DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk

Menetapkan

menetapkan kualifikasi keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan, perlu melakukan sertifikasi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600); www.peraturan.go.id 2018, No.1196
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. 5.Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
5. 6.Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 903);
6. 7.Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
7. 8.Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1392); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG SERTIFIKASI PETUGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN. www.peraturan.go.id 2018, No.1196

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2.Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
3.Sertifikasi adalah proses penerbitan sertifikat sebagai bentuk pengakuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada setiap orang yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
4.Sertifikat adalah dokumen sebagai bukti telah terpenuhinya standar kompetensi tertentu di bidang Pencarian dan Pertolongan dan/atau telah mengikuti kegiatan di bidang Pencarian dan Pertolongan yang diberikan kepada setiap orang.
5.Kartu Tanda Kecakapan adalah kartu tanda kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan yang diberikan kepada setiap orang yang lulus uji kompetensi.
6.Tanda Kecakapan adalah tanda yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan kualifikasi keahlian dan/atau kompetensinya.
7.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku Petugas Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
8.Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan/atau keterampilan Petugas Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. www.peraturan.go.id 2018, No.1196
9.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
10.Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan jaminan atas keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Sasaran Sertifikasi berupa terjaminnya profesionalisme Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

(1)Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan proses pengakuan keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan ditetapkan oleh Direktur Bina Tenaga atau Direktur Bina Potensi.
(2)Penetapan oleh Direktur Bina Tenaga atau Direktur Bina Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sertifikat.

Pasal 5

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

a.Sertifikat Diklat;
b.Sertifikat Pelatihan;
c.Sertifikat Mengikuti Diklat;
d.Sertifikat Mengikuti Pelatihan;
e.Sertifikat Mengikuti Kegiatan; dan www.peraturan.go.id 2018, No.1196
f.Sertifikat Kompetensi.

Pasal 6

(1)Sertifikat Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada peserta yang telah lulus Diklat.
(2)Sertifikat Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh penyelenggara Diklat.
(3)Penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas lembaga Diklat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan lembaga Diklat lain yang telah mendapat akreditasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 7

(1)Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada peserta yang telah lulus pelatihan.
(2)Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Bina Potensi.

Pasal 8

(1)Sertifikat Mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada peserta yang tidak lulus Diklat.
(2)Sertifikat Mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh penyelenggara Diklat.

Pasal 9

(1)Sertifikat Mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada peserta yang tidak lulus Pelatihan.
(2)Sertifikat Mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Bina Potensi.

Pasal 10

(1)Sertifikat Mengikuti Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada peserta yang www.peraturan.go.id 2018, No.1196 mengikuti kegiatan lain di bidang Pencarian dan Pertolongan.
(2)Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lokakarya;
2. b.seminar;
3. c.sosialisasi;
4. d.sarasehan;
5. e.bimbingan teknis;
6. f.kursus; dan
7. g.familiarisasi.
(3)Sertifikat Mengikuti Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh penyelenggara kegiatan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk

Menetapkan

menetapkan kualifikasi keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan, perlu melakukan sertifikasi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600); www.peraturan.go.id 2018, No.1196
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. 5.Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
5. 6.Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 903);
6. 7.Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
7. 8.Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1392); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG SERTIFIKASI PETUGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN. www.peraturan.go.id 2018, No.1196

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2.Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
3.Sertifikasi adalah proses penerbitan sertifikat sebagai bentuk pengakuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada setiap orang yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
4.Sertifikat adalah dokumen sebagai bukti telah terpenuhinya standar kompetensi tertentu di bidang Pencarian dan Pertolongan dan/atau telah mengikuti kegiatan di bidang Pencarian dan Pertolongan yang diberikan kepada setiap orang.
5.Kartu Tanda Kecakapan adalah kartu tanda kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan yang diberikan kepada setiap orang yang lulus uji kompetensi.
6.Tanda Kecakapan adalah tanda yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan kualifikasi keahlian dan/atau kompetensinya.
7.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku Petugas Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
8.Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan/atau keterampilan Petugas Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. www.peraturan.go.id 2018, No.1196
9.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
10.Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan jaminan atas keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Sasaran Sertifikasi berupa terjaminnya profesionalisme Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

(1)Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan proses pengakuan keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan ditetapkan oleh Direktur Bina Tenaga atau Direktur Bina Potensi.
(2)Penetapan oleh Direktur Bina Tenaga atau Direktur Bina Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sertifikat.

Pasal 5

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

a.Sertifikat Diklat;
b.Sertifikat Pelatihan;
c.Sertifikat Mengikuti Diklat;
d.Sertifikat Mengikuti Pelatihan;
e.Sertifikat Mengikuti Kegiatan; dan www.peraturan.go.id 2018, No.1196
f.Sertifikat Kompetensi.

Pasal 6

(1)Sertifikat Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada peserta yang telah lulus Diklat.
(2)Sertifikat Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh penyelenggara Diklat.
(3)Penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas lembaga Diklat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan lembaga Diklat lain yang telah mendapat akreditasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 7

(1)Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada peserta yang telah lulus pelatihan.
(2)Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Bina Potensi.

Pasal 8

(1)Sertifikat Mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada peserta yang tidak lulus Diklat.
(2)Sertifikat Mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh penyelenggara Diklat.

Pasal 9

(1)Sertifikat Mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada peserta yang tidak lulus Pelatihan.
(2)Sertifikat Mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Bina Potensi.

Pasal 10

(1)Sertifikat Mengikuti Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada peserta yang www.peraturan.go.id 2018, No.1196 mengikuti kegiatan lain di bidang Pencarian dan Pertolongan.
(2)Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lokakarya;
2. b.seminar;
3. c.sosialisasi;
4. d.sarasehan;
5. e.bimbingan teknis;
6. f.kursus; dan
7. g.familiarisasi.
(3)Sertifikat Mengikuti Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh penyelenggara kegiatan.