RENAS PB Tahun 2025-2029 RENAS PB disusun dan ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat ataupun daerah, baik untuk pihak pemerintah maupun pihak non pemerintah dan masyarakat. RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah. RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 dan bagian dari Perencanaan Pembangunan.

BAB I

PENGANTAR 1.1. Latar Belakang Indonesia terletak pada zona pertemuan lempeng-lempeng besar dunia yakni Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Aktivitas tektonik menyebabkan terbentuknya deretan gunung api di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, pulau-pulau di sebelah utara Sulawesi dan Maluku, hingga Papua. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan ancaman bencana alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis (pengkajian) risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dengan rincian penganggarannya. Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 merupakan bahan penyusun untuk perencanaan pembangunan nasional, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam implementasinya RIPB Tahun 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Jadi RENAS PB Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari RIPB Tahun 2020-2044 pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Penjabaran Rencana Induk Penanggulangan Bencana ke dalam RENAS PB tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang antara proses penyusunan RIPB Tahun 2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dengan penyusunan RENAS PB Tahun 2025-2029. Secara umum posisi dan keterkaitan antara Rencana Induk Penanggulangan Bencana dan RENAS PB dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dapat digambarkan pada Gambar 1.1. Gambar 1.1. Posisi RENAS PB dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah RENAS PB merupakan dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat nasional. RENAS PB meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan penanggulangan dampak dan pengendalian ancaman bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia. RENAS PB sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. RENAS PB merupakan acuan dan sebagai input dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Suburusan Bencana. Secara umum posisi dan keterkaitan antara Rencana Induk Penanggulangan Bencana dan RENAS PB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat digambarkan pada Gambar 1.2. Gambar 1.2 Keterkaitan RENAS PB dan Rencana Pembangunan di Tingkat Pusat dan Daerah Capaian RENAS PB Tahun 2025-2029 sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia. RENAS PB menetapkan tujuan, sasaran, dan target penanggulangan bencana nasional dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya RENAS PB menetapkan kebijakan, strategi dan rencana aksi nasional untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dan fokus capaian dalam RIPB Tahun 2020-2044. Oleh karena itu, capaian keberhasilan penyelenggaraan RENAS PB merupakan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia. 1.3. Komitmen Global dan Kebijakan Nasional Jangka Panjang di bidang Penanggulangan Bencana 1.3.1. Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) Dalam kancah global, Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030. Pada tahun 2030, seluruh negara yang berkomitmen terhadap SFDRR, termasuk Indonesia, diharapkan dapat memberikan kontribusi atas pencapaian 7 (tujuh) target SFDRR. SFDRR memiliki outcomes yaitu pengurangan secara substansial dari risiko dan kerugian akibat bencana menyangkut jiwa manusia, mata pencaharian dan kesehatan, serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan hidup manusia, dunia usaha, komunitas dan negara. Terdapat 7 (tujuh) target global SFDRR 2015-2030 sebagai berikut.

a.Pengurangan yang berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia.
b.Pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak.
c.Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.
d.Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting/kritis dan gangguan pelayanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
e.Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020.
f.Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR.
g.Bertambahnya akses pada sistem peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana dan pengkajian untuk masyarakat. Untuk mencapai target global tersebut, ditetapkan 4 (empat) prioritas SFDRR, sebagai berikut.
a.Pemahaman risiko bencana.
b.Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana.
c.Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
d.Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk tanggap bencana yang efektif dan untuk “membangun kembali lebih baik” dalam masa pemulihan pascabencana. Pada tahun 2022, Indonesia telah menjadi tuan rumah forum Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang diselenggarakan oleh United Nations for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Forum ini menjadi penting, karena berlangsung 7 (tujuh) tahun setelah adopsi SFDRR dan 2 (dua) tahun pasca pandemi COVID-19, yang menunjukkan dampak kerentanan dan ketidaksetaraan pada kelompok rentan. GPDRR 2022 membahas pentingnya kolaborasi internasional dalam mengurangi faktor risiko dasar secara lokal dan global, serta memperkuat tata kelola pengurangan risiko bencana. Agenda forum tersebut didasarkan pada tujuan SFDRR, menilai pelaksanaannya, memberikan saran kebijakan, dan meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana. Hasil dari pertemuan ini telah menjadi rujukan dalam peninjauan pelaksanaan Sendai Framework antar-pemerintah pada tahun 2023. 1.3.2. Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional melalui Konferensi Para Pihak ke-21 United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris telah mengadopsi Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim. Hasil konferensi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris untuk perubahan iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, dengan target mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan dalam Persetujuan Paris, Indonesia telah menetapkan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional/Nationally Determined Contribution (NDC) yang mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Target NDC Indonesia pada periode pertama ialah mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030. Kontribusi tersebut akan dicapai melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian. 1.3.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional sampai tahun 2030. Berdasarkan tujuh belas tujuan yang disepakati secara global, terdapat berbagai target SDGs yang terkait secara langsung dengan penanggulangan bencana tersebar pada 10 (sepuluh) tujuan, yaitu:
1. 1.Tujuan 1, Sasaran 1.5.: Pada 2030, Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait perubahan iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
2. 2.Tujuan 2, Sasaran 2.4.: Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
3. 3.Tujuan 3, Sasaran 3.d.: Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.
4. 4.Tujuan 4, Sasaran 4.a.: Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang disabilitas dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
5. 5.Tujuan 6, Sasaran 6.4.: Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
6. 6.Tujuan 9, Sasaran 9.1.: Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
7. 7.Tujuan 11
a.Sasaran 11.1.: Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh;
b.Sasaran 11.5.: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan;
c.Sasaran 11.b.: Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan terpadu yang mendukung inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan menerapkan penanganan risiko bencana holistik, sesuai dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
1. 8.Tujuan 13, Sasaran 13.1.: Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
2. 9.Tujuan 14, Sasaran 14.2.: Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
3. 10.Tujuan 15, Sasaran 15.3.: Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. 1.3.4. Arahan Kebijakan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 telah menetapkan Visi Indonesia Emas 2025-2045 yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan. Misi Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama Pembangunan. Kebijakan terkait dengan kebencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 secara utama dijabarkan dalam Misi Pembangunan ke-5 yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Meskipun demikian, pada misi-misi pembangunan lainnya juga masih terdapat arah kebijakan berkaitan penanggulangan bencana, sebagimana terlihat dalam Tabel 1-1, sebagai berikut. Tabel 1.1 Arah Kebijakan Terkait Penanggulangan Bencana dalam RPJPN 2025-2045 No AGENDA PEMBANGUNAN TINGKAT BAHAYA
4. 1.Transformasi Sosial Pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim.
5. 2.Transformasi Ekonomi
a.Pengembangan iptek dan inovasi dalam bidang kemaritiman, biodiversitas, teknologi material, serta kebencanaan dan mitigasi bencana.
b.Perwujudan kota hijau dan berketahanan dengan tata kelola sumber daya air terpadu dan pengendalian banjir, sistem peringatan real time terhadap kualitas udara, air, dan kejadian bencana.
1. 3.Transformasi Tata Kelola Perwujudan layanan publik yang berkualitas dan inklusif pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu (fisik dan nonfisik).
2. 4.Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
a.Penguatan dan pengembangan kerja sama internasional yang responsif terhadap krisis dan bencana, baik bencana alam maupun bencana nonalam.
b.Transformasi sistem pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim berdaya gentar tinggi, operasi lintas medan, dan diplomasi pertahanan guna merespons ancaman peperangan mutakhir dan kimia, biologi, radioaktif, nuklir, dan eksplosif serta melaksanakan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
1. 5.Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
a.Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca.
b.Pembangunan berketahanan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim.
c.Penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 telah merencanakan tahap pembangunan dalam jangka panjang pada beberapa periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,6-6,1% per tahun. Pada tahapan pertama ini, ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasita kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 1.3.5. Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 Perencanaan penanggulangan bencana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 6 diamanatkan untuk disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 merupakan pelaksanaan dari RIPB Tahun 2020-2044 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RIPB Tahun 2020-2044 telah menetapkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana tahun 2020-2044 serta kebijakan dan strategi yang diturunkan ke dalam peta jalan yang memuat fokus capaian dalam periode 5 (lima) tahun. Tujuan RIPB Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. Tujuan ini diturunkan ke dalam 5 (lima) sasaran sebagai berikut:
1. 1.Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. 2.Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. 3.Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transpararan, dan akuntabel.
4. 4.Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
5. 5.Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman Kebijakan RIPB Tahun 2020-2024 adalah meliputi:
6. 1.Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
7. 2.Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
8. 3.Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
9. 4.Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
10. 5.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
11. 6.Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 menjadi panduan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Induk Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui RENAS PB, yang merupakan penjabaran operasional untuk periode 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Penjabaran ini mempertimbangkan dinamika antara penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Perspektif pengurangan risiko dan pengembangan ketangguhan juga dimasukkan dalam pembangunan desa, kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, dan daerah pascabencana. Salah satu sasaran khususnya adalah menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi. Rencana penanggulangan bencana untuk periode ini dituangkan dalam RENAS PB Tahun 2020-2024, yang berfungsi sebagai garis dasar bagi perencanaan bencana selanjutnya. Berikut adalah fokus capaian RIPB Tahun 2025-2029 dalam peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 yang perlu dicapai melalui pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029. Tabel 1.2 Fokus Capaian 2025-2029 dalam Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN 2025- 2029
12. 1.Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien
a.Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
b.Meningkatkan kualitas NSPK penanggulangan bencana
1. 1.Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. 2.Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
3. 3.Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.
4. 4.Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
5. 5.Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
6. 6.Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.
7. 7.Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
8. 8.Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta
9. 2.Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana
a.Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
b.Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip- prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
1. 3.Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan
a.Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
b.Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.
c.Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
1. 4.Penguatan tata kelola penanggulangan
a.Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN 2025- 2029 bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel penyelenggaraan dan pelaku penanggulangan bencana.
b.Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
c.Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.
d.Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
e.Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.
f.Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
g.Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat.
1. 9.Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan persisir yang berisiko bencana.
2. 10.Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
3. 11.Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
4. 12.Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.
5. 5.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
a.Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
b.Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatanan penanganan darurat bencana.
c.Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
d.Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan & teknologi.
e.Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
1. 6.Percepatan pemulihan pascabencana pada
a.Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN 2025- 2029 daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik. pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.
b.Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
c.Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
d.Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. 1.4. Masa Berlaku RENAS PB Tahun 2025-2029 merupakan bentuk pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen RENAS PB Tahun 2025-2029 dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika terjadi bencana. Peninjauan kembali RENAS PB Tahun 2025-2029 didasarkan pada hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi tahunan pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029. Dimensi teknokratik RENAS PB Tahun 2025-2029 tercerminkan dalam proses pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, dan analisis kemungkinan dampak bencana dengan memanfaatkan hasil Kajian Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022-2026 dan Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2023. Selain itu, dimensi teknokratik ditunjukkan dengan perumusan permasalahan dan isu strategis dengan memanfaatkan hasil identifikasi akar masalah dalam penanggulangan bencana dari laporan, publikasi ilmiah, diskusi para ahli dan walidata, serta berbagai sumber lainnya. RENAS PB Tahun 2025-2029 juga memanfaatkan pendekatan campuran atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) untuk merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan rencana aksi penanggulangan bencana tahun 2025-2029. RENAS PB Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari RIPB Tahun 2020-2024 yang menjabarkan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, secara atas-bawah (top-down), kebijakan dan strategi dalam RENAS PB Tahun 2025-2029 perlu dirumuskan dalam skala nasional sesuai dengan RIPB Tahun 2020-2044, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dan dalam skala internasional atau global dengan SDGs, dan SFDRR 2015-2030. RENAS PB Tahun 2025-2029 perlu juga untuk memiliki tujuan dan sasaran yang diselaraskan dengan sasaran SFDRR 2015-2030, tujuan dan sasaran RIPB 2020-2044, dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Proses penyusunan RENAS PB Tahun 2025-2029 juga telah menghasilkan identifikasi permasalahan dan rumusan isu strategis yang perlu direspon dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara bawah-atas (bottom-up), RENAS PB Tahun 2025- 2029 perlu untuk memiliki program dan kegiatan yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang muncul dan memiliki strategi untuk merespon isu strategi yang ada. Dimensi bawah-atas (bottom-up) juga melingkupi dimensi partisipatif dalam pengusulan aksi (program dan kegiatan) di tahun 2025-2029 yang diusulkan Kementerian/Lembaga, pakar/ahli, dan perwakilan nonpemerintah sebagai pilihan tindakan untuk pengurangan risiko bencana. Sebagai bentuk pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044, maka RENAS PB Tahun 2025-2029 telah menetapkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana yang disertai dengan target dan indikator yang harus dicapai di tahun
1. 2029.RENAS PB Tahun 2025-2029 juga menetapkan kebijakan penanggulangan bencana jangka menengah yang juga menjadi dasar perumusan strategi untuk mencapai sasaran. Strategi-strategi yang telah dirumuskan kemudian diturunkan menjadi program dan kegiatan yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah maupun nonpemerintah. Gambar 2.1 Kerangka Kebijakan, Strategi, dan Rencana Aksi RENAS PB Tahun 2025-2029 2.1. Indeks Risiko Bencana Capaian pelaksanaan penanggulangan bencana nasional saat ini dapat digambarkan dengan penurunan Indeks Risiko Bencana dari tahun 2015 hingga 2023 yang mempertimbangkan komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Indeks risiko bencana rata-rata nasional tahun 2023 memiliki nilai sebesar 132,25. Gambar 2.2 Indeks Risiko Bencana Rata-Rata Nasional Tahun 2015-2023 Hasil perhitungan indeks risiko bencana tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 13 (tiga belas) provinsi yang berada pada risiko bencana tinggi dengan 3 (tiga) provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Sulawesi Barat, Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 25 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang dengan provinsi yang memiliki indeks risiko terendah pada kelas sedang adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Pegunungan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambar 2.3 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2023 Dari perhitungan nilai indeks risiko bencana untuk kabupaten/kota menunjukkan bahwa terdapat 168 kabupaten/kota yang berada pada risiko bencana tinggi dan sebanyak 346 kabupaten/kota berada pada risiko bencana sedang. Lima kabupaten/kota yang memiliki nilai indeks risiko bencana tertinggi yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai risiko bencana terendah ialah Kota Administratif Jakarta Selatan, Kota Surakarta, Kabupaten Sigi, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, dan Kabupaten Mamberamo Tengah. Gambar 2.4 Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023 2.2. Hasil Pengkajian Risiko Bencana 2022-2026 Hasil pengkajian risiko bencana di Indonesia tahun 2022-2026 menunjukkan informasi terkait tingkat bahaya, tingkat kerugian, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko masing-masing bahaya yang kemudian diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Seluruh provinsi di Indonesia memiliki kelas bahaya dengan tingkat risiko tinggi. Luas wilayah bahaya berbasis risiko multibahaya di Indonesia secara total sebesar 192.473.073 ha dengan luas bahaya di kelas risiko tertinggi mendominasi sekitar 65,32%. Provinsi Papua (sebelum pemecahan menjadi Daerah Otonom Baru), Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas multibahaya tertinggi dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki luas multibahaya terendah. Persentas luas bahaya pada kelas risiko tinggi terbesar berada di Provinsi Bengkulu (94,76%), Provinsi Gorontalo (84,05%), dan Provinsi Aceh (83,36%). Tabel 2.1 Profil Luas Multibahaya Per Provinsi NO PROVINSI LUAS BAHAYA (HA) RENDAH SEDANG TINGGI TOTAL KELAS 1 ACEH 130.144 834.479 4.830.977 5.795.600 TINGGI 2 SUMATERA UTARA 162.002 1.924.570 5.213.320 7.299.893 TINGGI 3 SUMATERA BARAT 29.711 791.733 3.379.845 4.201.289 TINGGI 4 RIAU 112.474 2.211.036 6.378.856 8.702.366 TINGGI 5 JAMBI 79.049 1.637.545 3.289.222 5.005.816 TINGGI 6 SUMATERA SELATAN 163.791 2.153.653 6.862.295 9.179.739 TINGGI 7 BENGKULU 217 104.077 1.887.640 1.991.933 TINGGI 8 LAMPUNG 70.560 847.127 2.544.693 3.462.380 TINGGI 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 48.012 517.070 1.077.324 1.642.406 TINGGI 10 KEPULAUAN RIAU 113.499 378.045 324.297 815.842 TINGGI 11 DKI JAKARTA 33.438 45.100 88.647 167.184 TINGGI 12 JAWA BARAT 84.850 586.887 2.865.401 3.537.137 TINGGI 13 JAWA TENGAH 234.510 685.900 2.356.698 3.277.108 TINGGI 14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 9.114 107.032 202.435 318.581 TINGGI 15 JAWA TIMUR 279.961 1.181.208 3.318.743 4.779.912 TINGGI 16 BANTEN 18.779 236.701 710.812 966.292 TINGGI 17 BALI 30.833 189.114 358.058 578.006 TINGGI 18 NUSA TENGGARA BARAT 18.077 706.954 1.132.201 1.857.232 TINGGI 19 NUSA TENGGARA TIMUR 42.492 1.213.381 3.486.580 4.742.453 TINGGI 20 KALIMANTAN BARAT 832.438 6.587.237 7.315.376 14.735.050 TINGGI 21 KALIMANTAN TENGAH 1.915.818 5.712.734 7.727.898 15.356.450 TINGGI 22 KALIMANTAN SELATAN 109.392 1.372.477 2.392.555 3.874.423 TINGGI 23 KALIMANTAN TIMUR 1.612.250 5.904.071 5.390.343 12.906.664 TINGGI 24 KALIMANTAN UTARA 337.303 2.612.812 4.596.654 7.546.770 TINGGI 25 SULAWESI UTARA 4.160 422.859 962.045 1.389.064 TINGGI 26 SULAWESI TENGAH 98.856 1.663.469 4.421.803 6.184.129 TINGGI 27 SULAWESI SELATAN 251.200 1.553.723 3.757.127 5.562.050 TINGGI 28 SULAWESI TENGGARA 220.439 1.980.816 1.605.515 3.806.770 TINGGI 29 GORONTALO 190 179.366 946.151 1.125.707 TINGGI 30 SULAWESI BARAT 17.054 583.032 975.969 1.576.056 TINGGI 31 MALUKU 479.247 1.640.208 2.571.948 4.691.403 TINGGI 32 MALUKU UTARA 42.002 1.499.825 1.656.423 3.198.250 TINGGI 33 PAPUA BARAT 905.817 2.743.182 6.646.516 10.295.515 TINGGI 34 PAPUA 1.982.411 5.459.096 24.462.097 31.903.603 TINGGI NASIONAL 10.470.092 56.266.520 125.736.462 192.473.073 Sumber: Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 Jika dilihat per jenis bahaya, luas bahaya bencana geologis seperti gempabumi memiliki luas bahaya tertinggi dengan total untuk seluruh kelas risiko sebesar 192.473.068 ha. Untuk bencana hidrometeorologis, luas bahaya tertinggi berada pada bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kekeringan. Sedangkan untuk bencana non alam, luas bahaya tertinggi berada pada bencana epidemi wabah penyakit dan COVID-19. Bencana tanah longsor, banjir bandang, dan banjir memiliki luas bahaya terbesar pada kelas risiko tinggi dengan persentase sebesar 61,18%, 57,81%, dan 50,43%. Tabel 2.2 Profil Luas Bahaya Per Jenis Bahaya NO BAHAYA LUAS BAHAYA (HA) RENDAH SEDANG TINGGI TOTAL 1 GEMPABUMI 132.283.200 29.444.424 30.745.445 192.473.068 2 TSUNAMI 557.233 448.754 740.906 1.746.893 3 LETUSAN GUNUNGAPI 1.058.007 329.832 189.193 1.577.032 4 BANJIR 1.480.200 23.929.691 25.846.638 51.256.529 5 BANJIR BANDANG 789.417 1.344.408 2.924.409 5.058.235 6 KEKERINGAN 32.847.198 129.623.605 30.002.272 192.473.075 7 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 49.172.301 53.653.433 25.457.756 128.283.490 8 TANAH LONGSOR 4.398.167 28.199.931 51.321.334 83.919.432 9 LIKUEFAKSI 10.920.768 12.494.813 457.325 23.872.906 10 CUACA EKSTRIM 70.476.227 36.231.674 32.502.005 139.209.905 11 GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI 1.282.191 166.470 303.252 1.751.913 12 COVID-19 187.857.435 3.433.775 1.181.863 192.473.073 13 EPIDEMI WABAH PENYAKIT 190.870.008 1.217.305 385.762 192.473.075 14 KEGAGALAN TEKNOLOGI 179.546 3.794 3.600 186.940 Sumber: Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 Pengkajian kerentanan dilakukan terhadap potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Secara total, potensi penduduk terpapar multibahaya ialah sebanyak 271.130.365 jiwa. Seluruh provinsi di Indonesia memiliki kelas risiko untuk kerentanan dari potensi penduduk terpapar. Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah potensi penduduk terbesar untuk multibahaya termasuk jumlah potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan. Tabel 2.3 Profil Risiko dan Potensi Penduduk Terpapar Multibahaya Per Provinsi NO PROVINSI POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELAS JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR KELOMPOK RENTAN KELOMPOK UMUR RENTAN PENDUDUK MISKIN PENDUDU K CACAT 1 ACEH 5.325.224 632.882 711.254 37.660 SEDANG 2 SUMATERA UTARA 15.158.566 1.392.372 1.342.001 44.474 SEDANG 3 SUMATERA BARAT 5.424.710 583.884 473.446 25.620 SEDANG 4 RIAU 6.210.759 568.172 473.299 16.088 SEDANG 5 JAMBI 3.557.073 349.929 272.138 14.753 SEDANG 6 SUMATERA SELATAN 8.441.106 864.980 837.824 32.774 SEDANG 7 BENGKULU 2.026.939 201.106 192.318 10.967 SEDANG 8 LAMPUNG 8.851.566 931.135 974.443 27.953 SEDANG 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.455.485 149.735 81.485 5.622 SEDANG 10 KEPULAUAN RIAU 2.051.156 195.341 109.328 3.498 SEDANG 11 DKI JAKARTA 11.246.068 1.125.295 407.774 3.811 SEDANG 12 JAWA BARAT 47.533.935 5.031.418 4.690.545 107.100 SEDANG 13 JAWA TENGAH 37.117.763 4.238.764 4.515.742 152.423 SEDANG 14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 3.675.662 462.691 552.796 18.991 SEDANG 15 JAWA TIMUR 40.994.002 4.483.105 4.839.029 150.202 SEDANG 16 BANTEN 11.788.692 1.179.307 925.491 22.802 SEDANG 17 BALI 4.273.992 481.317 261.749 20.494 SEDANG 18 NUSA TENGGARA BARAT 5.389.670 585.385 856.047 22.070 SEDANG 19 NUSA TENGGARA TIMUR 5.452.547 479.315 738.325 42.295 SEDANG 20 KALIMANTAN BARAT 5.461.993 537.972 464.046 26.355 SEDANG NO PROVINSI POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELAS JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR KELOMPOK RENTAN KELOMPOK UMUR RENTAN PENDUDUK MISKIN PENDUDU K CACAT 21 KALIMANTAN TENGAH 2.639.990 239.053 161.500 11.421 SEDANG 22 KALIMANTAN SELATAN 4.103.548 384.600 318.634 14.614 SEDANG 23 KALIMANTAN TIMUR 3.803.972 367.075 195.153 8.691 SEDANG 24 KALIMANTAN UTARA 692.239 69.666 46.967 2.312 SEDANG 25 SULAWESI UTARA 2.674.331 257.633 254.552 12.718 SEDANG 26 SULAWESI TENGAH 3.032.535 290.681 310.242 15.629 SEDANG 27 SULAWESI SELATAN 8.962.956 986.208 939.022 41.076 SEDANG 28 SULAWESI TENGGARA 2.617.230 271.164 307.512 13.559 SEDANG 29 GORONTALO 1.198.765 116.598 152.152 6.159 SEDANG 30 SULAWESI BARAT 1.436.323 152.913 140.901 8.187 SEDANG 31 MALUKU 1.875.506 168.129 187.157 10.288 SEDANG 32 MALUKU UTARA 1.315.732 110.127 84.809 8.701 SEDANG 33 PAPUA BARAT 1.150.081 90.451 107.335 4.310 SEDANG 34 PAPUA 4.190.249 230.582 488.314 14.363 SEDANG NASIONAL 271.130.365 28.208.985 27.413.330 957.980 Sumber: Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 Potensi kerugian multibahaya memiliki nilai yang relatif besar secara nasional dengan nilai total potensi kerugian fisik dan ekonomi sebesar 4.082.564.437 Juta Rupiah dan nilai potensi kerusakan lingkungan seluas 51.261.652 ha. Potensi kerugian fisik dan ekonomi tertinggi masih didominasi oleh provinsi yang berada di pulau Jawa dan di pulau lainnya berada di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Tabel 2.4 Profil Risiko dan Potensi Kerugian Multibahaya Per Provinsi NO PROVINSI POTENSI KERUGIAN POTENSI KERUGIAN FISIK & EKONOMI KERUSAKAN LINGKUNGAN KERUGIAN FISIK (JUTA RUPIAH) KERUGIAN EKONOMI (JUTA RUPIAH) TOTAL (JUTA RUPIAH) LUAS (HA) KELAS 1 ACEH 51.494.848 40.304.728 91.799.575 1.872.841 TINGGI 2 SUMATERA UTARA 127.512.199 135.312.867 262.825.065 1.246.861 TINGGI 3 SUMATERA BARAT 53.619.532 47.581.438 101.200.970 1.330.564 TINGGI 4 RIAU 53.728.786 172.181.142 225.909.928 1.113.581 TINGGI 5 JAMBI 32.689.949 54.173.774 86.863.723 1.238.591 TINGGI 6 SUMATERA SELATAN 75.843.212 60.538.458 136.381.670 1.559.708 TINGGI 7 BENGKULU 21.841.106 19.883.758 41.724.864 577.578 TINGGI 8 LAMPUNG 78.122.127 90.500.496 168.622.624 267.427 TINGGI 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 14.305.868 12.099.318 26.405.186 336.044 TINGGI 10 KEPULAUAN RIAU 16.762.506 6.256.501 23.019.008 138.905 TINGGI 11 DKI JAKARTA 98.456.213 2.293.777 100.749.990 90 RENDAH 12 JAWA BARAT 405.573.713 223.057.802 628.631.515 195.772 TINGGI 13 JAWA TENGAH 309.953.678 155.834.093 465.787.771 97.214 TINGGI 14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 31.853.227 11.265.813 43.119.040 1.307 TINGGI 15 JAWA TIMUR 341.360.214 218.513.044 559.873.258 357.159 TINGGI 16 BANTEN 102.318.330 34.322.470 136.640.800 49.435 TINGGI 17 BALI 31.012.344 27.000.375 58.012.719 72.953 TINGGI 18 NUSA TENGGARA BARAT 47.656.716 24.598.341 72.255.057 527.140 TINGGI 19 NUSA TENGGARA TIMUR 51.338.575 25.404.550 76.743.126 1.167.049 TINGGI 20 KALIMANTAN BARAT 49.250.304 34.089.359 83.339.663 2.959.250 TINGGI 21 KALIMANTAN TENGAH 28.263.113 24.460.345 52.723.458 4.985.133 TINGGI 22 KALIMANTAN SELATAN 39.485.999 21.272.926 60.758.925 687.372 TINGGI 23 KALIMANTAN TIMUR 30.202.625 35.811.865 66.014.491 3.702.524 TINGGI 24 KALIMANTAN UTARA 6.498.116 11.346.909 17.845.025 2.774.075 TINGGI 25 SULAWESI UTARA 23.826.224 22.450.935 46.277.159 364.495 TINGGI 26 SULAWESI TENGAH 29.630.086 35.068.261 64.698.347 2.451.681 TINGGI 27 SULAWESI SELATAN 80.459.832 88.260.610 168.720.442 1.045.313 TINGGI NO PROVINSI POTENSI KERUGIAN POTENSI KERUGIAN FISIK & EKONOMI KERUSAKAN LINGKUNGAN KERUGIAN FISIK (JUTA RUPIAH) KERUGIAN EKONOMI (JUTA RUPIAH) TOTAL (JUTA RUPIAH) LUAS (HA) KELAS 28 SULAWESI TENGGARA 19.531.139 19.741.862 39.273.001 990.180 TINGGI 29 GORONTALO 12.731.472 14.003.098 26.734.570 413.387 TINGGI 30 SULAWESI BARAT 12.115.193 13.957.484 26.072.677 547.931 TINGGI 31 MALUKU 16.950.391 6.653.075 23.603.466 1.233.880 TINGGI 32 MALUKU UTARA 12.824.086 6.899.380 19.723.466 1.048.992 TINGGI 33 PAPUA BARAT 11.715.118 7.592.982 19.308.100 3.630.917 TINGGI 34 PAPUA 37.716.277 23.189.481 60.905.758 12.276.302 TINGGI NASIONAL 2.356.643.119 1.725.921.319 4.082.564.437 51.261.652 Sumber: Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 Bencana gempabumi memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi pada kelompok bencana geologi dengan jumlah 272.405.410 jiwa. Untuk bencana hidrometeorologis didominasi oleh bencana kekeringan dan cuaca ekstrim. Sementara itu, pada bencana non alam, bencana COVID-19 dan epidemi dan wabah penyakit memiliki potensi penduduk terpapar sebesar 272.566.688 jiwa. Tabel 2.5 Profil Potensi Penduduk Terpapar Per Jenis Bahaya NO PROVINSI POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR KELOMPOK RENTAN KELOMPOK UMUR RENTAN PENDUDUK MISKIN PENDUDUK CACAT 1 GEMPABUMI 272.405.410 28.208.985 27.413.330 957.980 2 TSUNAMI 5.341.282 543.028 610.525 27.354 3 LETUSAN GUNUNGAPI 5.864.711 649.712 675.532 24.620 4 BANJIR 113.829.496 11.617.114 10.585.891 359.128 5 BANJIR BANDANG 15.391.846 1.609.035 1.752.472 65.922 6 KEKERINGAN 272.564.439 28.208.985 27.413.330 957.980 7 TANAH LONGSOR 25.252.687 2.587.270 3.289.097 128.459 8 LIKUEFAKSI 86.689.779 8.939.959 8.656.035 296.088 9 CUACA EKSTRIM 255.437.799 26.672.958 25.483.084 875.124 10 GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI 4.129.597 405.613 464.390 22.651 11 COVID-19 272.566.688 28.208.985 27.413.330 957.980 12 EPIDEMI WABAH PENYAKIT 272.566.688 28.208.985 27.413.330 957.980 13 KEGAGALAN TEKNOLOGI 713.784 94.387 221.154 1.732 Sumber: Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 Potensi kerugian fisik dan ekonomi bencana gempabumi mencapai 1.111.318.267 Juta Rupiah dan merupakan nilai terbesar untuk bencana geologi. Sedangkan untuk bencana hidrometeorlogis, bencana cuaca ekstrim dan banjir memiliki nilai yang relatif besar dibandingkan bencana lainnya. Untuk potensi kerusakan lingkungan, bencana kekeringan memiliki nilai potensi kerugian terbesar, yaitu seluas 35.020.682 ha. Tabel 2.6 Profil Potensi Kerugian Per Jenis Bahaya NO PROVINSI POTENSI KERUGIAN POTENSI KERUGIAN FISIK & EKONOMI KERUSAKAN LINGKUNGAN KERUGIAN FISIK (JUTA RUPIAH) KERUGIAN EKONOMI (JUTA RUPIAH) TOTAL LUAS (HA) 1 GEMPABUMI 654.610.827 456.707.439 1.111.318.267 - 2 TSUNAMI 33.224.432 9.753.990 42.978.422 29.943 3 LETUSAN GUNUNGAPI 3.589.410 8.459.281 12.048.691 193.541 4 BANJIR 526.654.209 480.264.971 1.006.919.180 4.225.236 NO PROVINSI POTENSI KERUGIAN POTENSI KERUGIAN FISIK & EKONOMI KERUSAKAN LINGKUNGAN KERUGIAN FISIK (JUTA RUPIAH) KERUGIAN EKONOMI (JUTA RUPIAH) TOTAL LUAS (HA) 5 BANJIR BANDANG 97.377.587 50.295.748 147.673.335 57.079 6 KEKERINGAN - 967.552.017 967.552.017 35.020.682 7 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN - 709.049.963 709.049.963 6.284.991 8 TANAH LONGSOR 180.831.903 515.194.074 696.025.976 7.685.637 9 LIKUEFAKSI 208.655.711 143.220.239 351.875.950 1.342.986 10 CUACA EKSTRIM 1.962.997.383 781.335.463 2.744.332.847 - 11 GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI 18.365.352 3.259.579 21.624.931 50.503 12 KEGAGALAN TEKNOLOGI 584.288 - 584.288 - Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 Pengkajian risiko bencana multibahaya menggabungkan penilaian kelas bahaya, kerentanan, dan kelas kapasitas pada bencana multibahaya. Hasil pengkajian risiko tersebut menunjukkan bahwa kelas risiko untuk seluruh provinsi di Indonesia memiliki kelas risiko tinggi kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tabel 2.7 Tingkat Risiko Bencana Multibahaya Per Provinsi NO PROVINSI TINGKAT BAHAYA TINGKAT KERENTANAN TINGKAT KAPASITAS KELAS RISIKO 1 ACEH TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 2 SUMATERA UTARA TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 3 SUMATERA BARAT TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 4 RIAU TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 5 JAMBI TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 6 SUMATERA SELATAN TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 7 BENGKULU TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 8 LAMPUNG TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI 10 KEPULAUAN RIAU TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 11 DKI JAKARTA TINGGI TINGGI SEDANG RENDAH 12 JAWA BARAT TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 13 JAWA TENGAH TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI 14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 15 JAWA TIMUR TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 16 BANTEN TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 17 BALI TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 18 NUSA TENGGARA BARAT TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 19 NUSA TENGGARA TIMUR TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 20 KALIMANTAN BARAT TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 21 KALIMANTAN TENGAH TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 22 KALIMANTAN SELATAN TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI 23 KALIMANTAN TIMUR TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 24 KALIMANTAN UTARA TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 25 SULAWESI UTARA TINGGI SEDANG SEDANG TINGGI 26 SULAWESI TENGAH TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 27 SULAWESI SELATAN TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 28 SULAWESI TENGGARA TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 29 GORONTALO TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 30 SULAWESI BARAT TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 31 MALUKU TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 32 MALUKU UTARA TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI 33 PAPUA BARAT TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI 34 PAPUA TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Penanggulangan Bencana 2025-2029 Identifikasi permasalahan dalam penyusunan RENAS PB dilakukan dengan memetakan masalah pokok dan akar masalah yang dibahas melalui kelompok disuksi terfokus dengan Kementerian/Lembaga wali data ancaman bencana, kajian literatur, dan tinjauan terhadap dokumen terkait penanggulangan bencana. Permasalahan penanggulangan bencana yang telah dihimpun kemudian distrukturkan dalam kerangka tahapan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Hasil identifikasi permasalahan dari proses yang telah dilakukan tersebut ialah sebagai berikut. A. Banyaknya Jumlah Penduduk Terdampak Bencana Belum optimalnya tindakan pengamanan, penyelamatan, dan pelindungan masyarakat.
2. 1.Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana
a.Belum optimalnya pendidikan dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat di semua satuan pendidikan yang disebabkan oleh belum semua menerapkan satuan pendidikan aman bencana.
b.Belum optimalnya implementasi program ketangguhan masyarakat yang disebabkan oleh: (1) program ketangguhan masyarakat belum terintegrasi dan menjadi prioritas desa; dan (2) belum adanya data terintegrasi dari kegiatan ketangguhan masyarakat dari seluruh pihak (pemerintah dan non pemerintah).
c.Belum optimalnya bpenggunaan dana desa untuk program ketangguhan bencana masyarakat desa; dan
d.Belum optimalnya pelibatan kelompok rentan.
1. 2.Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan sistem peringatan dini oleh masyarakat dan aparatur pemerintah
a.Belum optimalnya pengelolaan sistem peringatan dini dan sistem peringatan dini multibahaya yang disebabkan oleh (1) belum optimalnya integrasi sistem peringatan dini; dan (2) belum memadainya sarana prasarana pendukung peringatan dini bencana di daerah.
b.Belum optimalnya pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan sistem peringatan dini yang diperlukan di setiap daerah rawan bencana.
c.Belum optimalnya diseminasi peringatan bencana untuk aksi dini
d.Belum optimalnya regulasi peringatan dini yang ada terutama untuk multi ancaman bencana.
1. 3.Belum optimalnya penanggulangan kedaruratan bencana
a.Keterbatasan pemanfaatan sumber daya pemerintah daerah dalam melakukan kedaruratan bencana, yang disebabkan oleh:

(1)potensi ketidakjelasan akuntabilitas pemanfaatan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) oleh pemerintah daerah; (2) pemerintah daerah belum memaksimalkan peranan lembaga usaha dan lembaga non-pemerintahan pada saat terjadi darurat bencana; dan (3) belum tersinkronisasinya pemahaman dan pengelolaan dana untuk penanganan darurat bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BTT) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Siap Pakai/DSP).
1. b.Belum optimalnya pengelolaan situasi darurat bencana (tata kelola belum terencana, terpadu, terkoordinasi, efisien, dan efektif), yang disebabkan oleh: (1) belum adanya peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan bagaimana operasional dan pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) multisektor; (2) regulasi manajemen standar logistik dan peralatan penanggulangan bencana untuk pemerintah daerah sudah tidak relevan; dan (3) kurang optimalnya koordinasi multisektor dalam penerapan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB) pada saat darurat bencana.
2. c.Belum optimalnya kolaborasi dengan pihak non pemerintah dalam penyediaan logistik dan peralatan, yang disebabkan oleh:
(1)belum tersedianya sistem informasi logistik dan peralatannya yang dimutakhirkan untuk semua tahapan penanggulangan bencana; dan (2) perbedaan mengenai standar minimum bantuan kemanusiaan yang dimiliki oleh lembaga kebencanaan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Non Pemerintah, dan lain-lain) dengan lembaga usaha. B. Banyaknya Kerusakan Fisik (Infrastruktur dan Bangunan) dan Lingkungan Akibat Bencana

1.Banyaknya bangunan dan infrastruktur dengan kelayakan bangunan rendah dan belum memiliki konstruksi tahan bencana dan perubahan iklim. Lemahnya penerapan pembangunan berketahanan bencana dan iklim oleh masyarakat dan sektor swasta

a.Rendahnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pembangunan yang tahan bencana dan iklim yang disebabkan oleh: (1) rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap konstruksi tahan bencana dan iklim; (2) harga konstruksi dan material tahan bencana mahal; dan (3) rendahnya ketersediaan tenaga ahli bangunan gedung untuk konstruksi tahan bencana dan iklim.
b.Industri konstruksi dan real estate yang belum mendukung penyediaan infrastruktur bangunan tahan bencana, yang disebabkan oleh: (1) belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan material yang tidak memenuhi SNI; (2) harga konstruksi dan material tahan bencana mahal; dan (3) rendahnya ketersediaan tenaga ahli bangunan gedung untuk konstruksi tahan bencana.
c.Belum optimalnya penegakan hukum (law enforcement) terkait pembangunan yang disebabkan oleh: (1) rendahnya ketersediaan sumber daya dalam pengawasan dan penertiban; (2) rendahnya pengawasan mutu baku bahan bangunan di pasaran; dan (3) belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan informasi risiko bencana dalam kelayakan perizinan dan bangunan.
1. 2.Tingginya Tingkat Kepadatan Penduduk di Lokasi dengan Tingkat Kerawanan Bencana Tinggi
a.Belum optimalnya pelaksanaan penataan ruang Belum seluruh daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim.
b.Belum optimalnya perencanaan program pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim 1) Belum optimalnya pengintegrasian kajian dan rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh: (1) belum tersedianya kajian risiko bencana di seluruh kabupaten/kota; dan (2) keterbatasan data dan informasi untuk menyusun kajian risiko bencana. 2) Belum teridentifikasinya zona sumber bahaya terbaru dan kawasan rawan bencana secara lengkap untuk ancaman bencana gempabumi, tsunami, dan kegagalan teknologi yang disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan metode identifikasi potensi bahaya. C. Tingginya Nilai Kerugian Ekonomi Akibat Bencana dan Kemampuan (Daya Lenting) Masyarakat untuk Pulih Kembali dari Bencana Memerlukan Waktu yang Cukup Lama
1. 1.Meningkatnya kegiatan ekonomi (individu, sektor swasta, dan publik) di daerah risiko bencana tinggi.
a.Belum optimalnya pengembangan kawasan investasi berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim. Belum optimalnya penerapan persyaratan analisis risiko bencana untuk kegiatan investasi yang disebabkan oleh belum optimalnya dukungan regulasi untuk persyaratan analisis risiko bencana dalam perizinan berusaha.
b.Rendahnya pemanfaatan asuransi bencana bagi kegiatan ekonomi masyarakat Rendahnya motivasi pelaku usaha untuk memiliki asuransi perlindungan bencana yang disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi pelaku usaha terhadap risiko bencana.
1. 2.Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
a.Belum optimalnya pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di daerah Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang disebabkan oleh: (1) rendahnya pemahaman pemerintah daerah dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengkajian kebutuhan pascabencana; dan (2) belum optimalnya penganggaran biaya perencanaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.
b.Belum optimalnya pemberian bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat Belum optimalnya pengelolaan bantuan perbaikan rumah yang belum optimal disebabkan oleh: (1) perbedaan instrumen penilaian tingkat kerusakan rumah; (2) belum adanya standardisasi, tipe, tipologi bantuan rumah hunian tetap untuk korban bencana; (3) belum adanya standardisasi dan prosedur bantuan rumah untuk korban bencana yang berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber pendanaan non pemerintah lainnya; dan (4) belum adanya sistem pelaporan terpusat terhadap bantuan korban bencana yang dilakukan oleh Lembaga Non Pemerintah, CSR maupun sumber pembiayaan lainnya. Isu strategis penanggulangan bencana dirumuskan sebagai permasalahan yang telah teridentifikasi dan diprediksi akan terjadi dalam jangka menengah ke depan. Isu strategis yang dirumuskan juga meliputi tantangan dan peluang baik di tingkat nasional dan global dalam konteks penanggulangan bencana maupun pembangunan secara umum yang perlu direspon melalui kebijakan dan strategi serta rencana aksi pada 5 (lima) tahun ke depan. Isu strategi penanggulangan bencana 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:
1. 1.Meningkatnya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana geologi di Indonesia terlihat dari data Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 yang menunjukkan jumlah sesar atau patahan aktif meningkat menjadi 295, termasuk penambahan di zona laut dan darat Pulau Jawa. Subduksi selatan Jawa menunjukkan tiga lokasi seismic gap yang berpotensi memicu gempa dengan kekuatan hingga magnitudo 9 atau lebih, berpotensi menimbulkan tsunami. Jumlah penduduk terdampak gempa tertinggi ada di Jawa dan Bali, dengan analisis kerugian fisik mencakup fasilitas umum. Ancaman tsunami tinggi tersebar di hampir seluruh wilayah pantai Indonesia, dengan proyeksi kenaikan jumlah populasi terdampak dan potensi kerugian fisik, ekonomi, serta kerusakan lingkungan meningkat dari 2015 hingga 2045. Selain itu, erupsi gunungapi di Indonesia juga memiliki dampak global dengan 70 gunungapi perlu mendapat perhatian khusus.
2. 2.Meningkatnya Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim Perubahan iklim global, didorong oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan, meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan peningkatan hari hujan lebat dan suhu udara rata-rata yang lebih tinggi. Fenomena La Nina dan El Nino menunjukkan variabilitas yang tinggi, berkontribusi pada cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Data menunjukkan peningkatan frekuensi curah hujan ekstrem, terutama di Kalimantan Barat dan Papua. Kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan juga meningkat. Peningkatan tinggi muka air laut juga dapat menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk (displacement) di daerah Pantai dan pesisir, contohnya di beberapa wilayah pesisir pantai utara pulau Jawa. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan manusia, meningkatkan penyakit yang ditularkan oleh vektor, air, dan makanan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali menambah kerentanan terhadap bencana.
3. 3.Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi Alih fungsi lahan di Indonesia, meskipun tren deforestasi menurun, masih mempengaruhi risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Perkembangan pusat pertumbuhan dan kawasan investasi mendorong perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi cepat, memberikan tekanan pada perkotaan dan meningkatkan risiko bencana. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan mempengaruhi ketersediaan permukiman dan infrastruktur, sering menyebabkan urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan. Kawasan industri yang berkembang menghadapi tantangan perencanaan yang memadai untuk menghindari masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kepadatan penduduk di kawasan permukiman meningkatkan risiko bencana non alam seperti bencana kebakaran permukiman. Pertumbuhan dan migrasi penduduk juga mendorong peningkatan risiko epidemi dan wabah penyakit. Peningkatan kegiatan industri termasuk industri yang memanfaatkan bahan minyak dan gas bumi, bahan kimia berbahaya, dan nuklir di hampir seluruh wilayah di Indonesia, meningkatkan potensi kejadian bencana gagal teknologi. Peningkatan risiko bencana gagal teknologi juga semakin meningkat dengan perkembangan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak terkendali.
4. 4.Potensi Kejadian Konflik Sosial Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa, memiliki tantangan besar dalam pengelolaan konflik sosial. Potensi konflik sosial di Indonesia dapat muncul akibat ketimpangan sosial dan ekonomi, isu etnis dan agama, pemanfaatan identitas politik, sengketa atas tanah dan sumber daya alam, migrasi masuk, dan lainnya. Histori kejadian konflik di Indonesia di level mikro, meso, maupun makro dan tantangan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi meningkatkan potensi kejadian bencana akibat konflik sosial termasuk di jangka menengah ke depan. Tantangan semakin membesar dalam penanggulangan bencana akibat konflik sosial karena belum adanya sistem jaringan pengamatan potensi konflik sosial yang terpadu. Sistem jaringan pengamatan ini perlu untuk dimanfaatkan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan konflik sosial.
5. 5.Belum Optimalnya Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana Pemantauan dan evaluasi upaya penanggulangan bencana yang dilakukan di setiap tahapan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah penting dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan upaya tersebut dalam pengurangan risiko bencana. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya juga penting dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas upaya penanggulangan bencana. Pemantauan dan evaluasi, juga melingkupi pengawasan dan pelaporan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat terhadap seluruh penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengawasan dan pelaporan ini perlu untuk ditingkatkan dan dikelola dalam sistem informasi untuk mempermudah pengambilan keputusan berkaitan bencana. Sistem informasi ini juga dibutuhkan tidak hanya untuk menjadi sarana pelaporan hasil pengawasan pemerintah, tetapi juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan dalam rencana penanggulangan bencana. Selain itu, sistem informasi ini juga perlu untuk dibangun dalam mengakomodasi pelaporan capaian sasaran-sasaran dalam komitmen global, pengembangan metadata indikator penanggulangan bencana, dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di berbagai tingkatan pemerintahan dan kontribusi pihak pemerintah.
6. 6.Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak Tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia masih memiliki persoalan dan tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan dukungan sistem regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan kolaborasi multipihak. Transformasi tata kelola penanggulangan bencana ke depan dibutuhkan dalam berbagai hal seperti: penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga; pemanfataan teknologi, informasi, dan inovasi; pemberdayaan masyarakat; dan penguatan pendanaan. Transformasi tata kelola dalam penanggulangan bencana di Indonesia juga perlu didukung dengan kolaborasi multipihak di tingkat daerah, nasional, regional, maupun global. Kerjasama multipihak dalam bentuk kemitraan pengetahuan, pemanfaatan teknologi, pendanaan, termasuk pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi multipihak juga perlu didorong untuk meningkatkan akses terhadap bantuan bencana dari masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, maupun pihak lainnya.
7. 7.Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan Data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi merupakan komoditas penting dalam tata kelola penanggulangan bencana ke depan. Indonesia telah mengimplementasikan pemanfaatan dan pengelolaan data terpadu melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah menerbitkan regulasi terkait pengelolaan data terpadu kebencanaan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana. Berbagai kebijakan di tingkat nasional dan sistem informasi teknologi juga telah tersedia di tingkat pusat untuk penanggulangan bencana. Dalam jangka menengah ke depan pengelolaan data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi masih menjadi tantangan terutama untuk untuk meningkatkan pemahaman risiko bencana dan pengambilan keputusan yang tepat. Persoalan dan tantangan terkait keterbukaan akses, integrasi data, interoprabilitas data, keamanan dan privasi, standardisasi data (ketersediaan dan kualitas data), serta peningkatan partisipasi para pihak masih dihadapi dan memerlukan solusi dalam jangka menengah ke depan.
8. 8.Kebutuhan Penguatan Kepemimpinan dan Peran Strategis Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Global Indonesia telah memiliki peran penting dalam upaya pengurangan risiko bencana global dengan peran kepemimpinannya dalam forum dan inisiatif internasional. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) sejak 2009 hingga menjadi tuan rumah untuk Global Forum on Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 tanggal 23-28 Mei 2022 di Bali. Indonesia perlu memperkuat kapasitas diplomatik dalam menangani isu-isu pengurangan risiko bencana di tingkat global. Sebagai negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana, Indonesia memiliki pengalaman dan keahlian yang dapat dibagikan kepada negara-negara lain, terutama yang juga terletak di kawasan rawan bencana seperti ASEAN. Meningkatkan diplomasi bencana dan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara sahabat dapat membantu Indonesia memperkuat posisi strategis dalam forum internasional. Indonesia perlu untuk terus berperan aktif dalam forum internasional terkait pengurangan risiko bencana, baik di bawah naungan PBB maupun organisasi regional seperti ASEAN. Kepemimpinan Indonesia dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan global terkait pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Hal ini termasuk mendesak negara-negara besar untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Peran Indonesia juga dibutuhkan sebagai penghubungan antara negara negara berkembang dan negara maju juga termasuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan nasional dan komitmen global. Untuk mewujudkan pengembangan pendekatan multipihak termasuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pengurangan risiko bencana, di jangka menengah ke depan, penguatan kepemiminan dan peran strategis Indonesia masih sangat dibutuhkan. 2.4. Tujuan dan Sasaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 Dalam rancangan RENAS PB Tahun 2025-2029, dirumuskan bahwa tujuan utama dari upaya penanggulangan bencana di Indonesia adalah Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Risiko Bencana Untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maupun kerangka regulasi serta tujuan perencanaan di Indonesia yang tidak hanya memiliki tujuan pengelolaan risiko bencana dan membangun ketangguhan, namun juga menitikberatkan pada aspek keberlanjutan. Gambar 2.5 Tujuan dan Sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029 Tujuan RENAS PB Tahun 2025 ini diturunkan ke dalam 4 (empat) sasaran penanggulangan bencana yang masing-masing memiliki indikator dan target sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.8. Tabel 2.8 Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target RENAS PB Tahun 2025-2029 SASARAN RENAS PB TAHUN 2025- 2029 INDIKATOR SASARAN PROYEKSI 2025 TARGET 2029 Sasaran 1 Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana 1.a Proporsi jumlah kematian penduduk (dan hilang) akibat bencana per 100.000 jiwa 0,22 Menurun 1.b Proporsi jumlah penduduk terdampak bencana per 100.000 jiwa 2.643 Menurun 1.c Proporsi penduduk per 100.000 jiwa di daerah berisiko bencana yang tercakup oleh informasi peringatan dini melalui pemerintah daerah atau melalui mekanisme diseminasi nasional 11.060 52.000 Sasaran 2 Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat 2.a Penurunan Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana relatif terhadap PDB 0,137 0,135 SASARAN RENAS PB TAHUN 2025- 2029 INDIKATOR SASARAN PROYEKSI 2025 TARGET 2029 Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim 2.b Penurunan Proporsi Nilai Kerusakan Insfrastruktur akibat bencana relatif terhadap Total Belanja APBN 0,004 0,003 Sasaran 3 Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3.a Indeks Pemulihan Pascabencana 6,5 8 Sasaran 4 Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi- Pihak 4.a Persentase implementasi strategi pengurangan risiko bencana di level nasional (%) 87% 100 % 4.b Rata-rata persentase peningkatan nilai kerja sama resmi internasional terkait pengurangan risiko bencana secara bilateral dan multilateral (Nilai Rp) 12% 15% 4.c Persentase penurunan nilai indeks risiko bencana (%) 1,2 % 1,2 % 2.5. Kebijakan, Strategi, dan Program Rencana Nasional Penaggulangan Bencana Tahun 2025-2029 Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam RENAS PB Tahun 2025-2029 telah disusun dengan menurunkan kebijakan RIPB Tahun 2020-2044, fokus capaian RIPB di tahun 2025-2029 serta kebijakan dan pentahapan pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2025-2029. Kebijakan penanggulangan bencana yang telah dirumuskan dilakukan melalui strategi- strategi yang menjadi upaya untuk mencapai 4 (empat) sasaran penanggulangan bencana 2025-2029. Kebijakan ini juga dirumuskan untuk merespon isu strategis yang telah dirumuskan. Kebijakan RENAS PB Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan ialah sebagai berikut:
9. 1.Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efisien dan Efektif Kebijakan ini dilakukan melalui membangun sistem regulasi yang handal dan terpadu (sinkron) dalam mendukung kinerja sistem penanggulangan bencana. Pembangunan sistem regulasi, seperti peraturan perundang- undangan dan NSPK, dilakukan dengan penguatan regulasi yang telah ada maupun penyusunan regulasi baru untuk mendukung optimasi kinerja sistem penanggulangan bencana. Selain itu, pembangunan sistem regulasi juga dilakukan dengan pengarusutamaan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam rencana tata ruang, dan rencana pembangunan.
10. 2.Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multi- Pihak dalam Penanggulangan Bencana Kebijakan ini dilakukan melalui: (a) meningkatkan capaian penerapan SPM Sub Urusan bencana; (b) meningkatkan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan; (c) mengembangkan skema pendanaan inovatif dalam penanggulangan bencana; (d) meningkatkan kualitas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penanggulangan bencana, dan (e) meningkatkan advokasi Resiliensi Berkelanjutan di tingkat nasional dan global. Kebijakan ini juga dilakukan dengan memperkuat kolaborasi multi-pihak dalam pelaksanaan strategi di kebijakan lainnya, seperti untuk membangun ketangguhan masyarakat, menanggulangi kedaruratan bencana, melakukan pencegahan, mitigasi bencana, dan ketahanan iklim, juga mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
11. 3.Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana Kebijakan ini dilakukan melalui: (a) meningkatkan aksesibilitas layanan dan efektivitas pengelolaan sistem peringatan dini; (b) meningkatkan investasi publik dan lembaga usaha berketahanan bencana dan perubahan iklim; (c) meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim; (d) meningkatkan kesesuaian tata ruang darat dan laut serta ketangguhan dan keandalan bangunan gedung; (e) meningkatkan pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana; dan (f) menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menumbuhkembangkan industrialisasi kebencanaan.
12. 4.Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam Menghadapi Bencana Kebijakan ini dilakukan melalui: (a) meningkatkan keterbukaan data dan informasi untuk ketangguhan masyarakat & lembaga usaha; (b) meningkatkan pemanfaatan skema perlindungan aset dan transfer risiko bencana oleh masyarakat dan lembaga usaha; dan (c) meningkatkan kolaborasi dalam membangun ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat.
13. 5.Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan Kebijakan ini dilakukan melalui: (a) meningkatkan investasi dan kapasitas sumber daya dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan bencana; dan (b) meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik serta peralatan untuk penanggulangan kedaruratan bencana.
14. 6.Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kebijakan ini dilakukan melalui: (a) meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis tata ruang dan pengurangan risiko bencana; dan (b) meningkatkan keterlibatan dan sinergi multipihak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada seluruh aspek secara efektif. Setiap strategi penanggulangan bencana 2025-2029 yang menjadi upaya pencapaian sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029 diturunkan menjadi program yang berisi kegiatan dalam rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh K/L dan didukung pelaksanaannya oleh pemerintah daerah dan pihak lainnya. Sebagai bentuk operasionalisasi RIPB Tahun 2020-2044, strategi dan program dalam RENAS PB Tahun 2025-2029 juga menjadi bentuk upaya untuk mencapai fokus capaian RIPB Tahun 2020-2024 untuk tahun 2025-2029 dengan hubungan yang dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 2.9 Hubungan Sasaran, Strategi, dan Program RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan Fokus Capaian RIPB Tahun 2020-2044 SASARAN RENAS PB TAHUN 2025- 2029 STRATEGI PROGRAM FOKUS CAPAIAN RIPB TAHUN 2025-2029 Sasaran 1 Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana 1.1 Meningkatkan Aksesibilitas Layanan dan Efektivitas Pengelolaan Sistem Peringatan Dini 1.1.1 Pengembangan dan Pemanfaatan MHEWS Fokus Capaian 3: Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman 1.1.2 Penguatan Implementasi Pengamatan dan Diseminasi Peringatan Dini Bencana Fokus Capaian 3: Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman 1.2 Meningkatkan Investasi dan Kapasitas Sumber Daya dalam Kesiapsiagaan dan Penanggulang an Kedaruratan Bencana 1.2.1 Penguatan Kesiapsiagaan dan Kesiagaan Menghadapi Kedaruratan Bencana dan Krisis Kesehatan Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.2.2 Penguatan Sumber Daya Untuk Operasi Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.2.3 Penguatan Kapasitas SDM dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.2.4 Riset dan Pengembangan terkait Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.3 Meningkatkan Kesiapan dan Keandalan Logistik Serta Peralatan Untuk Penanggulang an Kedaruratan Bencana 1.3.1 Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Kesiapsiagaan Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.3.2 Pembangunan Gudang Logistik dan Peralatan Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.3.3 Pengembangan Sistem Logistik dan Peralatan Kebencanaan Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.4 Meningkatkan Keterbukaan Data dan Informasi untuk Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha 1.4.1 Pembangunan Satu Data Bencana Terintegrasi Fokus Capaian 6: Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat 1.4.2 Peningkatan Diseminasi Data dan Informasi Kebencanaan Untuk Masyarakat Fokus Capaian 6: Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang SASARAN RENAS PB TAHUN 2025- 2029 STRATEGI PROGRAM FOKUS CAPAIAN RIPB TAHUN 2025-2029 alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat Sasaran 2 Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim 2.1 Meningkatkan Investasi Publik dan Lembaga Usaha Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 2.1.1 Pengembangan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Aman Bencana Fokus Capaian 12: Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana. 2.1.2 Pembangunan Fasilitas Publik Tangguh Bencana Fokus Capaian 12: Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh 2.1.3 Riset dan Pengembangan Teknologi Infrastruktur Tahan Bencana dan Perubahan Iklim Fokus Capaian 2: Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan 2.2 Meningkatkan Pengembanga n Pusat Pertumbuhan, Perdesaan, dan Kawasan Investasi Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 2.2.1 Pembangunan IKN Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 2.2.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 2.2.3 Pengembangan Investasi di Kawasan Strategis Ekonomi Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 2.3 Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Darat dan Laut Serta Ketangguhan dan Keandalan Bangunan Gedung 2.3.1 Peningkatan Kepatuhan/Kesesuaian Tata Ruang Fokus Capaian 8: Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat 2.3.2 Peningkatan Kualitas Rencana Tata Ruang Fokus Capaian 8: Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat; SASARAN RENAS PB TAHUN 2025- 2029 STRATEGI PROGRAM FOKUS CAPAIAN RIPB TAHUN 2025-2029 2.3.3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan DAS dan Hutan Fokus Capaian 8: Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat 2.3.4 Peningkatan Ketangguhan dan Keandalan Bangunan Gedung Fokus Capaian 8: Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat 2.4 Meningkatkan Pelindungan Ekosistem Laut dan Pesisir yang Berisiko Bencana 2.4.1 Pelindungan Ekosistem Pesisir dengan Solusi Berbasis Alam (Nature- Based Solution) Fokus Capaian 9: Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana 2.4.2 Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Fokus Capaian 9: Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana 2.4.3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Fokus Capaian 9: Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana 2.4.4 Peningkatan Mitigasi dan Adaptasi Subsiden Tanah Fokus Capaian 9: Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana 2.5 Meningkatkan Pemanfaatan Skema Perlindungan Aset dan Transfer Risiko Bencana oleh Masyarakat dan Lembaga Usaha 2.5.1 Peningkatan Perlindungan Aset Penghidupan Masyarakat Terhadap Risiko Bencana Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan Sasaran 3 Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas 3.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan 3.1.1 Penguatan Kapasitas SDM Untuk Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fokus Capaian 11: Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana SASARAN RENAS PB TAHUN 2025- 2029 STRATEGI PROGRAM FOKUS CAPAIAN RIPB TAHUN 2025-2029 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rekonstruksi Pascabencana Berbasis Tata Ruang dan Pengurangan Risiko Bencana 3.1.2 Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fokus Capaian 11: Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana 3.2 Meningkatkan Keterlibatan dan Sinergi Multipihak untuk Mempercepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Seluruh Aspek Secara Efektif 3.2.1 Penguatan Keterlibatan dan Sinergi Multipihak dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Fokus Capaian 11: Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana Sasaran 4 Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi- Pihak 4.1 Membangun Sistem Regulasi yang Handal dan Terpadu dalam Mendukung Kinerja Sistem Penanggulang an Bencana 4.1.1 Penguatan Sistem Regulasi Untuk Penanggulangan Bencana Fokus Capaian 1: Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana 4.1.2 Pemaduan KRB dan RPB dalam Rencana Pembangunan Fokus Capaian 1: Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana 4.2 Meningkatkan Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Bencana 4.2.1 Penguatan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 4.3 Meningkatkan Ketersediaan SDM yang Memiliki Keahlian dan Profesional di Bidang Kebencanaan 4.3.1 Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Fokus Capaian 10: Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan 4.3.2 Pengembangan Standardisasi Kompetensi Bidang Kebencanaan Fokus Capaian 10: Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan 4.4 Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Menumbuhke mbangkan Industrialisasi Kebencanaan 4.4.1 Peningkatan Keterlibatan Multi Pihak Dalam Industrialisasi Kebencanaan Fokus Capaian 2: Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan 4.5 Meningkatkan Kolaborasi dalam 4.5.1 Peningkatan Ketangguhan Berbasis Komunitas Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam SASARAN RENAS PB TAHUN 2025- 2029 STRATEGI PROGRAM FOKUS CAPAIAN RIPB TAHUN 2025-2029 Membangun Ketangguhan Individu, Keluarga, dan Masyarakat pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 4.5.2 Pengembangan Pendidikan dan Edukasi Kebencanaan Bagi Masyarakat Fokus Capaian 6: Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat 4.6 Mengembangk an Skema Pendanaan Inovatif dalam Penanggulang an Bencana 4.6.1 Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 4.6.2 Optimasi Pemanfaatan Dana Bersama Penanggulangan Bencana Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 4.6.3 Pengembangan Kebijakan Asuransi Bencana dan Pembiayaan Risiko Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 4.7 Meningkatkan Kualitas Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Penanggulang an Bencana 4.7.1 Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 4.8 Meningkatkan Advokasi Resiliensi Berkelanjutan di Tingkat Nasional dan Global 4.8.1 Pengembangan Kebijakan dan Kerangka Hukum Untuk Resiliensi Berkelanjutan Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 4.8.2 Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan Tentang Resiliensi Berkelanjutan Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 4.8.3 Penguatan Kerja Sama dan Kemitraan Untuk Resiliensi Berkelanjutan Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 2.6. Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Per Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan masing-masing pulau atau gugusan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk potensi bencananya. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang menetapkan arah kebijakan wilayah sesuai dengan karakteristik wilayah pulau, RENAS PB Tahun 2025-2029 menetapkan arah kebijakan penanggulangan bencana per wilayah pulau yang disesuaikan dengan karakteristik risiko bencana per wilayah pulau. Arah kebijakan penanggulangan bencana per wilayah berisi fokus upaya penanggulangan bencana per pulau dan menjadi acuan pelaksanaan aksi-aksi prioritas RENAS PB Tahun 2025-2029 oleh pemerintah pusat di masing-masing pulau. Arah kebijakan ini juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah sebagai bentuk penyelarasan dengan RENAS PB Tahun 2025-2029.
15. 1.Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Wilayah Sumatera Wilayah Sumatera terletak di bagian barat Indonesia dengan luas 473.481 km² dan menjadi pulau terbesar kedua dalam hal jumlah penduduk setelah Jawa. Wilayah Sumatera memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, berupa hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan minyak serta gas, serta perikanan tangkap dan budidaya. Wilayah Sumatera memiliki risiko bencana yang tinggi karena terletak di wilayah vulkanologi dan patahan tektonik terutama di Pantai Barat Sumatera yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Kondisi pesisir Pantai Barat Sumatera juga semakin diperburuk dengan abrasi dan kenaikan muka air laut. Selain memiliki profil bahaya geologi, seperti gempabumi, tsunami, dan gunung api, wilayah Sumatera juga menghadapi risiko bencana hidrometeorologi terutama berkaitan dengan tingginya laju deforestasi yang mengakibatkan penurunan tutupan hutan dan permasalahan siklus air. Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya Wilayah Sumatera Sumber: diolah dari Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Sumatera tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada: (a) pengembangan pendidikan aman bencana; (b) pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas; (c) peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini bencana, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; (d) peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik berketahanan bencana dan iklim; (e) perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketahan iklim; (f) peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah di bidang kebencanaan; dan (g) pembangunan gudang logistik regional dan pengembangan klaster logistik. Secara khusus, penanggulangan bencana di Wilayah Sumatera diarahkan pada: (a) peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta diseminasi peringatan dini bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api; (b) pengendalian deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan; dan (c) pengurangan risiko abrasi.
16. 2.Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Wilayah Jawa Wilayah Jawa memiliki luas total daratan dan lautan mencapai 132.114 km2. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, tingkat kepadatan penduduk di wilayah Jawa ialah tertinggi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia. Tingkat urbanisasi di Wilayah Jawa cukup tinggi dengan kawasan perkotaan yang juga didominasi berlokasi di kawasan rawan bencana. Wilayah Jawa memiliki karakteristik risiko bencana yang tinggi karena terletak di wilayah vulkanologi dan patahan tektonik. Jenis ancaman bencana di Wilayah Jawa terutama terdiri dari banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan letusan gunung api. Gambar 2.7 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya Wilayah Jawa Sumber: diolah dari Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Jawa tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada: (a) pengembangan pendidikan aman bencana; (b) pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas; (c) peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; (d) peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik berketahanan bencana; dan (e) pembangunan gudang logistik regional dan pengembangan klaster logistik. Secara khusus, penanggulangan bencana di Wilayah Jawa diarahkan pada: (a) pengendalian tata ruang di wilayah perkotaan dan pesisir dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana dan ketahanan iklim; (b) pengurangan risiko abrasi di pesisir utara Jawa; dan (c) pengembangan kawasan perkotaan serta kawasan investasi yang berketahanan bencana dan perubahan iklim.
17. 3.Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Wilayah Bali-Nusa Tenggara Wilayah Bali-Nusa Tenggara merupakan daerah kepulauan di Indonesia yang memiliki potensi wisata alam dan budaya. Bali memiliki tiga sektor unggulan utama, yaitu pariwisata, hotel dan restoran, serta pertanian. Sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia, Bali memiliki beberapa destinasi yang terkenal secara nasional. Sementara di Nusa Tenggara, sektor unggulan meliputi pertanian, perdagangan jasa, serta hotel dan restoran, dengan tambahan kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian. Di Nusa Tenggara, terdapat beberapa kawasan pusat pertumbuhan ekonomi, diantaranya kawasan ekonomi khusus Mandalika, kawasan strategis pariwisata Tambora, dan kawasan strategis pariwisata Labuan Bajo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Jenis ancaman bencana di wilayah Bali- Nusa Tenggara terutama terdiri dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, dan banjir dan tanah longsor. Gambar 2.8 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya Wilayah Bali-Nusa Tenggara Sumber: diolah dari Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada: (a) pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas; (b) peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; (c) peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik berketahanan bencana; (d) perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana; dan (e) pembangunan gudang logistik regional dan pengembangan klaster logistik. Secara khusus, penanggulangan bencana di Wilayah Bali-Nusa Tenggara diarahkan pada: (a) pengendalian banjir terpadu di kawasan pariwisata; (b) peningkatan kolaborasi multi-pihak untuk pengurangan risiko bencana dan pemulihan pascabencana; (c) pengelolaan risiko bencana gempabumi dan tsunami di wilayah perkotaan dan kawasan pariwisata; dan (d) pelindungan pulau-pulau kecil serta ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana dan perubahan iklim.
18. 4.Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Wilayah Kalimantan Kalimantan merupakan wilayah dengan tutupan hutan terbesar kedua di Indonesia setelah Papua, mencakup 183,83 juta ha (65,24% dari total luas pulau). Tutupan hutan Kalimantan juga menyumbang sekitar 19,94% dari total luas hutan di Indonesia. Wilayah Kalimantan direncanakan untuk menjadi titik pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dengan pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan industri baru. Wilayah Kalimantan ke depannya dihadapkan pada isu degradasi lingkungan dan deforestasi lahan akibat konsesi lahan di kawasan hutan. Jenis ancaman bencana di wilayah Pulau Kalimantan terutama terdiri dari kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan kekeringan. Berkaitan dengan bencana hidrometeorologis, kejadian bencana berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dalam 10 tahun terakhir mengidentifikasi bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan dan banjir tercatat memiliki frekuensi yang tinggi. Gambar 2.9 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya Wilayah Kalimantan Sumber: diolah dari Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Kalimantan tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada: (a) pemberdayaan masyarakat/ peningkatan ketangguhan berbasis komunitas; (b) peningkatan layanan pemerintah dalam mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; (c) peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana; (d) perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim; (e) peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan; dan (f) pembangunan gudang logistik regional dan pengembangan klaster logistik. Secara khusus, penanggulangan bencana di Wilayah Kalimantan diarahkan pada: (a) pengembangan IKN berketahanan bencana dan iklim; (b) pengendalian deforestasi dan kebakaran hutan; (c) pengembangan solusi berbasis alam (nature-based solution) untuk pengendalian bencana dan ketahanan iklim; dan (d) peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan diseminasi peringatan dini bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
19. 5.Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Wilayah Sulawesi Wilayah Sulawesi memiliki empat semenanjung, yaitu Semenanjung Utara, Semenanjung Timur, Semenanjung Selatan, dan Semenanjung Tenggara. Sulawesi memiliki luas hutan sebesar 69,56 juta ha (40,77% dari luas pulau) dan menyumbang sekitar 7,54% dari total luas hutan di Indonesia. Jenis ancaman bencana di wilayah Sulawesi terutama terdiri dari banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, likuefaksi, dan kekeringan. Gambar 2.10 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya Wilayah Sulawesi Sumber: diolah dari Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Sulawesi tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada: (a) pengembangan pendidikan aman bencana; (b) pemberdayaan masyarakat/ peningkatan ketangguhan berbasis komunitas; (c) peningkatan layanan pemerintah dalam mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; (d) peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik berketahanan bencana; (e) perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim; (f) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang kebencanaan; dan (g) pembangunan gudang logistik regional dan pengembangan klaster logistik. Secara khusus, penanggulangan bencana di Wilayah Sulawesi diarahkan pada: (a) pembangunan infrastruktur tahan bencana; (b) pemanfaatan dan penguatan teknologi kebencanaan; dan (c) peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan diseminasi peringatan dini serta evakuasi bencana gempabumi, tsunami, likuefaksi, tanah longsor.
20. 6.Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Wilayah Maluku Wilayah Maluku, secara geografis merupakan wilayah kepulauan dengan lebih dari 80% luas wilayahnya merupakan lautan. Wilayah Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan potensi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total terdapat 1.974 desa/kelurahan yang berada di tepi laut (coastal area). Jenis ancaman bencana di wilayah Maluku terutama terdiri dari banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, cuaca ekstrim dan abrasi. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir terdapat 158 kejadian bencana dengan jumlah kejadian terbanyak adalah banjir. Gambar 2.11 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya Wilayah Maluku Sumber: diolah dari Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Maluku tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada: (a) pemberdayaan masyarakat/ peningkatan ketangguhan berbasis komunitas; (b) peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; (c) peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik berketahanan bencana dan iklim; (d) perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim; (e) peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan; dan (f) pembangunan gudang logistik regional dan pengembangan klaster logistik. Secara khusus, penanggulangan bencana di Wilayah Maluku diarahkan pada: (a) pengembangan solusi berbasis alam (nature-based solution) dan infrastruktur hijau (green-infrastructure) untuk pengendalian bencana & ketahanan iklim; (b) pelindungan pulau-pulau kecil serta ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana tinggi; dan (c) peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan diseminasi peringatan dini serta evakuasi bencana gempabumi, tsunami, letusan gunung api, cuaca ekstrim, dan gelombang tinggi.
21. 7.Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Wilayah Papua Wilayah Papua memiliki luas tutupan hutan terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 343,62 juta ha pada tahun 2020, yang menutupi sekitar 84,43% dari total luas daratan pulau tersebut. Wilayah Papua Barat khususnya bagian kepala burung memiliki kondisi geologi yang kompleks akibat pertemuan antara tiga lempeng yaitu Eurasia, Pasifik, dan Australia. Wilayah Papua Barat terdiri dari sesar-sesar normal antara lain Sesar Sorong, Koor, Taminabun, Wandamen, Ransiki, serta Tarera-Aiduna sehingga rawan terhadap bencana gempabumi. Sedangkan, wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu: (a) Pegunungan Utara di lingkar luar; (b) deretan Pegunungan Selatan di lingkar dalam; dan (c) deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari The Australian Continent. Daerah pegunungan berada pada ketinggian di antara 3.000-4.000 meter dan lebih dari 4.000 meter dari permukaan laut (mdpl). Jenis ancaman bencana di wilayah Papua terutama terdiri dari banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Gambar 2.12 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya Wilayah Papua Sumber: diolah dari Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Papua tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada: (a) pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas; (b) peningkatan layanan pemerintah dalam mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; (c) peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik berketahanan bencana dan iklim; (d) perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berketahanan iklim; (e) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang kebencanaan; dan (f) pembangunan gudang logistik regional dan pengembangan klaster logistik. Secara khusus, penanggulangan bencana di Wilayah Papua diarahkan pada: (a) pengendalian banjir terpadu; dan (b) pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana. (c) peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan diseminasi peringatan dini serta evakuasi bencana gempabumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir; (d) revitalisasi sungai dan danau; dan (e) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. 2.7. Lokus Prioritas RENAS PB Tahun 2025-2029 menetapkan adanya lokus prioritas intervensi untuk menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pelaksanaan rencana aksi tahun 2025-2029. Lokus prioritas tersebut ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (a) histori kejadian bencana; (b) hasil kajian risiko bencana multi bahaya (kelas bahaya dan kelas jiwa terpapar); (c) lokasi pusat kegiatan, pusat pertumbuhan, atau kawasan strategis/prioritas nasional yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) tingkat kapasitas fiskal daerah; (e) hasil kajian risiko bencana per jenis bahaya; dan/atau (f) identifikasi akar masalah yang dihimpun dari Kementerian/Lembaga. Lokus prioritas intervensi RENAS PB Tahun 2025-2029 ialah seperti tertera dalam Tabel 2.3 berikut. Tabel 2.3 Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025-2029 WILAYAH LOKUS PRIORITAS Sumatera Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kab. Tapanuli Utara, Kab.Karo, Kota Sibolga, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Agam, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir,Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kab. Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Tanjung Pinang. Jawa DKI Jakarta, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Bekasi, Kab. Bandung Barat, Kab. Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Demak, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Pasuruan, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Batu, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan Bali – Nusa Tenggara Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Bangli, Kab. Badung, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng, Kota Denpasar, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Bima, Kota Mataram, Kota Bima, Kab. Ende, Kab. Manggarai Barat WILAYAH LOKUS PRIORITAS Kalimantan Ibu Kota Nusantara, Kota Pontianak, Kab. Pulang Pisau, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru Sulawesi Kab. Minahasa, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Siau Tagulandang, Kab. Minahasa Tenggara, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kab. Poso, Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kota Palu, Kab. Bulukumba, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Maros, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kota Makassar, Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Utara Maluku Kab. Maluku Tengah, Kota Ambon, Kab. Pulau Morotai, dan Kota Ternate Papua Kab. Manokwari, Kab. Maybrat, Kota Sorong, Kab. Puncak Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Jayawijaya, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, dan Kota Jayapura. Program dalam rencana aksi 2025-2029 berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran program yang dirumuskan. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan luaran (output) dengan indikator dan target di tahun akhir RENAS PB Tahun 2025-2029. Setiap kegiatan telah dirancang untuk dilaksanakan dalam periode tahun pelaksanaan 2025-2029 oleh Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab. Pada setiap kegiatan juga telah dirincikan besaran pagu indikatif dalam 1 (satu) periode pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029 bersama sumber pendanaannya. Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab bertugas untuk menganggarkan dan melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pada setiap kegiatan juga dilakukan telah ditetapkan Kementerian/Lembaga Kontributor (Pendukung) berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab dalam berbagai bentuk, seperti: melakukan pembahasan substansi, memberikan pertimbangan dan masukan masukan gagasan, memberikan bantuan sumber daya, kerja sama dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan, dan lainnya sesuai kewenangan masing-masing. Pada beberapa kegiatan juga telah ditetapkan pihak lainnya yang dapat mendukung atau perlu dilibatkan dalam pelaksanaannya, seperti pemerintah daerah, lembaga usaha, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, media, dan masyarakat. Tabel 3.1 Rencana Aksi RENAS PB Tahun 2025-2029 KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Sasaran 1 Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana Strategi 1.1 Meningkatkan Aksesibilitas Layanan dan Efektivitas Pengelolaan Sistem Perrington Dini Program 1.1.1 Pengembangan dan Pemanfaatan MHEWS Sasaran Program: Meningkatnya proporsi penduduk per 100.000 jiwa di daerah berisiko bencana yang tercakup oleh platform MHEWS Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 3: Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman 1.1.1.a Penyusunan Strategi Peningkatan Pemenuhan Aksesibilitas Layanan dan Pengelolaan MHEWS 1) Jumlah Dokumen Rencana Induk MHEWS 2) Jumlah Dokumen Evaluasi Aksesbilitas Layanan MHEWS 1) Dokumen 2) Dokumen 1) - 2) - 1)1 2)1 Pusat/Nasional 1,11 APBN dan Sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.1.1.b Pengembangan dan Pemanfaatan Platform Pantauan dan Pengamatan Ancaman Untuk Peringatan Dini Bencana Jumlah Platform Pantauan dan pengamatan gejala bencana untuk Peringatan Dini Bencana yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan Platform/ Sistem yang dikembangkan 9 9 Pusat/Nasional 45 APBN dan Sumber pendanaan lainnya BNPB, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BRIN, Kementerian Pertanian Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.1.1.c Pengembangan dan Pemanfaatan Platform Analisis Peringatan Dini Bencana Jumlah Platform Analisis Peringatan Dini Bencana yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan Platform/ Sistem yang dikembangkan - 1 Pusat/Nasional 5 APBN dan Sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR untuk analisis peringatan dini Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BRIN, Kementerian Pertanian 1.1.1.d Pengembangan dan pemanfaatan platform diseminasi peringatan dini bencana Jumlah Platform/Fitur Diseminasi Peringatan Dini Bencana yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan untuk analisis peringatan dini Platform/ Sistem yang dikembangkan - 1 Pusat/Nasional 5 APBN dan Sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi Program 1.1.2 Penguatan Implementasi Pengamatan dan Diseminasi Peringatan Dini Bencana Sasaran Program: 1) Meningkatnya Jangkauan Layanan sarana dan prasarana pendukung peringatan dini bencana 2) Meningkatnya Jangkauan layanan sarana dan prasarana diseminasi peringatan dini bencana 3) Meningkatnya akurasi hasil analisis pengamatan gejala bencana untuk memperkuat aksi dini Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 3: Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman 1.1.2.a Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung Dan Diseminasi Peringatan Dini Bencana Di Daerah 1) Jumlah sarana dan prasarana pendukung dan diseminasi peringatan dini bencana 2) Jumlah desa dengan sarana dan prasarana pendukung/per ingatan dini bencana 1) Unit 2) Desa/ Kelurahan 1)546 2)8.412 1)1.495 2)8.642 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 29,19 APBN, sumber pendanaan lainnya Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BRIN,Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDT, BIG Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 1.1.2.b Riset dan Pengembangan Teknologi Dan Aspek Sosial Terkait Sistem Peringatan Dini dan Aksi Dini 1) Jumlah riset terkait: sistem peringatan dini dan aksi dini, aspek sosial sistem peringatan dini dan aksi dini 2) Jumlah teknologi sistem peringatan dini dan aksi dini, aspek sosial sistem peringatan dini dan aksi dini yang dikembangkan. 1) Laporan/ Publikasi Ilmiah/Policy Brief/Policy Paper 2) Purwarupa 1) 51 2) 2 1)100 2)100 Pusat/Nasional 11,35 APBN dan sumber pendanaan lainnya BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.1.2.c Peningkatan Kualitas Jaringan Pengamatan Gempabumi dan Tsunami Jumlah sarana, prasarana, dan jaringan pengamatan gempabumi dan tsunami yang diperbarui/ditingk atkan kualitasnya unit/jaringan - 397 unit stasiun CORS - 171 unit stasiun pasang surut - 420 unit stasiun CORS - 200 unit stasiun pasang surut Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan risiko bahaya gempabumi dan tsunami tinggi 157,58 APBN dan sumber pendanaan lainnya BMKG Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.1.2.d Pengembangan dan Penguatan Sistem Diseminasi Informasi Gempabumi & Tsunami Jumlah sarana, prasarana, alat, sistem, dan jaringan sistem diseminasi informasi gempabumi dan tsunami unit/jaringan (WRS/sirine tsunami) 480 530 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan risiko bahaya gempabumi dan tsunami tinggi 2,50 APBN dan sumber pendanaan lainnya BMKG Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.1.2.e Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Pengamatan Jumlah sarana, prasarana, dan jaringan pengamatan dan pantauan gunung unit/jaringan 219 1200 Gunung Api: diprioritaskan di GA Tangkuban Parahu, GA 49,05 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian ESDM Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR dan Pantauan Gunung Api dan Gerakan Tanah api dan gerakan tanah yang diperbarui/ditingk atkan kualitasnya Galunggung, GA Awu, GA Batur, GA Marapi, GA Galunggung, GA Guntur, GA Egon, GA Ruang, GA Iya, GA Gede, GA Kerinci, GA Rokatenda, GA Lewotobi Laki-Laki, GA Kerinci, GA Dukono, GA Sinabung, GA Banda Api, GA Dieng, GA Agung, GA Salak, GA Lewotobi Perempuan, GA Raung, GA Sundoro Sumbing, GA Ciremai, GA Inelika, GA Kaba, Gerakan Tanah: diprioritaskan di Kab. Cianjur, Kab.Majaleng ka, Kab. Sumedang, Kab. Blitar, Kab. Tegal, Kab. Garut 1.1.2.f Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Pengamatan 1) Jumlah sarana, prasarana, dan jaringan pengamatan dan pantauan 1) paket/ unit/jaringan 2) Wilayah/ DAS/Sub- DAS/daerah 1) 27 2) 90 1) 34 2) 97 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB 3,15 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR dan Pantauan Banjir dan Banjir Bandang banjir dan banjir bandang yang diperbarui/diti ngkatkan kualitasnya 2) Jumlah Wilayah yang diperkuat sarana, prasarana, dan jaringan pengamatan dan pantauan banjir dan banjir bandan Tahun 2025- 2029 dengan risiko banjir tinggi 2) Medan, IKN, Banjarmasin, Gorontalo, Manado, Semarang, dan Bima Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BRIN,Kementer ian Pertanian 1.1.2.g Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Pengamatan dan Pantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah sarana, prasarana, dan jaringan pengamatan dan pantauan kebakaran hutan dan lahan yang diperbarui/ditingk atkan kualitasnya unit/jaringan 4 9 Pusat/Nasional 0,59 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Kehutanan Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BRIN,Kementer ian Pertanian Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.1.2.h Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Pengamatan dan Pantauan Kedaruratan Nuklir Jumlah sarana, prasarana, dan jaringan pengamatan dan pantauan kedaruratan nuklir yang diperbarui/ditingk atkan kualitasnya unit/jaringan 2 5 Diprioritaskan di daerah terluar NKRI sebagai sistem early warning lepasan zat radioaktif lintas batas negara 72,75 APBN dan sumber pendanaan lainnya BAPETEN BRIN Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.1.2.i Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jumlah sarana, prasarana, dan jaringan unit/jaringan NA 5 Pusat/Nasional 145,75 APBN dan sumber Kementerian Kesehatan BRIN Organisasi Non Pemerintah, KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Jaringan Pengamatan dan Pantauan Penyakit Berpotensi Kejadian Luar Biasa/Wabah pengamatan dan pantauan wabah penyakit dan pandemi global yang diperbarui/ditingk atkan kualitasnya pendanaan lainnya Perguruan Tinggi 1.1.2.j Pengembangan Jaringan Pengamatan dan Pantauan Konflik Sosial Jumlah sarana, prasarana, dan jaringan pengamatan dan pantauan konflik sosial yang diperbarui/ditingk atkan kualitasnya unit/jaringan NA 5 Pusat/Nasional 29,17 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Sosial Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.1.2.k Pengembangan Jaringan Pengamatan dan Pantauan Kedaruratan Biologi dan Kimia Jumlah sarana, prasarana, dan jaringan pengamatan dan pantauan kedaruratan biologi dan kimia yang diperbarui/ditingk atkan kualitasnya unit/jaringan NA 5 Pusat/Nasional 44,99 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian BRIN Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi Program 1.2.1. Penguatan Kesiapsiagaan dan Kesiagaan Menghadapi Kedaruratan Bencana dan Krisis Kesehatan Sasaran Program: 1) Menurunnya proporsi korban bencana secara signifikan setiap tahun 2) Menurunnya proporsi korban krisis kesehatan secara signifikan setiap tahun Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.2.1.a Penyusunan Kerangka Nasional Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah dokumen Kerangka Nasional Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan penetapan peraturan perundang- undangan/NSPK Dokumen Kerangka/Reko mendasi Kebijakan/Perat uran Perundang- Undangan 0 2 Pusat/Nasional 0,8 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB - KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 1.2.1.b Simulasi Penanggulangan Bencana 1) Jumlah orang yang mengikuti latihan kesiapsiagaan bencana prioritas nasional (lintas provinsi) 2) Jumlah orang/angkatan pelatihan yang mengikuti simulasi dan gladi penanggulangan bencana di daerah 1) Orang peserta 2) Orang peserta 1) 3029 2) 200 1) 50.000.000 2) 1.820 Diprioritaskan mencakupi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 8.012,96 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB TNI, Polri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.1.c Pembangunan dan Pembinaan Pusdalops Jumlah Pusdalops daerah yang mendapatkan pembinaan/penda mpingan/peningk atan kapasitas daerah (provinsi/kabup aten/kota) 395 525 Diprioritaskan mencakupi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 1,04 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.1.d Pembinaan Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Tematik Kebencanaan Jumlah forum pengurangan risiko bencana /tematik kebencanaan yang mendapatkan pembinaan/penda mpingan/ peningkatan kapasitas Forum/ Kelompok Masyarakat 151 176 Diprioritaskan mencakupi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 10,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Media, Perguruan Tinggi, KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.1.e Penguatan Emergency Medical Team dan Klaster Kesehatan 1) Jumlah provinsi yang memiliki emergency medical team 2) Jumlah provinsi yang memiliki eklaster kesehatan 1) Provinsi 2) Provinsi 1) 34 2) 34 1) 38 2) 38 Seluruh Provinsi 4,94 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Kesehatan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi 1.2.1.f Penguatan Public Safety Center 1) Jumlah kabupaten/kota dengan public safety center terpadu 2) Jumlah public safety center di kab/kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas 1) kab/kota 2) kab/kota 1) 90 2) N/A 1) 510 (kab/kota dan IKN) 2) 54 IKN dan diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan risiko bahaya epidemi dan wabah penyakit tinggi 8.632,73 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Kesehatan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi 1.2.1.g Simulasi/ Gladi Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Kedaruratan Bencana Jumlah rumah sakit yang melaksanakan/m engikuti gladi/latihan penanggulangan krisis kesehatan rumah sakit NA 192 IKN dan diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan risiko bahaya epidemi dan wabah penyakit tinggi 1,54 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Kesehatan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.1.h Pembinaan dan Pengawasan Tim Reaksi Cepat (TRC) 1) Jumlah Hari Operasi Penanggulangan Kedaruratan 1) hari 2) unit NA 1) 950 2) 5 Daerah terdampak 19.250,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BMKG, Kementerian Kehutanan, BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Penanggulangan Bencana Multi Sektor di Tingkat Daerah Bencana Karhutla, Banjir, Kekeringan, dan Longsor (Termasuk Modifikasi Cuaca) 2) Jumlah pangkalan aju Pemerintah, Lembaga Usaha, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.1.i Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Karhutla, Banjir, Kekeringan, dan Longsor 1) Jumlah daerah (provinsi/kabupa ten/kota) yang memiliki TRC 2) Jumlah daerah/anggota TRC yang mendapatkan pembinaan/pend ampingan TRC PB Multi Sektor 1) daerah (prov/kab/kot a) 2) daerah prov/kab/kota )/orang 1) 80 2) 107 1) 84 2) 157 IKN dan diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 3,51 APBN dan sumber pendanaan lainnya BMKG, Kementerian Kehutanan, BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.1.j Koordinasi Multipihak dalam Penanganan Darurat Bencana Jumlah kegiatan koordinasi multipihak dalam penanganan darurat bencana kegiatan per tahun NA 1 Pusat/Nasional 0,33 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Koordinator Bidang PMK, TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Program 1.2.2 Penguatan Sumber Daya untuk Operasi Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Sasaran Program: 1) Meningkatnya kualitas SDM operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana 2) Meningkatnya cakupan layanan sarana dan prasarana pendukung operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 1.2.2.a Pelatihan Potensi SAR Jumlah angkatan orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait pencarian dan pertolongan dan potensi SAR orang peserta 3.000 17,450 Pusat/Nasion al dan diprioritaskan untuk Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 542,60 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPP/BASARNAS Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.2.b Peningkatan Kapasitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan Berbasis Komunitas Jumlah komunitas/kelom pok masyarakat/orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan terkait pencarian dan pertolongan berbasis komunitas Komunitas/kelo mpok masyarakat/ orang peserta 4 5 Pusat/Nasion al dan diprioritaskan untuk Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 8,44 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPP/BASARNAS Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.2.c First Responder & National Accreditation Process Tim Usar Jumlah latihan peningkatan kompetensi Tim Urban SAR di Kantor SAR Kegiatan 1 5 Pusat/Nasional 0,39 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPP/BASARNAS Organisasi Non Pemerintah 1.2.2.d Penyediaan Peralatan dan Prasarana Pendukung Operasi SAR Jumlah peralatan Urban SAR yang tersedia set N/A 16 Pusat/Nasional 8,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPP/BASARNAS Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha 1.2.2.e Pemaduan Sistem Komunikasi SAR Jumlah Base Communication Sistem yang tersedia unit 4 10 Pusat/Nasional 244,19 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPP/BASARNAS Organisasi Non Pemerintah Program 1.2.3 Penguatan Kapasitas SDM dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan Sasaran Program: Meningkatnya kualitas SDM dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.2.3.a Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Manajemen Jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan/penda daerah 395 420 Pusat/Nasional dan diprioritaskan untuk daerah 0,20 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Penanganan Kedaruratan untuk Pemerintah Daerah mpingan manajemen kedaruratan bencana Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.3.b Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Desa dan Masyarakat Terkait Peringatan Dini, Kesiapsiagaan Bencana & Penanganan Kedaruratan 1) Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pendidikan/pelat ihan kesiapsiagaan/m itigasi bencana dan penanganan kedaruratan. 2) Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan/pelat ihan kesiapsiagaan/m itigasi bencana dan penanganan kedaruratan. 1) Aparatur desa 2) Orang peserta 1) 8.936 2) 67.020 1) 13.936 2) 72.020 Pusat/Nasional dan diprioritaskan untuk daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 80,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, Kemeneterian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, OIKN Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.3.c Pendampingan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pemerintahan Saat Tanggap Darurat 1) Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat 2) Jumlah daerah yang mendapatkan fasilitasi, asistensi, pendampingan, dan bimbingan teknis penanganan pengungsi terdampak bencana dari pemerintah pusat 1) daerah (provinsi/kabu paten/kota) 2) daerah (provinsi/kabu paten/kota) 1) 136 2) 19 1) 186 2) 69 Pusat/Nasional dan diprioritaskan untuk daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 3,25 APBN Kementerian Dalam Negeri BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.3.d Pembentukan dan Pembinaan Brigdal karhutla 1) Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan 1) brigade/ kelompok 2) brigade/ kelompok 1) 45 2) N/A 1) 71 2) 38 Diprioritaska n di lokasi Lokus Prioritas 4,16 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Kehutanan BNPB, BRGM Pemerintah Daerah, Organisasi Non KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Lahan (Brigdalkarhutla) yang terbentuk 2) Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) yang mendapatkan pembinaan/pend ampingan Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan risiko bahaya kebakaran hutan dan lahan tinggi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.2.3.e Penguatan Sumber Daya Relawan PB Jumlah relawan yang terlibat dalam kegiatan Jambore PB Orang peserta/relawan 70 1.000 Pusat/Nasional 7,44 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Program 1.2.4 Riset dan Pengembangan Terkait Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Sasaran Program: Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan pengembangan terkait peningkatan kesiapsiagaan bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.2.4.a Pelaksanaan riset dan pengembangan metode peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Jumlah riset/pengembang an metode peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Laporan/Publik asi Ilmiah/Policy Brief/Policy Paper 2.945 3.000 Pusat/Nasional 8,25 APBN dan sumber pendanaan lainnya BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 1.2.4.b Pelaksanaan riset dan pengembangan metode identifikasi potensi zona sumber bahaya dan kerawanan bencana 1) Jumlah riset terkait identifikasi potensi zona sumber bahaya dan kerawanan bencana 2) Jumlah metode identifikasi potensi zona sumber bahaya dan kerawanan bencana yang dikembangkan. 1) Laporan/Publi kasi Ilmiah/Policy Brief/Policy Paper 2) Metode/Teknol ogi terapan, Prototype, atau Paten 1) 227 2) - 1) 1086 2) 1 Pusat/Nasional 129,35 APBN dan sumber pendanaan lainnya BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, BNPB BIG Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.2.4.c Riset pengembangan jaringan pengamatan dan pantauan konflik sosial Jumlah riset terkait jaringan pengamatan dan pantauan konflik sosial Laporan/Publik asi Ilmiah/Policy Brief/Policy Paper N/A 10 Pusat/Nasional 1,50 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Sosial, BNPB, BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.2.4.d Riset pengembangan jaringan pengamatan dan pantauan kedaruratan biologi dan kimia Jumlah riset terkait jaringan pengamatan dan pantauan kedaruratan biologi dan kimia Laporan/Publik asi Ilmiah/Policy Brief/Policy Paper N/A 10 Pusat/Nasional 1,50 APBN dan sumber pendanaan lainnya BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, BNPB, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi Program 1.3.1 Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Kesiapsiagaan Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan cadangan kebutuhan logistik prioritas pada 72 jam pertama semenjak terjadinya bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.3.1.a Pemenuhan Kebutuhan Logistik 1) Jumlah bantuan logistik 2) Persentase pemenuhan logistik 2) logistik 2) Persen (%) N/A 75% Diprioritaskan untuk daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 yang memiliki gudang logistik daerah dan belum pernah 18.614,66 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah,L embaga Usaha, Organisasi Masyarakat/ Komunitas KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR menerima bantuan logistik dan peralatan 1.3.1.b Pemenuhan Kebutuhan Peralatan 1) Jumlah bantuan peralatan 2) Persentase pemenuhan peralatan 2) Peralatan 2) Persen (%) N/A 75% Diprioritaska n untuk daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 yang memiliki gudang logistik daerah dan belum pernah menerima bantuan logistik dan peralatan 6.387,69 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah,L embaga Usaha, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.3.1.c Peningkatan Sumber Daya Distribusi Logistik dan Peralatan Persentase pemenuhan sumber daya distribusi logistik dan peralatan Persen (%) N/A 75% Diprioritaska n untuk daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 yang memiliki gudang logistik daerah dan belum pernah menerima bantuan logistik dan peralatan 3.350,64 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah,L embaga Usaha, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.3.1.d Penguatan Dukungan Operasi Penanganan Darurat Bencana Jumlah rupiah per tahun penyaluran dana siap pakai Rupiah Rp 250 Miliar per tahun Rp 1.250 Milyar (kumulatif) Pusat/Nasional 1,25 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah,L embaga Usaha, Organisasi Masyarakat/ Komunitas KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 1.3.1.e Pemenuhan Logistik Bantuan Sosial Jumlah orang yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat orang 776.256 100% Pusat/Nasional 16.480,77 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Sosial Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah,L embaga Usaha, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Program 1.3.2 Pembangunan Gudang dan Pemenuhan Logistik Dan Peralatan Sasaran Program: Meningkatnya jangkauan jaringan logistik prioritas untuk 72 jam pertama semenjak terjadinya bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.3.2.a Pembangunan dan Pemenuhan Sarana & Prasarana Gudang Taktikal 1) Jumlah gudang taktikal logistik 2) Persentase pemenuhan logistik dan peralatan gudang taktikal 1) gudang 2) Persen (%) N/A 3)2) 10 2) 5% Diprioritaska n di Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Simeulue, Kab. Natuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Puncak; Kab. Rote Ndao. 9.950,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.3.2.b Pembangunan dan Pemenuhan Sarana & Prasarana Gudang Regional 1) Jumlah gudang regional 2) Persentase pemenuhan logistik dan peralatan gudang regional 1) gudang 2) Persen (%) N/A 1) 7 2) 5% Diprioritaska n di Padang, Surabaya, Banjarmasin/ IKN, Gorontalo, Kupang, Ambon, Manokwari 13.850,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.3.2.c Pembangunan dan Pemenuhan Sarana & Prasarana Gudang Nasional 1) persentase pemenuhan sarana dan prasarana gudang nasional 1) Persen (%) 2) Persen (%) N/A 1) 100% 2) 1% Pusat/Nasional (Sentul) 221,55 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 2) Persentase pemenuhan logistik dan peralatan gudang nasional Usaha, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.3.2.d Fasilitasi Pembangunan dan Pemenuhan Sarana & Prasarana Lumbung Sosial Jumlah unit yang dibangun lumbung sosial Unit 668 1091 Diprioritaskan untuk daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 105,75 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Sosial Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Program 1.3.3 Pengembangan Sistem Logistik dan Peralatan Kebencanaan Sasaran Program: Meningkatnya efektivitas layanan logistik dan peralatan kebencanaan Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi 1.3.3.a Pembentukan dan Pembinaan Klaster Logistik Nasional, Provinsi, dan Khusus 1) Jumlah klaster logistik nasional/provins i/khusus yang terbentuk 2) Jumlah klaster logistik/anggota klaster logistik yang mendapatkan pembinaan/pend ampingan/ peningkatan kapasitas 1) klaster logistik 2) klaster logistik/anggot a 1) 29 2) 29 1) 44 2) 44 Pusat/Nasion al dan daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 yang belum memiliki klaster logistik 1,95 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 1.3.3.b Pengembangan Sistem Informasi Logistik untuk Kolaborasi Multi-Aktor dalam Penyediaan Logistik & Peralatan Jumlah sistem informasi logistik yang dikembangkan sistem informasi/ modul aplikasi/layan an N/A 1 Pusat/Nasional 5,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Masyarakat/ Komunitas 1.3.3.c Pengembangan Sistem Informasi Pergudangan dan Manajemen Logistik Peralatan Jumlah sistem informasi pergudangan dan manajemen logistik dan peralatan yang dibangun dan dikembangkan sistem informasi/ modul aplikasi/layana n N/A 1 Pusat/Nasional 5,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi Strategi 1.4 Meningkatkan Keterbukaan Data dan Informasi serta Literasi Kebencanaan Untuk Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha Program 1.4.1. Pembangunan satu data bencana terintegrasi Sasaran Program: Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan IGT dalam Satu Data Bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 6: Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat 1.4.1.a Pembinaan penyelenggaraa n IGT mitigasi/ kontingensi bencana Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanan pemutakhiran IGT Risiko Bencana/Kontijen si Bencana Rekomendasi Kebijakan - 2 Pusat/Nasional 0,80 APBN dan sumber pendanaan lainnya BIG Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.b Pembinaan penyelenggaraa n IGT ketahanan iklim 1) Pembinaan Penyelenggaraan IGT Rehabilitasi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil 2) Pembinaan Penyelenggaraan IGT Kerentanan Perubahan Iklim 3) Pembinaan Penyelenggaraan IGT Proyeksi Perubahan Iklim 1) Rekomendasi Kebijakan 2) Rekomendasi Kebijakan 3) Rekomendasi Kebijakan 1) 0 2) 0 3) 0 1) 1 2) 1 3) 1 Pusat/Nasional 1,20 APBN dan Sumber pendanaan lainnya BIG, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BMKG BNPB, Kementerian Kelautan dan Perikanan Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.c Penyelenggaraa n IGT risiko bencana Jumlah rekomendasi kebijakan terkait bahaya, Rekomendasi kebijakan 3 (lingkup 34 provinsi) 3 (lingkup 38 provinsi) Pusat/Nasional 1,20 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Lembaga KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana Usaha, Perguruan Tinggi 1.4.1.d Pembinaan penyelenggaraa n IGT risiko bencana di pemerintah daerah Jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan/penin gkatan kapasitas terkait penyelenggaran IGT Risiko Bencana daerah (provinsi/kabup aten/kota) 428 546 Seluruh Provinsi dan Kabupaten/K ota 7,67 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi 1.4.1.e Penyelenggaraa n IGT integrasi bahaya kekeringan Jumlah dokumen pemetaan/IGT bahaya kekeringan dokumen/peta N/A 1 Diprioritaskan untuk daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 0,40 APBN dan sumber pendanaan lainnya BMKG, Kementerian Pertanian Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.f Penyelenggaraa n IGT Bahaya Amblesan Tanah Luas cakupan pemetaan bahaya Landsubsidence km2 0 102.342 Diprioritaskan mencakupi daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan risiko bahaya amblesan tanah tinggi dan mencakupi Pesisir Utara Jawa 358,20 APBN dan sumber pendanaan lainnya BMKG, Kementerian ESDM BIG Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.g Penyelenggaraan IGT Rawan Banjir Luas cakupan pemetaan bahaya Banjir km2 812.491 1.891.306 Diprioritaskan mencakupi daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan risiko bahaya banjir tinggi 3.775,85 APBN dan sumber pendanaan lainnya BIG Kementerian Pekerjaan Umum Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.h Penyelenggaraan IGT Karhutla Jumlah dokumen pemetaan/IGT bahaya kebakaran hutan dan lahan dokumen/peta 4 5 Diprioritaskan mencakupi daerah Lokus Prioritas Intervensi 0,48 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Kehutanan BIG Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan risiko bahaya kebakaran hutan dan lahan tinggi 1.4.1.i Penyelenggaraan IGT Gempabumi, Tsunami, dan Likuefaksi Jumlah dokumen pemetaan/IGT bahaya gempabumi, tsunami, likuefaksi dokumen/peta 11 12 Diprioritaskan mencakupi daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan risiko bahaya gempabumi, tsunami, dan likuefaksi tinggi atau berada di sumber gempabumi megathrust 0,48 APBN dan sumber pendanaan lainnya BMKG, Kementerian ESDM BIG Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.j Penyelenggaraan IGT Gunung Api dan Gerakan Tanah 1) Jumlah Dokumen Pedoman/NSPK Penyelenggaraan IGT Bahaya Gunung Api dan Gerakan Tanah 2) Jumlah peta IGT bahaya Gunung Api dan Gerakan Tanah 1) Dokumen 2) peta 1) 1 2) 21 1) 10 2) 85 Diprioritaskan mencakupi daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan risiko bahaya gerakan tanah/longsor tinggi 30,80 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian ESDM BIG Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.k Penyelenggaraan IGT Gagal Teknologi Jumlah peta potensi risiko kedaruratan nuklir skala 1:50.000 peta 5 6 Pusat/Nasional 0,48 APBN dan sumber pendanaan lainnya BIG, BRIN, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.l Penyelenggaraan IGT Epidemi Penyakit Berpotensi Kejadian Luar Biasa/Wabah Jumlah dokumen pemetaan/IGT epidemi penyakit berpotensi kejadian luar biasa/wabah dokumen/peta 3 8 Pusat/Nasional 2,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Kesehatan BIG, BRIN Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 1.4.1.m Penyelenggaraan IGT Kebakaran Permukiman 1) Jumlah peta IGT bahaya kebakaran permukiman 2) Jumlah daerah (prov/kab/kota) yang mendapatkan pendampingan IGT bahaya kebakaran permukiman 1) Dokumen 2) Daerah (provinsi/kab upaten/kota) 1) – 2) - 1) 1 2) 300 Diprioritaskan untuk daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 5,20 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Dalam Negeri BIG, BRIN Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.n Penyelenggaraan IGT Zoonosis Jumlah Dokumen Pengembangan Metode pemetaan bahaya zoonosis Dokumen - 5 jenis zoonosis Pusat/Nasional 2,38 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Pertanian BIG, BRIN Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.o Penguatan dan Pembinaan Satu Data Bencana 1) Jumlah sistem informasi pengelolaan Satu Data Bencana yang dikembangkan 2) Jumlah kegiatan pembinaan/ pendampingan Satu Data Bencana 3) Jumlah Forum Komunikasi SDB yang dilaksanakan 1) Sistem Informasi 2) Kegiatan 3) Forum 1) 1 2) 1 3) 1 1) 1 2) 4 3) 1 Pusat/Nasional 6,50 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.p Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah data center/layanan TIK kebencanaan yang mendapatkan pemeliharaan dan peningkatan kualitas informasi dan komunikasi yang ditingkatkan Unit NA 2 Pusat/Nasional 1,20 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.1.2 Penyelenggaraan IGT Geologi Jumlah dokumen geologi kelautan dan geologi lingkungan Dokumen NA 2 Pusat/Nasional 2,38 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian ESDM Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Program 1.4.2 Peningkatan Diseminasi Data dan Informasi Kebencanaan Untuk Masyarakat Sasaran Program: Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kebencanaan untuk masyarakat Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 6: Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat 1.4.2.a Pengembangan Sistem Informasi Data Kebencanaan 1) Jumlah basis data kebencanaan yang diintegrasikan/di perbarui 2) Jumlah sistem informasi kebencanaan yang diintegrasikan/di perbarui 1) Dokumen/Basi s Data per tahun 2) Sistem informasi per tahun NA 1) 9 2) 1 Pusat/Nasional 47,50 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.2.b Pengembangan Interoperabilitas Data Statistik Kebencanaan 1) Jumlah basis data stastitik kebencanaan yang diintegrasikan/di perbarui 2) Jumlah sistem informasi statistik kebencanaan yang diintegrasikan/di perbarui 3) Jumlah dokumen statistik ketahanan sosial 1) Dokum en/Basis Data 2) Sistem informasi per tahun 3) Dokum en per tahun NA 1) 9 2) 1 3) 1 Pusat/Nasional 50,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB BPS Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 1.4.2.c Penguatan Diseminasi Data dan Informasi Kebencanaan 1) Jumlah Layanan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Bencana melalui Media KIE 2) Jumlah lembaga/instans i yang Terintegrasi 1) Layanan 2) Lembaga 3) Kabupaten/Kot a 1) 3 2) NA 3) NA 1) 20 2) 9 3) 164 Pusat/Nasional dan diprioritaskan untuk daerah Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 168,16 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, Kementerian Komunikasi dan Digital Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Sistem Informasi Kebencanaan 3) Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi implementasi Layanan Panggilan Darurat 112 Sasaran 2 Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana da n Adaptasi Perubahan Iklim Strategi 2.1 Meningkatkan Investasi Publik dan Lembaga Usaha Berketahanan Bencana & Perubahan Iklim Program 2.1.1 Pengembangan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Aman Bencana Sasaran Program: Meningkatnya proporsi daerah yang memiliki rumah sakit dan fasilitas kesehatan aman bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 12: Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana. 2.1.1.a Penerapan Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Aman Bencana Jumlah RS/Puskesmas/P uskesmas Pembantu/Fasilit as kesehatan yang terakreditasi memenuhi kriteria aman bencana RS/Puskesmas/ Puskesmas Pembantu 0 192 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 76,80 APBN Kementerian Kesehatan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi 2.1.1.b Penyusunan NSPK tentang Hospital Disaster Plan & Puskesmas Disaster Plan Jumlah NSPK tentang Hospital Disaster Plan dan Puskesmas Disaster Plan Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK N/A 2 Pusat/Nasional 0,80 APBN Kementerian Kesehatan Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 2.1.1.c Pendampingan Penyusunan Hospital Disaster Plan Jumlah Rumah Sakit yang memiliki Hospital Disaster Plan dan disimulasikan Rumah Sakit 0 192 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 12,48 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Kesehatan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Program 2.1.2 Pembangunan Fasilitas Publik Tangguh Bencana Sasaran Program: Meningkatnya proporsi fasilitas pendidikan, ekonomi, dan sosial aman bencana di daerah Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 12: Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana. 2.1.2.a Penguatan Fasilitas Pendidikan Aman Bencana 1) Jumlah peserta didik/tenaga pengajar/tenaga pendidikan yang mendapatkan pembinaan/pend ampingan/penin gkatan kapasitas 2) Jumlah fasilitator SPAB yang mendapatkan pembinaan/pend ampingan/penin gkatan kapasitas 3) Jumlah daerah yang memiliki sekretariat bersama SPAB 1) Orang (peserta didik/tenaga pengajar/tenag a pendidikan 2) Fasilitator 3) daerah (prov/kab/kota) 1) ± 4.433.2 62 peserta didik, ± 286.734 tenaga pengaja r/tenag a pendidi k 2) 4.110 3) 29 1) 38.946.64 5 peserta didik, 249.168 tenaga pengajar/ tenaga pendidik 2) 10.280 3) 449 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 275.883,28 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.1.2.b Pengembangan Pasar Aman Bencana 1) Jumlah Naskah Akademis/RIA/U rgensi/NSPK terkait Pengembangan Pasar Aman Bencana 2) Jumlah pengelola pasar/fasilitator yang mendapatkan pembinaan/pend ampingan/penin gkatan kapasitas terkait Pengembangan pasar aman bencana 1) Dokumen RNA/RIA/Ur gensi/NSPK 2) orang/fasilita tor 1) 1 Rancan gan NSPK 2) N/A 1) 1 Penetapan NSPK 2) 250 Pusat/Nasional dan diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 2,40 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Perdagangan BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 2.1.2.c Pengembangan Standar Bangunan Pemerintah Aman Bencana 1) Jumlah Naskah Akademis/RIA/U rgensi/NSPK terkait Pengembangan Pasar Aman Bencana 2) Jumlah pengelola pasar/fasilitator yang mendapatkan pembinaan/pend ampingan/penin gkatan kapasitas terkait Pengembangan pasar aman bencana 1) Dokumen RNA/RIA/Ur gensi/NSPK 2) orang/fasilita tor 1) 1 Rancan gan NSPK 2) N/A 1) 5 2) 38 Seluruh Provinsi dan diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 4,47 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Program 2.1.3 Riset dan Pengembangan Teknologi Infrastruktur Tahan Bencana dan Perubahan Iklim Sasaran Program: Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan pengembangan terkait infrastruktur tahan bencana dan perubahan iklim Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 2: Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan 2.1.3.a Pelaksanaan Riset dan Inovasi Infrastruktur Tahan Bencana dan Perubahan Iklim Jumlah Laporan/Publikasi Ilmiah/Policy Brief/Policy Paper terkait riset dan inovasi Laporan/Publik asi Ilmiah/Policy Brief/Policy Paper 269 319 Pusat/Nasional 7,50 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 2.1.3.b Pengembangan Teknologi Infrastruktur Tahan Bencana dan Perubahan Iklim Jumlah Purwarupa bidang infrastruktur tahan bencana dan perubahan iklim yang Dihasilkan Teknologi terapan, Prototype, atau Paten 1 5 Pusat/Nasional 2,00 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha Strategi 2.2 Meningkatkan Pengembangan Pusat Pertumbuhan, Perdesaan, dan Kawasan Investasi Berketahanan Bencana & Perubahan Iklim Program 2.2.1 Pembangunan IKN Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Sasaran Program: Menurunnya risiko bencana dan perubahan iklim selama dan akibat proses pembangunan IKN Fokus Capaian RIPB 2025-2029 KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 2.2.1.a Pemutakhiran KRB, RPB, dan Rencana Aksi Perubahan Iklim di IKN Jumlah Dokumen KRB, RPB, dan Rencana Aksi Perubahan Iklim yang dilakukan peninjauan kembali Dokumen - 3 Pusat/Nasional (Ibu Kota Nusantara) 1,20 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Otorita IKN BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/BAPPENA S Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 2.2.1.b Penyusunan Analisis Risiko Bencana IKN Jumlah dokumen analisis/pemetaan risiko bencana Kawasan IKN Dokumen - 1 Pusat/Nasional (Ibu Kota Nusantara) 0,40 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya BNPB, Otorita IKN Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 2.2.1.c Penguatan Command Center di IKN untuk Kesiagaan Bencana dan Perubahan Iklim 1) Jumlah command center bencana yang terbangun 2) Jumlah sarana prasarana command center yang disediakan di setiap wilayah perencanaan 1) unit 2) unit 1) 1 2) 5 1) 5 2) 100 Ibu Kota Nusantara 1.558,00 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Otorita IKN 2.2.1.d Penguatan Kerja Sama dan Ketangguhan Daerah Penyangga Ikn Jumlah Kesepakatan/Perj anjian Kerja Sama IKN dan Daerah Penyangga terkait Ketangguhan Bencana Kesepakatan/Pe rjanjian Kerja Sama N/A 3 MoU Ibu Kota Nusantara dan daerah penyangga 0,49 APBN Otorita IKN BNPB, Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah Program 2.2.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Sasaran Program: Meningkatnya jumlah kota/kawasan perkotaan dan kawasan perdesaaan yang memiliki infrastruktur berketahanan bencana dan perubahan iklim Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 2.2.2.a Pengembangan Blue-Green Infrastructure di Perkotaan Jumlah infrastruktur hijau-biru di kawasan perkotaan yang dibangun paket/unit/hekt ar 21 unit 28 unit Ibu Kota Nusantara, Kota Medan, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota 12,81 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Otorita IKN Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Otorita IKN Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Gorontalo, Kota Manado, Kota Bima Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.2.2.b Pengembangan Sistem Drainase Utama Perkotaan Panjang sistem drainase perkotaan yang dibangun/direhab ilitasi titik drainase/meter /kilometer 39 titik drainase 46 titik drainase Ibu Kota Nusantara, Kota Medan, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Gorontalo, Kota Manado, Kota Bima 1,66 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum, Otorita IKN Pemerintah Daerah 2.2.2.c Pembangunan Infrastruktur Hijau Jumlah kawasan tematik dengan pembangunan infrastruktur hijau Kawasan - 5 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 210.100,00 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum, Otorita IKN Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.2.2.d Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur dan Bangunan Pengendali Banjir Jumlah infrastruktur dan bangunan pengendali banjir yang dibangun paket/unit/met er/kilometer  1 .901 meter pengenda li banjir  4 23 banguna n pengenda li sedimen  8 .000 meter pengendali banjir  4 30 bangunan pengendali sedimen - Sungai Melayu, Sungai Sadia, dan Sungai Romo di Kota Bima (Urban Flood Control System) - Sungai Cipamingkis, Sungai Srandakan, Bengkulu - Kabupaten Seram Bagian Barat - Batang Suliti, Batang Agam di Kota Payakumbuh - Batang 2.294,47 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum, Otorita IKN Pemerintah Daerah KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Lembang, Kabupaten Dharmasraya - Sungai Bolango - Sungai Lumu di Kabupaten Mamuju Tengah - Sungai Kalukku Kabupaten Mamuju - Sungai Cimanuk- Cisanggarung Pantai Utara Jawa - DAS Seluna (Flood Management) 2.2.2.e Peningkatan Ketahanan Bencana Kawasan Perdesaan dan Daerah Tertinggal 1) Jumlah kegiatan koordinasi peningkatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di kawasan perdesaan dan daerah tertinggal 2) Jumlah sarana pengembangan pertanian terintegrasi dan pengelolaan sampah dan limbah untuk adaptasi perubahan iklim di kawasan perdesaan dan daerah tertinggal 3) Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas mitigasi bencana 1) kegiatan per tahun 2) unit 3) orang 4) hektar 5) daerah (kab/kota) 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 1) 4 2) 45 3) 5.840 4) 300 5) 23 Diprioritaskan di kawasan perdesaan prioritas nasional dan daerah tertinggal yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan 89,93 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Desa PDT BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR dan adaptasi perubahan iklim kawasan perdesaan dan daerah tertinggal 4) Luas lahan yang direhabilitasi untuk penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di kawasan perdesaan dan daerah tertinggal 5) Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan ketahanan bencana dan iklim kawasan untuk perdesaan Program 2.2.3 Pengembangan Investasi di Kawasan Strategis Ekonomi Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Sasaran Program: Menurunnya risiko bencana dan perubahan iklim selama dan akibat investasi di kawasan strategis Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 2.2.3.a Penyusunan KRB Tematik Kawasan Strategis Tingkat Nasional Jumlah KRB tematik kawasan strategis tingkat nasional Dokumen/Reko mendasi Kebijakan 11 15 Pusat/Nasional 1,60 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya BNPB BIG Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 2.2.3.b Penyusunan RPB Tematik Kawasan Strategis Tingkat Nasional Jumlah RPB tematik kawasan strategis tingkat nasional Dokumen/Reko mendasi Kebijakan 8 14 Pusat/Nasional 2,40 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 2.2.3.c Penguatan Sertifikasi Usaha Pariwisata Jumlah usaha pariwisata yang melakukan sertifikasi Usaha Pariwisata 120 200 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi 24,00 APBN Kementerian Pariwisata Pemerintah Daerah, Organisasi Non KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Berwawasan Aman Bencana RENAS PB Tahun 2025- 2029 yang ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.2.3.d Pembinaan Forum MKK (Manajemen Krisis Kepariwisataan) Jumlah lokasi pembentukan atau pembinaan/penda mpingan/peningk atan kapasitas Forum MKK Forum 1 6 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 yang ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional 1,50 APBN Kementerian Pariwisata Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.2.3.e Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Wisata Tangguh Bencana Jumlah lokasi fasilitasi penguatan tata kelola destinasi wisata tangguh bencana Lokasi N/A 14 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 yang ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional 4,20 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pariwisata Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.2.3.f Penguatan Implementasi Resiliensi Usaha Jumlah usaha/badan usaha yang menerapkan strategi resiliensi usaha (Building Code/SMKU/Asur ansi bencana/lainnya) usaha pariwisata/UMK M/KSE 1 15 UMKM Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 0,08 APBN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian UKM Kementerian Perdagangan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 2.2.3.g Pedoman Pengembangan Destinasi Wisata Tangguh Bencana Jumlah pedoman pengembangan destinasi wisata tangguh bencana yang tersusun dokumen/nspk - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pariwisata BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 2.2.3.h Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Analisis Risiko Bencana Jumlah Analisis Risiko Bencana kegiatan pembangunan berisiko bencana tinggi yang disetujui dokumen - 3 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 1,20 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Strategi 2.3 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap/Kesesuaian Tata Ruang Darat dan Laut Serta Ketangguhan dan Keandalan Bangunan Gedung Program 2.3.1 Peningkatan Kepatuhan/Kesesuaian Tata Ruang Sasaran Program: Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 8: Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat 2.3.1.a Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen hasil penilaian kepatuhan KKPR Dokumen 2.339 4678 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 148,57 APBN Kementerian ATR/BPN, BNPB Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah 2.3.1.b Audit Tata Ruang Jumlah kasus audit tata ruang kasus 32 42 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 0,64 APBN Kementerian ATR/BPN, BNPB Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah 2.3.1.c Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah dokumen/rekome ndasi kebijakan Dokumen/Reko mendasi Kebijakan - 1 Diprioritaskan di Lokus Prioritas 0,40 APBN dan Sumber Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah, Organisasi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Kawasan Rawan Bencana penataan bangunan dan penataan lingkungan di kawasan rawan bencana Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 Pendanaan Lainnya Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Program 2.3.2 Peningkatan Kualitas Rencana Tata Ruang Sasaran Program: Meningkatnya kepatuhan/kesesuaian tata ruang di kawasan rawan bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 8: Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat 2.3.2.a Penyusunan NSPK Bidang Tata Ruang Terkait Kebencanaan Jumlah NSPK bidang tata ruang terkait kebencanaan Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK 1 2 Pusat/Nasional 0,80 APBN Kementerian ATR/BPN, BNPB 2.3.2.b Pembinaan Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Laut Jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan/penda mpingan terkait Pemaduan Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Tata Ruang daerah (provinsi) N/A 100 Diprioritaska n di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 40,00 APBN Kementerian ATR/BPN, BNPB, Kementerian Kelautan dan Perikanan BIG Pemerintah Daerah Program 2.3.3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan DAS, Hutan, dan Lahan Sasaran Program: Meningkatnya keterpaduan unsur penanggulangan bencana dalam rencana tata ruang Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 8: Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat 2.3.3.a Fasilitasi, Pembinaan, san Rehabilitasi DAS, Hutan, dan Lahan 1) Jumlah Area yang dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif 2) Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan 1) hektar 2) hektar 3) unit 4) hektar 5) hektar N/A 1) 200.000 2) 1.050.000 3) 15.000 4) 2.500 5) 500 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 44.380,00 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Kehutanan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya 3) Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun 4) Luas hutan dan lahan (di DAS sekitar IKN) yang dipulihkan 5) Luas hutan dan lahan (di NTT) yang dipulihkan Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.3.3.b Fasilitasi, Pembinaan, dan Rehabilitasi DTA san Daerah Imbuhan Mata Air 1) Luas DTA Danau yang dipulihkan (hektar) 2) Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis Rehabilitasi DTA danau yang terbangun (unit) 3) Luas Rehabilitasi daerah imbuhan mata air secara vegetatif (hektar) 1) hektar 2) unit 3) hektar N/A 1) 10000 2) 2000 3) 5000 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 510,00 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Kehutanan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Program 2.3.4 Peningkatan Ketangguhan dan Keandalan Bangunan Gedung Sasaran Program: Menurunnya kerusakan bangunan rumah dan fasilitas publik Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 8: Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat 2.3.4.a Peningkatan Pengawasan Penerapan Standar Bangunan Tahan Bencana Jumlah rekomendasi tindak lanjut penerapan standar bangunan tahan bencana Dokumen/Reko mendasi Kebijakan - 50 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 20,00 APBN Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.3.4.b Pembinaan Pelaku Konstruksi dan Pengembang untuk Pembangunan Berketahanan Bencana Jumlah aparatur pemerintah daerah/ pengembang (developer)/pelaku /tenaga kerja konstruksi yang mendapatkan pembinaan pembangunan berketahanan bencana orang 876 1000 Pusat/Nasional dan diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 49,60 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.3.4.c Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi Tahan Bencana dan Perubahan Iklim Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mendapatkan pendidikan/pelati han Konstruksi tahan bencana dan perubahan iklim Orang (aparatur pemerintah daerah) 38.272 38.772 Pusat/Nasional dan diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 4,00 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.3.4.d Pelatihan & Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Informal Konstruksi Jumlah tenaga kerjayang mendapatkan pelatihan konstruksi tahan bencana Orang 58.591 59.091 Pusat/Nasional dan diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 4,00 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.3.4.e Pelatihan Aparatur Desa/Keluraha n & Tokoh Masyarakat Terkait Konstruksi Tahan Bencana Jumlah aparatur pemerintah desa/kelurahan/t okoh masyarakat yang mendapatkan pelatihan Orang (aparatur pemerintah desa/kelurahan /tokoh masyarakat ) 71.888 72.388 Pusat/Nasional dan diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB 4,00 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa PDT Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR konstruksi tahan bencana Tahun 2025- 2029 Masyarakat/ Komunitas 2.3.4.f Penguatan Infrastruktur Berketahanan Bencana pada Bangunan Non- Enginering Jumlah dokumen penguatan infrastruktur berketahanan bencana dikembangkan Dokumen N/A 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Strategi 2.4 Meningkatkan Pelindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Yang Berisiko Bencana Program 2.4.1 Pelindungan Ekosistem Pesisir dengan Solusi Berbasis Alam (Nature-Based Solution) Sasaran Program: Meningkatnya cakupan luas wilayah infrastruktur hijau di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 9: Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana 2.4.1.a Pembangunan Infrastruktur Hijau di Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Jalur hijau di kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil yang terbangun Hektar 8.500.000 8.700.000 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 7.000,00 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kehutanan, BRGM Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.4.1.b Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1) Jumlah luas hutan dan mangrove di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkonservasi/ter ehabilitasi 2) Luas mangrove yang dipulihkan 1) Hektar 2) hektar 1) 152.000 2) 756.183 1) 305.000 2) 836.183 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 14.166,40 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, BRGM Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Program 2.4.2 Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Sasaran Program: Meningkatnya cakupan luas wilayah pesisir yang terlindungi bangunan pengaman pantai Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 9: Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana 2.4.2.a Pembangunan Tanggul Laut, Breakwater, dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun Kilometer 3.635,42 5453,12 Bali, Pantai Pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau, Pantai Congot Kabupaten Kulonprogo, Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Kaur, Bojongsalawe, AURI Kota Balikpapan, Amurang Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan dapat diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 102.266,5 0 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah 2.4.2.b Pembinaan Operasional dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai 1) Jumlah orang/kelompok masyarakat yang terbina untuk operasional dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai 1) Orang,kelom pok masyarakat 2) Bangunan Pengaman Pantai N/A 1) 100 2) 500 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 32,39 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 2) Jumlah bangunan pengaman pantai yang dilakukan inspeksi Program 2.4.3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Sasaran Program: Meningkatnya aksi masyarakat dalam pelindungan ekosistem laut dan pesisir Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 9: Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana 2.4.3.a Penguatan Kelompok Kerja Mangrove dan Program Rehabilitasi Mangrove Nasional Jumlah kelompok kerja mangrove yang terbina untuk swasembada, pelatihan pengolahan produk turunan mangrove, dan peningkatan ekowisata mangrove Kelompok masyarakat. 575 875 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 23,68 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Kehutanan, BRGM, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.4.3.b Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim Jumlah masyarakat/kelo mpok masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil yang mendapatkan pemberdayaan/pe mbinaan mitigasi bencana dan perubahan iklim orang/kelompok masyarakat 12 22 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 0,79 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan BRGM Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.4.3.c Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Jumlah daerah (provinsi/kabupat en/kota) yang melaksanakan pengembangan kawasan pesisir tangguh (PKPT) daerah (provinsi/kabup aten/kota) 2 10 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 3,71 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Masyarakat/ Komunitas Program 2.4.4 Peningkatan Mitigasi dan Adaptasi Subsiden Tanah Sasaran Program: Meningkatnya aksi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi subsiden tanah Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 9: Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana 2.4.4.a Penyusunan NSPK Mitigasi dan Adaptasi Subsiden Tanah Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait mitigasi dan adaptasi subsiden tanah Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 5 Pusat/Nasional 2,00 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian ATR/BPN, BNPB, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.4.3.b Edukasi dan Peningkatan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Subsiden Tanah Jumlah aparatur pemerintah/masy arakat yang mendapatkan peningkatan pemahaman dan kapasitas terkait mitigasi dan adaptasi subsiden tanah Orang - 1000 Pusat/Nasional dan diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 8,00 APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian ATR/BPN, BNPB, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Strategi 2.5 Meningkatkan Pemanfaatan Skema Perlindungan Aset dan Transfer Risiko Bencana oleh Masyarakat & Lembaga Usaha KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Program 2.5.1 Peningkatan Perlindungan Aset Penghidupan Masyarakat terhadap Risiko Bencana Sasaran Program: Meningkatnya cakupan aset produktif masyarakat yang terlindungi Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 2.5.1.a Pengembangan Mekanisme Perlindungan Penghidupan Masyarakat Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait Mekanisme Perlindungan Penghidupan Masyarakat Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.5.1.b Pengembangan Mekanisme Perlindungan Aset Produktif Masyarakat Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait Mekanisme Perlindungan Aset produktif masyarakat Dokumen RNA/RIA/Urge nsi/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.5.1.c Asuransi Pertanian Jumlah luas pertanaman pertanian yang terlindungi asuransi hektar 278.806 1.250.000 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 7.769,55 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Pertanian Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.5.1.d Pengamanan Pertanaman Tanaman Pangan dari Jumlah areal pertanaman tanaman pangan yang ditangani hektar 25.000 45.000 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi 160,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Pertanian Pemerintah Daerah, Organisasi Non KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Dampak Perubahan Iklim (Banjir/Kekerin gan) dari dampak perubahan iklim RENAS PB Tahun 2025- 2029 Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 2.5.1.e Pengamanan Pertanaman Tanaman Pangan dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Jumlah areal serangan Organisme Pengganggu Tanaman yang ditangani hektar 50.000 55.000 Diprioritaskan di Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 40,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Pertanian Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Sasaran 3 Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak melalui Peningkatan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Strategi 3.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Berbasis Tata Ruang dan Pengurangan Risiko Bencana Program 3.1.1 Penguatan Kapasitas SDM untuk Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sasaran Program: 1) Meningkatnya kualitas SDM pemerintah dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 11: Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana 3.1.1.a Bimbingan Teknis, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Daerah dalam Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Jumlah aparatur negara yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pengkajian kebutuhan pascabencana orang 120 600 Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sumatera Selatan, Sumatera Barat,Sulawe si Utara, Papua Selatan, Aceh, Banten, Papua Tengah, Jambi, Jawa Barat, 3,84 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Kalimantan Utara, IKN, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah 3.1.1.b Pendampingan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Jumlah Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) oleh daerah melalui layanan pendampingan penyusunan Jitupasna dan R3P dokumen 3 15 Daerah terdampak bencana 6,69 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 3.1.1.c Pendampingan Readiness Criteria Pelaksanaan Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Jumlah aparatur negara yang mendapatkan peningkatan kapasitas readiness criteria pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana orang 136 386 Daerah penerima hibah pemulihan pasca bencana 2,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi Program 3.1.2 Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sasaran Program: Meningkatnya jumlah daerah terdampak bencana masif yang mendapatkan penanganan pascabencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 11: Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana 3.1.2.a Koordinasi Identifikasi Pendanaan untuk Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Jumlah rekomendasi kebijakan identifikasi pendanaan untuk R3P Rekomendasi kebijakan 42 52 Pusat/Nasional 5,57 APBN Kementerian Koordinator Bidang PMK, BNPB Kementerian PPN/BAPPENA S, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 3.1.2.b Pendampingan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pemerintahan Saat Pasca Bencana Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat pasca bencana daerah (provinsi/kabup aten/kota) 8 10 Daerah terdampak bencana 0,13 APBN Kementerian Dalam Negeri BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 3.1.2.c Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Jumlah rumah dan sarpras permukiman yang direhabilitasi/ direkonstruksi rumah/unit/pa ket 1.160 5.802 Daerah penerima bantuan stimulan perbaikan rumah 278,48 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman BNPB, Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat /Komunitas 3.1.2.d Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur Jumlah infrastruktur di daerah terdampak bencana yang direhabilitasi/dire konstruksi unit/kilometer (km) 45.083 46.182 Daerah terdampak bencana 12.530,25 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 3.1.2.e Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi 1) Jumlah dan jenis infrastruktur ekonomi dan sarpras pendukung ekonomi yang direhabilitasi/dir ekonstruksi 2) Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan bantuan pemodalan 3) Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan 1) unit 2) Usaha mikro 3) usaha mikro 1) 32 2) N/A 3) N/A 1) 34 2) 1250 3) 5000 Daerah terdampak bencana 58,50 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kementerian Koperasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Ketenagakerjaa n Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR fasilitasi penerbitan izin usaha Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN 3.1.2.f Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial 1) Jumlah dan jenis infrastruktur sosial dan sarpras pendukung sosial yang direhabilitasi/dir ekontruksi 2) Jumlah akses dan layanan sosial terpulihkan 1) unit 2) layanan/unit 1) 8.054 2) 3.000 1) 10.554 2) 3.000 Daerah terdampak bencana 3.658,21 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian PPPA Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 3.1.2.g Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor Jumlah bangunan pemerintah dan infrastruktur layanan publik terdampak bencana yang terbangun/dipulih kan unit/m2 25.798 m2 50.798 m2 Daerah terdampak bencana yang ditetapkan bencana nasional 153,75 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang PMK, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, BMKG, ANRI, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Media, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 3.1.2.h Pengkajian dan Evaluasi Regulasi Pemanfaatan Lahan Untuk Relokasi Korban Bencana Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemanfaatan lahan untuk relokasi korban bencana Rekomendasi kebijakan N/A 1 Pusat/Nasional 2,79 APBN Kementerian ATR/BPN, BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 3.1.2.i Pengadaan Tanah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Persentase kebutuhan luas lahan relokasi yang tersedia Persen N/A 50 Daerah terdampak bencana 127,04 APBN Kementerian ATR/BPN, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.1.2.j Peningkatan Pemanfaatan Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekomendasi Kebijakan 2 12 Pusat/Nasional 5,57 APBN BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Dana Penanganan Darurat Bencana Pemerintah Daerah (BTT) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kebijakan atau NSPK untuk pengaturan anggaran BTT di daerah yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kementerian Koordinator Bidang PMK Kementerian PPN/BAPPENA S 3.1.2.k Pengembangan Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jumlah sistem informasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikembangkan/dii ntegrasikan Sistem informasi 1 1 Pusat/Nasional 5 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 3.1.2.l Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam di Daerah Pascabencana Jumlah lokasi layanan pendampingan bidang sosial, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan layanan 3 50 Daerah terdampak bencana 3,06 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koperasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Ketenagakerjaa n, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian PPPA Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Media, Organisasi Masyarakat/ Komunitas KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Kementerian Kesehatan, BRGM, BMKG , 3.1.2.m Pendampingan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang di Daerah Terdampak Bencana Jumlah daerah yang mendapatkan pendampingan Revisi RTR akibat bencana daerah (provinsi/kabup aten/kota) N/A 2 Kab. Cianjur dan Provinsi Jawa Barat 3,00 APBN Kementerian ATR/BPN Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah Perguruan Tinggi 3.1.2.n Pembinaan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital serta Pemulihan Bidang Fisik 1) Jumlah Daerah mendapatkan pembinaan Pemulihan dengan segera Sarana dan Prasarana Vital 2) Jumlah Daerah mendapatkan pembinaan Pemulihan bidang fisik di daerah terdampak bencana masif daerah 326 552 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan nilai IKD rendah 14,69 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah Perguruan Tinggi, Media, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 3.1.2.o Penyediaan Layanan Pemulihan Arsip di Daerah Terdampak Bencana Jumlah Pengguna Layanan Pemulihan Arsip di daerah terdampak Bencana Pengguna N/A 100 Daerah terdampak bencana 0,8 APBN ANRI Strategi 3.2 Meningkatkan Keterlibatan dan Sinergi Multipihak untuk Mempercepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Seluruh Aspek Secara Efektif Program 3.2.1 Penguatan Keterlibatan dan Sinergi Multipihak dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sasaran Program: Meningkatnya kolaborasi dan kemitraan multipihak dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 11: Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana 3.2.1.a Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Jumlah koordinasi pemulihan dan peningkatan bidang sosial ekonomi, sumber kegiatan per tahun 7 7 Daerah penerima hibah pemulihan pasca bencana 2,28 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Dalam Negeri Kementerian PPN/BAPPENA S, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Melibatkan Multipihak daya alam, dan fisik pascabencana Usaha, Perguruan Tinggi, Media, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 3.2.1.b Penyusunan NSPK Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Daerah Terdampak Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan sumber daya alam daerah terdampak bencana Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK N/A 4 Pusat 2,23 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Hukum Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 3.2.1.c Penyusunan NSPK Pemulihan san Peningkatan Fisik Daerah Terdampak Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait pemulihan dan peningkatan fisik daerah terdampak bencana Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK 2 6 Pusat 2,23 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi Sasaran 4 Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana melalui Transformasi Tata Kelola & Kolaborasi Multi-Pihak Strategi 4.1 Membangun Sistem Regulasi yang Handal dan Terpadu dalam Mendukung Kinerja Sistem Penanggulangan Bencana Program 4.1.1 Penguatan Sistem Regulasi untuk Penanggulangan Bencana Sasaran Program: Meningkatnya kualitas penataan regulasi penanggulangan bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 1: Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana 4.1.1.a Pemetaan Kebutuhan Regulasi dan NSPK Penanggulangan Bencana Jumlah rekomendasi kebijakan pemetaan kebutuhan regulasi penanggulangan bencana Dokumen Analisis Evaluasi - 5 Pusat/Nasional 2,00 APBN dan Sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Hukum Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.1.1.b Penguatan Regulasi dan NSPK terkait Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/Peraturan Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,52 APBN BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Pemerintah Daerah, Organisasi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Kelembagaan Penanggulangan Bencana perundang- undangan terkait Kelembagaan Penanggulangan Bencana Koordinator Bidang PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/BAPPENA S Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.1.1.c Penguatan Regulasi terkait Pendanaan Penanggulangan Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/Peraturan perundang- undangan terkait Pendanaan Penanggulangan Bencana Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 2 Pusat/Nasional 1,04 APBN BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENA S Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi 4.1.1.d Penguatan Regulasi terkait Penyelenggaraa n Penanggulangan Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/Peraturan perundang- undangan terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,52 APBN BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENA S Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi 4.1.1.e Penguatan Regulasi terkait Pengawasan dan Sanksi dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/Peraturan perundang- undangan terkait Pengawasan dan Sanksi Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,52 APBN BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian PANRB, Kementerian , Kementerian PPN/BAPPENA S Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.1.1.f Penyusunan Regulasi Pengelolaan MHEWS Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/Peraturan perundang- undangan terkait Pengelolaan MHEWS Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 4 Pusat/Nasional 2,08 APBN BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, BMKG, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Digital, BRIN 4.1.1.g Standardisasi Peringatan Dini Bencana Jumlah Standard atau RSNI/SNI terkait Peringatan Dini Bencana Dokumen Standard atau RSNI/SNI - 1 Pusat/Nasional 0,52 APBN BNPB BSN Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, BMKG, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Digital, BRIN Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.1.1.h Penguatan NSPK Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait penanggulangan Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK 5 9 Pusat/Nasional 1,60 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB, Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR kedaruratan bencana Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, BNPP/BASARN AS Perguruan Tinggi 4.1.1.i Penyusunan NSPK terkait Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait standar minimum bantuan kemanusiaan Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK 1 2 Pusat/Nasional 0,40 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, BNPP/BASARN AS Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.1.1.j Penyusunan NSPK TRC Penanggulangan Bencana Multi Sektor di Tingkat Daerah Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait TRC Penanggulangan Bencana Multi Sektor di TIngkat Daerah Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, BNPP/BASARN AS Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 4.1.1.k Penyusunan NSPK Standar Minimum Bantuan Kemanusiaan yang Dimiliki oleh Lembaga Kebencanaan Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait standar minimum bantuan kemanusiaan Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.1.1.l Penguatan NSPK terkait Analisis Risiko Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait analisis risiko bencana Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, BRI Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.1.1.m Penguatan NSPK Manajemen Standar Logistik & Peralatan Penanggulangan Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait Manajemen Standar Logistik & Peralatan Penanggulangan Bencana Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, BNPP/BASARN AS Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.1.1.n Penyusunan NSPK Pemulihan Perumahan Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait Pemulihan Perumahan Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Hukum, Kementerian Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Koordinator Bidang PMK Perguruan Tinggi 4.1.1.o Penyusunan NSPK Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Daerah Terdampak Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Daerah Terdampak Bencana Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.1.1.p Penyusunan NSPK Pemulihan dan Peningkatan Fisik Daerah Terdampak Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait Pemulihan dan Peningkatan Fisik Daerah Terdampak Bencana Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.1.1.q Pengembangan Regulasi Pengadaan Rambu Informasi, Jalur Evakuasi, Rambu Larangan pada Bangunan dan Pelayanan Umum, Kawasan, Pemukiman Jumlah regulasi terkait pengadaan rambu evakuasi, jalur evakuasi, rambu informasi dan larangan di gedung layanan publik, gedung bertingkat, di Kawasan tertentu, dan di Pemukiman tertentu Dokumen - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.1.1.r Penyusunan NSPK Upaya Mitigasi untuk Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 5 Pusat/Nasional 2,00 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Organisasi Non Pemerintah, KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Mengurangi Dampak Bencana terkait Upaya Mitigasi Struktural dan Non Struktural Dalam Upaya Mengurangi Dampak Bencana Koordinator Bidang PMK, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BMKG, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Program 4.1.2 Pengarusutamaan KRB dan RPB dalam Rencana Pembangunan Sasaran Program: Meningkatnya keterpaduan unsur penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 1: Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana 4.1.2.a Penguatan Pedoman Pemaduan PB dengan Dokumen Rencana Pembangunan di Daerah Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait Pemaduan PB dengan Dokumen Rencana Pembangunan di daerah Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK 1 2 Pusat/Nasional 0,40 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/BAPPENA S Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.1.2.b Pembinaan Pemaduan PB ke Dalam Rencana Pembangunan Daerah 1) Jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan/pend ampingan/bimbi ngan teknis 1)daerah (prov/kab/kota ) 2)Provinsi 1)34 2)34 1)38 2)38 1)Seluruh provinsi dan diprioritask an di kabupaten/ 2,23 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/BAPPENAS Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR pemaduan PB ke dalam rencana pembangunan daerah 2) Jumlah Provinsi yang tersinkronisasi perencanaan program dan kegiatan kota Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025-2029 2) Seluruh provinsi Perguruan Tinggi 4.1.2.c Pemaduan PB ke Dalam Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) dan RIPPARNAS Jumlah Dokumen RIDPN dan RIPPARNAS yang terpadu dengan Penanngulangan Bencana Dokumen/Rekom endasi Kebijakan 6 10 Pusat/Nasional 5,573010 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Pariwisata, BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.1.2.d Penilaian dan Pembinaan IndeksKetahana n Daerah (IKD) dan Indeks Risiko bencana (IRBI) 1) Jumlah dokumen/rekom endasi kebijakan IKD dan IRBI 2) Jumlah Daerah yang mendapatkan pembinaan dan dinilai IKD dan IRBI 1)Rekomendasi Kebijakan 2)Daerah (Prov/Kab/Kota ) 1)1 2)419 1)1 2)514 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan kapasitas fiskal atau nilai IKD rendah 8,96 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi Strategi 4.2 Meningkatkan Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Program 4.2.1 Penguatan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Sasaran Program: Meningkatnya kinerja penerapan SPM Sub Urusan Bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 4.2.1.a Pembinaan dan Pengawasan Umum Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana 1) Daerah yang menerapkan SPM sub urusan bencana berdasarkan tipologi daerah 2) Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan 1)Daerah 2)Daerah 1)74 2)136 1)514 2)372 1) Seluruh kabupaten/ kota 2)Diprioritask an di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 37,44 APBN Kementerian Dalam Negeri BNPB, Kementerian PPN/BAPPENA S Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR pengarusutamaa n pengurangan risiko bencana 2025-2029 dengan nilai penerapan SPM Sub Urusan Bencana kategori rendah 4.2.1.b Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan/penda mpingan secara secara teknis terkait penerapan SPM Sub-Urusan Bencana daerah (kab/kota) N/A 514 Seluruh kabupaten/k ota 33,41 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/BAPPENA S Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.2.1.c Penyusunan NSPK Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK - 2 Pusat/Nasional 0,80 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Dalam Negeri, BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian PPN/BAPPENA S Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.2.1.d Penguatan NSPK Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana Dokumen RNA/RIA/Urgen si/NSPK 10 Pusat/Nasional 4,00 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB, Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian PPN/BAPPENA S Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.2.1.e Penguatan Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Jumlah daerah yang dibina dalam penerapan kecamatan tangguh bencana dalam mendukung layanan dasar Daerah 25 50 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 1,63 APBN Kementerian Dalam Negeri BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.2.1.f Penguatan Sarana Pendukung Jumlah bantuan sarana pendukung dalam rangka Daerah 77 100 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas 26,14 APBN Kementerian Dalam Negeri BNPB, Kementerian Pemerintah Daerah, Organisasi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Penerapan SPM Sub Urusan Bencana di Daerah implementasi SPM Sub Urusan Bencana Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 dengan nilai penerapan SPM Sub Urusan Bencana kategori rendah PPN/BAPPENA S Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Strategi 4.3 Meningkatkan Ketersediaan SDM yang Memiliki Keahlian dan Profesional di Bidang Kebencanaan Program 4.3.1 Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Sasaran Program: Meningkatnya kualitas SDM Penanggulangan Bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 10: Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan 4.3.1.a Pelatihan Manajemen Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Tingkat Lanjut Jumlah aparatur sipil negara yang mendapatkan pelatihan yang mendapatkan pendidikan/pelati han terkait manajemen kepemimpinan dalam penanggulangan bencana tingkat lanjut Orang 69 512 Pusat/Nasional 3,54 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.3.1.b Pelatihan Koordinasi Sipil Militer dalam Penanggulangan Bencana Jumlah aparatur sipil negara yang mendapatkan pelatihan terkait koordinasi sipil militer dalam penanggulangan bencana Orang 120 370 Pusat/Nasional 2,00 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Kementerian Pertahanan, TNI, Polri Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.3.1.c Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana bagi Aparatur Sipil Negara dan Warga Negara Jumlah aparatur sipil negara di pusat dan daerah yang mendapatkan pelatihan teknis penanggulangan bencana Orang 210 460 Pusat/ Nasional dan diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB 2,00 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Tahun 2025- 2029 4.3.1.d Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Kebencanaan Jumlah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional tertentu mendapatkan pelatihan penjenjangan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana Orang 93 343 Pusat/Nasional 7,57 APBN BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.3.1.e Pengembangan Roadmap Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen roadmap pendidikan dan pelatihan bidang penanggulangan bencana Dokumen Rekomendasi Kebijakan - 1 Pusat/Nasional 0,56 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.3.1.f Pelatihan Teknis Penanganan Darurat Bencana bagi Aparatur dan Warga Negara Jumlah orang/angkatan pelatihan yang mendapatkan pelatihan teknis penanggulangan bencana Orang 120 8.748 Pusat/Nasional 69,02 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.3.1.g Penyusunan NSPK terkait Standar Pedoman Diklat Teknis PB Jumlah dokumen NSPK Standar Pedoman Diklat Teknis PB Dokumen 2 23 Pusat/Nasional 8,40 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.3.1.h Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana Tingkat Dasar Jumlah orang/angkatan pelatihan yang mendapatkan pelatihan teknis penanggulangan bencana tingkat dasar Orang - 2.600 Pusat/Nasional 20,80 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.3.1.i Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana Tingkat Lanjutan Jumlah orang/angkatan pelatihan yang mendapatkan pelatihan teknis penanggulangan bencana Orang 1.410 8.660 Pusat/Nasional dan diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB 58,00 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Tahun 2025- 2029 Program 4.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi Bidang Kebencanaan Sasaran Program: Meningkatnya penerapan standar kompetensi bidang kebencanaan Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 10: Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan 4.3.2.a Fasilitasi Sertifikasi Profesi untuk Pelaku Penanggulangan Bencana Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikasi bidang penanggulangan bencana Orang tersertifikasi kompetensi PB 446 1.084 Pusat/Nasional 1,91 APBN, PNBP, dan Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.3.2.b Standar Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan SKKNI bidang penanggulangan bencana Dokumen Rekomendasi Kebijakan - 3 Pusat/Nasional 1,67 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB BNSP, Kementerian Ketenagakerjaa n Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.3.2c Lisensi Tempat Uji Kompetensi Asesmen Kompetensi Bidang Penanggulangan Bencana Jumlah lembaga yang medapat lisensi sebagai tempat melakukan uji kompetensi teknis bidang Penanggulangan Bencana Lisensi tempat uji kompetensi (TUK) - 29 Pusat/Nasional 5,86 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB 4.3.2.d Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana Jumlah Lembaga Diklat sebagai penyelenggaran pendidikan dan pelatihan teknis Penanggulangan Bencana Lembaga Diklat 5 29 Pusat/Nasional 1,01 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB 4.3.2.e Asistensi dan Penjaminan Mutu Penyelenggaraa n Diklat Teknis Penanggulangan Bencana Dan Simulasi Pb Jumlah dokumen rekomendasi hasil pendampingan dan penjaminan mitu penyelenggaraan program pelatihan teknis PB dan Dokumen rekomendasi asistensi dan penjaminan mutu 2 10 Pusat/Nasional dan diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB 4,46 APBN, Sumber Pendanaan Lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR simulasi PB di pusat dan daerah Tahun 2025- 2029 Strategi 4.4 Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Menumbuhkembangkan Industrialisasi Kebencanaan Program 4.4.1 Peningkatan Keterlibatan Multi Pihak dalam Industrialisasi Kebencanaan Sasaran Program: Meningkatnya produk industri teknologi kebencanaan Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 2: Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan 4.4.1.a Penyusunan Roadmap Riset dan Inovasi Kebencanaan Jumlah dokumen roadmap industrialisasi kebencanaan Dokumen Rekomendasi Kebijakan - 1 Pusat/Nasional 0,56 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.4.1.b Penyusunan Roadmap Industrialisasi Kebencanaan Jumlah dokumen roadmap inovasi dan teknologi kebencanaan Dokumen Rekomendasi Kebijakan - 1 Pusat/Nasional 0,56 APBN dan sumber pendanaan lainnya BRIN BNPB, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perindustrian Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha 4.4.1.c Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan 1) Jumlah riset terkait teknologi kebencanaan 2) Jumlah purwarupa yang dihasilkan 1)Laporan/Publik asi Ilmiah/Policy Brief/Policy Paper 2)Teknologi terapan, Prototype, atau Paten 1)52 purwar upa 2)128 peneliti an 1)178 2)62 Pusat/Nasional 12,50 APBN dan sumber pendanaan lainnya BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha 4.4.1.d Peningkatan Produksi Ide Kreatif dan Prototype Teknologi Kebencanaan 1) Jumlah peserta seminar/konfere nsi teknologi kebencanaan 2) Jumlah peserta temu bisnis (business matching) teknologi kebencanaan 3) Jumlah lembaga yang memamerkan produk teknologi kebencanaan 1)orang peserta per tahun 2)peserta per tahun 3)lembaga per tahun 4)kegiatan per tahun 1)6.800 2)40 3)47 4)1 1)10.000 2)50 3)50 4)1 Pusat/Nasional 101,3 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 4) Jumlah kegiatan temu bisnis teknologi kebencanaan 4.4.1.e Pengembangan Standarisasi dan Peningkatan Paten Produk Teknologi Kebencanaan Jumlah Standardatau Rancangan SNI/SNI terkait Produk Teknologi Kebencanaan Dokumen Standard atau Rancangan SNI/SNI 3 9 Pusat/Nasional 2,83 APBN dan sumber pendanaan lainnya BRIN, BNPB, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Perindustrian Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi Strategi 4.5 Meningkatkan Kolaborasi dalam Membangun Ketangguhan Individu, Keluarga, dan Masyarakat Program 4.5.1 Peningkatan Ketangguhan Berbasis Komunitas Sasaran Program: Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan peningkatan ketangguhan bencana dan iklim Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 4.5.1.a Penguatan Desa dan Kelurahan dalam Menghadapi Bencana Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan/pe mbinaan/pendam pingan dalam menghadapi bencana Desa/Kelurahan 2.234 7.234 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 325,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementeiran Desa PDT, BNPB, Kementerian Sosial Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.5.1.b Penguatan Keluarga Tangguh Bencana Jumlah penyuluh yang mendapatkan pemberdayaan/pe mbinaan/pendam pingan dalam menghadapi bencana orang penyuluh 30 150 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 0,96 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKK BN, Kementerian PPPA Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.5.1.c Pembinaan Kesiapsiagaan Jumlah kelompok masyarakat/desa yang kelompok masyarakat/des a 1.450 2.950 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas 97,0 APBN dan sumber Kementerian Sosial, BMKG, Kementerian Kelautan dan BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Berbasis Komunitas mendapatkan pembinaan/penda mpingan/peningk atan kapasitas terkait kesiapsiagaan bencana Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 pendanaan lainnya Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Desa PDT, BNPP/BASARNAS Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Program 4.5.2 Pengembangan Pendidikan & Edukasi Kebencanaan Bagi Masyarakat Sasaran Program: Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan pendidikan dan edukasi kebencanaan Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 6: Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat 4.5.2.a Literasi Tematik Masyarakat per Jenis Ancaman Bencana Jumlah komunitas/kelom pok remaja/satuan pendidikan/orang peserta/personil first responder yang mendapatkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ancaman bencana Kelompok masyarakat/Ko munitas/Satuan Pendidikan/ora ng peserta/personil first responder/Desa atau Kelurahan - 23 kelompok masyarak at - 81.000 satuan pendidika n - 138 orang first responder - 436 kelompok masyarakat - 335.578 Satuan Pendidikan - 680 personil first responder Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 21.844,86 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, BMKG, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BAPETEN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, BRGM, BNPP/BASARNAS Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Desa PDT Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.5.2.b Peningkatan Keterlibatan & Partisipasi Remaja dalam Penanggulangan Bencana Jumlah daerah (Provinsi/Kab/kot a) yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis bagi peserta didik (SD, SMP, SMA) untuk daerah (Provinsi/Kab/k ota) 117 795 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 44,07 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PPPA BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang PMK Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR penanggulangan bencana Masyarakat/ Komunitas 4.5.2.c Pemberdayaan Perempuan, Kelompok Disabilitas, Masyarakat Adat dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Kab/kota yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis bagi peserta didik disabilitas untuk penanggulangan bencana Daerah (Prov/Kab/Kota) 45 145 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 6,50 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian PPPA, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Keementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kebudayaan BNPB, Kementerian Koordinator Bidang PMK Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.5.2.d Edukasi Kebencanaan melalui Diorama Jumlah pelajar/mahasisw a/masyarakat umum yang mendapatkan edukasi diorama kebencanaan orang 1.200 1.900 Pusat/Nasional 5,80 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.5.2.e Sosialisasi Konten Edukasi Kebencanaan melalui Media Elektronik Termasuk Media KIE Jumlah Konten edukasi kebencanaan yang disebarluaskan melalui media elektronik konten 50 75 Pusat/Nasional 225,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian PPPA, Kementerian Komunikasi dan Digital, LPP RRI, BMKG Pemerintah Daerah, Media, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Strategi 4.6 Mengembangkan Skema Pendanaan Inovatif dalam Penanggulangan Bencana Program 4.6.1 Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif Sasaran Program: Meningkatnya kesiapan penyaluran perlindungan sosial adaptif Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 4.6.1.a Penguatan Tata Kelola Perlindungan Sosial Adaptif Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait penguatan tata Rekomendasi Kebijakan - 1 Pusat/Nasional 0,56 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, Kementerian PPN/BAPPENAS Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR kelola dan kemitraan Perlindungan Sosial Adaptif Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.6.1.b Penyusunan Desain dan Mekanisme Penyaluran Program Perlindungan Sosial Adaptif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Desain dan Mekanisme Penyaluran Program Perlindungan Sosial Adaptif Rekomendasi Kebijakan 1 1 Peratursn Perundang- Undangan Pusat/Nasional 0,56 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Keuangan Kementerian Hukum, BNPB, Kementerian PPN/BAPPENA S Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi 4.6.1.c Penguatan Sistem Data dan Informasi Perlindungan Sosial Adaptif Jumlah sistem informasi data dan informasi perlindungan sosial adaptif Sistem Informasi N/A 1 Pusat/Nasional 5,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENA S Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.6.1.d Pengkajian Skema Pembiayaan Perlindungan Sosial Adaptif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Skema Pembiayaan Perlindungan Sosial Adaptif Rekomendasi Kebijakan - 1 Pusat/Nasional 0,56 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, Kementerian PPN/BAPPENAS Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi Program 4.6.2 Optimasi Pemanfaatan Dana Bersama Penanggulangan Bencana Sasaran Program: Meningkatnya pemanfataan dana bersama penanggulangan bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 4.6.2.a Optimasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana Jumlah K/L, Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat/Masy arakat yang mendapatkan penyaluran Dana Bersama PB lembaga/daerah /kelompok - 100 Pusat/Nasional 310,59 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Keuangan, BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat /Komunitas KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 4.6.2.b Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang didanai Dana Bersama PB Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi - 5 Pusat/Nasional 1,2 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Keuangan, BNPB Organisasi Non Pemerintah 4.6.2.c Penguatan Tata Kelola Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana 1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait penguatan tata kelola dan kelembagaan Penyaluran Dana Bersama PB 2) Jumlah Naskah Akademis/RIA/U rgensi/NSPK terkait Penyaluran Dana Bersama PB Dokumen Rekomendasi Kebijakan/NSPK 2 7 Pusat/Nasional 2,79 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Keuangan, BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat /Komunitas Program 4.6.3 Pengembangan Kebijakan Asuransi Bencana Dan Pembiayaan Risiko Sasaran Program: Meningkatnya pemanfaatan asuransi bencana dan pembiayaan risiko Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 4.6.3.a Asuransi BMN serta Perluasan Skema Pembiayaan untuk Perlindungan BMN dan BMD Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkaitperluasan Skema Pembiayaan untuk perlindungan BMN dan BMD Dokumen Rekomendasi Kebijakan/NSPK Unit 1 Rekomen dasi Kebijakan 1 Peraturan Perundang- undangan Pusat/Nasional 0,52 APBN dan sumber pendanaan lainnya Kementerian Keuangan, BNPB, Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.6.3.b Pengenalan Konsep Transfer Risiko dalam Peningkatan Ketahanan Pembiayaan terhadap Bencana Jumlah daerah (provinsi/kabupat en/kota) yang mendapatkan peningkatan pemahaman terkait konsep transfer risiko daerah (prov/kab/kota) - 546 Pusat/Nasional 21,84 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Media, KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR dalam peningkatan ketahanan pembiayaan terhadap bencana Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.6.3.c Peningkatan Kesadaran Pemerintah Daerah terhadap Mekanisme Transfer Risiko Jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan/penda mpingan/bimbing an teknis terkait mekanisme transfer risiko daerah (prov/kab/kota) - 546 Pusat/Nasional 35,49 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Strategi 4.7 Meningkatkan Kualitas Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Program 4.7.1 Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Sasaran Program: 1) Meningkatnya kualitas pelaporan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana 2) Meningkatnya kebermanfaatan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penanggulangan bencana Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 4.7.1.a Pengembangan Sistem Informasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana 1) Jumlah basis data kebencanaan yang diintegrasikan/di perbarui 2) Jumlah sistem informasi kebencanaan yang diintegrasikan/di perbarui 1)Dokumen/Basi s Data 2)Sistem informasi 1)1 2)1 1)6 2)1 Pusat/Nasional 6,20 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.7.1.b Penguatan Tata Kelola Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana Dokumen - 1 Pusat/Nasional 0,24 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 4.7.1.c Pengembangan Metadata Indikator Kinerja Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen metadata indikator kinerja penanggulangan bencana Dokumen - 3 Pusat/Nasional 1,50 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.7.1.d Koordinasi Strategis Evaluasi Sinergi Multipihak dalam Penanggulangan Bencana Jumlah kegiatan koordinasi strategis evaluasi sinergi multipihak dalam penanggulangan bencana kegiatan per tahun - 1 Pusat/Nasional 0,33 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi, Media, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.7.1.e Penguatan Pembinaan Pelaporan dan Pengawasan Kebencanaan oleh Pemerintah Daerah Jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan/penda mpingan/bimbing an teknis terkait pelaporan dan pengawasan kebencanaan daerah (prov/kab/kota) 3 25 Diprioritaskan di lokasi Lokus Prioritas Intervensi RENAS PB Tahun 2025- 2029 1,43 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi 4.7.1.f Penyusunan NSPK Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Naskah Akademis/RIA/Ur gensi/NSPK terkait Pelaporan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Dokumen Rancangan NA/RIA/Urgensi /NSPK - 1 Pusat/Nasional 0,56 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang PMK Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi Strategi 4.8 Meningkatkan Advokasi Resiliensi Berkelanjutan di Tingkat Nasional & Global Program 4.8.1 Pengembangan Kebijakan dan Kerangka Hukum untuk Resiliensi Berkelanjutan Sasaran Program: Meningkatnya ketersediaan kebijakan regulasi terkait resiliensi berkelanjutan Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR 4.8.1.a Penyusunan Pedoman dan Standar untuk Resiliensi Berkelanjutan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pedoman dan Standar terkait resiliensi berkelanjutan Dokumen Rekomendasi Kebijakan/Stan dar - 1 Pusat/Nasional 0,40 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/BAPPENA S Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi Program 4.8.2 Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan tentang Resiliensi Berkelanjutan Sasaran Program: Meningkatnya proporsi masyarakat dan lembaga yang mendapatkan pengetahuan terkait resiliensi berkelanjutan Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 4.8.2.a Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang Resiliensi Berkelanjutan Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan pemahaman terkait resiliensi berkelanjutan Orang peserta per tahun 723 1.000 Pusat/Nasional 40,00 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/BAPPENA S Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas Program 4.8.3 Penguatan Kerja Sama dan Kemitraan untuk Resiliensi Berkelanjutan Sasaran Program: Meningkatnya jumlah kegiatan kerja sama dan kemitraan untuk resiliensi berkelanjutan Fokus Capaian RIPB 2025-2029 Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 4.8.3.a Pengembangan Jaringan dan Forum Multi Pemangku Kepentingan untuk Resiliensi Berkelanjutan 1) Jumlah jejaring/forum Resiliensi Berkelanjutan yang terbentuk 2) Jumlah orang/forum yang mendapatkan pembinaan/pend ampingan/penin gkatan kapasitas 1)jejaring/forum 2)orang/forum 3)dokumen (outcome documents) 1)1 forum 2)2 forum 3)2 dokume n 1)2 forum 2)2 forum 3)3 dokumen Pusat/Nasional 39,56 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, Kementerian Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian PPN/BAPPENA S Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASE- LINE 2024 TAHUN TARGET 2029 LOKASI PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah) SUMBER PENDA- NAAN INSTANSI 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 PEMERINTAH PIHAK LAINNYA PENANG- GUNG JAWAB KONTRIBU- TOR terkait Resiliensi Berkelanjutan 3) Jumlah dokumen (outcome documents) terkait resiliensi berkelanjutan dalam forum regional Masyarakat/ Komunitas 4.8.3.b Promosi Resiliensi Berkelanjutan melalui Kolaborasi dengan Organisasi Nasional dan Internasional Jumlah rekomendasi kebijakan untuk promosi resiliensi berkelanjutan di forum/pertemuan tingkat nasional dan internasional Dokumen/Reko mendasi Kebijakan 2 7 Pusat/Nasional 2,79 APBN dan sumber pendanaan lainnya BNPB, Kementerian Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian PPN/BAPPENA S Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat/ Komunitas 4.1. Pemaduan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah menekankan bahwa perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Pemaduan RENAS PB Tahun 2025-2029 dalam rencana pembangunan diperlukan untuk memastikan mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah. Penjabaran program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya dalam RENAS PB Tahun 2025-2029 dengan sistem perencanaan pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan. Pemaduan tersebut juga penting untuk dilakukan agar program dan kegiatan dalam rencana aksi RENAS PB Tahun 2025-2029 dapat dianggarkan melalui APBN dan kemudian dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Gambar 4.1 Kerangka Pemaduan RENAS PB Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Pembangunan dan Penganggaran di Tingkat Nasional dan Daerah Pemaduan RENAS PB Tahun 2025-2029 dengan rencana pembangunan, terutama RPJMN dan Renstra Kementerian/Lembaga dilakukan dengan sinkronisasi periodisasi dengan RPJMN maupun Rentra Kementerian/Lembaga dalam jangka menengah 2025-2029. Rencana aksi dalam RENAS PB Tahun 2025- 2029 memiliki program dan kegiatan yang telah dirincikan tahun pelaksanaan, instansi penanggung jawab, dan indikasi pendanaannya. Program dan kegiatan tersebut penting untuk dikoordinasikan, diintegrasikan, dan tersinkronisasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga untuk dapat dilaksanakan dan dianggarkan setiap tahunnya. RENAS PB Tahun 2025-2029 juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)daerah. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah wajib untuk dipadukan dengan perencanaan pembangunan di daerah. Pemaduan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk menjamin unsur-unsur penanggulangan bencana masuk ke dalam rencana pembangunan di daerah. RENAS PB Tahun 2025-2029 telah menetapkan arah kebijakan penanggulangan bencana per wilayah dan lokus prioritas. Selain kebijakan, strategi, dan rencana aksi dalam RENAS PB Tahun 2025-2029, kedua substansi tersebut penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPB untuk menyelaraskan upaya-upaya penanggulangan bencana yang diarahkan di masing-masing wilayah dan diprioritaskan di masing- masing lokasi. 4.2. Kerangka Regulasi Pencapaian tujuan dan sasaran RENAS PB Tahun 2025-209 perlu didukung oleh regulasi yang terharmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Peningkatan sinkronisasi regulasi yaitu dengan memperhatikan peningkatan kuantitas dan kualitas regulasi yang diyakini dapat membantu memfasilitasi dan mendorong efektivitas pelaksanaan agenda penanggulangan bencana di jangka menengah ke depan serta mengatur pelaku sistem penanggulangan bencana. Regulasi yang dibutuhkan untuk implementasi dan pencapaian tujuan dan sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029 perlu disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah pementukan regulasi yang berlaku. Kerangka regulasi yang disusun harus disusun secara sederhana, fleksibel, mudah dipahami, tertib, dan dapat berlaku efektif serta dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Tabel 4.1 Kebutuhan Regulasi dalam Mendukung Implementasi RENAS PB Tahun 2025-2029 SASARAN RENAS PB TAHUN 2025-2029 SUBSTANSI UTAMA Sasaran 1 Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana
a.Pengelolaan Multi Hazard Early Warning System (MHEWS)
b.Standarisasi peringatan dini bencana
c.Kerangka kerja penilaian risiko, peringatan dini, dan sistem pendukung keputusan
d.Status tingkatan bencana
e.Standar pengadaan rambu informasi, jalur evakuasi di bangunan layanan umum dan kawasan permukiman
f.Penanggulangan kedaruratan bencana (termasuk operasi tanggap darurat dan mobilisasi sumber daya)
g.Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana multisektor
h.Standar minimum bantuan kemanusiaan
i.Kerangka penanggulangan kedaruratan bencana
j.Manajemen standar logistik dan peralatan SASARAN RENAS PB TAHUN 2025-2029 SUBSTANSI UTAMA Sasaran 2 Mengurangi Dampak Kerusakan Dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim
a.Persyaratan analisis risiko bencana
b.Standar ketahanan infrastruktur
c.Persyaratan minimum jalur penyelamatan
d.Upaya mitigasi bencana untuk mengurangi dampak bencana Sasaran 3 Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi
a.Pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi, dan sda daerah terdampak bencana
b.Pemulihan dan peningkatan fisik daerah terdampak bencana Sasaran 4 Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi-pihak
a.Penguatan kelembagaan BPBD
b.Pendanaan penanggulangan bencana
c.Pelayanan dan kerangka kerja penanggulangan bencana
d.Kerangka pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana
e.Pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana
f.Pengawasan dan sanksi penanggulangan bencana
g.Mekanisme akuntabilitas dan transparansi operasi penanggulangan bencana
h.Pencatatan dana penanggulangan bencana bersumber dari masyarakat
i.Struktur komando, koordinasi, dan interoperabilitas komunikasi 4.3. Kerangka Kelembagaan Agar tatanan kebijakan dan regulasi yang dirumuskan dapat diimplementasikan, maka perlu penataan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan peraturan perundangan di atas dan juga sesuai dengan kapasitas pelaksanaan (atau sistem operasional) sehingga dapat dicapai tujuan dalam kebijakan yang bersangkutan secara efektif. Kerangka kelembagaan yang dimaksud dalam RENAS PB Tahun 2025-2029 terdiri dari organisasi berikut sumber daya manusianya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menetapkan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, serta peran lembaga usaha, lembaga internasional, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. RENAS PB Tahun 2025-2029 telah menetapkan aksi-aksi yang diagendakan sebagai upaya penanggulangan bencana ke depan untuk dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan alokasi tugas pokok, kewenangan, dan sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan pengalokasian tugas pokok dan kewenangan tersebut, implementasi RENAS PB Tahun 2025-2029 memerlukan pelaksana kegiatan yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu Kementerian/Lembaga Nonkementerian Penanggung Jawab Utama dan Kementerian/Lembaga Nonkementerian Pendukung/Kontributor. Gambar 4.2 Peta Kontribusi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dalam Pencapaian Sasaran Renas PB Tahun 2025-2029 Pemerintah daerah berkontribusi dalam pencapaian sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029 dengan menyelaraskan kebijakan, strategi, dan arah kebijakan per wilayah RENAS PB Tahun 2025-2029 dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah yang kemudian dipadukan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pemerintah daerah dapat juga berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana aksi RENAS PB Tahun 2025-2029 dengan melakukan kolaborasi pelaksanaan kegiatan, sinergi penerima manfaat (beneficiaries), sinergi lokasi pelaksanaan kegiatan, termasuk memberikan dukungan sumber daya. Bagi pihak nonpemerintah, seperti lembaga usaha, organisasi non pemerintah, lembaga internasional, perguruan tinggi, media, dan organisasi masyarakat atau komunitas, dapat berkontribusi dan berpartisipasi dengan memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan ragam aset, potensi, minat dan kewenangan masing- masing. Kontribusi dan partisipasi dari pihak non pemerintah diarahkan melalui kemitraan multipihak dalam bentuk kemitraan pelaksanaan, pengetahuan, standardisasi, pendanaan, dan lainnya sesuai dengan kesepakatan dan inisiatif sukarela seluruh pihak. Untuk meningkatkan koordinasi dan dalam rangka menghasilkan pemetaan peran pihak nonpemerintah dalam pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029, dapat dilakukan melalui forum multipihak minimal 1 (satu) tahun sekali di tingkat nasional. 4.4. Kerangka Pendanaan Pendanaan penanggulangan bencana ditujukan untuk membantu upaya penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sumber pendanaan pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dukungan dari sektor swasta, dan lembaga donor, baik regional maupun internasional. Untuk mendorong efisiensi pemanfaatan APBN, pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029 juga perlu untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan lainnya dan mengembangkan skema pendanaan inovatif terutama dalam pembiayaan risiko. Kerangka pendanaan dalam RENAS PB Tahun 2025-2029 mencakup sumber pendanaan, arah pemanfaatan dan prinsip pelaksanaan pendanaan sebagai berikut.
1. 1.Pendanaan Pemerintah
a.Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pendanaan RENAS PB Tahun 2025-2029 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dapat berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, sumber keuangan lainnya seperti pinjaman dan hibah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dialokasikan secara rutin setiap tahunnya melalui anggaran masing-masing kementerian/lembaga. Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam konteks penanggulangan bencana mengacu pada sistem penganggaran yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan keuangan negara. Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diprioritaskan untuk kegiatan RENAS PB Tahun 2025-2029 yang menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selain itu, pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dapat juga diprioritaskan untuk kegiatan dalam RENAS PB Tahun 2025-2029 terkait penyusunan dan penetapan regulasi, penguatan kelembagaan, dan pelaksanaan pembinaan. Untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan berasal dari hibah dapat diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas komunitas, desa, dan aparatur pemerintah, pemberian bantuan, riset dan pengembangan teknologi kebencanaan, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendanaan yang berasal dari pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri dapat difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur kebencanaan, praktik baik internasional dan berbagi pengetahuan, proyek piloting yang dapat direplikasi dengan pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan menduukung pencapaian tujuan dan sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029.
b.Dana Siap Pakai Selain penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara secara rutin yang umumnya dapat digunakan untuk kegiatan tahap prabencana dan pascabencana, pendanaan kegiatan RENAS PB Tahun 2025-2029 saat tanggap darurat dapat memanfaatkan Dana Siap Pakai. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penggunaan dana siap pakai yang ditetapkan dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 2.Dana Bersama Penanggulangan Bencana Dana Bersama Penanggulangan Bencana adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan. Dana bersama dikumpulkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah. Dana Bersama Penanggulangan Bencana (pooling fund) dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan dalam RENAS PB Tahun 2025-2029 dan diprioritaskan untuk kegiatan yang termasuk tahap prabencana, tahap darurat bencana, tahap pascabencana (terutama kegiatan pemulihan), dan pendanaan transfer risiko.
2. 3.Pendanaan Nonpemerintah Sumber pendanaan nonpemerintah untuk pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029 dapat diperoleh dari badan usaha (swasta dan BUMN/BUMD) maupun masyarakat. Potensi sumber-sumber pendanaan nonpemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan RENAS PB Tahun 2025-2029 ialah sebagai berikut:
a.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pendanaan melalui CSR ini dapat difokuskan pada kegiatan: peningkatan ketangguhan komunitas dan desa; kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural di skala komunitas/kelompok masyarakat; pembangunan sarana prasarana sosial dan lingkungan; serta pemulihan sosial, ekonomi, dan Sumber Daya Alam masyarakat.
b.Filantropi Filantropi adalah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun yayasan untuk kebaikan (kemaslahatan) publik atau masyarakat dengan semangat kebaikan bersama melalui dana pribadi maupun kelompok yang dihimpun secara sukarela. Kegiatan yang dilakukan filantropis dapat berupa pembangunan sarana prasarana sosial dan lingkungan untuk pemulihan pascabencana, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.
c.Sumber Pendanaan Non Pemerintah Lainnya Dalam periode RENAS PB Tahun 2025-2029 diperlukan juga pengembangan skema pemanfaatan sumber pendanaan non- pemerintah lainnya terutama untuk mendorong kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengalihkan sebagian risiko ke pasar keuangan. Pengembangan strategi pembiayaan risiko, asuransi risiko bencana, dan perlindungan sosial adaptif akan menjadi bagian dari agenda utama pengembangan pengurangan risiko bencana dan juga dapat memanfaat pembiayaan sektor lain yang terkait dengan urusan kebencanaan seperti pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance). Selain itu, diperlukan juga pengembangan pemanfaatan jaminan sosial dan ketenagakerjaan serta pemetaan sarana dan prasarana layanan umum dalam konteks penanggulangan bencana yang dapat disediakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 4.5. Kerangka Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi RENAS PB Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang membutuhkan proses penyusunan, penetapan, termasuk evaluasi dan pengendalian untuk membentuk siklus perencanaan yang utuh. Kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi RENAS PB Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memastikan dan menjamin terlaksananya aksi-aksi yang direncanakan dan tercapainya target output, sasaran program, dan target sasaran yang ditetapkan. Kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi RENAS PB Tahun 2025-2029 merupakan bagian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi RIPB Tahun 2020- 2044 Periode berjalan. Hasil kegiatan tersebut dapat memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada berbagai pihak dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Indonesia. Selain itu, hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat pula digunakan sebagai masukan kebijakan dalam rangka perbaikan RENAS PB Tahun 2025-2029 maupun penyusunan RENAS PB berikutnya.
1. 1.Pemantauan Pemantauan merupakan langkah awal dari evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029. Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029 dan menjadi kunci utama dalam dalam pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan. Pemantauan pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029 dilaksanakan setiap tahun dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebelum pelaksanaan kegiatan (tahun T-1) dan saat pelaksanaan kegiatan.
a.Pra Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan pada triwulan ke-empat (TW-IV) di tahun T-1 terhadap perencanaan kegiatan dalam rencana aksi RENAS PB Tahun 2025-2029. Pemantauan dilakukan dengan meninjau Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembagaa Penanggung Jawab untuk memetakan rencana pelaksanaan kegiatan dalam rencana aksi RENAS PB Tahun 2025-2029. Luaran dari kegiatan pemantauan saat pra pelaksanaan kegiatan ialah peta kegiatan RENAS PB Tahun 2025-2029 dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga yang meliputi rencana bentuk pelaksanaan kegiatan, target output, alokasi anggaran, dan unit kerja pelaksana.
b.Saat Pelaksanaan Pemantauan saat pelaksanaan kegiatan dilakukan sepanjang tahun berjalan. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan rencana aksi RENAS PB Tahun 2025-2029 di Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab berdasarkan pemetaan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Luaran kegiatan pemantauan ini meliputi: (a) penyempurnaan peta kegiatan RENAS PB Tahun 2025-2029 dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga; (b) rekapitulasi kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan (c) rekomendasi pelaksanaan kegiatan. Untuk mendapatkan hasil luaran yang diharapkan, dilaksanakan forum koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab paling lambat pada triwulan ke-dua (TW-II) di tahun berjalan (tahun-T).
1. 2.Pengendalian Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dengan melakukan tindakan korektif yang bersifat konstruktif maupun preventif untuk perbaikan dalam rangka pencapaian sasaran program dan target kegiatan. Pengendalian pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029 dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029 dilakukan dengan perumusan dan pemberian rekomendasi tindakan korektif untuk kegiatan yang sedang berjalan (on-going) dan rencana kegiatan di tahun berikut. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa saran perubahan lokasi, penerima manfaat (beneficiaries), volume output, bentuk kegiatan, dan lainnya sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi.
2. 3.Evaluasi Evaluasi RENAS PB Tahun 2025-2029 merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan, kinerja sasaran program dan indikator kegiatan, serta pencapaian sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk menganalisis permasalahan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029. Lingkup evaluasi RENAS PB Tahun 2025-2029 tersebut disesuaikan dengan periode waktu evaluasi RENAS PB Tahun 2025-2029 yang terbagi menjadi evaluasi tahunan, evaluasi paruh waktu, dan evaluasi akhir.
a.Evaluasi Tahunan Evaluasi tahunan dilakukan pasca-pelaksanaan Renja Kementerian/Lembaga untuk menilai ketercapaian target indikator kegiatan (output) di setiap kegiatan dalam rencana aksi RENAS PB Tahun 2025-2029. Evaluasi tahunan juga meliputi analisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan dan pencapaian target indikator kegiatan. Evaluasi tahunan dilakukan maksimal hingga minggu terakhir di TW II tahun berikutnya (tahun T+1) dengan luaran berupa: 1) Peta kegiatan RENAS PB dalam Renja Kementerian/Lembaga (target output kegiatan, alokasi anggaran, UKE pelaksana); 2) Gap analysis capaian indikator output kegiatan RENAS PB; dan 3) Rekomendasi pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.
b.Evaluasi Paruh Waktu Evaluasi paruh waktu RENAS PB Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menilai pencapaian target indikator kegiatan, sasaran program, dan target indikator sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029. Evaluasi paruh waktu juga dilakukan untuk menganalisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan serta pencapaian sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029. Evaluasi paruh waktu dilakukan di tahun ketiga RENAS PB Tahun 2025-2029 dan digunakan untuk bahan masukan pelaksanaan kegiatan di tahun ke-4 dan ke-5, bahan pengendalian perbaikan RENAS PB Tahun 2025-2029, dan bahan masukan penyusunan RENAS PB periode berikutnya. Luaran kegiatan evaluasi paruh waktu, diantaranya: 1) Gap analysis capaian indikator sasaran dan indikator kegiatan RENAS PB Tahun 2025-2029 2) Pencapaian sasaran program RENAS PB Tahun 2025-2029 3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rencana aksi RENAS PB Tahun 2025-2029 4) Rekomendasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya 5) Rekomendasi perbaikan RENAS PB Tahun 2025-2029 (bila perlu)
c.Evaluasi Akhir Evaluasi Akhir RENAS PB Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menilai kinerja capaian kegiatan, sasaran program, dan sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029 di akhir tahun pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029. Dalam evaluasi Akhir RENAS PB Tahun 2025-2024 juga dilakukan analisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan serta pencapaian sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029. Evaluasi akhir dilakukan pasca pelaksanaan kegiatan di tahun ke-5 (lima) RENAS PB Tahun 2025-2029. dan digunakan untuk bahan masukan dan/atau perbaikan perencanaan penanggulangan bencana periode berikutnya. Luaran kegiatan Evaluasi Akhir RENAS PB Tahun 2025-2029, diantaranya: 1) Gap analysis capaian indikator sasaran dan indikator kegiatan RENAS PB Tahun 2025-2029; 2) Pencapaian sasaran program RENAS PB Tahun 2025-2029; 3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rencana aksi RENAS PB Tahun 2025-2029; dan 4) Rekomendasi perencanaan RENAS PB periode selanjutnya. Gambar 4.3 Linimasa Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi RENAS PB Tahun 2025-2029 4.6. Pembaruan Pembaruan RENAS PB Tahun 2025-2029 dilakukan jika telah berakhir masa perencanaannya yaitu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Jika hasil peninjauan kembali RENAS PB Tahun 2025-2029 merekomendasikan perubahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam RENAS PB Tahun 2025-2029, maka dapat RENAS PB Tahun 2025-2029 dapat diubah. Perubahan RENAS PB Tahun 2025-2029 yang didasarkan pada peninjauan kembali secara berkala dilakukan maksimal di tahun ketiga periode pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029. Rekomendasi peninjauan kembali tersebut harus termuat dalam hasil pemantauan dan evaluasi tahunan atau evaluasi paruh waktu. Perubahan RENAS PB Tahun 2025-2029 yang didasarkan pada peninjauan kembali jika sewaktu-waktu terjadi bencana dilakukan maksimal di tahun keempat periode pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029. Perubahan tersebut dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan dalam rencana aksi RENAS PB Tahun 2025-2029. Rekomendasi peninjauan kembali RENAS PB Tahun 2025- 2029 yang dilakukan karena terjadi bencana harus termuat dalam hasil pemantauan dan evaluasi tahunan atau evaluasi paruh waktu. Berbagai perangkat dan mekanisme penerapan di berbagai kelompok juga telah diberikan dalam RENAS PB. Diharapkan perangkat dan mekanisme penerapan tersebut dapat dilaksanakan secara komprehensif untuk mencapai sasaran nasional penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dalam RENAS PB Tahun 2025-2029. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ttd. SUHARYANTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…