DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penyusunan rencana kontingensi bencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Kontingensi Bencana merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana Kontingensi Bencana dapat berubah menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana dalam hal terjadi keadaan darurat bencana. Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya. Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana dilaksanakan secara bertahap, melalui: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. finalisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan menanggulangi kedaruratan bencana, perlu ditetapkan pedoman mengenai penyusunan rencana kontingensi bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional www.peraturan.go.id 2023, No.469 Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
2.Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana.
3.Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
4.Rencana Operasi Darurat Bencana adalah dokumen perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif, dan akuntabel.

Pasal 2

(1)Rencana Kontingensi Bencana merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
(2)Rencana Kontingensi Bencana dapat berubah menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana dalam hal terjadi keadaan darurat bencana.

BAB II

PELAKSANA

Pasal 3

(1)Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya.
(2)Rencana Kontingensi Bencana disusun secara partisipatif oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. www.peraturan.go.id 2023, No.469
(3)Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(4)Dalam hal terdapat risiko bencana yang berpotensi menimbulkan bencana, Rencana Kontingensi Bencana dapat ditetapkan oleh pihak lain.
(5)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup lembaga usaha dan masyarakat.
(6)Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 4

Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana dilaksanakan secara bertahap, melalui:

a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.finalisasi.

Pasal 5

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.penyusunan kerangka acuan kegiatan;
2. b.penentuan jenis ancaman bencana;
3. c.identifikasi pihak dan pengorganisasian; dan
4. d.pengumpulan dan pengelolaan data.
(2)Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.metode;
4. d.rangkaian dan waktu kegiatan;
5. e.rencana; dan
6. f.sumber anggaran.
(3)Penentuan jenis ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan hasil kajian risiko bencana, atau adanya tanda tanda atau gejala lain yang menunjukkan akan terjadi bencana.
(4)Identifikasi pihak dan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penentuan pihak- pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kontingensi Bencana dengan memperhatikan inklusifitas beserta pengelompokan tugas yang diberikan.
(5)Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Kontingensi Bencana.
(6)Data dan informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: www.peraturan.go.id 2023, No.469
1. a.gambaran ancaman bencana yang mengacu pada dokumen kajian risiko bencana yang tersedia dan kajian ancaman yang dikeluarkan oleh lembaga terkait;
2. b.peraturan dan kebijakan daerah terkait kebencanaan dan penganggaran;
3. c.standar pemenuhan kebutuhan dasar;
4. d.prosedur tetap terkait penanganan darurat bencana;
5. e.ketersediaan sumber daya lembaga atau organisasi pelaku penanganan darurat bencana; dan
6. f.data sarana dan prasarana vital.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.penentuan cakupan kedaruratan;
2. b.pengembangan kerangka respon; dan
3. c.penentuan rancangan respon.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
1. a.pengumpulan data;
2. b.pemetaan;
3. c.lokakarya; dan
4. d.diskusi kelompok terarah.
(3)Hasil perumusan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rancangan awal Rencana Kontingensi Bencana.

Pasal 7

(1)Penentuan cakupan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.karakteristik ancaman bencana;
2. b.skenario kejadian; dan
3. c.asumsi dampak bencana.
(2)Karakteristik ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan lokasi, waktu, asal atau penyebab, durasi, frekuensi, periode, luasan terdampak, intensitas, kecepatan kejadian, jarak, proses, dan potensi ancaman bencana lanjutan atau ikutannya.
(3)Skenario kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang kompeten.
(4)Asumsi dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa proyeksi akibat langsung yang dikembangkan berdasarkan skenario kejadian dan analisis risiko bencana.
(5)Asumsi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproyeksikan terhadap aspek:
1. a.lingkungan;
2. b.kependudukan;
3. c.ekonomi;
4. d.infrastruktur/fisik; dan
5. e.layanan sipil. www.peraturan.go.id 2023, No.469

Pasal 8

Pengembangan kerangka respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan landasan penanganan kedaruratan yang telah disepakati atau ditetapkan dalam Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

Pasal 9

Penentuan kerangka respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

a.penatalaksanaan respon;
b.penatakelolaan administrasi dan sumber daya;
c.pengendalian; dan
d.pemenuhan kelengkapan operasi.

Pasal 10

(1)Penatalaksanaan respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk menentukan:
1. a.tujuan;
2. b.sasaran;
3. c.konsep operasi;
4. d.struktur organisasi penanganan kedaruratan; dan
5. e.kegiatan pokok.
(2)Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa narasi yang memuat tujuan umum penanganan darurat dan tujuan khusus sesuai kebijakan daerah.
(3)Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kesepakatan target atau capaian dari tujuan atau operasi penanganan kedaruratan.
(4)Konsep operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ruang lingkup operasi penanganan darurat bencana dan penjabaran tindakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu atau periode yang telah ditentukan.
(5)Struktur organisasi penanganan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penetapan bidang tugas dan fungsi organisasi penanganan kedaruratan sesuai dengan konsep operasi.
(6)Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa penjabaran fungsi operasional dari masing- masing bidang ke dalam bentuk kegiatan pokok.
(7)Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kerangka respon dalam penyusunan Rencana Kontingensi Bencana yang terdiri atas:
1. a.kegiatan prioritas yang dirancang berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia; dan
2. b.kegiatan lain yang diperlukan.
(8)Penentuan struktur organisasi penanganan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAKSANA

Pasal 3

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAKSANA

Pasal 3

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024