DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ringkasan

Materi pokok dalam Perban ini adalah mengenai penyelenggaraan rambu dan papan informasi di wilayah rawan bencana untuk mendukung komunikasi, edukasi, dan informasi kebencanaan. Peraturan ini mencakup ketentuan umum, jenis, dan fungsi rambu serta papan informasi tahapan penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pengadaan, penemptan, evaluasi serta pemeliharaan. Dalam Peraturan ini juga mengatur standar teknis dan tanggung jawab penyelenggaraan oleh pemerintah daerah dengan dukungan berbagai pihak serta ketentuan khusus dalam situasi darurat bencana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
4.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2.Rambu Bencana yang selanjutnya disebut Rambu adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan Bencana, berupa lambang, huruf, angka, dan/atau frasa, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan Bencana.
3.Papan Informasi Bencana yang selanjutnya disebut Papan Informasi adalah media yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai ancaman bencana atau kawasan rawan Bencana, serta hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana.
4.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
5.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan Bencana.
9.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan Bencana di daerah.

Pasal 2

Rambu dan Papan Informasi digunakan untuk jenis ancaman Bencana, paling sedikit meliputi:

a.gempa bumi;
b.tsunami;
c.erupsi gunung api;
d.longsor;
e.banjir;
f.banjir bandang;
g.kebakaran hutan dan lahan; dan
h.gagal teknologi.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 3

Rambu dan Papan Informasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didukung oleh:
1. a.BNPB;
2. b.kementerian/lembaga terkait;
3. c.Pemerintah Daerah provinsi;
4. d.masyarakat;
5. e.lembaga usaha; dan
6. f.akademisi.
(2)Dukungan penyelenggaraan Rambu dan Papan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada BPBD Kabupaten/Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Rambu dan Papan Informasi, meliputi:

a.perencanaan;
b.pengadaan;
c.penempatan dan pemasangan; dan
d.evaluasi.

Pasal 6

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.jenis Rambu dan Papan Informasi;
2. b.jumlah Rambu dan Papan Informasi; dan
3. c.lokasi penempatan dan pemasangan Rambu dan Papan Informasi.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi kebutuhan;
2. b.survei lapangan; dan
3. c.penentuan dan penetapan kebutuhan.

Pasal 7

(1)Inventarisasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berdasarkan dokumen perencanaan terkait penanggulangan Bencana.
(2)Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dokumen kajian risiko Bencana provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan/atau kawasan tertentu/khusus;
2. b.dokumen rencana penanggulangan Bencana provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan/atau kawasan tertentu/khusus;
3. c.dokumen rencana kontingensi provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan/atau kawasan tertentu/khusus; dan/atau
4. d.dokumen rencana evakuasi Bencana provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan/atau kawasan tertentu/khusus.
(3)Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inventarisasi kebutuhan Rambu dan Papan Informasi dikoordinasikan kepada BPBD kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan kebutuhan dan lokasi penempatan dan pemasangan.
(2)Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.jenis Rambu dan Papan Informasi;
2. b.jumlah Rambu dan Papan Informasi;
3. c.lokasi dan titik koordinat penempatan dan pemasangan Rambu dan Papan Informasi; dan
4. d.rekomendasi.

Pasal 9

(1)Penentuan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui rapat koordinasi bersama BPBD Kabupaten/Kota.
(2)Penentuan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(3)Penentuan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(4)Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…