DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai hibah rehabilitasi dan rekonstruksi; kriteria; tahapan penyelengaraan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi; sistem informasi; pemantauan dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dalam implementasinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENYELENGGARAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang selanjutnya disebut Hibah RR adalah hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
2.Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara pemerintah dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam perjanjian.
3.Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada pemerintah daerah, yang memuat kegiatan dan besaran hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.
4.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
5.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta Masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur dan bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam undang- undang tentang penanggulangan bencana.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
13.Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama 1 (satu) tahun.
14.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

(1)Hibah RR digunakan untuk pembiayaan kegiatan Rehabilitasi dan kegiatan Rekonstruksi meliputi kegiatan:
1. a.konstruksi; dan
2. b.nonkonstruksi.
(2)Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 3

Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a berupa perbaikan atau pembangunan kembali aset yang rusak akibat bencana, mencakup:
1. a.penambahan volume kegiatan yang diperbolehkan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari volume aset yang rusak atau berdasarkan hasil telaahan tim teknis Pemerintah Daerah;
2. b.penambahan item kegiatan/bangunan pelengkap yang diperlukan untuk mendukung fungsi dan melindungi bangunan utama berdasarkan hasil telaahan tim teknis Pemerintah Daerah merujuk pada standar minimal yang ditentukan kementerian dan lembaga terkait;
3. c.perubahan konstruksi eksisting yang diperlukan karena perubahan struktur tanah, pola aliran sungai, ketersediaan bahan baku atau berdasarkan hasil telaahan tim teknis Pemerintah Daerah; dan
4. d.pembangunan sarana dan prasarana lain pada kegiatan relokasi perumahan berdasarkan hasil telaahan tim teknis Pemerintah Daerah merujuk pada standar minimal yang ditentukan kementerian dan lembaga terkait.

Pasal 4

Kegiatan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa pemulihan dan peningkatan kehidupan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam dan lingkungan, mencakup:

a.kegiatan pemulihan dan peningkatan sosial bantuan stimulan sesuai aktivitas sosial awal dan/atau aktivitas sosial baru;
b.kegiatan pemulihan dan peningkatan ekonomi bantuan stimulan sesuai aktivitas ekonomi awal dan/atau aktivitas ekonomi baru; dan
c.kegiatan pemulihan dan peningkatan sumber daya alam dan lingkungan berupa bantuan stimulan sesuai dengan rehabilitasi ekosistem lingkungan beserta alat pendukung berbasis pengurangan risiko bencana.

Pasal 5

Kegiatan Rehabilitasi dan kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat membiayai:

a.biaya rutin operasional pemeliharaan kantor dan kegiatan penguatan kelembagaan;
b.biaya perencanaan, pengawasan, operasional, dan pemeliharaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana;
c.normalisasi aliran sungai dan pekerjaan penanganan darurat bencana;
d.pembelian lahan;
e.aset rusak milik pemerintah desa;
f.aset rusak dan/atau kegiatan lanjutan penanganan aset yang dibangun menggunakan alokasi dana Hibah RR sebelumnya; dan
g.kegiatan yang telah didanai oleh sumber pendanaan lain.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah calon penerima Hibah RR harus memenuhi kriteria:
1. a.telah terbentuk BPBD melalui peraturan daerah;
2. b.daerah terdampak bencana yang memiliki nilai kebutuhan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melebihi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD setelah terjadinya bencana;
3. c.telah menyusun dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
4. d.kesiapan daerah dalam melaksanakan Hibah RR dari sisi penganggaran untuk perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
(2)Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dasar penganggaran kegiatan pascabencana dalam APBN dan APBD.
(3)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah yang pernah menerima pembiayaan kegiatan Rehabilitasi dan kegiatan Rekonstruksi harus telah menyelesaikan kewajiban atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan Hibah RR terdiri atas:

a.pengusulan;
b.penilaian;
c.usulan rincian alokasi;
d.penetapan alokasi;
e.penyaluran;
f.penganggaran;
g.pelaksanaan;
h.pelaporan; dan
i.penyetoran sisa dana.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Hibah RR kepada Kepala BNPB secara tertulis.
(2)Usulan Hibah RR diajukan oleh kepala daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 9

(1)Usulan Hibah RR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi dengan dokumen administrasi berupa:
1. a.peraturan daerah mengenai pembentukan BPBD;
2. b.dokumen tentang kejadian bencana;
3. c.dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
4. d.ringkasan APBD penanggulangan bencana;
5. e.untuk kegiatan konstruksi, melampirkan rencana anggaran biaya dan gambar teknis;
6. f.untuk aset infrastruktur milik pemerintah daerah harus tercatat dalam kartu inventaris barang;
7. g.untuk kegiatan nonkonstruksi, melampirkan kajian kebutuhan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah teknis terkait, rencana anggaran biaya, dan dokumen analisis rencana usulan kegiatan nonkonstruksi;
8. h.untuk bantuan stimulan masyarakat, melampirkan keputusan kepala daerah mengenai penerima bantuan dan dapat dilengkapi dengan keputusan kepala daerah mengenai kelompok masyarakat;
9. i.rekapitulasi usulan kegiatan; dan
10. j.dokumen pendukung.
(2)Dokumen tentang kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.keputusan mengenai penetapan status keadaan darurat bencana; dan
2. b.laporan kejadian bencana yang ditandatangani oleh Kepala BPBD.

Pasal 10

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1), usulan Hibah RR oleh pemerintah provinsi harus dilengkapi dengan dokumen tentang kejadian bencana dari pemerintah kabupaten/kota setempat.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…