DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ringkasan

Peraturan BNPB ini mengatur mengenai pelatihan penanggulangan bencana. Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pelatihan PB) adalah aktivitas untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana. Jenis Pelatihan PB terdiri atas: a. Pelatihan Teknis PB; dan b. pelatihan fungsional bidang penanggulangan bencana. Tahapan penyelenggaraan Pelatihan Teknis PB terdiri atas: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; d. evaluasi; dan e. pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pelatihan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang (Memuat penjelasan mengenai latar belakang pelaksanaan pelatihan dan hal yang diperkirakan akan dicapai melalui penyelenggaraan pelatihan) 1.2 Landasan Hukum (Memuat dasar hukum pelaksanaan pelatihan) 1.3 Tujuan (Memuat penjelasan mengenai tujuan pelaksanaan pelatihan) 1.4 Kompetensi Pelatihan (Memuat penjelasan mengenai karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan kecakapan sesuai dengan pelatihan yang dilaksanakan) 1.5 Agenda Kegiatan (Memuat penjelasan mengenai agenda pelatihan, paling sedikit memuat uraian kegiatan, materi pelatihan, waktu pelaksanaan, dan durasi pelatihan) 1.6 Jumlah Peserta (Memuat informasi mengenai jumlah peserta yang mengikuti pelatihan) 1.7 Penyelenggaraan (Memuat penjelasan mengenai pelatihan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara) 1.8 Pengajar Pelatihan/Widyaiswara (Memuat informasi pengajar/widyaiswara yang berpartisipasi dalam penyampaian materi pelatihan)

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pelatihan PB adalah aktivitas untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.
2.Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pelatihan Teknis PB adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang diselenggarakan untuk memberikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan di bidang penanggulangan bencana.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4.Tenaga Pelatihan adalah ASN atau nonASN yang memiliki sertifikat di bidang tertentu yang ditugaskan dalam penyelenggaraan pelatihan.
5.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam tugas jabatannya.
6.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
7.Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah dinyatakan lulus, berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik, dan berhasil mencapai Kompetensi yang dipersyaratkan.
8.Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Pelatihan.
9.Sistem Manajemen Pembelajaran adalah sistem informasi yang digunakan dalam pembelajaran Pelatihan PB.
10.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang penanggulangan bencana.
11.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pusdiklat PB adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.
12.Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi adalah lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah atau lembaga penyelenggara pelatihan nonpemerintah yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyelenggarakan Pelatihan PB.
13.Masyarakat adalah orang perseorangan dan lembaga usaha.

BAB II

STRUKTUR KURIKULUM (Memuat informasi mengenai struktur Kurikulum yang akan dilaksanakan di dalam penyelenggaraan pelatihan)

Pasal 2

Jenis Pelatihan PB terdiri atas:

a.Pelatihan Teknis PB; dan
b.pelatihan fungsional bidang penanggulangan bencana.

BAB III

PROSES PELAKSANAAN*) 3.1. Pelaksanaan Hari/Tanggal ) (Memuat penjelasan mengenai pelaksanaan pelatihan sesuai agenda kegiatan) 3.2. Pelaksanaan Hari/Tanggal ) (Memuat penjelasan mengenai pelaksanaan pelatihan sesuai agenda kegiatan) 3.3. Pelaksanaan Hari/Tanggal ) (Memuat penjelasan mengenai pelaksanaan pelatihan sesuai agenda kegiatan) 3.4. Pelaksanaan Hari/Tanggal ) (Memuat penjelasan mengenai pelaksanaan pelatihan sesuai agenda kegiatan) 3.5. Pelaksanaan Hari/Tanggal **) (Memuat penjelasan mengenai pelaksanaan pelatihan sesuai agenda kegiatan)

Pasal 3

Pelatihan Teknis PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk:

a.memenuhi persyaratan standar Kompetensi Teknis jabatan dan pengembangan karier pegawai ASN sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
b.memenuhi persyaratan standar Kompetensi Teknis untuk mendukung penguatan sumber daya manusia penanggulangan bencana secara umum.

Pasal 4

(1)Pelatihan Teknis PB terdiri atas:
1. a.pelatihan tingkat dasar;
2. b.pelatihan tingkat lanjutan; dan
3. c.pelatihan kepemimpinan bidang penanggulangan bencana.
(2)Pelatihan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan pelatihan untuk membangun individu yang profesional berlandaskan prinsip dasar dan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(3)Pelatihan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelatihan untuk meningkatkan Kompetensi sesuai kebutuhan individu/organisasi.
(4)Pelatihan kepemimpinan bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelatihan untuk membentuk karakter pemimpin bidang penanggulangan bencana yang kolaboratif, strategis, adaptif, dan solutif.

Pasal 5

Peserta Pelatihan Teknis PB terdiri atas:

a.ASN;
b.prajurit Tentara Nasional Indonesia;
c.anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
d.Masyarakat.

Pasal 6

(1)Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi syarat:
1. a.diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian, pimpinan organisasi atau pendaftaran mandiri;
2. b.sesuai dengan Kurikulum; dan
3. c.sehat jasmani dan rohani.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta pelatihan tingkat lanjut telah mengikuti dan lulus pada pelatihan tingkat dasar.

Pasal 7

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diseleksi oleh penyelenggara pelatihan dan ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelatihan.

Pasal 8

Tahapan penyelenggaraan Pelatihan Teknis PB terdiri atas:

a.perencanaan;
b.persiapan;
c.pelaksanaan;
d.evaluasi; dan
e.pelaporan.

Pasal 9

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
1. a.identifikasi kebutuhan; dan/atau
2. b.usulan unit teknis.
(2)Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.analisis yang memuat mengenai kebutuhan Pelatihan PB;
2. b.rapat koordinasi teknis; dan/atau
3. c.penyebarluasan kuisioner.
(3)Usulan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara kedinasan dengan memuat kebutuhan pelatihan dan nama calon peserta pelatihan.

Pasal 10

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan proses penyiapan program Pelatihan PB berdasarkan hasil usulan dan identifikasi kebutuhan pelatihan.
(2)Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.penyusunan agenda;
2. b.penyusunan jadwal kegiatan;
3. c.penentuan sasaran peserta pelatihan, tempat penyelenggaraan, dan sarana prasarana yang dibutuhkan;
4. d.pembagian peran, tugas dan tanggung jawab penyelenggara;
5. e.penentuan tenaga pengajar berdasarkan Kurikulum pelatihan yang diselenggarakan; dan
6. f.penyimpulan hasil rapat.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…