DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023

Nomor: 21
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Indonesia, Badan Pangan Nasional

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan, data dan informasi pangan dan gizi, tahapan, integrasi data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibangun untuk mendukung satu data pangan dan mewujudkan satu data Indonesia;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional berwenang

Menetapkan

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem informasi pangan dan gizi;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 2023, No.677
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. 6.Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
6. 7.Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat SIPG adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran, dan penggunaan data dan informasi pangan dan gizi.
2.Data Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut Data adalah angka dan fakta yang ada terkait dengan kegiatan ketahanan pangan dan gizi yang dijadikan dasar untuk menyusun informasi pangan dan gizi.
3.Informasi Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut Informasi adalah Data yang telah diolah atau diproses yang memiliki arti atau makna tertentu.
4.Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
5.Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SIPG dilaksanakan oleh Kepala Badan.
(2)Dalam penyelenggaraan SIPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan kepada unit kerja di Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi tata kelola Data dan Informasi pangan.
(3)Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim penyelenggaraan SIPG. 2022, No.677
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.unit kerja di Badan Pangan Nasional; dan
2. b.kementerian/lembaga terkait.

BAB III

DATA DAN INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 3

(1)Data dan Informasi paling sedikit memuat:
1. a.jenis produk pangan;
2. b.neraca pangan;
3. c.letak, luas wilayah, dan kawasan produksi pangan;
4. d.permintaan pasar;
5. e.peluang dan tantangan pasar;
6. f.produksi;
7. g.harga;
8. h.konsumsi;
9. i.status gizi;
10. j.ekspor dan impor;
11. k.perkiraan pasokan;
12. l.perkiraan musim tanam dan musim panen;
13. m.perkiraan iklim;
14. n.teknologi pangan;
15. o.kebutuhan pangan setiap daerah;
16. p.perkiraan musim tangkapan ikan;
17. q.indeks ketahanan pangan;
18. r.registrasi pelaku usaha pangan segar;
19. s.izin edar pangan segar;
20. t.regulasi standar keamanan dan mutu pangan;
21. u.neraca bahan makanan;
22. v.distribusi dan cadangan pangan;
23. w.Prevalance of Undernourishment;
24. x.Food Insecurity Experience Scale.
25. y.situasi kewaspadaan pangan dan gizi;
26. z.inflasi; dan aa. data penerima manfaat program ketahanan pangan.
(2)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal.
(3)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari:
1. a.unit kerja di Badan Pangan Nasional;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
4. d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
5. e.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
6. f.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi dan komunikasi;
7. g.lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; 2023, No.677
8. h.lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
9. i.lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang geospasial; dan/atau
10. j.organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan/perdagangan/ pertanian/peternakan/perikanan.

BAB IV

TAHAPAN

Pasal 4

Tahapan penyelenggaraan SIPG meliputi:

a.pengumpulan Data dan Informasi;
b.pengolahan Data dan Informasi;
c.penganalisisan Data dan Informasi;
d.penyimpanan Data dan Informasi;
e.penyajian dan penyebaran Data dan Informasi; dan
f.penggunaan Data dan Informasi.

Pasal 5

(1)Pengumpulan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan:
1. a.pengumpulan Data primer; dan
2. b.pengumpulan Data sekunder.
(2)Pengumpulan Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.survei;
2. b.pengujian; dan
3. c.metode lainnya.
(3)Pengumpulan Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kompilasi produk administrasi yang dihasilkan dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(4)Dalam pengumpulan Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mekanisme interoperabilitas Data dan/atau permintaan secara tertulis.

Pasal 6

(1)Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:
1. a.pengolahan Data primer; dan 2022, No.677
2. b.pengolahan Data sekunder.
(2)Pengolahan Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan melalui:
1. a.pengeditan dan pemberian kode;
2. b.pentabulasian awal;
3. c.validasi; dan
4. d.pentabulasian akhir.
(3)Pengolahan Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.pemeriksaan konsistensi; dan
2. b.pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan Data lainnya.

Pasal 7

Penganalisisan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui:

a.penentuan metode analisis;
b.pelaksanaan analisis;
c.interpretasi hasil analisis; dan
d.perumusan hasil analisis.

Pasal 8

(1)Penyimpanan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dalam bentuk cetak dan elektronik.
(2)Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keberlangsungan, kemudahan penelusuran, dan keamanan Data.

Pasal 9

(1)Penyajian dan penyebaran Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan melalui:
1. a.portal satu Data;
2. b.penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
3. c.pemberitaan melalui media elektronik dan nonelektronik.
(2)Penyebaran Data dan Informasi dilakukan berdasarkan kaidah interoperabilitas Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2023, No.677

Pasal 10

Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan sebagai bahan:

a.pengambilan kebijakan mengenai ketersediaan dan stabilisasi pangan;
b.pengambilan kebijakan mengenai kerawanan pangan dan gizi;
c.pengambilan kebijakan mengenai penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
d.pengambilan kebijakan lainnya di bidang pangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015