DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan peringatan dini bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tata cara pelaksanaan peringatan dini bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2022, No.282 Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PELAKSANAAN PERINGATAN DINI BENCANA PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Peringatan Dini Bencana adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana www.peraturan.go.id 2022, No.282 pada suatu tempat yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 2

Peringatan Dini Bencana bertujuan untuk:

a.meningkatkan perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman bencana melalui pemberian Peringatan Dini Bencana yang cepat, efektif, dan bertanggung jawab; dan
b.menjamin terwujudnya pengurangan risiko bencana bagi masyarakat melalui pengambilan tindakan yang cepat dan tepat.

BAB II

PELAKSANAAN PERINGATAN DINI BENCANA

Pasal 3

(1)Peringatan Dini Bencana dilaksanakan melalui:
1. a.pengamatan gejala bencana;
2. b.analisa data hasil pengamatan;
3. c.pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
4. d.penyebarluasan hasil keputusan; dan
5. e.pengambilan tindakan oleh masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan Peringatan Dini Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan pemahaman pengetahuan mengenai risiko bencana. www.peraturan.go.id 2022, No.282

Pasal 4

(1)Pengamatan gejala bencana dan analisa data hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengamatan gejala bencana dan analisa data hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPB/BPBD dapat melaksanakan tindakan pemantauan langsung.

Pasal 5

Dalam Peringatan Dini Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BNPB dan BPBD berwenang dalam:

a.pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
b.penyebarluasan hasil keputusan; dan
c.pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 6

(1)Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didasarkan atas analisa data hasil pengamatan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengamatan sesuai jenis ancaman bencana.
(2)Analisa data hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.informasi peringatan bencana; dan
2. b.saran rekomendasi yang harus dilakukan.

Pasal 7

(1)Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa:
1. a.perintah Kepala BNPB; atau
2. b.keputusan Kepala Daerah.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: www.peraturan.go.id 2022, No.282
1. a.upaya kesiapsiagaan;
2. b.upaya kedaruratan/perintah evakuasi; dan/atau
3. c.wilayah yang diperkirakan akan terpapar bencana.

Pasal 8

(1)Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disebarluaskan secara:
1. a.kedinasan; dan/atau
2. b.publik.
(2)Penyebarluasan keputusan secara kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada instansi/sektor terkait.
(3)Penyebarluasan keputusan secara publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh penyelenggara informasi dan komunikasi publik, lembaga penyiaran swasta, media massa, dan media sosial.

Pasal 9

(1)Pengambilan tindakan oleh masyarakat dilakukan sebagai langkah penyelamatan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan keamanan masyarakat.
(2)Pengambilan tindakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD.

BAB III

PENGUATAN PELAKSANAAN PERINGATAN DINI BENCANA

Pasal 10

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Peringatan Dini Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan penguatan kelembagaan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan peringatan dini bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tata cara pelaksanaan peringatan dini bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PELAKSANAAN PERINGATAN DINI BENCANA PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Peringatan Dini Bencana adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana www.peraturan.go.id 2022, No.282 pada suatu tempat yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 2

Peringatan Dini Bencana bertujuan untuk:

a.meningkatkan perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman bencana melalui pemberian Peringatan Dini Bencana yang cepat, efektif, dan bertanggung jawab; dan
b.menjamin terwujudnya pengurangan risiko bencana bagi masyarakat melalui pengambilan tindakan yang cepat dan tepat.

BAB II

PELAKSANAAN PERINGATAN DINI BENCANA

Pasal 3

(1)Peringatan Dini Bencana dilaksanakan melalui:
1. a.pengamatan gejala bencana;
2. b.analisa data hasil pengamatan;
3. c.pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
4. d.penyebarluasan hasil keputusan; dan
5. e.pengambilan tindakan oleh masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan Peringatan Dini Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan pemahaman pengetahuan mengenai risiko bencana. www.peraturan.go.id 2022, No.282

Pasal 4

(1)Pengamatan gejala bencana dan analisa data hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengamatan gejala bencana dan analisa data hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPB/BPBD dapat melaksanakan tindakan pemantauan langsung.

Pasal 5

Dalam Peringatan Dini Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BNPB dan BPBD berwenang dalam:

a.pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
b.penyebarluasan hasil keputusan; dan
c.pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 6

(1)Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didasarkan atas analisa data hasil pengamatan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengamatan sesuai jenis ancaman bencana.
(2)Analisa data hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.informasi peringatan bencana; dan
2. b.saran rekomendasi yang harus dilakukan.

Pasal 7

(1)Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa:
1. a.perintah Kepala BNPB; atau
2. b.keputusan Kepala Daerah.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: www.peraturan.go.id 2022, No.282
1. a.upaya kesiapsiagaan;
2. b.upaya kedaruratan/perintah evakuasi; dan/atau
3. c.wilayah yang diperkirakan akan terpapar bencana.

Pasal 8

(1)Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disebarluaskan secara:
1. a.kedinasan; dan/atau
2. b.publik.
(2)Penyebarluasan keputusan secara kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada instansi/sektor terkait.
(3)Penyebarluasan keputusan secara publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh penyelenggara informasi dan komunikasi publik, lembaga penyiaran swasta, media massa, dan media sosial.

Pasal 9

(1)Pengambilan tindakan oleh masyarakat dilakukan sebagai langkah penyelamatan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan keamanan masyarakat.
(2)Pengambilan tindakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD.

BAB III

PENGUATAN PELAKSANAAN PERINGATAN DINI BENCANA

Pasal 10

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Peringatan Dini Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan penguatan kelembagaan.