DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 10 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Terhadap Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Dana Bersama disalurkan untuk pendanaan kegiatan penanggulangan bencana. Dalam rangka dukungan pelaksanaan penelaahan, verifikasi dan evaluasi penyaluran Dana Bersama dibentuk sistem informasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyaluran dana bersama penanggulangan bencana perlu didukung dengan mekanisme penelaahan, verifikasi, dan evaluasi permohonan dana bersama penanggulangan bencana yang akuntabel dan berkelanjutan;
c.bahwa Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Terhadap Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
4.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 769) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1159); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PELAKSANAAN PENELAAHAN, VERIFIKASI, DAN EVALUASI TERHADAP PENYALURAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsian, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
4.Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan/atau pascabencana.
5.Dana Bersama Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Dana Bersama, adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.
9.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan suburusan Bencana.
10.Kepala BNPB adalah pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri yang melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB II

PRIORITAS PENYALURAN

Pasal 2

(1)Dana Bersama disalurkan untuk pendanaan kegiatan penanggulangan bencana.
(2)Penyaluran Dana Bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana meliputi:
1. a.penyaluran pada tahap prabencana;
2. b.penyaluran pada tahap darurat bencana;
3. c.penyaluran pada tahap pascabencana, terutama kegiatan pemulihan; dan
4. d.penyaluran untuk pendanaan transfer risiko.
(3)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengutamakan kegiatan yang bersifat investasi pada pengurangan risiko bencana.

Pasal 3

(1)Penyaluran pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan penyaluran dana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan setelah adanya permohonan.
(2)Penyaluran pada tahap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan penyaluran untuk pendanaan transfer risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam penyaluran Dana Bersama untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui pendanaan Dana Bersama harus memperhatikan pelindungan lingkungan dan sosial serta tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 5

Penerima manfaat penyaluran Dana Bersama terdiri atas:

a.kementerian/lembaga;
b.Pemerintah Daerah;
c.kelompok masyarakat; dan/atau
d.penyedia barang/jasa.

Pasal 6

(1)Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mencakup:
1. a.forum pengurangan risiko bencana;
2. b.forum tematik pengurangan risiko bencana;
3. c.kelompok masyarakat binaan kementerian/lembaga dan perangkat daerah; dan
4. d.kumpulan individu dari masyarakat terdampak bencana, yang telah diverifikasi oleh BPBD.
(2)Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d menerima manfaat dari penyaluran Dana Bersama melalui penunjukan dari kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Kepala BNPB menetapkan prioritas kegiatan yang dapat dibiayai dengan Dana Bersama.
(2)Penetapan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.kegiatan yang sesuai dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana/Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
2. b.kegiatan pada daerah dengan indeks risiko bencana tinggi;
3. c.kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk penanganan pascabencana; dan/atau
4. d.kegiatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal sub urusan bencana.
(3)Penyusunan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

BAB III

TATA CARA PENELAAHAN, VERIFIKASI, DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi.
(2)Dalam melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan.
(3)Dalam melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPB meminta pertimbangan.

Pasal 9

(1)Permohonan penyaluran Dana Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Kepala BNPB secara tertulis.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kementerian/lembaga; dan
2. b.Pemerintah Daerah.
(3)Pengajuan permohonan dari kementerian/lembaga dilakukan oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya.
(4)Pengajuan permohonan dari Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
(5)Permohonan dari pemohon pemerintah daerah kabupaten/kota ditembuskan kepada sekretaris daerah provinsi dan BPBD provinsi.

Pasal 10

(1)BNPB dapat menggunakan Dana Bersama dengan permohonan yang diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPB.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…