DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI

Pasal 1

Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemetaan dan analisis risiko bencana; dan
b.penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan, pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi risiko bencana.

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana terdiri atas:

a.kelompok substansi pemetaan dan analisis risiko bencana; dan
b.kelompok substansi monitoring dan evaluasi risiko bencana.

Pasal 3

Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan riset dan kajian teknis di bidang strategi pengurangan risiko; dan
b.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang tata kelola penanggulangan bencana serta pelaksanaan kebijakan pengembangan strategi penanggulangan bencana secara holistik, integratif dan multi perspektif.

Pasal 4

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana terdiri atas:

a.kelompok substansi strategi pengurangan risiko bencana; dan
b.kelompok substansi tata kelola penanggulangan bencana.

Pasal 5

Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang rancang bangun sistem serta pengembangan sistem penanggulangan bencana secara holistik, integratif dalam tahapan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana; dan
b.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan standar penanggulangan bencana.

Pasal 6

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana terdiri atas:

a.kelompok substansi rancang bangun sistem; dan
b.kelompok substansi pengembangan standar penanggulangan bencana.

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

Pasal 7

Direktorat Mitigasi Bencana menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, kampanye dan edukasi publik, pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang mitigasi struktural; dan
b.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, kampanye dan edukasi publik, pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang mitigasi nonstruktural.

Pasal 8

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Mitigasi Bencana terdiri atas:

a.kelompok substansi mitigasi struktural; dan
b.kelompok substansi mitigasi nonstruktural.

Pasal 9

Direktorat Kesiapsiagaan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan kesiapsiagaan, penyiapan lokasi evakuasi, penyiapan koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dan bahan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan kesiapsiagaan serta penyiapan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi;
b.koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sumber daya, penyiapan koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, dan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan sumber daya serta koordinasi pemberdayaan sumber daya penanggulangan bencana pada komunitas dan lembaga usaha; dan
c.koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penguatan ketahanan masyarakat, penyiapan koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dan bahan monitoring dan evaluasi di bidang penguatan ketahanan masyarakat serta koordinasi fasilitasi peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

Pasal 10

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Kesiapsiagaan terdiri atas:

a.kelompok substansi perencanaan kesiapsiagaan;
b.kelompok substansi pemberdayaan sumber daya; dan
c.kelompok substansi penguatan ketahanan masyarakat.

Pasal 11

Direktorat Peringatan Dini menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dan monitoring dan evaluasi di bidang pemantauan, pengolahan, koordinasi, serta integrasi sistem peringatan dini bencana secara efektif dan terpadu; dan
b.penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dan monitoring dan evaluasi di bidang diseminasi informasi, penguatan kapasitas, serta kesiapan respon masyarakat terhadap peringatan dini.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI

Pasal 1

Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemetaan dan analisis risiko bencana; dan
b.penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan, pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi risiko bencana.

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana terdiri atas:

a.kelompok substansi pemetaan dan analisis risiko bencana; dan
b.kelompok substansi monitoring dan evaluasi risiko bencana.

Pasal 3

Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan riset dan kajian teknis di bidang strategi pengurangan risiko; dan
b.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang tata kelola penanggulangan bencana serta pelaksanaan kebijakan pengembangan strategi penanggulangan bencana secara holistik, integratif dan multi perspektif.

Pasal 4

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana terdiri atas:

a.kelompok substansi strategi pengurangan risiko bencana; dan
b.kelompok substansi tata kelola penanggulangan bencana.

Pasal 5

Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang rancang bangun sistem serta pengembangan sistem penanggulangan bencana secara holistik, integratif dalam tahapan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana; dan
b.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan standar penanggulangan bencana.

Pasal 6

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana terdiri atas:

a.kelompok substansi rancang bangun sistem; dan
b.kelompok substansi pengembangan standar penanggulangan bencana.

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

Pasal 7

Direktorat Mitigasi Bencana menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, kampanye dan edukasi publik, pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang mitigasi struktural; dan
b.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, kampanye dan edukasi publik, pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang mitigasi nonstruktural.

Pasal 8

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Mitigasi Bencana terdiri atas:

a.kelompok substansi mitigasi struktural; dan
b.kelompok substansi mitigasi nonstruktural.

Pasal 9

Direktorat Kesiapsiagaan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan kesiapsiagaan, penyiapan lokasi evakuasi, penyiapan koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dan bahan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan kesiapsiagaan serta penyiapan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi;
b.koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sumber daya, penyiapan koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, dan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan sumber daya serta koordinasi pemberdayaan sumber daya penanggulangan bencana pada komunitas dan lembaga usaha; dan
c.koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penguatan ketahanan masyarakat, penyiapan koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dan bahan monitoring dan evaluasi di bidang penguatan ketahanan masyarakat serta koordinasi fasilitasi peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

Pasal 10

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Kesiapsiagaan terdiri atas:

a.kelompok substansi perencanaan kesiapsiagaan;
b.kelompok substansi pemberdayaan sumber daya; dan
c.kelompok substansi penguatan ketahanan masyarakat.

Pasal 11

Direktorat Peringatan Dini menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dan monitoring dan evaluasi di bidang pemantauan, pengolahan, koordinasi, serta integrasi sistem peringatan dini bencana secara efektif dan terpadu; dan
b.penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dan monitoring dan evaluasi di bidang diseminasi informasi, penguatan kapasitas, serta kesiapan respon masyarakat terhadap peringatan dini.