DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyusunan dan Uji Coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah. Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan dan uji coba RPKB Daerah. Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan uji coba RPKB Daerah yang sistematis dan pelibatan pihak terkait di daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana daerah secara terpadu dan terkoordinasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penyusunan dan Uji Coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
4.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 769); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENYUSUNAN DAN UJI COBA RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat RPKB Daerah adalah dokumen yang berisi kebijakan, strategi dan pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi/lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola penanggulangan kedaruratan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2.Kajian Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat KRB adalah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu kejadian bencana.
3.Gladi Ruang adalah latihan berbentuk diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, mencari solusi terhadap permasalahan, menghimpun masukan, membangun kesepakatan dan/atau memvalidasi berbagai kebijakan, prosedur dan rencana yang ada.
4.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintahan nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan dan uji coba RPKB Daerah.
(2)Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan uji coba RPKB Daerah yang sistematis dan pelibatan pihak terkait di daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN CAKUPAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DAERAH

Pasal 3

(1)RPKB Daerah menjadi acuan untuk:
1. a.penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di daerah;
2. b.penyusunan rencana kontingensi; dan
3. c.penyusunan rencana operasi.
(2)RPKB Daerah disusun dengan mengacu pada:
1. a.KRB; dan
2. b.struktur organisasi tata kelola, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 4

(1)RPKB Daerah mencakup:
1. a.pembagian tugas dan tanggung jawab;
2. b.identifikasi sumber daya; dan
3. c.mekanisme komando penanganan darurat bencana.
(2)Pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menentukan perangkat yang terlibat dalam penanggulangan kedaruratan bencana.
(3)Identifikasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pendataan ketersediaan sumber daya yang digunakan saat penanggulangan kedaruratan bencana.
(4)Mekanisme komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai sistem komando penanganan darurat bencana.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DAERAH

Pasal 5

(1)RPKB Daerah disusun oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
(2)Penyusunan RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 6

Penyusunan RPKB Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan:

a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.finalisasi.

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a.penyusunan kerangka acuan kerja;
b.identifikasi para pihak;
c.pembentukan tim penyusun; dan
d.pengumpulan data.

Pasal 8

(1)Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.metode;
4. d.tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaan; dan
5. e.pendanaan.
(2)Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD dan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya.
(3)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan konsultasi awal kerangka acuan kerja.
(4)Konsultasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
1. a.pemerintah provinsi kepada unit kerja BNPB yang menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan dan uji coba RPKB Daerah; dan
2. b.pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

Pasal 9

(1)Identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk menentukan pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPKB Daerah.
(2)Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pelaksana; dan
2. b.pendukung.

Pasal 10

(1)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.tim penyusun; dan
2. b.sekretariat.
(2)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.tim perumus; dan
2. b.tim penulis.
(3)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari BPBD.
(5)Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas perangkat daerah sesuai kewenangannya.
(6)Tim penulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan BPBD dan dapat dibantu oleh:
1. a.perangkat daerah;
2. b.akademisi; dan/atau
3. c.organisasi nonpemerintah.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…