DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Pendanaan penyelenggaraan Program Destana bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan d. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 769); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG DESA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjunya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
3.Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana yang selanjutnya disebut Destana adalah Desa dan Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
4.Program Destana adalah program ketangguhan bencana berbasis Desa dan Kelurahan.
5.Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah wadah yang menyatukan unsur organisasi pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, Desa dan Kelurahan untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana terutama melalui koordinasi antarpihak dan perencanaan kebijakan.
6.Tim Relawan Penanggulangan Bencana Tingkat Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Tim Relawan Penanggulangan Bencana adalah wadah yang menyatukan unsur individu yang memiliki kemampuan untuk menjadi pelopor dan penggerak kegiatan penanggulangan bencana di tingkat Desa dan Kelurahan.
7.Pengelolaan Risiko Bencana adalah penerapan kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana untuk mencegah risiko bencana baru, mengurangi risiko bencana yang ada, dan mengelola risiko sisa, sehingga berkontribusi pada penguatan ketangguhan dan pengurangan kerugian akibat bencana.
8.Penilaian Ketangguhan Desa dan Kelurahan adalah instrumen untuk mengukur tingkat ketangguhan di Desa dan Kelurahan yang berkaitan dengan kebencanaan.
9.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana.
10.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 2

Tujuan Destana, meliputi:

a.terlindunginya hak masyarakat yang tinggal dan berpenghidupan di kawasan rawan bencana;
b.terciptanya pengarusutamaan keadilan, pembangunan berkelanjutan, dan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam setiap komponen penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c.terbentuknya resiliensi masyarakat secara berkelanjutan terutama pada masyarakat yang menghadapi bencana dan perubahan iklim dalam kapasitas respon, adaptasi, dan transformasi sosial khususnya pada kelompok rentan;
d.terbentuknya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi Pengelolaan Risiko Bencana;
e.terbangunnya resiliensi dengan pendekatan berbasis masyarakat sebagai pelaku utama dalam Pengelolaan Risiko Bencana;
f.meningkatnya sumber daya, praktik baik dalam upaya Pengelolaan Risiko Bencana, dan adaptasi perubahan iklim berbasis kawasan;
g.meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi Pengelolaan Risiko Bencana terutama pada kawasan paling rawan;
h.memberikan perlindungan masyarakat melalui perlindungan sosial adaptif pada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan;
i.terbangunnya resiliensi berbasis Desa atau Kelurahan sebagai induk dari resiliensi pada individu, keluarga, pemukiman, sarana pendidikan, tempat ibadah, layanan kesehatan, perkantoran, pusat perniagaan, dan objek vital lainnya;
j.mendorong kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana;
k.mendorong penerapan aksi merespon peringatan dini pada tingkat Desa atau Kelurahan;
l.mendorong kemampuan memulihkan diri dengan segera; dan
m.membangun kolaborasi antara masyarakat, Desa atau Kelurahan, dan badan usaha di lingkungan Desa atau Kelurahan dengan pelaku pendukung lain dari luar Desa atau Kelurahan.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 3

Penyelenggara Program Destana terdiri atas:

a.pelaksana; dan
b.pendukung.

Pasal 4

(1)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pihak dalam Desa dan Kelurahan sebagai pelaku utama pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan Destana.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.masyarakat;
2. b.pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
3. c.organisasi di tingkat Desa dan Kelurahan.
(3)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.FPRB;
2. b.Tim Relawan Penanggulangan Bencana; dan/atau
3. c.organisasi lainnya.
(4)Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan organisasi yang berada di wilayah Desa dan Kelurahan yang melaksanakan program dan pengelolaan sumber daya secara harmonis dan tersinkronisasi.
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengelolaan sumber daya, harmonisasi, dan sinkronisasi meliputi:
1. a.fasilitasi dukungan inisiatif Pengelolaan Risiko Bencana;
2. b.dorongan pengembangan keberlanjutan dan kualitas ketangguhan masyarakat;
3. c.dorongan upaya pembelajaran kolektif para pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Risiko Bencana;
4. d.dorongan peningkatan kerja sama dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana berkelanjutan di semua tahapan penanggulangan bencana; dan
5. e.koordinasi dengan pendukung Program Destana.

Pasal 5

(1)Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan Destana.
(2)Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
2. b.pemerintah daerah;
3. c.lembaga usaha;
4. d.perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; dan
5. e.organisasi nonpemerintah, organisasi non- pemerintah internasional, dan organisasi internasional.
(3)Pendukung Program Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.memfasilitasi;
2. b.menginisiasi; dan/atau
3. c.mengakselerasi, tercapainya tujuan Destana melalui dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendampingan, pembiayaan, dan/atau dukungan lainnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan Destana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan Program Destana.
(2)Penyelenggaraan Program Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pendampingan.

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.analisis kebutuhan;
c.orientasi wilayah kerja; dan
d.identifikasi pemangku kepentingan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa aktivitas Program Destana terdiri atas:
1. a.pengintegrasian layanan dasar sektor pembangunan Desa dan Kelurahan dengan upaya Pengelolaan Risiko Bencana;
2. b.penyusunan peraturan dan kebijakan penanggulangan bencana tingkat Desa dan Kelurahan;
3. c.pengembangan tata kelola lokal pada pelaku lokal;
4. d.pengembangan kapasitas masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. e.Penilaian Ketangguhan Desa dan Kelurahan;
6. f.identifikasi jenis dan karakteristik ancaman;
7. g.identifikasi kerentanan dan kapasitas aset berisiko;
8. h.pembentukan FPRB Desa dan Kelurahan;
9. i.pembentukan Tim Relawan Penanggulangan Bencana;
10. j.identifikasi sumber daya dan pengetahuan lokal;
11. k.penilaian risiko bencana;
12. l.membangun jejaring kemitraan;
13. m.perencanaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat;
14. n.pelaksanaan rencana penanggulangan bencana berbasis masyarakat;
15. o.pengintegrasian rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan lokal;
16. p.perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana berbasis masyarakat; dan
17. q.peningkatan kapasitas akses sumber daya, pembiayaan, teknologi, dan informasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
(2)Aktivitas Program Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada tingkat:
1. a.individu;
2. b.keluarga;
3. c.pemukiman;
4. d.sarana pendidikan;
5. e.tempat ibadah;
6. f.layanan kesehatan;
7. g.perkantoran;
8. h.pusat perniagaan; dan
9. i.objek vital lainnya.

Pasal 9

Pelaksanaan Program Destana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilaksanakan secara kolaboratif bersama dengan pendukung.

Pasal 10

Pelaksanaan Program Destana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan muatan lokal, entitas adat, dan/atau desa adat.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…