DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN TATA KERJA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang penanggulangan bencana.
2.Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah bagian/unsur BNPB yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3.Masyarakat Profesional adalah para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana.
4.Kepala BNPB yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan BNPB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 3

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
b.pemantauan; dan
c.evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Unsur Pengarah terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.11 (sebelas) pejabat eselon I.a dan eselon I.b atau setara pejabat pimpinan tinggi madya, yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah; dan
2. b.9 (sembilan) anggota Masyarakat Profesional.
(4)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mewakili:
1. a.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. b.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. c.Kementerian Dalam Negeri;
4. d.Kementerian Keuangan;
5. e.Kementerian Kesehatan;
6. f.Kementerian Sosial;
7. g.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. h.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. i.Kementerian Perhubungan;
10. j.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
11. k.Tentara Nasional Indonesia.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1)Kepala menyampaikan permohonan pengisian keanggotaan Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah kepada pimpinan kementerian/lembaga.
(2)Calon anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah.
(3)Kepala menyampaikan usulan calon anggota Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden.
(4)Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 7

Calon anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.berkelakuan baik;
d.usia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
e.memiliki wawasan kebangsaan;
f.memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
g.memiliki kemampuan berbahasa Inggris;
h.berpendidikan paling rendah Magister (S2);
i.memiliki integritas tinggi;
j.tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
k.nonpartisan partai politik.

Pasal 8

(1)Persyaratan calon anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Masyarakat Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuktikan dengan dokumen:
1. a.kartu tanda penduduk/paspor;
2. b.surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah;
3. c.surat keterangan bebas narkotika dan psikotropika dari rumah sakit pemerintah;
4. d.surat keterangan catatan kepolisian;
5. e.daftar riwayat pengalaman terkait penanggulangan bencana paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
6. f.ijazah pendidikan terakhir; dan
7. g.surat pernyataan nonpartisan partai politik.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi sertifikat TOEFL dengan skor paling rendah 500.
(3)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Pemilihan calon anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Masyarakat Profesional dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan dibantu oleh lembaga independen yang bersertifikasi di bidang sumber daya manusia.

Pasal 10

(1)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pemilihan;
2. b.menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
3. c.menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pemilihan;
4. d.menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
5. e.mengumumkan lowongan dan persyaratan;
6. f.menetapkan lembaga independen;
7. g.melakukan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi; dan
8. h.menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Kepala.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.BNPB;
2. b.akademisi; dan
3. c.praktisi.
(3)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN TATA KERJA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang penanggulangan bencana.
2.Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah bagian/unsur BNPB yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3.Masyarakat Profesional adalah para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana.
4.Kepala BNPB yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan BNPB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 3

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
b.pemantauan; dan
c.evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Unsur Pengarah terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.11 (sebelas) pejabat eselon I.a dan eselon I.b atau setara pejabat pimpinan tinggi madya, yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah; dan
2. b.9 (sembilan) anggota Masyarakat Profesional.
(4)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mewakili:
1. a.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. b.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. c.Kementerian Dalam Negeri;
4. d.Kementerian Keuangan;
5. e.Kementerian Kesehatan;
6. f.Kementerian Sosial;
7. g.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. h.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. i.Kementerian Perhubungan;
10. j.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
11. k.Tentara Nasional Indonesia.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1)Kepala menyampaikan permohonan pengisian keanggotaan Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah kepada pimpinan kementerian/lembaga.
(2)Calon anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah.
(3)Kepala menyampaikan usulan calon anggota Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden.
(4)Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 7

Calon anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.berkelakuan baik;
d.usia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
e.memiliki wawasan kebangsaan;
f.memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
g.memiliki kemampuan berbahasa Inggris;
h.berpendidikan paling rendah Magister (S2);
i.memiliki integritas tinggi;
j.tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
k.nonpartisan partai politik.

Pasal 8

(1)Persyaratan calon anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Masyarakat Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuktikan dengan dokumen:
1. a.kartu tanda penduduk/paspor;
2. b.surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah;
3. c.surat keterangan bebas narkotika dan psikotropika dari rumah sakit pemerintah;
4. d.surat keterangan catatan kepolisian;
5. e.daftar riwayat pengalaman terkait penanggulangan bencana paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
6. f.ijazah pendidikan terakhir; dan
7. g.surat pernyataan nonpartisan partai politik.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi sertifikat TOEFL dengan skor paling rendah 500.
(3)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pemilihan;
2. b.menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
3. c.menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pemilihan;
4. d.menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
5. e.mengumumkan lowongan dan persyaratan;
6. f.menetapkan lembaga independen;
7. g.melakukan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi; dan
8. h.menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Kepala.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.BNPB;
2. b.akademisi; dan
3. c.praktisi.
(3)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.