DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada wilayah terdampak perlu menyusun pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; www.peraturan.go.id 2017, No.1903 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor www.peraturan.go.id 2017, No.1903 manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
3.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
4.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
5.Membangun Kembali Menjadi Lebih Baik dan Lebih Aman (build back better and safer) adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada saat pembangunan kembali, baik aspek kerusakan maupun kerugian akibat bencana, harus dilakukan agar menjadi lebih baik dan lebih aman serta berpedoman pada upaya mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.
6.Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
7.Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara www.peraturan.go.id 2017, No.1903 bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan:

a.memberikan kesepahaman antara Pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; dan
b.menjadi acuan dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh agar tercipta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman.

Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan:

a.mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan nasional dan/atau daerah;
b.mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
c.mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang memberikan peluang dan kesempatan peran serta Pemerintah/pemerintah daerah, www.peraturan.go.id 2017, No.1903 masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi:

a.pengkajian kebutuhan pascabencana;
b.penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
c.pengalokasian sumber daya dan dana;
d.pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
e.monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

BAB III

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yaitu:

a.membangun partisipasi;
b.mengedepankan koordinasi;
c.melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
d.menjaga kesinambungan;
e.melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
f.membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana;
g.meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
h.mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan. www.peraturan.go.id 2017, No.1903

Pasal 6

(1)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah secara tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.
(2)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana.
(3)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(4)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara terpadu dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah, dan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang daerah provinsi/kabupaten/kota.
(5)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal. www.peraturan.go.id 2017, No.1903

Pasal 7

(1)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu:
1. a.meningkatkan koordinasi;
2. b.menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan
3. c.membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
(2)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,.dilakukan melalui:
1. a.penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota;
2. b.peningkatan peran aktif kementerian/lembaga di tingkat nasional dan perangkat daerah di tingkat daerah; dan
3. c.penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif sesuai dengan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha dan lembaga nonpemerintah.
(3)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
1. a.kementerian/lembaga mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pemerintah daerah mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; www.peraturan.go.id 2017, No.1903
3. c.lembaga asing nonpemerintah, lembaga donor internasional dan dunia usaha dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
4. d.masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal.
(4)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
1. a.mengintegrasikan dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah;
2. b.mengintegrasikan dengan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang daerah provinsi/kabupaten/kota;
3. c.melaksanakan sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
4. d.berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
5. e.berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan: www.peraturan.go.id 2017, No.1903
1. a.perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
2. b.perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. c.pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. d.pemulihan psikologis sosial;
5. e.pelayanan kesehatan;
6. f.rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. g.pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. h.pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. i.pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. j.pemulihan pelayanan publik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
2. b.pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. c.pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. d.penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. e.peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
6. f.peningkatan fungsi pelayanan publik;
7. g.peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
8. h.partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada www.peraturan.go.id 2017, No.1903 ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 10

Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:

a.masukan (input) berupa Jitupasna;
b.proses (process) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi : 1) penyusunan rencana dan penentuan prioritas; 2) pengalokasian sumber daya dan dana; 3) pelaksanaan; 4) monitoring dan evaluasi; dan 5) pelaporan.
c.hasil (output) yaitu hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
d.keluaran (outcome) yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat korban bencana dan lingkungan;
e.dampak (impact) terhadap pencapaian tujuan pemulihan dan rencana pembangunan daerah dan nasional.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada wilayah terdampak perlu menyusun pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor www.peraturan.go.id 2017, No.1903 manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
3.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
4.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
5.Membangun Kembali Menjadi Lebih Baik dan Lebih Aman (build back better and safer) adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada saat pembangunan kembali, baik aspek kerusakan maupun kerugian akibat bencana, harus dilakukan agar menjadi lebih baik dan lebih aman serta berpedoman pada upaya mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.
6.Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
7.Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara www.peraturan.go.id 2017, No.1903 bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan:

a.memberikan kesepahaman antara Pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; dan
b.menjadi acuan dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh agar tercipta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman.

Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan:

a.mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan nasional dan/atau daerah;
b.mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
c.mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang memberikan peluang dan kesempatan peran serta Pemerintah/pemerintah daerah, www.peraturan.go.id 2017, No.1903 masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi:

a.pengkajian kebutuhan pascabencana;
b.penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
c.pengalokasian sumber daya dan dana;
d.pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
e.monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

BAB III

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yaitu:

a.membangun partisipasi;
b.mengedepankan koordinasi;
c.melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
d.menjaga kesinambungan;
e.melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
f.membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana;
g.meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
h.mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan. www.peraturan.go.id 2017, No.1903

Pasal 6

(1)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah secara tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.
(2)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana.
(3)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(4)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara terpadu dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah, dan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang daerah provinsi/kabupaten/kota.
(5)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal. www.peraturan.go.id 2017, No.1903

Pasal 7

(1)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu:
1. a.meningkatkan koordinasi;
2. b.menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan
3. c.membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
(2)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,.dilakukan melalui:
1. a.penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota;
2. b.peningkatan peran aktif kementerian/lembaga di tingkat nasional dan perangkat daerah di tingkat daerah; dan
3. c.penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif sesuai dengan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha dan lembaga nonpemerintah.
(3)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
1. a.kementerian/lembaga mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pemerintah daerah mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; www.peraturan.go.id 2017, No.1903
3. c.lembaga asing nonpemerintah, lembaga donor internasional dan dunia usaha dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
4. d.masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal.
(4)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
1. a.mengintegrasikan dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah;
2. b.mengintegrasikan dengan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang daerah provinsi/kabupaten/kota;
3. c.melaksanakan sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
4. d.berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
5. e.berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan: www.peraturan.go.id 2017, No.1903
1. a.perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
2. b.perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. c.pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. d.pemulihan psikologis sosial;
5. e.pelayanan kesehatan;
6. f.rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. g.pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. h.pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. i.pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. j.pemulihan pelayanan publik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
2. b.pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. c.pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. d.penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. e.peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
6. f.peningkatan fungsi pelayanan publik;
7. g.peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
8. h.partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada www.peraturan.go.id 2017, No.1903 ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 10

Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:

a.masukan (input) berupa Jitupasna;
b.proses (process) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi : 1) penyusunan rencana dan penentuan prioritas; 2) pengalokasian sumber daya dan dana; 3) pelaksanaan; 4) monitoring dan evaluasi; dan 5) pelaporan.
c.hasil (output) yaitu hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
d.keluaran (outcome) yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat korban bencana dan lingkungan;
e.dampak (impact) terhadap pencapaian tujuan pemulihan dan rencana pembangunan daerah dan nasional.