DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Dana BOK POM meliputi: a. perencanaan dan penganggaran; b. pelaksanaan kegiatan; c. pelaporan; dan d. monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
7.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1123); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengawasan Obat dan Makanan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder baik di level Pemerintah (Pusat dan Daerah), pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat ditentukan oleh semakin efektifnya sistem pengawasan yang dibangun.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan.
2.Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Dana BOK POM adalah dana alokasi khusus nonfisik yang dialokasikan ke daerah melalui Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi di bidang penyuluhan keamanan pangan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan olahan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dan pendampingan IRTP atau usaha mikro dan kecil dari organisasi yang kompeten.
6.Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
7.Toko Obat/Pedagang Eceran Obat yang selanjutnya disebut Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
8.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
9.Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT.
10.Nomor Pangan Produksi IRTP yang selanjutnya disebut Nomor P-IRT adalah nomor pangan produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRTP.
11.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
12.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
13.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14.Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 2

Petunjuk operasional pengelolaan Dana BOK POM merupakan acuan bagi BPOM dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 3

(1)Dana BOK POM terdiri atas menu kegiatan:
1. a.pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, dan toko alat kesehatan;
2. b.pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga; dan
3. c.pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.
(2)Rincian menu kegiatan pada menu pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, dan toko alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan menu pilihan, berupa pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.
(3)Rincian menu kegiatan pada menu pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan menu wajib, berupa pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan penerbitan SPP-IRT.
(4)Rincian menu kegiatan pada menu pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan menu wajib, meliputi:
1. a.pengawasan sarana IRTP; dan
2. b.pengawasan produk pangan industri rumah tangga.

BAB II

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN A. Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 4

Pengelolaan Dana BOK POM meliputi:

a.perencanaan dan penganggaran;
b.pelaksanaan kegiatan;
c.pelaporan; dan
d.monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

(1)Dinas Kesehatan menyampaikan data umum, data teknis, dan data usulan rencana kebutuhan anggaran yang digunakan dalam pengawasan obat dan makanan kepada Sekretaris Utama.
(2)Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.jumlah sumber daya manusia; dan
2. b.jumlah sumber daya anggaran tahun 2022.
(3)Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek dan toko obat; dan
2. b.jumlah IRTP.
(4)Data usulan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian anggaran biaya untuk setiap rincian menu kegiatan.
(5)Selain data umum, data teknis, dan data usulan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), BPOM menggunakan data dukung yang terdiri atas:
1. a.hasil monitoring dan evaluasi Dana BOK POM tahun sebelumnya;
2. b.data penerimaan Dana BOK POM sejak tahun 2020;
3. c.komitmen pelaksanaan pengawasan obat dan makanan oleh Dinas Kesehatan;
4. d.kapasitas fiskal;
5. e.data jumlah nomor izin berusaha dan SPP-IRT; dan
6. f.data hasil pengawasan tahun sebelumnya, sebagai bahan pertimbangan bagi BPOM dalam menetapkan usulan daerah penerima dan penghitungan alokasi Dana BOK POM.
(6)Besaran alokasi Dana BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sesuai dengan kebutuhan anggaran menu wajib dan menu pilihan.
(7)Penetapan usulan daerah penerima dan alokasi Dana BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5) disampaikan kepada:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
4. d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
(8)Penetapan alokasi Dana BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penyusunan rencana kerja menggunakan total anggaran Dana BOK POM mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BPOM menyampaikan permintaan penyusunan rencana kerja Dana BOK POM yang memuat rincian menu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan alokasi anggaran masing-masing Dinas Kesehatan.
(3)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana kerja Dana BOK POM serta data dukung yang mengacu pada besaran alokasi dan target Dana BOK POM per menu kegiatan, rincian menu kegiatan dan komponen, standar biaya daerah, serta ketentuan pelaksanaan anggaran Dana BOK POM dan usulan disampaikan melalui aplikasi SMART POM.
(4)Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.rancangan anggaran biaya dan kerangka acuan kerja untuk setiap rincian menu Dana BOK POM;
2. b.rekapitulasi usulan target dan anggaran per rincian menu yang disahkan oleh pimpinan unit kerja;
3. c.data perencanaan sampling dan pengujian yang berbasis risiko meliputi jenis pangan yang disampling, parameter uji, dan laboratorium pengujian;
4. d.kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk seluruh rincian menu termuat pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024; dan
5. e.standar satuan harga Pemerintah Daerah.
(5)Dalam penyusunan rencana kerja Dana BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat melakukan realokasi anggaran terhadap rincian menu kegiatan dengan tetap menjaga total pagu alokasi yang telah ditetapkan.
(6)Penyusunan rencana kerja Dana BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dengan tetap menjaga pencapaian target output minimal yang telah ditetapkan di setiap rincian menu kegiatan.
(7)Rencana kerja yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan bersama antara BPOM dan Dinas Kesehatan penerima Dana BOK POM dan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan.
(8)Dinas Kesehatan menganggarkan Dana BOK POM ke dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang mengacu berita acara hasil kesepakatan sesuai dengan pagu alokasi yang diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan informasi resmi dari BPOM.
(9)Dinas Kesehatan menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran Dana BOK POM berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah.
(10)Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab atas rencana kegiatan dan anggaran Dana BOK POM.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan kegiatan Dana BOK POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan rencana kerja Dana BOK POM yang telah disepakati bersama dalam berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(7).
(2)Pemanfaatan Dana BOK POM dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.
(3)Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
(4)Pengelolaan keuangan Dana BOK POM pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
(5)Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Dana BOK POM.
(6)Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPOM dapat melakukan pembinaan atau pendampingan kepada Dinas Kesehatan.
(7)Dinas Kesehatan dapat mengusulkan revisi anggaran antar rincian menu kegiatan dan komponen pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan dengan tetap menjaga pencapaian output yang telah disetujui, paling lambat bulan September pada tahun berjalan.
(8)Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan sepanjang masih sesuai dengan detail item kegiatan pada rencana anggaran biaya yang telah disetujui.
(9)Usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)diajukan dengan menyertakan:
1. a.surat usulan perubahan dan disertai justifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan; dan
2. b.data pendukung lainnya.
(10)Usulan revisi anggaran dapat disetujui setelah dilakukan reviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.
(11)Usulan revisi anggaran yang telah disetujui dapat diajukan sebagai dokumen pelaksanaan anggaran perubahan untuk ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 8

(1)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Dana BOK POM per rincian menu yang terdiri atas:
1. a.realisasi penyerapan anggaran, permasalahan dalam pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut; dan
2. b.realisasi kegiatan.
(3)Laporan Dana BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan pencapaian Dana BOK POM yang sudah direncanakan.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi SMART POM.
(5)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
(6)Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian Dana BOK POM pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh:
1. a.Kepala Badan; dan
2. b.Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat didelegasikan kepada:
1. a.unit kerja pimpinan tinggi madya BPOM pengampu kegiatan Dana BOK POM dan UPT BPOM secara mandiri; dan
2. b.Sekretariat Utama BPOM bersama unit kerja pimpinan tinggi madya BPOM pengampu kegiatan Dana BOK POM, Inspektorat Utama BPOM, dan UPT BPOM secara terpadu.
(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan terhadap:
1. a.ketepatan waktu penyampaian laporan;
2. b.realisasi output setiap rincian menu kegiatan Dana BOK POM;
3. c.realisasi anggaran setiap rincian menu kegiatan Dana BOK POM;
4. d.kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan petunjuk operasional penggunaan Dana BOK POM;
5. e.pengukuran capaian sasaran Dana BOK POM;
6. f.kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh BPOM; dan
7. g.permasalahan pelaksanaan Dana BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
(4)Evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 10

(1)Pengelolaan Dana BOK POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2)Pengelolaan Dana BOK POM beserta petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan januari sampai dengan desember 2024.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2024 Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Œ LUCIA RIZKA ANDALUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2024 PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2024 Oleh karenanya “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan” masih terus berlanjut sebagai salah satu proyek prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dengan mempertimbangkan kewenangan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka peningkatan kapasitas daerah dalam pengawasan dan pengendalian izin Apotek, Toko Obat serta Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT serta pengawasan post-market makanan dan minuman pada Industri Rumah Tangga (IRT) menjadi penting agar efektivitas pengawasan Obat dan Makanan menjadi semakin baik. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah aspek pembiayaan selain juga aspek kompetensi sumber daya manusia. Oleh karenanya, pengalokasian Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu alternatif yang diambil untuk mengatasi gap pembiayaan dalam pengawasan Obat dan Makanan sesuai kewenangan kabupaten/kota tersebut. B. Tujuan

1.Tujuan Umum Mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan perizinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, pengawasan pre-market dan post-market Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di peredaran termasuk pengawasan Label dan Iklan Pangan.
2.Tujuan Khusus

a.Meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian terhadap standar, persyaratan, dan ketentuan peraturan terkait pengelolaan obat;
b.Meningkatkan validitas data perizinan sarana Apotek, Toko Obat dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); dan
c.Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan IRTP dan PIRT di peredaran termasuk pengawasan Label dan Iklan Pangan sesuai dengan pedoman. C. Sasaran
1. 1.86% (delapan puluh enam persen) Apotek dan Toko Obat yang memenuhi ketentuan perizinan;
2. 2.83% (delapan puluh tiga persen) sampel PIRT yang memenuhi syarat; dan
3. 3.60% (enam puluh persen) IRTP (pre dan post market) yang memenuhi ketentuan. D. Kebijakan Umum
4. 1.Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan.
5. 2.Dana BOK POM bukan dana utama dalam penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah, sehingga daerah dituntut mewujudkan tanggung jawab dalam pembiayaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai kewenangan secara lebih mandiri dan inovatif serta bersinergi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah masing-masing.
6. 3.Dana BOK POM hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan rincian kegiatan yang tersedia pada alokasi masing-masing daerah dan tidak dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kegiatan lain meskipun kegiatan tersebut tersedia pada menu Dana BOK POM.
7. 4.Dana BOK POM hanya dapat digunakan untuk membiayai komponen pembiayaan yang dapat dibiayai pada ruang lingkup pembiayaan atau komponen pembiayaan sejenis dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan standar satuan harga Pemerintah Daerah.
8. 5.Kebutuhan komponen pembiayaan di luar ruang lingkup agar dibiayai secara mandiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa adanya duplikasi sumber pembiayaan.
9. 6.Dalam tahap perencanaan kegiatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan realokasi anggaran antar rincian menu kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dan tetap menjaga total pagu alokasi dan pencapaian target output minimal yang telah ditetapkan di setiap rincian menu kegiatan.
10. 7.Penyaluran Dana BOK POM merupakan bagian dari Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
11. 8.Pemerintah Daerah menganggarkan Dana BOK POM ke dalam APBD berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut: Menu Kegiatan Kode Pengendalian Dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 1.02.04.2.03.0001 Menu Kegiatan Kode Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 1.02.04.2.06.0001
12. 9.Dalam tahap pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas, serta dapat melakukan realokasi anggaran antar rincian menu kegiatan dan komponen dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dan tetap menjaga pencapaian target output yang telah disetujui.
13. 10.Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan.
14. 11.Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilaporkan melalui aplikasi SMART POM selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan berupa:
a.Realisasi anggaran dan output per bulan, dengan format tampilan sesuai pada formulir II.16.
b.Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan per rincian menu kegiatan per bulan, dengan format tampilan sesuai pada formulir II.2, II.4, II.5, II.6, II.11, II.12, II.13, II.14, dan II.15. E. Menu dan Rincian Menu Kegiatan
1. 1.Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan;
2. 2.Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; dan
3. 3.Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan, dengan rincian menu kegiatan:
a.pengawasan sarana IRTP; dan
b.pengawasan produk pangan industri rumah tangga. F. Pengertian Umum Dalam Petunjuk Operasional ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang dalam hal ini terbatas pada Apotek dan Toko Obat.
2. 2.Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
3. 3.Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
4. 4.Tenaga Teknis Kefarmasian atau TTK adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.
5. 5.Petugas Pengawas adalah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang berkompeten di bidang pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan fasilitas pelayanan kefarmasian dengan membawa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
6. 6.Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
7. 7.Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
8. 8.Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
9. 9.Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
10. 10.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
11. 11.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. 12.Pangan Produksi IRTP adalah Pangan Olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
13. 13.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
14. 14.Nomor Pangan Produksi IRTP yang selanjutnya disebut Nomor P-IRT adalah nomor pangan produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRTP.
15. 15.Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
16. 16.Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
17. 17.Iklan Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan Olahan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan Olahan.
18. 18.Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau District Food Inspector yang selanjutnya disebut DFI adalah tenaga pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang keamanan pangan untuk melakukan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga.
19. 1.Penyusunan arah kebijakan Dana BOK POM dipetakan berdasarkan arah kebijakan RPJMN dan prioritas pembangunan nasional.
20. 2.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengusulkan kegiatan yang didanai Dana BOK POM dengan menyampaikan data umum, data teknis, dan data usulan rencana kebutuhan anggaran yang digunakan dalam pengawasan obat dan makanan.
21. 3.BPOM menetapkan lokus penerima Dana BOK POM berdasarkan data umum, data teknis, data usulan, dan data dukung lainnya.
22. 4.BPOM menyampaikan lokus dan pagu alokasi penerima Dana BOK POM kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
23. 5.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengusulkan kegiatan yang didanai Dana BOK POM dengan mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui aplikasi SMARTPOM.
24. 6.BPOM bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembahasan bersama dalam penyusunan rencana kerja Dana BOK POM dan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan.
25. 7.Dinas Kesehatan kabupaten/kota menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran Dana BOK POM yang telah disepakati dan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah. B. Kriteria dan Alokasi
26. 1.Kriteria Penetapan kabupaten/kota penerima Dana BOK POM didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi berupa penyampaian data teknis terkait melalui tautan https://bit.ly/DAKNFPOMTA2024 dengan batas waktu penyampaian 25 Januari 2023 dan pemuktahiran usulan target, rincian anggaran biaya dan justifikasi melalui tautan https://bit.ly/UsulanDAK2024 dengan batas waktu penyampaian paling lambat 3 Agustus 2023. Penetapan kriteria lokus didasarkan pada data umum, data teknis dan data usulan rencana kebutuhan anggaran. Kriteria tersebut diantaranya:
a.Kriteria umum berdasarkan jumlah sumber daya manusia, jumlah sumber daya anggaran tahun 2022.
b.Kriteria teknis yang rumuskan dan disepakati sebagai berikut: 1) jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek dan toko obat; dan 2) jumlah IRTP.
c.Data usulan rencana kebutuhan anggaran berupa rincian anggaran biaya untuk setiap rincian menu kegiatan.
d.Selain data umum, data teknis dan data usulan rencana kebutuhan anggaran menggunakan data dukung yang terdiri atas: 1) hasil monitoring dan evaluasi Dana BOK POM tahun sebelumnya; 2) data penerimaan Dana BOK POM sejak tahun 2020; 3) komitmen pelaksanaan pengawasan obat dan makanan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota; 4) kapasitas fiskal; 5) data jumlah Nomor Izin Berusaha dan SPP-IRT; dan 6) data hasil pengawasan tahun sebelumnya. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan diatas, penerima Dana BOK POM TA 2024 sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) kabupaten/kota.
1. 2.Alokasi Penetapan alokasi anggaran Dana BOK POM per Dinas Kesehatan kabupaten/kota merupakan penjumlahan dari alokasi anggaran menu wajib (pengendalian dan tindak lanjut pengawasan SPP-IRT sebagai izin edar produk pangan olahan dari produksi industri rumah tangga dan pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan) dan alokasi menu pilihan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan. C. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Dana BOK POM berlandaskan pada prinsip–prinsip:
2. 1.Keterpaduan Kegiatan Dana BOK POM direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas, kader kesehatan, lintas sektor seperti Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, akademisi, organisasi profesi, UPT BPOM di daerah masing-masing dan unsur masyarakat. Dalam penggunaan tidak dibagi setiap bidang dan seksi berdasar struktur organisasi perangkat daerah tetapi pelaksanaan program secara terintegrasi.
3. 2.Efisien Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, memenuhi sifat kepatutan dan kewajaran serta seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.
4. 3.Efektif Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah di daerah.
5. 4.Akuntabel Pengelolaan dan pemanfaatan Dana BOK POM dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Pelaporan
6. 1.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan Dana BOK POM kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama melalui aplikasi SMARTPOM setiap bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya yang meliputi:
a.realisasi penyerapan anggaran, permasalahan dalam pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut; dan
b.realisasi kegiatan.
1. 2.Laporan Dana BOK POM sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan pencapaian Dana BOK POM yang sudah direncanakan.
2. 3.Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian Dana BOK POM pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Dana BOK POM dilaksanakan oleh BPOM dan/atau bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait. Rincian Menu: Pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.
3. 1.Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada sub-urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan di dalam penerbitan izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian antara lain Apotek dan Toko Obat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa dalam pelaksanaan perizinan tersebut wajib dilakukan pengawasan. Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, yang menyatakan bahwa Sertifikat Standar Apotek/Toko Obat diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota apabila Apotek/Toko Obat dinyatakan sesuai berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap standar. Dimana Sertifikat Standar tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi Unit Pelayanan Perizinan Berusaha Kabupaten/kota (PTSP/ DPMPTSP) untuk menerbitkan izin berusaha Apotek/Toko Obat. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa selain melakukan penilaian kesesuaian izin, Pemda Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek/Toko Obat, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing. Pengawasan dilakukan melalui pengecekan di lapangan secara rutin satu kali dalam setahun, pengecekan di lapangan secara insidental (jika ada indikasi pelanggaran/ada aduan dari masyarakat dan pelaku usaha), dan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian (yang terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alkes, BMHP dan pelayanan farmasi klinik). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPOM tahun 2021 terhadap pengelolaan obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, diketahui bahwa sebanyak 25% Apotek dan 32% Toko Obat dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan pada tahun 2022 jumlah TMK relatif meningkat menjadi 28% untuk Apotek dan 37% untuk Toko Obat. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan POM ini dilakukan berdasarkan analisis risiko dengan jumlah yang memenuhi keterwakilan secara statistika. Temuan pelanggarannya pun cukup beragam, di antaranya adalah perizinan yang tidak sesuai dan kompetensi petugas pengelola obat yang kurang memadai. Dari hasil pelaksanaan Dana BOK POM tahun 2021 dan 2022 terkait Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota, ditemukan bahwa belum seluruh Apotek dan Toko Obat di Indonesia memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam perizinan. Di Tahun 2021 terdapat 899 sarana (12,23%) dan di tahun 2022 terdapat 518 sarana (15,83%) Apotek/Toko Obat yang tidak memenuhi ketentuan terkait perizinan. Diantaranya terdapat Apotek/Toko Obat yang izin sarananya sudah tidak berlaku tetapi masih beroperasional, dan/atau izin praktek Tenaga Kefarmasian di Apotek/Toko Obat tidak berlaku atau belum memiliki izin praktek tenaga kefarmasian. Hal ini tentu menjadi dorongan untuk adanya perbaikan dalam pengelolaan perizinan yang telah diterbitkan. Secara 2 (dua) tahun berturut – turut persentase sarana (apotek dan toko obat) yang tidak memenuhi ketentuan dari jumlah sarana terperiksa BPOM maupun Dinas Kesehatan melalui pendanaan DAK justru meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan yang berorientasi pada perbaikan sarana. Hal ini juga menegaskan bahwa pengawasan obat tidak terlepas dari pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, maka diperlukan pengawalan terhadap pengawasan pelaksanaan perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tentunya dalam menjalankan sistem pengawasan sarana tersebut juga perlu didukung dengan database sarana berizin yang aktual dan valid secara nasional. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu secara jelas dalam PP No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 222 mengatur bahwa pengawasan rutin untuk usaha risiko menengah tinggi dan tinggi (termasuk apotek dan toko obat) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali. Pengawasan dilakukan dengan inspeksi lapangan berupa pemeriksaan ataupun pembinaan (bimtek). Selain terkait perizinan sarana, SDM pengelola obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian juga berperan penting dalam menyediakan dan memberikan sediaan farmasi (obat) yang bermutu karena Fasilitas Pelayanan Kefarmasian merupakan muara peredaran sediaan farmasi yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Untuk menunjang SDM pelayanan kefarmasian dalam hal menyediakan dan memberikan Obat yang memenuhi ketentuan, maka diperlukan pengetahuan terkait regulasi dan standar pelayanan terkini. Oleh karena itu, selain melakukan fungsi pengawasan, Pemerintah Daerah selaku penerbit izin operasional Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berkewajiban melakukan pembinaan terhadap SDM Kesehatan pada sarana-sarana yang ada agar penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dapat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700/6206/SJ Tahun 2022 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, menjadi acuan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian secara konsisten dan berkelanjutan.
4. 2.Tujuan
a.Meningkatkan efektivitas pengawasan obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian melalui pengkajian izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
b.Meningkatkan kompetensi petugas pengelola obat di Fasilitas Apotek, Toko Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian lainnya dalam pemenuhan standar dan persyaratan;
c.Adanya peningkatan kepatuhan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan standar yang dipersyaratkan; dan
d.Adanya kajian izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan.
1. 3.Indikator Keluaran
a.Data perizinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan; dan
b.Jumlah petugas pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (tenaga kefarmasian dan/atau pemilik sarana) yang telah diberi bimbingan teknis tentang sesuai dengan standar dan persyaratan.
1. 4.Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai
a.Belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam/luar kantor (dapat berupa konsumsi, sewa gedung, paket meeting, dan lain-lain). Penggunaan ruang pertemuan (sewa gedung/paket meeting) diperkenankan apabila sesuai SSH pemda/mengundang lintas sektor dan/atau pelaku usaha/tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri atau instansi pemerintah di wilayah tersebut/tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai/waktu pertemuan minimal 8 (delapan) jam dengan jumlah peserta minimal 30 (tiga puluh) orang;
b.Belanja perjalanan dinas (petugas Dinas Kesehatan/peserta kegiatan/narasumber) terdiri dari: - transpor dalam kota/transpor melewati batas kota/pengganti transpor (bahan bakar kendaraan dinas dengan batas wajar); - uang harian perjalanan dinas/uang harian kegiatan pertemuan di luar kantor/makan minum lapangan; dan - penginapan (harus disertai justifikasi jarak tempuh dan keterbatasan transportasi).
c.Belanja penggandaan/pencetakan, terdiri dari: - materi bimbingan teknis; - blangko pemeriksaan dan CAPA.
d.Belanja honor narasumber (bagi non ASN dan ASN di luar BPOM dan Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas). Seluruh pembiayaan tersebut diatur sesuai dengan standar biaya daerah atau sesuai ketentuan yang berlaku.
1. 5.Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu:
a.Rapat Koordinasi 1) Rapat koordinasi dapat dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengundang lintas sektor terkait (Balai Besar/Balai/Loka POM, PTSP, IAI, PAFI, dan lain-lain) dalam rangka membahas perencanaan, persiapan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan izin sarana Apotek dan Toko Obat sesuai dengan kewenangan masing-masing. 2) Rapat dapat dilaksanakan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada saat awal untuk membahas perencanaan/persiapan dan menjelang akhir tahun anggaran dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil serta pelaporan pelaksanaan pengawasan Apotek dan Toko Obat.
b.Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan 1) Inputan Kegiatan Kegiatan Pengawasan Izin Apotek dan Toko Obat Terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan oleh Pemerintah Daerah merupakan kegiatan dengan input sebagai berikut: a) Database sarana berizin yang dimiliki oleh masing- masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan b) Daftar Pemeriksaan izin sesuai dengan standar dan persyaratan untuk Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) dengan format sesuai formulir II.1. 2) Metode Kerja a) Pelaksanaan kegiatan pengawasan/pemeriksaan izin Apotek dan Toko Obat dapat dilakukan selama bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing; b) Kegiatan pemeriksaan dilakukan secara onsite dalam rangka pengawasan pengkajian izin sarana Apotek dan Toko Obat; c) Pemeriksaan dilakukan oleh Petugas Pengawas yang kompeten di bidang pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian dengan membawa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang; d) Petugas Pengawas yang melaksanakan pemeriksaan Apotek dan Toko Obat 2-3 orang; e) Target pemeriksaan dalam satu tahun anggaran minimal 30 (tiga puluh) sarana Apotek dan Toko Obat, dikecualikan untuk Kabupaten/Kota dengan wilayah perairan/kepulauan dan wilayah yang tidak hanya menggunakan transportasi darat; dengan prioritas fasilitas yang diperiksa adalah fasilitas yang belum dilakukan pemeriksaan dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun atau belum memenuhi ketentuan pada pengawasan tahun sebelumnya atau terdapat risiko lain sehingga perlu dilakukan pemeriksaan; f) Pemeriksaan menggunakan Formulir II.1 Daftar Pemeriksaan Apotek dan Toko Obat. Dokumen tersebut dibuat minimal 2 (dua) rangkap, dokumen asli diarsipkan oleh petugas sedangkan salinannya diberikan kepada sarana Apotek dan Toko Obat untuk diketahui pimpinan bahwa terhadap ketidaksesuaian yang harus diperbaiki; g) Hasil pelaksanaan pemeriksaan Apotek dan Toko Obat selanjutnya direkap sesuai dengan formulir II.2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Pengkajian Izin Apotek dan Toko Obat.
c.Pendampingan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/ Corrective Action and Preventive Action (CAPA) 1) Pendampingan Regulasi a) Pendampingan regulasi merupakan kegiatan pembinaan untuk pelaku usaha oleh instansi penerbit izin berupa pertemuan (seminar atau bimtek) yang dilaksanakan selama satu hari di dalam atau di luar kantor (seperti gedung pertemuan milik Pemerintah Daerah/paket meeting untuk meningkatkan kompetensi petugas pengelola Apotek dan Toko Obat; b) Peserta kegiatan Pendampingan Regulasi utamanya adalah Apoteker Penanggung Jawab/Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggung Jawab Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Tenaga Kefarmasian lainnya, dan/atau pemilik Apotek dan Toko Obat yang menjadi prioritas target pendampingan, antara lain dengan kriteria:
i.belum pernah diperiksa atau dibina oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir atau belum memenuhi ketentuan pada pengawasan tahun sebelumnya; ii. belum pernah diperiksa oleh UPT BPOM setempat selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir atau lebih; iii. Apotek dan Toko Obat yang berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan sebelumnya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK); dan iv. Apotek dan Toko Obat yang pernah melakukan pelanggaran berat atau mendapatkan sanksi dari UPT BPOM dalam pengelolaan sediaan farmasi. c) Jumlah target peserta minimal kegiatan pendampingan regulasi adalah 50 (lima puluh) peserta, dengan jumlah perwakilan dari setiap Apotek dan Toko Obat maksimal berjumlah 2 (dua) orang (Penanggung jawab dan/atau pemilik sarana dan/atau petugas pengelola lainnya). Dikecualikan untuk Kabupaten/Kota yang target pesertanya tidak dapat memenuhi minimal 50 (lima puluh) peserta dikarenakan jumlah Apotek dan Toko Obat yang sedikit atau karena kondisi geografis dengan wilayah perairan/kepulauan dan wilayah yang tidak hanya menggunakan transportasi darat dengan anggaran yang terbatas, maka target peserta dapat dioptimalisasi sesuai dengan anggaran yang tersedia; d) Narasumber kegiatan Pendampingan Regulasi berasal dari Dinas Kesehatan, BBPOM/BPOM/Loka POM/organisasi profesi (IAI) setempat atau Instansi lain yang berkompeten. Honor Narasumber hanya untuk Non-ASN dan ASN diluar BPOM dan Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas. e) Materi pendampingan regulasi dapat meliputi:
i.Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan obat, termasuk pengelolaan vaksin di fasilitas pelayanan kefarmasian (antara lain Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian); ii. Standar Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; iii. Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan Sektor Obat & Makanan; iv. Mekanisme teknis perubahan izin dan/atau pelaporan perubahan izin fasilitas pelayanan kefarmasian;
v.Edukasi terkait informasi obat melalui Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa) dan Aplikasi BPOM Mobile; dan vi. Bimtek/workshop penyusunan SOP terkait pengelolaan obat. 2) Pendampingan Tindakan Perbaikan/Desk CAPA kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan dan pendampingan kepada Apotek dan Toko Obat dalam melakukan dan menyusun TPP/CAPA hasil pemeriksaan. a) Inputan Kegiatan
i.Hasil kegiatan Pengawasan dalam rangka pengkajian izin Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan ii. Format blangko TPP/CAPA sesuai dengan formulir II.3. b) Metode Kerja
i.Metode kerja berupa kegiatan desk konsultasi (diskusi) antara Apoteker/TTK Penanggung Jawab dan/atau Pemilik sarana Apotek dan Toko Obat dengan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; ii. Kegiatan Pendampingan/Desk CAPA dilakukan secara berkala sebagai salah satu bentuk tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Apotek dan Toko Obat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK); iii. Kegiatan Pendampingan/Desk CAPA dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pendampingan Regulasi (seminar/bimtek), misalnya Pendampingan Regulasi diberikan di awal kepada semua peserta, kemudian dilanjutkan dengan Desk CAPA untuk beberapa Apotek dan Toko Obat yang membutuhkan Pendampingan TPP/CAPA; iv. Selain bersamaan dengan kegiatan Pendampingan Regulasi, Desk CAPA juga dapat dilaksanakan secara terpisah dengan mengundang Apotek dan Toko Obat dengan hasil pemeriksaan TMK dan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan; dan
v.Hasil pelaksanaan pendampingan TPP/CAPA selanjutnya direkap sesuai dengan Formulir II.4 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Pendampingan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/Corrective Action and Preventive Action (CAPA) Apotek dan Toko Obat.
1. 6.Pelaporan Pelaporan kegiatan pelaksanaan pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan menggunakan formulir:
a.Formulir II.2 rekapitulasi hasil pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin Apotek dan Toko Obat; Pelaporan dilakukan satu kali setelah pemeriksaan awal.
b.Formulir II.4 rekapitulasi hasil pelaksanaan pendampingan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/Corrective Action and Preventive Action (CAPA) Apotek dan Toko Obat; dan
c.Formulir II.5 rekapitulasi laporan kegiatan pendampingan regulasi kepada tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan. B. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Rincian Menu: Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan penerbitan SPP-IRT.
1. 1.Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan telah dinyatakan pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, dan pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pengawasan pangan yang beredar. Terkait pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (IRT), diamanahkan bahwa Pemerintah di tingkat daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin produksi dan pengawasan produk IRTP yang beredar. Sehubungan dengan hal tersebut, BPOM telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pengawasan IRTP seperti Pedoman Pemberian Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan, dan Tata Cara Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga. Regulasi lain yang menjadi perhatian terkait peningkatan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha IRTP yaitu adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko. Dalam rangka kemudahan berusaha bagi pelaku IRTP, sertifikasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko, berubah menjadi Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menyesuaikan dengan standar perizinan untuk risiko menengah rendah. Hingga saat ini, telah banyak industri skala kecil hingga skala menengah yang terdaftar sebagai IRTP dengan nomor pangan industri rumah tangga. Namun, berdasarkan hasil pengawasan dan hasil kajian yang telah dilakukan oleh BPOM masih banyak ditemukan pemberian SPP-IRT yang belum memenuhi ketentuan seperti pelaku usaha wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan nilai minimal 60 (enam puluh), sarana Produksi Pangan diperiksa dengan hasil pemeriksaan tergolong level I dan II serta jenis pangan yang didaftarkan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan. Dari kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan SPP-IRT antara lain komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendukung pemberian SPP-IRT (misalnya adanya Peraturan Daerah yang jelas terkait kemudahan pelayanan perizinan), ketersediaan tenaga PKP dan DFI yang kompeten, adanya koordinasi yang baik antar OPD terkait, akses transportasi yang mudah ke lokasi IRTP serta ketersediaan anggaran baik dalam pengawasan pre-market dan post-market. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan produksi dan peredaran pangan industri rumah tangga serta untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, maka dipandang perlu memberikan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui kegiatan pengendalian dan tindak lanjut pengawasan SPP-IRT sebagai izin edar produk pangan olahan dari produksi industri rumah tangga.
2. 2.Tujuan
a.Pangan Olahan yang diproduksi oleh IRTP memiliki izin produksi Pangan Olahan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
b.Meningkatkan keamanan dan mutu produk IRTP yang akan beredar di masyarakat melalui peningkatan efektivitas pengawasan pre-market pangan industri rumah tangga sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.
1. 3.Indikator Keluaran
a.Terselenggaranya bimbingan teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan;
b.Terlaksananya pengawasan dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
c.Terlaksananya pendampingan pemenuhan CAPA; dan
d.Terlaksananya pengkajian ulang SPP-IRT.
1. 4.Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai
a.Belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam/luar kantor (dapat berupa konsumsi, sewa gedung, paket meeting, dan lain-lain). Penggunaan ruang pertemuan (sewa gedung/paket meeting) diperkenankan apabila sesuai SSH pemda/mengundang lintas sektor dan/atau pelaku usaha/tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri atau instansi pemerintah di wilayah tersebut/tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai/ waktu pertemuan minimal 8 (delapan) jam dengan jumlah peserta minimal 30 (tiga puluh) orang;
b.Belanja perjalanan dinas (petugas Dinas Kesehatan/peserta kegiatan/narasumber) terdiri dari: - transpor dalam kota/transpor melewati batas kota/pengganti transpor (bahan bakar kendaraan dinas dengan batas wajar) - uang harian perjalanan dinas/uang harian kegiatan pertemuan di luar kantor/makan minum lapangan - penginapan (harus disertai justifikasi jarak tempuh dan keterbatasan transportasi);
c.Belanja penggandaan/pencetakan, terdiri dari: - blangko pemeriksaan sarana - materi atau modul bimtek PKP, sertifikat dan PIKP (Produk Informasi Keamanan Pangan) misalnya poster cara cuci tangan yang baik, leaflet BTP, dan tema lainnya yang terkait IRTP, yang diserahkan kepada peserta bimtek;
d.Belanja honor narasumber (bagi non ASN dan ASN di luar BPOM dan Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas); dan
e.Dalam rangka optimalisasi anggaran untuk peningkatan efektifitas kegiatan pendampingan pemenuhan CAPA dapat dianggarkan belanja bahan berupa tempat sampah tertutup (yang diinjak), masker, celemek dan sarung tangan plastik/nitril dengan maksimal pagu Rp 300.000,- per sarana. Seluruh pembiayaan tersebut diatur sesuai dengan standar satuan harga Pemenrintah Daerah atau sesuai ketentuan yang berlaku. Pertimbangan Penentuan Target:
1. 1.Pelaku usaha baru yang telah mendaftar SPP-IRT melalui OSS RBA dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
2. 2.Jumlah SDM/Tenaga PKP/DFI
3. 5.Pelaksanaan Kegiatan
a.Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Pelaku Usaha 1) Pelaksanaan Bimtek atau Penyuluhan Keamanan Pangan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan. 2) Peserta Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) diprioritaskan bagi pemilik atau penanggung jawab IRTP yang belum pernah mengikuti Bimtek PKP dan sedang dalam tahap pemenuhan komitmen dalam rangka penerbitan SPP- IRT serta pemilik usaha yang akan memperpanjang izin PIRT melalui aplikasi SPP-IRT yang terintegrasi OSS RBA. Jumlah peserta setiap sarana sebanyak 1-2 orang. 3) Narasumber pada penyuluhan ini adalah tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) tingkat pertama yang sudah memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun pihak swasta yang kompeten di bidangnya. 4) Materi Bimtek terdiri dari materi utama/wajib dan materi pendukung. Materi utama atau materi wajib yang disampaikan adalah: a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan; b) Keamanan dan Mutu Pangan; c) Teknologi proses pengolahan pangan; d) SSOP (Standard Sanitation Operating Procedure); e) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan; f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan; dan g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan. Materi pendukung yang disampaikan adalah: a) Pencantuman Label Halal; dan b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP. Materi bimtek PKP dapat diunduh melalui https://bit.ly/MateridanPIKPBOKPOM2024. 5) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan Materi penyuluhan Keamanan Pangan dapat disampaikan dalam bentuk ceramah dan diskusi. 6) Evaluasi peserta Peserta bimtek PKP dianggap lulus apabila telah mengikuti post test dengan hasil evaluasi menunjukkan nilai minimal cukup (60). 7) Pemberian Modul dan Produk Informasi Keamanan Pangan Peserta Bimtek dapat diberikan modul yang berisi materi Bimtek dan/atau PIKP (Produk Informasi Keamanan Pangan) misalnya poster cara cuci tangan yang baik, leaflet BTP, dan tema lainnya yang terkait IRTP. Modul dan PIKP dapat diunduh melalui https://bit.ly/MateridanPIKPBOKPOM2024. 8) Tempat pelaksanaan yang digunakan dalam pelatihan harus mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan. Bimtek dapat dilakukan di dalam atau di luar kantor (seperti gedung pertemuan milik Pemerintah Daerah/paket meeting dilaksanakan selama satu sampai dua hari.
b.Pemeriksaan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 1) Pelaksanaan Pemeriksaan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen penerbitan SPP-IRT dilakukan kepada sarana yang telah mengikuti bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dan sarana yang sedang dalam tahap pemenuhan komitmen dalam rangka penerbitan SPP-IRT. Jumlah minimal sarana yang diperiksa adalah minimal sejumlah sarana yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan atau sesuai jumlah sarana yang mengajukan SPP-IRT. 2) Pemeriksaan sarana dilakukan oleh tim yang terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau DFI (District Food Inspector) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota. 3) Pelaksanaan pengawasan berdasarkan pada surat tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ataupun Puskesmas yang telah didelegasikan wewenang penugasan pengawasan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pemeriksaan dapat didampingi oleh petugas UPT BPOM setempat atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan dinas lain yang terkait dengan IRTP. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1) Pemeriksaan sarana produksi IRTP dilakukan sesuai dengan Peraturan BPOM terkait Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 2) Selama pemeriksaan, Tenaga Pengawas Pangan didampingi oleh penanggungjawab IRTP yang diperiksa. 3) Dokumen yang perlu disiapkan adalah: a) Formulir daftar pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga (formulir II.7); b) Formulir rincian laporan ketidaksesuaian (formulir II.8); c) Formulir laporan tindakan koreksi dan status CAPA (formulir II.9); dan d) Berita Acara Pemeriksaan (formulir II.10). 4) Petunjuk pengisian formulir daftar pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga (formulir II.7) yaitu: a) Jika elemen yang diperiksa memenuhi persyaratan CPPB–IRT, maka kolom ketidaksesuaian tidak diisi atau dibiarkan kosong. b) Jika elemen yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan CPPB–IRT, atau kondisi IRTP sesuai dengan kalimat pernyataan negatif pada elemen yang diperiksa, maka menjadi temuan ketidaksesuaian dengan kriteria yang ditetapkan CPPB–IRT (minor, major, serius atau kritis) dengan memberi tanda “√” di kotak yang telah disediakan. 5) Jika diperlukan, tenaga pengawas dapat mengajukan pertanyaan serta melakukan pemeriksaan secara mendalam dan rinci untuk memperkuat penilaian. Di samping menggunakan formulir pemeriksaan, tenaga pengawas juga disarankan mencatat sendiri hal-hal khusus yang ditemukan selama pemeriksaan yang penting artinya bagi penilaian. 6) Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka IRTP diberi kesempatan untuk melakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian dan mendokumentasikannya dengan menggunakan Formulir Laporan Tindakan Koreksi dan Status/CAPA (Formulir II.9). 7) Tenaga pengawas pangan agar melakukan verifikasi terhadap tindakan koreksi yang dilakukan oleh IRTP. Jika tindakan koreksi yang dilakukan sudah tepat, maka pengawas dapat menuliskan “sesuai” pada kolom “status”. Verifikasi tindak lanjut agar dicatat dan didokumentasikan dengan baik. 8) Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dapat berlanjut jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan level I atau II dan sesuai dengan Peraturan BPOM tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
c.Pendampingan pemenuhan CAPA Pendampingan pemenuhan CAPA dilaksanakan pada sarana yang telah dikunjungi dan memerlukan pendampingan untuk memenuhi ketentuan sesuai persyaratan yang berlaku. Pendampingan dilakukan dengan cara dan persyaratan seperti yang berlaku pada pemeriksaan sarana dalam rangka pengawasan pemenuhan komitmen penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sarana yang perlu mendapatkan pendampingan adalah tidak memenuhi level 1 atau 2 (hasil pemeriksaan sarana masih level 3 atau 4) serta memerlukan bimbingan untuk pembuatan label yang benar. Pada kegiatan pendampingan pemenuhan CAPA bagi sarana dengan temuan kritis higienis sanitasi, Dinas Kesehatan dapat memberikan bantuan berupa tempat sampah tertutup (yang diinjak), masker, celemek dan sarung tangan plastik/nitril.
d.Rapat Kaji Ulang 1) Rapat kaji ulang dapat dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diikuti oleh petugas Dinas Kesehatan, DFI, Tenaga Pengawas Pangan atau Penyuluh Keamanan Pangan serta perwakilan Dinas PM-PTSP dan dinas lain yang terkait dengan IRTP. 2) Rapat kaji ulang dapat dilaksanakan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua). 3) Rapat dilaksanakan untuk mengkaji SPP-IRT yang telah dikeluarkan sebelumnya dan monitoring SPP-IRT pada tahun berjalan. Output pada kegiatan kaji ulang adalah dokumen atau laporan hasil kaji ulang sesuai dengan rapat kaji ulang yang dilakukan. Pengkajian dilakukan berdasarkan: a) track record IRTP, kasus, dan status IRTP (aktif/ tidak aktif) ditindaklanjuti dengan pencabutan SPP-IRTnya; b) kesesuaian kondisi IRTP saat ini dengan definisi IRTP yang seharusnya. IRTP yang sudah berkembang perlu difasilitasi untuk mendaftarkan produknya memperoleh izin edar MD dari BPOM; dan c) Masa berlaku SPP-IRT yang akan berakhir ditindaklanjuti dengan perpanjangan SPP-IRT melalui aplikasi SPPIRT terintegrasi OSS RBA.
e.Rapat Koordinasi 1) Apabila diperlukan, rapat koordinasi dapat dilaksanakan dalam rangka persiapan bimtek, pemeriksaan sarana, dan pendampingan CAPA. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengundang lintas sektor terkait (Balai Besar/Balai/Loka POM, PTSP, Dinas PM-PTSP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan di wilayah kabupaten/kota setempat, ataupun instansi terkait lainnya). 2) Rapat koordinasi juga dapat dilakukan dalam rangka diseminasi informasi/sosialisasi terkait SPPIRT dan CPPOB untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan sarana dan keberhasilan pendampingan dengan mengundang sanitarian/petugas OSS desa.
1. 6.Pelaporan Pelaporan kegiatan pengendalian dan pengawasan SPP-IRT menggunakan formulir:
a.Formulir II.11 rekapitulasi hasil pemeriksaan sarana IRTP dalam rangka pemenuhan komitmen: 1) Sarana IRTP dengan hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan, maka pelaporan dilakukan satu kali. 2) Sarana IRTP dengan hasil pemeriksaan awal Tidak Memenuhi Ketentuan, maka pelaporan dilakukan dua kali, yaitu setelah pemeriksaan sarana yang pertama dan setelah pendampingan CAPA.
b.Formulir II.12 rekapitulasi hasil kaji ulang dalam rangka pengawasan pre-market. C. Menu: Pemeriksaan Post-Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan. Rincian Menu: Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pengawasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
1. 1.Latar Belakang Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memiliki peranan penting dalam sistem Keamanan Pangan di Indonesia. Pada umumnya IRTP merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan yang banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Mengingat potensi ekonomi yang sangat strategis serta potensi risiko produk maka perlu diselaraskan antara pertumbuhan IRTP yang cepat dengan peningkatan keamanan dan mutu produk. Pengawalan terkait aspek keamanan dan mutu pangan industri rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana BPOM melakukan pengawasan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan untuk Pangan Olahan, termasuk pangan industri rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin produksi makanan dan minuman serta pengawasan post-market IRTP. Namun pengawasan IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum optimal, salah satunya dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik SDM, laboratorium, dan anggaran. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil pengawasan IRTP tahun 2018-2022 menunjukkan IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berturut-turut sebesar 79,30%, 78,38%, 55,99%, 55,23%, dan 50,07%. Demikian juga hasil pengawasan terhadap Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) oleh UPT BPOM selama 5 (lima) tahun berturut- turut pada tahun 2018-2022 menunjukkan PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 22,1%, 24,26%, 22,1%, 22,7%, dan 24,7%. Hasil tersebut belum menggambarkan penurunan yang signifikan. BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengembangkan kebijakan/regulasi/standar/ pedoman pengawasan Pangan Olahan termasuk PIRT. Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, menjadi acuan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengawasan sarana dan produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. 2.Tujuan
a.Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan post-market IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman; dan
b.Meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan industri rumah tangga yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.
1. 3.Indikator Keluaran
a.Jumlah sarana pangan industri rumah tangga yang diawasi dalam rangka pengawasan post-market;
b.Jumlah pelaku usaha IRTP yang diberikan bimbingan teknis penilaian mandiri CPPOB IRTP;
c.Jumlah produk pangan olahan yang dilakukan sampling dan pengujian termasuk evaluasi label atau penandaan untuk produk pangan olahan yang terkemas; dan
d.Jumlah iklan produk pangan olahan IRT yang diawasi.
1. 4.Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai
a.Belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam/luar kantor (dapat berupa konsumsi, sewa gedung, paket meeting, dan lain-lain). Penggunaan ruang pertemuan (sewa gedung/paket meeting) diperkenankan apabila sesuai SSH pemda/mengundang lintas sektor dan/atau pelaku usaha/tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri atau instansi pemerintah di wilayah tersebut/tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai/waktu pertemuan minimal 8 (delapan) jam dengan jumlah peserta minimal 30 (tiga puluh) orang;
b.Belanja perjalanan dinas (petugas Dinas Kesehatan/peserta kegiatan/narasumber) terdiri dari: - transpor dalam kota/transpor melewati batas kota/pengganti transpor (bahan bakar kendaraan dinas dengan batas wajar) - uang harian perjalanan dinas/uang harian kegiatan pertemuan di luar kantor/makan minum lapangan - penginapan (harus disertai justifikasi jarak tempuh dan keterbatasan transportasi);
c.Belanja pencetakan PIKP (Produk Informasi Keamanan Pangan) terkait CPPOB-IRT contohnya leaflet/poster yang diserahkan ke pelaku usaha/peserta bimtek;
d.Belanja penggandaan/pencetakan, terdiri dari: - materi/modul bimtek - sertifikat bimtek - template/formulir dokumen produksi - blangko pemeriksaan dan CAPA
e.Belanja honor narasumber (bagi non ASN dan ASN di luar BPOM dan Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas);
f.Belanja pembelian sampel;
g.Belanja bahan pengemas produk sampling yang memerlukan penanganan khusus (misal pangan siap saji, PJAS, AMIU);
h.Belanja pengiriman sampel dapat berupa biaya pengiriman barang atau ekspedisi dan/atau dapat dilakukan dengan biaya perjalanan dinas pengantaran sampel oleh petugas dinas kesehatan ke laboratorium pengujian untuk menjaga kondisi sampel agar tidak rusak dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi. Biaya bagasi sampel dapat ditanggung oleh DPA untuk maskapai yang menetapkan bagasi berbayar dengan kelengkapan bukti bayar dari maskapai sesuai ketentuan SSH yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
i.Belanja jasa pengujian sampel. Seluruh pembiayaan tersebut diatur sesuai dengan standar satuan harga Pemerintah Daerah atau sesuai ketentuan yang berlaku.
1. 5.Pelaksanaan Kegiatan
a.Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) 1) Rapat koordinasi perencanaan dan monitoring evaluasi tindak lanjut a) Inventarisasi Sarana Produksi IRTP Tahapan awal adalah melakukan kegiatan inventarisasi sarana IRTP. Inventarisasi dilakukan dalam bentuk rapat yang diikuti petugas Inventarisasi dilakukan dalam bentuk rapat yang diikuti petugas Dinas Kesehatan, Tenaga Pengawas Pangan (DFI) atau Penyuluh Keamanan Pangan dengan beberapa lintas sektor seperti UPT BPOM, Dinas PM-PTSP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah kabupaten/kota setempat, ataupun instansi terkait lainnya. Kegiatan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (di semester pertama) untuk memperoleh database sarana IRTP di wilayah kerja kabupaten/kota setempat. Hasil inventarisasi ini dapat juga digunakan sebagai bahan dalam menentukan sarana IRTP yang akan dilakukan audit dalam rangka pengawasan post- market serta pemetaan sarana IRTP dan produk pangan industri rumah tangga di kabupaten/kota. Terhadap hasil pembahasan inventarisasi ini dituangkan dalam laporan rapat. b) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan IRTP Terhadap hasil dari pelaksanaan pengawasan sarana IRTP, dilakukan monitoring tindak lanjut pengawasan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat dengan lintas sektor terkait yaitu seperti Dinas PM-PTSP, Dinas KUKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, UPT BPOM serta instansi terkait lainnya di wilayah kabupaten/kota. Materi yang dibahas terkait hasil pemeriksaan post- market (audit/pemeriksaan sarana IRTP), evaluasi dan monitoring kesesuaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan serta tindak lanjut selanjutnya yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan proses produksi untuk menjamin keamanan dan mutu pangan. Pada kegiatan ini dilakukan juga evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan Dana BOK POM yang berlangsung di kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun dalam bentuk rapat semester dengan hasil berupa dokumen laporan semester yang akan dilaporkan ke lintas sektor terkait termasuk BPOM. 2) Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP
a.Pemeriksaan post-market adalah pemeriksaan sarana yang telah mendapatkan SPP-IRT yang dilakukan di luar pemenuhan komitmen (untuk SPP-IRT yang terbit sebelum mekanisme OSS RBA) atau pemeriksaan sarana setelah sarana memenuhi komitmen pelaku usaha (untuk SPP-IRT yang terbit setelah mekanisme OSS RBA).
b.Pemeriksaan sarana dilakukan terhadap: ● Sarana produksi IRTP yang telah mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); ● Sarana produksi IRTP yang belum memiliki izin edar SPP-IRT dan terdapat kasus yang perlu ditelusuri dan ditindaklanjuti; dan/atau ● Sarana produksi IRTP yang izin edar produknya perlu disesuaikan menjadi izin edar Makanan Dalam Negeri (MD) karena tidak sesuai dengan regulasi.
c.Penetapan target prioritas pemeriksaan sarana IRTP dilakukan berdasarkan analisa risiko dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
i.Hasil penilaian mandiri CPPOB-IRT tahun 2023 ii. Penentuan jumlah sarana minimal yang akan diperiksa dilakukan sampling dengan menggunakan statistik Rumus Yamane E=10% Cluster Jumlah ukuran sampel IRTP (sesuai hasil perhitungan dengan rumus Yamane) Jumlah Sarana yang diperiksa Jumlah trip (asumsi 1 trip=2 sarana) 1 1-20 12 6 2 21-40 24 12 3 41-60 36 18 4 61-80 48 24 5 >81 60 30 iii. Riwayat Terkait Isu Keamanan Pangan Produk Informasi mengenai apakah pernah terjadi: Kejadian Luar Biasa (KLB), peringatan publik terkait isu keamanan pangan, penarikan produk, pengaduan konsumen yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Dinkes maupun BPOM serta temuan produk hasil pengujian; iv. Riwayat Nilai Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
v.Riwayat pelanggaran dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, meliputi pelanggaran terkait iklan dan label pangan.
d.Pemeriksaan sarana dilakukan oleh tim yang terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau DFI (District Food Inspector) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota.
e.Pelaksanaan pengawasan berdasarkan pada Surat Tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ataupun Kepala Puskesmas yang telah didelegasikan wewenang penugasan pengawasan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
f.Hasil pengawasan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilengkapi dengan formulir pemeriksaan sarana produksi PIRT, formulir rincian laporan ketidaksesuaian, dan formulir laporan tindakan koreksi dan status. Dokumen tersebut dibuat minimal 2 (dua) rangkap, dokumen asli diarsipkan oleh petugas sedangkan salinannya diberikan kepada IRTP untuk diketahui pimpinan bahwa terhadap ketidaksesuaian yang harus diperbaiki.
g.Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
h.Pada pelaksanaan pemeriksaan sarana IRTP dilakukan pengawasan terkait penerapan CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga) serta melihat kesesuaian sarana yang tergolong sebagai sarana IRTP. Kesesuaian sarana IRTP dapat dilihat dari jenis produk yang diproduksi, teknologi pengolahan (manual hingga semi otomatis), lokasi sarana berhubungan dengan tempat tinggal, dan kapasitas produksi sesuai dengan perundang- undangan.
i.Jika terdapat sarana yang sudah tidak memenuhi ketentuan sarana IRTP maka dapat dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan serta dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan UPT BPOM setempat. Sedangkan untuk IRTP dengan produk wajib teregistrasi BPOM dapat berkoordinasi dengan UPT setempat untuk dilakukan pendampingan mendapatkan izin edar BPOM.
j.Untuk meningkatkan penerapan CPPB-IRT oleh pelaku usaha, maka pengawas pangan dapat melakukan verifikasi pemenuhan CAPA terhadap sarana IRTP yang telah dilakukan pemeriksaan post-market. Verifikasi CAPA dilakukan oleh petugas yang telah melakukan pemeriksaan ke sarana IRTP dengan melihat kesesuaian hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dari temuan di pemeriksaan sebelumnya. 3) Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB-IRTP bagi Pelaku Usaha Bimbingan teknis kepada pelaku usaha diberikan kepada penanggung jawab/pemilik sarana IRTP yang telah memiliki SPP-IRT. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian keamanan pangan pelaku usaha agar dapat menerapkan CPPOB-IRTP sesuai dengan ketentuan. Peserta bimtek minimal berjumlah 70 (tujuh puluh) orang sebagai pemilik/ penanggung jawab/perwakilan dari IRTP, dimana 1 (satu) IRTP dapat mengusulkan sejumlah 1-2 orang peserta. Dikecualikan untuk Kabupaten/Kota yang target pesertanya tidak dapat memenuhi minimal 70 (tujuh puluh) peserta dikarenakan jumlah sarana IRTP yang sedikit atau karena kondisi geografis dengan wilayah perairan/kepulauan dan wilayah yang tidak hanya menggunakan transportasi darat dengan anggaran yang terbatas, maka target peserta dapat dioptimalisasi sesuai dengan anggaran yang tersedia. Bimbingan teknis dapat disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara- cara lain yang mendukung kemudahan pemahaman materi. Pelaksanaan bimbingan teknis melibatkan narasumber yang kompeten sesuai bidang dan materinya. Narasumber dapat berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, UPT BPOM setempat, dan/atau pakar/praktisi yang kompeten dibidangnya. Materi yang dapat disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis antara lain tentang: a) Peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan dan CPPOB-IRTP; dan b) Mekanisme pengisian form penilaian mandiri CPPOB- IRTP dan pengumpulan data dukung. Materi dan pengumpulan penilaian mandiri pelaku usaha dapat diunduh dan diunggah melalui https://bit.ly/BimtekCPPOBIRT2024. Tempat pelaksanaan yang digunakan dalam pelatihan harus mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan. Bimtek dapat dilakukan di dalam atau di luar kantor (seperti gedung pertemuan milik Pemerintah Daerah/paket meeting dilaksanakan selama satu hari. Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam rangka penyelenggaraan yang efektif dan efisien, bimbingan teknis dapat dilakukan secara online, offline, maupun kombinasi online dan offline sehingga bimbingan teknis dapat menjangkau pelaku usaha yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti kegiatan secara offline atau langsung.
b.Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT) 1) Sampling dan Pengujian Produk Pangan Industri Rumah Tangga Sasaran tempat pelaksanaan sampling produk pangan industri rumah tangga yaitu di sarana peredaran pangan meliputi gudang distributor, hypermarket, supermarket/swalayan, toko, warung, kantin sekolah dan kantin/warung/toko di sekitar sekolah, kios, pasar tradisional, apotek, toko obat, dan lain-lain. Jumlah target minimal sampel adalah 28 (dua puluh delapan) sampel atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh BPOM. Kegiatan pengadaan/pembelian sampel di sarana peredaran pangan dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan pengawasan, baik saat pengawasan pre- market dalam rangka penerbitan (SPP-IRT) maupun saat pengawasan sarana post-market. Sampling dan pengujian dilakukan terhadap jenis pangan olahan dengan kriteria: a) Produk pangan industri rumah tangga terdaftar yang diproduksi dan beredar di kabupaten/kota tersebut, termasuk produk PIRT dengan kategori perizinan Makanan Dalam Negeri (MD) yang kewenangan perizinannya melalui BPOM maupun produk pangan industri rumah tangga yang akan berproses memperoleh izin edar MD dari BPOM; Khusus pelaksanaan sampling dan uji untuk produk PIRT yang izin edarnya seharusnya berubah menjadi izin edar MD, hasil uji digunakan untuk dasar pembinaan pelaku usaha dan pendampingan sehingga IRTP tersebut dapat memenuhi syarat terdaftar sebagai MD. Oleh karena itu, parameter ujinya agar disesuaikan untuk tujuan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan registrasi MD. b) Produk pangan industri rumah tangga terdaftar yang diproduksi dari luar kabupaten/kota namun beredar dalam wilayah kabupaten/kota tersebut c) Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) maksimal 20%. Pangan ini dapat berupa pangan terkemas maupun pangan tidak terkemas. Pelaksanaan sampling PJAS dapat dilakukan di sarana penjualan PJAS yang berlokasi di sekitar sekolah d) Pangan siap saji atau produk PIRT diprioritaskan dalam rangka mendukung stunting maksimal 20% e) Air Minum Isi Ulang (AMIU) di depot AMIU di wilayah masing-masing kabupaten/kota, untuk konfirmasi hasil positif dari sanitarian kit dan atau menambah cakupan sampling Depot Air Minum yang tidak tercakup dalam sanitarian kit maksimal 20% Hal–hal yang perlu menjadi perhatian saat pengambilan sampel adalah sebagai berikut: i) Perencanaan Sampling Produk PIRT Sampling diupayakan mampu menggambarkan profil produk yang beredar di wilayah kabupaten/kota dan dilakukan berdasarkan analisis risiko, dengan mempertimbangkan: ● Jumlah dan jenis produk beredar; ● SPP-IRT yang diterbitkan dan masih berlaku; ● Produk unggulan daerah; ● Lokasi sampling; ● Catatan pelanggaran terkait produk, seperti kasus tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi ketentuan, kejadian KLB, dsb; dan/atau ● Produk PIRT yang berpotensi digunakan sebagai obat (misalnya madu, minuman serbuk rempah, teh, dsb). ii) Pelaksanaan Sampling ● Pengambilan sampling dilakukan secara acak/random terhadap produk pangan. ● Setiap sampel dicatat dengan pemberian kode identitas berupa nomor sampel, tanggal sampling, dan lokasi sampling. ● Sampel yang diambil harus memiliki kode produksi/nomor bets yang sama setiap nomornya. Apabila pada kemasan tidak ada nomor kode produksi/nomor bets pada produknya, dapat mengambil sampel produk dengan tanggal kedaluwarsa yang sama untuk setiap satu nomor izin edar produk. ● Untuk sampel yang akan diuji mikrobiologi, agar memperhatikan penanganan dan penyerahan sampel ke laboratorium. Sampel memiliki kode dan identitas yang jelas serta dikemas dengan baik sehingga terhindar dari pencemaran luar. ● Untuk sampel yang mudah rusak dan tidak dibekukan, segera dinginkan unit hingga suhu 0–8°C dan pertahankan suhu selama pengangkutan (misalnya menggunakan cooling box dengan ditambah ice gel). ● Kebutuhan Sampel Pengujian Kebutuhan sampel pengujian adalah sesuai tabel berikut: No Jenis Pangan Jumlah Kebutuhan Sampel Uji Kimia Uji Mikrobiologi Retain Sampel Keterangan
1. 1.Sediaan cair, contoh: cuka, sirup, dan lain- lain 4 kemasan @minimal 100 ml 5 x kemasan @minimal 100 ml 1 x kemasan @minimal 100 ml Jumlah minimal kemasan dan gramasi disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium penguji.
2. 2.Sediaan padatan, contoh: bumbu, keripik, roti, olahan ikan, dan lain-lain 4 kemasan @minimal 100 g 5 x kemasan @minimal 100 g 1 x kemasan @minimal 100 gr Berdasarkan tabel di atas, pengambilan jumlah kemasan untuk uji mikrobiologi sesuai dengan parameter uji yang dipersyaratkan misalnya parameter uji mikrobiologi mempersyaratkan n=5 maka pengambilan sampel harus sebanyak 5 (lima) kemasan. Sedangkan untuk uji kimia, jumlah sampel dapat kurang dari 4 (empat) kemasan (minimal 2 kemasan) jika total berat sampel telah mencapai 400 ml/400 gram. Kebutuhan sampel untuk retain sampel (sampel pertinggal) sebanyak 1 (satu) kemasan. 2) Evaluasi Penandaan/Label Setiap sampel yang terkemas dan berlabel wajib dilakukan evaluasi penandaan/label sebelum dikirim ke laboratorium untuk diuji. Evaluasi yang dilakukan mencakup legalitas produk; masa kedaluwarsa produk; kondisi produk (rusak/berkarat/dsb); keterangan minimal pada label; dan keterangan lainnya berupa pernyataan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan/atau visualisasi pada label. Sampel pangan olahan terkemas yang dalam kondisi baik, memiliki nomor SPP-IRT, dan/atau tidak kedaluwarsa maka dilakukan evaluasi label dan dilanjutkan ke tahap pengujian. Jika sampel tidak memiliki Nomor SPP-IRT, maka langsung dilaporkan ke SMART POM (tidak dilakukan evaluasi label dan pengujian). Jika sampel kedaluwarsa dan/atau produk dengan kondisi rusak tetap dilakukan evaluasi label dan dilaporkan di SMART POM, namun tidak dilanjutkan ke tahap pengujian. Untuk sampel PJAS dan pangan siap saji tetap dilakukan pengujian meskipun tidak memiliki izin edar. Secara rinci alur pelaksanaan sampling dapat dilihat pada skema berikut: 3) Pelaksanaan Pengujian a) Pengujian dilakukan di laboratorium pemerintah atau laboratorium swasta terakreditasi yang mampu melakukan pengujian sampel pangan. b) Pengiriman sampel ke laboratorium yang dituju dapat dilakukan secara berkala. Pengiriman sampel dapat dilakukan melalui pengiriman barang atau ekspedisi dan/atau dapat dilakukan dengan pengantaran sampel oleh petugas dinas kesehatan kabupaten/kota setempat ke laboratorium pengujian untuk menjaga kondisi sampel agar tidak rusak dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. c) Pengujian dilakukan terhadap pemerian/organoleptis, minimal 3 (tiga) parameter uji kimia dan minimal 1 (satu) parameter uji mikrobiologi (jika ada). d) Pemilihan parameter uji dilakukan berdasarkan prioritas dan karakteristik pangan yang disampling. Parameter uji mengacu pada daftar parameter uji per jenis kategori pangan. 4) Pengawasan Iklan Kriteria Iklan yang diawasi yaitu iklan produk pangan yang memiliki nomor PIRT yang beredar di wilayah kerja kabupaten/kota setempat (iklan produk PIRT yang diproduksi di wilayah kerja kabupaten/kota setempat maupun PIRT yang diproduksi di luar wilayah kerja kabupaten/kota setempat). Pengawasan iklan dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu: a) Sampling produk PIRT dilanjutkan pengawasan iklan: pengawasan Iklan dilakukan terhadap produk PIRT yang telah dilakukan sampling. Pengawasan iklan tersebut dilakukan di beberapa media, misalnya dapat dilakukan pengawasan Iklan pada pameran UMKM b) Pengawasan iklan dilanjutkan sampling produk PIRT: pengawasan iklan yang melanggar ketentuan (berklaim, superlatif dan lain-lain) yang selanjutnya dilakukan sampling dan pengujian Iklan dapat diambil pada beberapa media yaitu: a) Media cetak dan media luar ruang: leaflet, brosur, baliho, spanduk, billboard, reklame b) Media online: e-commerce, game, media sosial (youtube, instagram, facebook, twitter, whatsapp, telegram), atau aplikasi c) Media penyiaran: TV dan radio lokal Pengambilan iklan dapat dilakukan bersamaan dengan perjalanan dinas pembelian sampel. Pengawasan iklan produk PIRT tersebut dilakukan dengan menilai kesesuaian iklan terhadap peraturan. Target pengawasan iklan dalam setahun minimal 12 (dua belas) iklan. 5) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penandaan dan Pengujian Kegiatan dapat berupa rapat yang diikuti oleh petugas Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait seperti UPT BPOM dan OPD penerbit izin. Kegiatan dilakukan untuk membahas data hasil pengawasan penandaan dan pengujian. Materi yang dibahas terkait kegiatan pengawasan sampling dan pengujian, hasil pengawasan sampling dan pengujian (termasuk evaluasi label), penetapan tindak lanjut yang akan dilakukan, serta perencanaan sampling tahun berikutnya. Apabila berdasarkan hasil sampling dan pengujian TMS pengujian dan/atau TMK penandaan/label, maka dilakukan tindak lanjut antara lain pembinaan dengan pelaku usaha dalam bentuk Desk CAPA/Surat Peringatan dan/atau berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. 6) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan PIRT Kegiatan dapat berupa rapat yang diikuti oleh petugas Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait seperti UPT BPOM, OPD penerbit izin dan KPID. Kegiatan dilakukan untuk membahas data hasil pengawasan iklan yang memerlukan pengkajian lebih dalam untuk menentukan kesesuaian iklan, baik iklan yang menjadi temuan maupun iklan-iklan pangan olahan lain yang beredar. Dalam kegiatan ini dapat melibatkan narasumber baik hadir secara luring maupun daring, antara lain Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Dinas Komunikasi dan Informatika, akademisi Perguruan Tinggi, pakar komunikasi/persepsi/iklan/teknologi pangan dan UPT BPOM. 7) Desk CAPA dengan Pelaku Usaha PIRT Kegiatan dapat berupa rapat yang dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku usaha untuk pembinaan dalam rangka perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan baik pengujian, penandaan maupun iklan. Rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
3. 6.Pelaporan Pelaporan kegiatan Post-Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, meliputi:
a.Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) menggunakan formulir II.13 rekapitulasi hasil pengawasan sarana IRTP post-market. Pelaporan dilakukan satu kali setelah pemeriksaan awal.
b.Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT) menggunakan formulir: - Formulir II.14 rekapitulasi hasil pemeriksaan iklan produk pangan; dan - Formulir II.15 rekapitulasi hasil sampling dan pengujian termasuk evaluasi label. DEFINISI JENIS PANGAN OLAHAN YANG DILAKUKAN SAMPLING DAN PENGUJIAN A. TABEL DAFTAR JENIS PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN 01 Hasil Olahan Daging Dan Produk Daging Kering Kategori ini meliputi produk daging dan daging hewan buruan termasuk jeroan dan kulit. catatan : daging yang dimaksud dalam kategori ini adalah daging mamalia seperti sapi, babi, kambing dll.
1. 1.Abon Daging 08.2.2 Abon daging adalah makanan kering berbentuk khas dibuat dari daging, direbus, disayat-sayat, dibumbui, digoreng dan dapat juga dipres. Abon terbuat dari daging berbagai jenis hewan seperti sapi, babi, dan lain-lain.
2. 2.Kerupuk Kulit/Rambak 08.2.2 Kerupuk kulit/rambak adalah makanan kering yang dibuat dari kulit hewan melalui tahap pembuangan bulu, pengembangan kulit, perebusan, pengeringan, dan dikukus untuk kerupuk kulit mentah atau dilanjutkan dengan penggorengan untuk kerupuk kulit siap konsumsi.
3. 3.Keripik Paru 08.2.2 Keripik paru adalah makanan kering yang dibuat dari paru hewan yang diolah dengan cara perebusan, diiris tipis sehingga berbentuk lempeng, diberi bumbu kemudian digoreng dengan atau tanpa penambahan tepung. Keripik paru dapat dibuat dari paru beberapa jenis hewan seperti sapi, kerbau, babi, dan lain-lain.
4. 4.Kerupuk Berbasis Daging, dan Daging Hewan Buruan 08.2.2 Kerupuk berbasis daging, daging unggas dan daging hewan buruan adalah makanan kering yang terbuat dari bagian yang diperoleh dari hewan mamalia maupun unggas, yang kering dan renyah setelah proses penggorengan, dengan atau tanpa penambahan tepung. Contohnya adalah kerupuk usus, kerupuk ceker ayam, dan lain-lain.
5. 5.Dendeng Daging 08.3.2 Dendeng daging adalah produk dari lumatan daging, diberi bumbu dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dicetak dan dimasak. Daging yang dapat diolah menjadi dendeng dapat berupa daging JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN sapi, daging kerbau, daging babi, daging rusa, daging ayam.
6. 6.Daging Olahan Berbumbu (kering) 08.2.2 Daging olahan berbumbu adalah berbagai jenis olahan dengan bahan utama berupa daging berbentuk utuh atau potongan yang dimasak bersama bumbu hingga matang dan kering, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Contoh : Rendang Daging kering Dalam bentuk Kering 02 Produk Olahan Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata
7. 1.Sambal Goreng Udang 09.2.4.3 Sambal goreng udang adalah makanan yang dibuat dengan mengolah udang, cabai, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Bau, rasa dan warna normal khas udang. Karakteristik dasar: Kandungan udang tidak kurang dari 50%. Dalam bentuk kering
8. 2.Sambal Goreng Ikan 09.2.4.3 Sambal goreng ikan adalah produk perikanan berupa makanan kering yang dibuat dengan mengolah ikan yang dihaluskan dengan cabai dan atau bumbu-bumbu dan digoreng. Contoh produk diantaranya sambal goreng ikan roa. Karakteristik dasar: Kandungan ikan tidak kurang dari 30%.
9. 3.Keripik Kulit Ikan Goreng 09.2.4.3 Keripik kulit ikan goreng adalah produk perikanan yang dibuat dari kulit ikan segar yang mengalami proses pencucian, blansir, perendaman dalam larutan garam, penjemuran, dan penggorengan.
10. 4.Abon Ikan 09.2.4.3 Abon ikan adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan perebusan atau pengukusan, pencabikan, penambahan bumbu, dan pemasakan/penggorengan. Karakeristik dasar: Kandungan daging ikan tidak kurang dari 40%.
11. 5.Ikan dan Hasil Perikanan lain termasuk Moluska, Krustase, dan Ekinodermata Renyah 09.2.4.3 Ikan dan Hasil Perikanan lain termasuk Moluska, Krustase, dan Ekinodermata renyah adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan dan Hasil Perikanan lain termasuk Moluska, Krustase, dan Ekinodermata yang mengalami penambahan bumbu dengan dan atau tanpa tepung dan digoreng hingga renyah. Bahan baku JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN adalah semua jenis ikan utuh atau potongan segar. Contoh produk adalah ikan wader goreng, ikan bilis goreng, keripik siput.
12. 6.Keripik Ikan 09.2.4.3 Keripik ikan adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan hidup atau bagian ikan yang mengalami perlakuan penambahan bumbu, dengan atau tanpa penambahan tepung dan digoreng. Produk sejenis lainnya antara lain keripik ikan teri, keripik kulit ikan, keripik lele, keripik patin, dan produk sejenis lainnya.
13. 7.Keripik Belut 09.2.4.3 Keripik belut adalah produk perikanan dengan bahan baku belut (Monopterus albus) hidup yang mengalami perlakuan penambahan bumbu, dengan atau tanpa penambahan tepung dan digoreng.
14. 8.Rendang Ikan 09.2.4.3 Rendang ikan tuna adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan tuna yang dimasak dalam santan dan bumbu rendang dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Bumbu rendang terdiri dari campuran cabe merah, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, ketumbar, kunyit, dan sereh yang dihaluskan. Daun jeruk, daun kunyit dan asam kandis ditambahkan dalam bentuk utuh atau dihaluskan. Dalam bentuk Kering
15. 9.Rendang Kerang 09.2.4.3 Rendang kerang adalah produk perikanan dengan bahan baku kerang lokan (Polymesoda expansa) yang dimasak dalam santan dan bumbu rendang dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Dalam bentuk Kering
16. 10.Ikan Asap 09.2.5 Ikan asap adalah ikan segar yang mengalami perlakuan penyiangan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, penirisan, dengan atau tanpa pemberian rempah dan pengasapan panas yang dilakukan dalam ruang pengasapan dengan menggunakan kayu, sabut, atau tempurung kelapa. Dalam bentuk Kering
17. 11.Ikan Kayu 09.2.5 Ikan kayu adalah ikan yang mengalami kombinasi proses perebusan, pengeringan dan pengasapan sehingga memiliki tekstur yang keras dengan karakteristik sensori ikan asap. Bahan baku berupa ikan segar dan ikan beku yang terdiri dari ikan cakalang (Katsuwonus pelamis), ikan tongkol (Auxis sp), ikan tuna Dalam bentuk Kering JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN (Thunus sp.), ikan layang (Decapterus sp.), ikan lemuru (Sardinella sp.) dan ikan lainnya yang aman untuk dikonsumsi manusia. Kriteria bentuk produk akhir: ● Ikan cakalang dibelah 4 (empat) ● Ikan tuna dibelah 4 (empat) ● Ikan cakalang dibelah 2 (dua) ● Ikan tuna dibelah 2 (dua) ● Ikan tongkol dibelah 2 (dua) ● Ikan tongkol utuh ● Ikan lemuru utuh ● Ikan layang utuh
18. 12.Kerupuk Ikan, Udang, Moluska (Mentah) 09.2.5 Kerupuk ikan, udang dan moluska (mentah) adalah produk tradisional berbahan baku ikan atau daging lumat (minced fish), udang dan moluska (cumi-cumi, sotong dan kekerangan) segar dan atau beku yang diolah dari campuran semua bahan melalui proses pengadukan, pencetakan, pengukusan atau perebusan, pendinginan, pengirisan, dan pengeringan. Karakteristik dasar: Kandungan ikan atau daging lumat (minced fish), udang dan moluska tidak kurang dari 15%. Jika Kandungan ikan atau daging lumat (minced fish), udang dan moluska kurang dari 15%, maka masuk ke tepung dan hasil olahannya
19. 13.Kerupuk Kulit Ikan Mentah 09.2.5 Kerupuk kulit ikan mentah adalah produk perikanan yang dibuat dari kulit ikan segar yang mengalami proses pencucian, blansir, perendaman dalam larutan garam, dan pengeringan.
20. 14.Dendeng Ikan 09.2.5 Dendeng ikan adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakukan penambahan bumbu-bumbu dengan rasa yang khas dan pengeringan.
21. 15.Terasi Udang 09.2.5 Terasi udang adalah produk perikanan dengan bahan baku rebon atau udang segar, atau kering atau campurannya yang difermentasi. Bentuk produk akhir: terasi pasta (terasi yang berkarakteristik semi padat), terasi kering padat blok (terasi yang berkarakteristik kering berbentuk blok padat), terasi kering serbuk dan granula (terasi yang berkarakteristik kering berbentuk serbuk JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN dan butiran/granula.
22. 16.Pasta Ikan 09.2.5 Pasta ikan adalah produk bentuk pasta yang diperoleh dari fermentasi ikan.
23. 17.Tepung Ikan 09.2.5 Tepung ikan adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan utuh dan atau bagian-bagian ikan segar, yang dijadikan tepung melalui proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, pengeringan dan penggilingan. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 4%.
24. 18.Rebon 09.2.5 Rebon adalah produk perikanan dengan bahan baku udang (Acetes sp.) yang telah mengalami perlakuan dengan perebusan, pengukusan atau pengolahan lainnya. Dalam bentuk kering
25. 19.Petis Udang 09.3.4 Petis udang adalah produk perikanan dengan bahan baku air rebusan (ekstraksi) yang berasal dari udang, kepala udang dan atau kulit udang yang ditambahkan gula, garam dan mengalami pemekatan.
26. 20.Kerupuk hasil perikanan (matang) 15.3 Kerupuk hasil perikanan adalah makanan ringan, dibuat dari adonan campuran pati dan/atau tepung, hasil perikanan, dengan atau tanpa bahan pangan lain, dikukus, dipotong/dibentuk, dikeringkan lalu digoreng atau proses lainnya. Nama jenis untuk produk ini misalnya kerupuk ikan tengiri, kerupuk Palembang, kemplang, kerupuk udang, kerupuk cumi, kerupuk kupang, getas
27. 21.Sumpia Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Echinodermata Sumpia Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Echinodermata adalah makanan ringan yang berbentuk seperti lumpia dengan ukuran kecil yang dibuat dari adonan tepung terigu dan/atau tepung lainnya, diisi Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Echinodermata dengan atau tanpa bahan pangan lain dan digoreng.
28. 22.Rempeyek Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata. 15.3 Rempeyek Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata adalah makanan ringan dibuat dari tepung beras dengan atau tanpa campuran pati lain, dicampur dengan bahan lain seperti teri, udang atau bahan pangan lain kemudian digoreng. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
29. 23.Tepung Ikan 9.2.4.3 Tepung ikan adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan utuh dan atau bagian-bagian ikan segar, yang dijadikan tepung melalui proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, pengeringan dan penggilingan. 03 Hasil Olahan Unggas dan Telur Termasuk jeroan, kulit, dan telur
30. 1.Dendeng 8.2.1.2 Dendeng daging adalah produk makanan yang berbentuk lempengan terbuat dari irisan atau gilingan daging segar yang berasal dari hewan sehat yang telah diberi bumbu dan dikeringkan. Dendeng Daging Unggas
31. 2.Abon Daging Unggas 08.2.2 Abon daging adalah makanan kering berbentuk khas dibuat dari daging, direbus, disayat-sayat, dibumbui, digoreng dan dapat juga dipres. Abon terbuat dari daging berbagai jenis hewan seperti sapi, ayam, babi, dan lain-lain. Abon Daging Unggas
32. 3.Kerupuk Berbasis Daging Unggas 08.2.2 Kerupuk berbasis daging, daging unggas dan daging hewan buruan adalah makanan kering yang terbuat dari bagian yang diperoleh dari hewan mamalia maupun unggas, yang kering dan renyah setelah proses penggorengan, dengan atau tanpa penambahan tepung. Contohnya adalah kerupuk usus, kerupuk ceker ayam, dan lain lain. Kerupuk Berbasis Daging unggas
33. 4.Usus ayam goreng 08.2.2 Usus ayam goreng adalah usus ayam yang dipotong-potong, dicampur bumbu, kemudian digoreng dengan atau tanpa tepung pelapis.
34. 5.Daging Olahan Unggas Berbumbu 08.2.2 Daging olahan berbumbu adalah berbagai jenis olahan dengan bahan utama berupa daging berbentuk utuh atau potongan yang dimasak hingga matang, dengan maupun tanpa penambahan bahan pangan dan bumbu-bumbu lainnya, dengan maupun tanpa kuah/saus. Contoh Rendang Ayam Suir Kering Daging Unggas Olahan Berbumbu dalam bentuk kering
35. 6.Rendang Telur Kering 10.2.3 Rendang telur adalah produk telur yang diperoleh dengan mencampurkan telur utuh atau telur dadar dengan bumbu Dapat memperoleh SPP- IRT jika dalam bentuk JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN rendang dan santan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dimasak sampai berminyak dan kering. Produk ini berwarna coklat kehitaman. kering
36. 7.Telur Hitam (Pidan/Pitan/Bitan) 10.3 Telur hitam (Pidan/Pitan/Bitan) adalah produk telur yang diperoleh dari proses pengawetan telur dengan cara diperam dalam adonan yang mengandung garam dan/atau alkali dengan atau tanpa bahan lain (seperti abu kayu, air teh). Putih telur berbentuk seperti jeli berwarna coklat kehitaman, kuning telur berwarna abu- abu kehijauan. Telur ini beraroma seperti amonia dan berasa seperti kapur.
37. 8.Selai Kaya 10.4 Selai kaya adalah produk olahan telur yang diperoleh dari pengolahan campuran telur, santan, gula, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. 04 Hasil Olahan Buah, Sayur, dan rumput laut Termasuk jamur, Kelapa Parut kering
38. 1.Emping Melinjo 04.2.2.2 Emping melinjo adalah produk kering yang diperoleh dari pemipihan daging melinjo tua (Gnetum gnemon). Karakteristik dasar: • Penampakan, bau dan warna khas melinjo; • Kadar air tidak lebih dari 12%.
39. 2.Emping Jengkol 04.2.2.2 Emping jengkol adalah produk kering yang diperoleh dari daging buah jengkol segar yang diolah melalui proses perebusan dan pemipihan kemudian dikeringkan, dengan atau tanpa bumbubumbu.
40. 3.Sayur Asin Kering 04.2.2.3 Sayur asin adalah produk sayur yang diperoleh dari sayur yang diberi garam dan dikeringkan dengan pengeringan alamia tau buatan. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 8%
41. 4.Jamur Asin Kering 04.2.2.3 Jamur asin adalah produk jamur yang diperoleh dari satu jenis jamur segar, berbentuk utuh atau irisan, yang dibersihkan, dicuci, diblansir dan diawetkan dalam air garam.
42. 5.Acar (Sweet Pickle) 04.2.2.3 Acar adalah produk acar yang diperoleh dari sayur yang Dapat memperoleh SPP- JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN dibersihkan, dicuci, diblansir, dan diawetkan dalam larutan cuka dengan atau tanpa penambahan garam, rempah-rempah, gula, minyak makan, asam asetat, asam laktat, asam sitrat atau asam askorbat, dapat dipanaskan atau dipasteurisasi. Contohnya adalah acar jamur, acar timun, acar bawang putih, acar jahe, acar cabe, dan acar lobak. IRT jika tidak melalui proses pasteurisasi
43. 6.Asinnan Jahe 04.2.2.3 Asinan jahe adalah produk jahe (Zingiber officinale atau Zingiber officinale var Rubrum) yang diperoleh dari proses pengawetan jahe dengan penambahan garam dan larutan cuka atau larutan asam sitrat, atau asam lain yang sesuai. Dapat ditambahkan gula atau bahan pangan lain.
44. 7.Selai sayur 04.2.2.5 Selai sayur adalah produk yang diperoleh dari proses penghancuran satu atau lebih jenis sayur yang bersih dan bermutu baik, dan diolah sehingga bisa dioles. Dapat ditambahkan bahan pangan lain. Contohnya selai labu (pumpkin butter).
45. 8.Pikel (Fermentasi) 4.2.2.7 Pikel adalah produk sayur yang diperoleh dari sayur yang difermentasi dalam larutan garam, dengan atau tanpa penambahan gula dan rempah-rempah, dapat dilakukan pasteurisasi atau proses pemanasan. Contohnya pikel mentimun (Cucumis sativus L.), jahe, dan zaitun. Ada 3 jenis produk pikel zaitun, yaitu : ● Pikel Zaitun Hitam (Black Ripe Olives) dibuat dari zaitun yang masak dan sebelum disimpan dalam larutan garam diproses dengan basa dan dilanjutkan dengan aerasi untuk membuat kulit buah menjadi gelap ● Pikel Zaitun Hijau (Green Olives) dibuat dari zaitun yang sehat dan masak dan dipanen pada saat buah berwarna ungu muda atau pada tahap semburat kuning (straw-yellow), selama proses pencucian dihindari terjadinya proses penggelapan kulit buah (darkening) dan difermentasi dengan larutan garam encer ● Pikel Zaitun Ala Yunani (Greek-Style Olives) dibuat dari zaitun yang sehat dan masak dan dipanen pada saat buah telah Dapat memperoleh SPP- IRT jika tidak melalui proses pasteurisasi JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN berwarna ungu atau hitam, tanpa diproses dengan basa sebelum fermentasi.
46. 9.Sawi Asin 4.2.2.7 Sawi asin adalah produk sayur yang diperoleh dari daun sawi yang difermentasi oleh bakteri asam laktat dalam larutan garam.
47. 10.Sauerkraut 4.2.2.7 Sauerkraut adalah produk sayur berupa irisan atau cincangan kubis dalam garam yang difermentasi oleh bakteri asam laktat. Produk dapat diawetkan dalam larutan garam atau cairan kubis hasil fermentasi, dikemas dan dipanaskan Karakteristik dasar: • Bau, rasa, warna dan tekstur khas sauerkraut; • Bobot tuntas tidak kurang dari 60%.
48. 11.Jamur Fementasi 4.2.2.7 Jamur fermentasi adalah produk sayur yang diperoleh dari jamur segar yang dapat dimakan, berbentuk utuh atau irisan yang dibersihkan, dicuci, dan difermentasi oleh bakteri asam laktat dalam larutan garam. Karakteristik dasar: Kadar asam laktat sebagai hasil fermentasi 1%.
49. 12.Kimci 4.2.2.7 Kimchi adalah produk sayur yang diperoleh dari kubis cina yang difermentasi dan dicampur dengan sayur atau bahan lain.
50. 13.Keripik Bayam 4.2.2.8 Keripik bayam adalah produk keripik yang diperoleh dari daun bayam yang bersih dan bermutu baik, yang dilapis dengan adonan encer tepung berbumbu, kemudian digoreng.
51. 14.Keripik Jamur Kancing 4.2.2.8 Keripik jamur kancing adalah produk yang diperoleh dari jamur kancing genus Agaricus (A. bisforus, A.campesfris, A. biforqis) yang dikukus, diiris tipis sehingga berbentuk lempeng, diberi bumbu, kemudian digoreng dengan atau tanpa penambahan tepung.
52. 15.Kerupuk Jengkol 4.2.2.8 Kerupuk jengkol adalah produk yang diperoleh dari buah jengkol segar yang dicampur dengan adonan tepung, dikukus, dibentuk, dan dikeringkan.
53. 16.Geplak 04.1.2.12 Buah yang dimasak Geplak adalah produk buah yang diperoleh dari campuran kelapa parut dan gula yang dikeringkan. Karakteristik dasar: JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN • Kadar air tidak lebih dari 14%; • Kadar gula (sebagai sakarosa) tidak kurang dari 68%; • Kadar serat kasar tidak lebih dari 2,5%.
54. 17.Jem Buah atau Selai Buah 04.1.2.5 Jem buah atau selai buah adalah produk buah yang kental dan dapat dioles, dibuat dari pendidihan satu jenis atau lebih buah utuh, potongan buah, bubur atau puree buah dengan tambahan gula dan/atau pemanis lain, dengan atau tanpa penambahan pektin. Termasuk dalam kategori ini preserve dan conserve.
55. 18.Jeli Buah 04.1.2.5 Jeli buah adalah produk buah berbentuk jel yang dapat dioles yang diperoleh dari pendidihan satu jenis buah atau lebih sari buah atau ekstrak air dari buah, dengan tambahan gula dan/atau pemanis lain, dengan atau tanpa penambahan pektin. Bukan makanan pencuci mulut seperti jeli agar- agar ataupun puding
56. 19.Marmalad 04.1.2.5 Marmalad adalah produk bubur buah kental dan dapat dioles yang diperoleh dari pendidihan buah utuh, bubur buah atau puree buah dengan gula untuk mengentalkan. Dapat ditambahkan pektin, irisan buah dan irisan kulit buah. Termasuk dalam kategori ini marmalad sitrus dan jeli marmalad.
57. 20.Chutney Mangga (Mango Chutney) 04.1.2.6 Chutney mangga (mango chutney) adalah produk buah yang diperoleh dari buah mangga yang bersih, yang telah dikupas, dipotong, dirajang, diiris atau dihancurkan dengan penambahan bahan lain dan dipanaskan sebelum atau sesudah penutupan pengemas. Bahan lain terdiri dari gula, madu, buah lain dan sayur, garam, dan kondimen (seperti cuka, bawang putih, bawang bombay, jahe, dan lain-lain). Karakteristik dasar: • Kandungan buah mangga tidak kuang dari 40%; • Total padatan terlarut tidak kurang dari 50%; • Produk harus memiliki flavor chutney mangga.
58. 21.Produk Buah Oles 04.1.2.6 Produk buah oles adalah produk yang diperoleh dari pencampuran hasil olahan buah dengan bahan pangan lain, dan diolah menjadi produk yang dapat dioles, Nama jenis produk ini misal olesan berbasis kelapa.
59. 22.Buah Bersalut 04.1.2.7 Buah bersalut adalah buah yang diperoleh dengan JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN memperlakukan buah (antara lain dicelupkan, direndam, disemprot) dalam larutan gula dan dikeringkan.
60. 23.Buah Bergula 04.1.2.7 Buah bergula adalah buah bersalut yang dicelupkan dalam larutan gula dan dikeringkan sehingga buah tertutupi lapisan seperti permen.
61. 24.Buah Berkristal 04.1.2.7 Buah berkristal adalah buah yang dilumuri dengan tepung gula atau gula kristal dan dikeringkan sehingga permukaannya terdapat kristal gula.
62. 25.Kulit buah bergula 04.1.2.7 Kulit buah bergula adalah kulit buah yang diperoleh dengan memperlakukan (antara lain dicelupkan, direndam, disemprot) kulit buah dalam larutan gula dan dikeringkan.
63. 26.Agar-agar kertas 04.1.2.9 Agar-agar kertas adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku rumput laut kering Gracilaria spp. atau Gelidium spp. yang mengalami perebusan, penyaringan, penjendalan, pemotongan, pengepresan, dan pengeringan.
64. 27.Dodol rumput laut 4.2.2.8 Dodol rumput laut adalah produk olahan dengan bahan baku rumput laut kering atau bahan baku setengah jadi, dicampur gula dengan atau tanpa santan, dengan atau tanpa tepung beras ketan dan bahan lainnya yang selanjutnya mengalami pemasakan, pencetakan, pemotongan, dan pengeringan. Termasuk jenang rumput laut, gelamai rumput laut, lempok rumput laut, dan produk rumput laut sejenis lainnya.
65. 28.Bubuk asam jawa 04.1.2.8 Bubuk asam jawa/tamarin adalah produk tamarin yang diperoleh dari pasta tamarin yang dicampur dengan pati.
66. 29.Bars Buah 04.1.2.8 Bars buah adalah produk buah yang diperoleh dari hancuran buahbuahan (mangga, nanas atau jambu) yang dicampur dengan gula, lalu dikeringkan sampai berbentuk lembaran.
67. 30.Saus buah 04.1.2.8 Saus buah adalah produk buah yang diperoleh dari pendidihan bubur buah dengan atau tanpa penambahan gula dan dapat mengandung potongan buah. Saus buah dapat digunakan sebagai topping untuk produk roti dan es krim sundaes.
68. 31.Topping Buah 04.1.2.8 Topping buah adalah produk buah yang diperoleh dari pendidihan bubur buah, lebih encer dari pada saus buah dan dapat digunakan JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN sebagai topping panekuk.
69. 32.Konsentrat asam Jawa / Tamarin 04.1.2.8 Konsentrat asam jawa/tamarin adalah produk tamarin yang diperoleh dari ekstrak bersih buah tamarin dengan total padatan terlarut tidak kurang dari 65%.
70. 33.Manisan Buah Kering 04.1.2.9 Manisan buah adalah produk buah yang diperoleh dari potongan buah atau buah utuh segar yang sehat dengan penambahan gula. Selain itu dapat ditambahkan bahan pangan lain. Manisan buah dapat dikeringkan ataupun tidak. Yang kemudian dikeringkah sehingga menjadi Manisan buah kering.
71. 34.Sale pisang 04.1.2.9 Sale pisang adalah produk buah semi basah yang diperoleh dari buah pisang segar dengan cara pengeringan dan atau pengasapan. Dapat memperoleh SPP- IRT jika tidak dikemas hermetis
72. 35.Pikel buah 04.1.2.10 Pikel buah adalah produk buah yang diperoleh dari buah yang dikupas, dan dibersihkan, dalam bentuk utuh, diiris, atau potongan, diberi larutan dan difermentasi dengan bakteri asam laktat.
73. 36.Tempoyak/ Pekasam 04.1.2.10 Tempoyak/pakasam adalah produk buah yang diperoleh dari daging buah durian yang melalui proses fermentasi asam laktat secara alami.
74. 37.Keripik Buah 04.1.2.12 Keripik buah adalah produk buah yang diperoleh dari buah yang digoreng secara vakum atau freeze drying atau proses lain, hingga kering dan renyah, dengan atau tanpa penambahan bahan lain.
75. 38.Keripik Buah Simulasi 04.1.2.12 Keripik buah simulasi adalah produk buah yang diperoleh dari buah yang dibuat tepung dan digoreng hingga kering dan renyah, dengan atau tanpa penambahan bahan lain.
76. 39.Dodol atau lempok buah 04.1.2.12 Dodol atau lempok buah adalah produk buah yang diperoleh dari daging buah matang yang dihancurkan dan dimasak dengan atau tanpa penambahan gula. Karakteristik dasar: • Kadar air tidak lebih dari 20%; • Kadar gula (sebagai sukrosa) tidak kurang dari 35%; • Kadar serat kasar tidak lebih dari 2,5%. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
77. 40.Wajit buah 04.1.2.12 Wajit buah adalah produk buah yang diperoleh dari campuran buah, tepung ketan, kelapa parut dan gula.
78. 41.Cincau Hitam 04.1.2.9 Cincau hitam adalah produk gel buah tradisional yang diperoleh dari ekstrak tanaman janggelan (Mesona palustris, Mesona sinensis). Gel cincau hitam terbentuk melalui proses panas dan membutuhkan komponen pati. Cincau hitam dikonsumsi sebagai makanan atau minuman pencuci mulut.
79. 42.keripik sayuran 04.2.2.8 Keripik sayuran adalah produk keripik yang diperoleh dari daun atau sayuran lain yang diiris tipis yang bersih dan bermutu baik, dapat dilapis dengan adonan encer tepung berbumbu, kemudian digoreng, atau dipanggang.
80. 43.Keripik Pare/ Paria 04.2.2.8 Keripik pare adalah produk keripik yang diperoleh dari dbuah pare/paria yang bersih dan bermutu baik, yang diiris-iris kemudian digoreng, atau dapat dilapis dengan adonan encer tepung berbumbu, kemudian digoreng.
81. 44.Serundeng Kelapa 04.1.2.2 Serundeng adalah makanan khas Indonesia yang sering digunakan sebagai lauk-pauk nasi. Serundeng dibuat dari parutan kelapa yang digoreng hingga kuning kecoklatan dengan bumbu- bumbu seperti bawang bombay, cabai, bawang putih, bawang merah, ketumbar, kunyit, gula, asam jawa, daun salam, daun jeruk dan lengkuas.
82. 45.Nori 04.2.2.2 Nori adalah produk hasil perikanan yang dibuat dari rumput laut jenis Pyropia yang mengalami perlakukan pengeringan, dan setelah dikeringkan produk akan dipanggang dan/atau diberi penambahan bumbu. Bentuk produk akhir meliputi: serpihan, lembaran, lembar gulungan, gumpalan bulat. Jenis produk antara lain: nori kering, nori panggang, nori bumbu.
83. 46.Olahan Sayur Menyerupai Abon Makanan Kering berbentuk khas dibuat dari sayuran yang disayat- sayat, diberi bumbu, digoreng dan bisa juga dipress JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
84. 47.Kelapa Parut Kering 04.1.2.2 Kelapa parut kering adalah produk pangan yang diperoleh dari proses pemarutan daging buah kelapa segar dengan atau tanpa kulit ari. Kadar air tidak lebih dari 3%.
85. 48.Bubuk Puding / Jeli Rasa/ Berperisa 04.1.2.9 Bubuk puding / Jeli rasa/berperisa adalah produk bubuk yang dibuat dari bahan pembentuk gel selain tepung atau pati, dapat ditambahkan bahan pangan lain, dan digunakan untuk membuat puding / Jeli rasa atau berperisa.
86. 49.Sayur Asin Kering 04.2.2.2 Sayur asin kering adalah produk sayur yang diperoleh dari bagian sayur yang diberi garam dan dikeringkan dengan pengeringan alami atau buatan. 05 Tepung dan Hasil Olahannya
87. 1.Tepung Mokaf 06.2.1 Tepung mokaf adalah tepung yang diperoleh dari ubi kayu (Manihot sp.) dengan proses fermentasi asam laktat (antara lain Lactococcus spp, Lactobacillus spp, Streptococcuss salivarius subsp. thermophilus), baik tunggal maupun kombinasi, dengan atau tanpa penambahan Bifidobacterium spp. Karakteristik dasar: • Kadar air tidak lebih dari 13%; • Kehalusan: tidak kurang dari 90% lolos ayakan 100 mesh, dan 100% lolos ayakan 80 mesh.
88. 2.Tepung Gaplek 06.2.1 Tepung gaplek adalah tepung yang diperoleh dari penggilingan atau penumbukan gaplek (umbi singkong kering utuh atau dipotong-potong). Umbi singkong yang digunakan adalah yang aman dikonsumsi.
89. 3.Tepung Umbi Lainnya (Tepung Kentang, Tepung Ubi Jalar, 06.2.1 Tepung umbi lainnya (tepung kentang, tepung ubi jalar, tepung garut, tepung ganyong dan lain-lain) adalah tepung yang diperoleh dari penggilingan atau penumbukan umbi. Umbi yang digunakan JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN Tepung Garut, Tepung Ganyong dan lain-lain.) adalah yang aman dikonsumsi.
90. 4.Tepung Aren 06.2.1 Tepung aren adalah tepung yang diperoleh dari penggilingan atau penumbukan empulur pohon aren (Arenga pinnata Merr). Karakteristik dasar: • Kadar air tidak lebih dari 13%; • Kehalusan: 95% lolos ayakan 80 mesh.
91. 5.Kinako 06.2.1 Kinako adalah tepung kedelai panggang.
92. 6.Konjac Flour Tepung Glukomanan/ Tepung Konjac/ Konjac Flour 06.2.1 Tepung konjac adalah tepung glukomanan yang diperoleh hasil ekstraksi umbi iles-iles (Amorphophallus konjac). Tepung glukomanan/ tepung konjac/ konjac flour adalah polisakarida hidrokoloid larut air yang diperoleh dari hasil ekstraksi umbi spesies Amorphophallus yang mengandung glukomanan.
93. 7.Tepung Iles-iles Tepung Porang 06.2.1 Tepung iles-iles adalah tepung yang diperoleh dari penggilingan atau penumbukan umbi tanaman Amorphophallus muelleri. Tepung iles-iles atau tepung porang adalah tepung yang diperoleh dari penggilingan atau penumbukan umbi tanaman Amorphophallus muelleri atau Amorphophallus oncophyllus atau Amorphophallus burmanicus. Karakteristik dasar: • Kadar Kalsium Oksalat maksimal 5 mg/100 gram
94. 8.Pati garut 06.2.2 Pati garut adalah pati yang diperoleh dari sari umbi garut (Maranta arundinaceace L). Karakteristik dasar: • Kadar air tidak lebih dari 16%; • Kehalusan: tidak kurang dari 95% lolos ayakan 100 mesh.
95. 9.Pati Jagung atau Maizena 06.2.2 Pati jagung atau maizena adalah pati yang diperoleh dari biji JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN jagung (Zea mays Linn) berbagai varietas.
96. 10.Pati Sagu 06.2.2 Pati sagu adalah pati yang diperoleh dari pengolahan empulur pohon sagu (Metroxylon sp) yang bersih dan baik. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 14%.
97. 11.Pati Kacang Hijau/Hunkwee 06.2.2 Pati kacang hijau atau hunkwee adalah pati yang diperoleh dari kacang hijau (Phaseolusradiatus). Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 14%.
98. 12.Tapioka/Pati Singkong/Pati Ubi Kayu 06.2.2 Tapioka/pati singkong/pati ubi kayu adalah pati yang diperoleh dari singkong/ubi kayu (Manihot sp.) Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 14%.
99. 13.Kuetiaw Kering 06.4.2 Kuetiaw kering adalah produk pangan kering yang diperoleh dari tepung beras, berbentuk khas kuetiaw.
100. 14.Pasta (Kering) 06.4.2 Pasta adalah produk yang dibuat dari semolina atau tepung gandum durum atau campurannya sebagai bahan baku utama dan dapat mengandung pangan sumber karbohidrat lain, tepung, telur, garam, dan bahan pangan lain, yang diperoleh melalui ekstrusi, dicetak dalam bantuk tertentu/spesifik dan dikeringkan. Untuk produk pasta susu dalam pembuatan adonannya digunakan susu sebagai pengganti air, baik sebagian maupun seluruhnya. Termasuk makaroni, spaghetti, fettuccini, penne, farfale, fusilli, ravioli, lasagna, cannelloni, rigatoni.
101. 15.Pasta Gandum Utuh (Kering) 06.4.2 Pasta gandum utuh adalah pasta yang diperoleh dari tepung gandum utuh atau tepung gandum durum utuh, dan dapat ditambahkan bahan pangan lain.
102. 16.Produk Pasta Gandum dan Kedelai (Kering) 06.4.2 Produk pasta gandum dan kedelai adalah pasta yang diberi tambahan tepung kedelai, dan dapat ditambahkan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: Penambahan tepung kedelai tidak kurang dari 12,5%; JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
103. 17.Pasta Lainnya (Kering) 06.4.2 Pasta lainnya adalah produk pasta yang dibuat dari selain gandum sebagai bahan utama dan bahan pangan lain, yang diperoleh melalui ekstrusi atau pencetakan adonan. Nama jenis untuk kategori ini misalnya pasta jagung.
104. 18.Sohun 06.4.3 Sohun adalah produk berbentuk untaian kering yang diperoleh dari pati kacang hijau (hunkwee). Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 13%.
105. 19.Sohun lainnya 06.4.3 Sohun lainnya adalah produk berbentuk mi kering yang diperoleh dari pati sagu, pati aren, pati jagung (maizena), dan pati lainnya. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 13%.
106. 20.Bihun 06.4.3 Bihun adalah produk pangan kering yang diperoleh dari tepung beras dengan atau tanpa bahan lain. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 13%.
107. 21.Bihun lainnya 06.4.3 Bihun lainnya adalah bihun yang dibuat dari tepung selain dari tepung beras dengan atau tanpa bahan lain. Nama jenis untuk produk ini misalnya bihun jagung. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 13%.
108. 22.Mi Kering 06.4.3 Mi kering adalah produk mi kering yang diperoleh dari tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan lain dan telah mengalami pengeringan atau penggorengan. Produk mi kering gandum mengandung tidak kurang dari 60% bahan dari gandum. Karakteristik dasar: • Kadar air tidak lebih dari 11%; • Kadar protein tidak kurang dari 6%.
109. 23.Kerupuk Mentah 06.4.3 Kerupuk mentah adalah produk berbahan baku pati/tepung atau campurannya, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, melalui proses pengadukan, pencetakan, pengukusan atau perebusan, pendinginan, pengirisan, dan pengeringan. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
110. 24.Tepung Custard Tanpa Telur (Eggless Custard) 06.5 Tepung custard tanpa telur (eggless custard) adalah tepung yang dibuat dari campuran tapioka, pati jagung atau pati sagu, dengan maupun tanpa bahan lain.
111. 25.Sagu/Pati Mutiara 06.5 Sagu/pati mutiara adalah produk dengan tekstur kenyal terbuat dari tepung sagu atau tepung serealia atau pati dengan campuran bahan pangan lain.
112. 26.Premiks Untuk Makanan Pencuci Mulut Berbasis Serealia dan Pati 06.5 Premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati adalah produk berbentuk bubuk dengan bahan dasar tepung serealia atau pati atau campurannya dengan penambahan gula dan bahan pangan lain. Dalam penyiapannya harus ditambahkan air atau susu dan/atau krim sebelum diolah lebih lanjut menjadi makanan pencuci mulut.
113. 27.Tepung Pelapis 06.6 Tepung pelapis adalah campuran tepung, serpihan atau hancuran serealia atau biji-bijian, yang dapat dikombinasikan dengan bahan lain (seperti telur, air, susu) dapat digunakan sebagai pelapis bahan pangan hewani (daging sapi, daging unggas, daging ikan atau hasil laut lainnya (udang, cumi, dan lainnya), dan bahan pangan nabati (pisang, umbi-umbian, sayur-sayuran). Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 12%.
114. 28.Tepung Bumbu 06.6 Tepung Bumbu adalah campuran tepung, serpihan atau hancuran serealia atau biji-bijian, mengandung dua atau lebih herba atau rempah, yang dapat dikombinasikan dengan bahan lain (seperti telur, air, susu) dapat digunakan sebagai pelapis bahan pangan hewani (daging sapi, daging unggas, daging ikan atau hasil laut lainnya (udang, cumi, dan lainnya), dan bahan pangan nabati (pisang, umbi-umbian, sayur-sayuran). Tidak termasuk adonan (contohnya untuk produk bakeri) dan premiks untuk roti atau premiks untuk kue. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 12%.
115. 29.Tepung Bakwan 06.6 Tepung bakwan adalah campuran tepung (dapat berupa tepung gandum atau tepung tapioka) dengan bahan pangan lain. Digunakan untuk membuat bakwan dengan penambahan bahan JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN pangan lain seperti telur, air, sayuran (wortel, tauge, kubis, dan lainnya).
116. 30.Tepung Bakso 06.6 Tepung bakso adalah campuran tepung (dapat berupa tepung gandum atau pati tapioka) dengan atau penambahan bahan pangan lain. Digunakan untuk membuat adonan bakso dengan penambahan daging giling.
117. 31.Dodol/Jenang/Gelamai 06.7 Dodol/jenang/gelamai adalah produk pangan yang diperoleh dari tepung beras ketan, santan kelapa dan gula dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dimasak hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 20%.
118. 32.Krekers Krim 7.1.2 Krekers krim adalah jenis krekers fermentasi yang pada proses laminasinya menggunakan cracker dust di antara lapisan- lapisannya. Kadar air tidak lebih dari 5%.
119. 33.Water Biscuit 7.1.2 Water biscuit adalah jenis krekers non-fermentasi yang pada proses laminasinya tidak menggunakan cracker dust, lemak atau pengisi apapun di antara lapisan-lapisannya. Dapat memperoleh SPP- IRT jika krekers yang digunakan adalah produk jadi (tidak diproduksi sendiri oleh IRTP)
120. 34.Krekers Soda 7.1.2 Krekers soda adalah produk bakeri tipis, renyah dan tidak manis yang adonannya terbuat dari tepung terigu dan air yang dibuat dengan bahan pengembang selain ragi (kamir) yaitu senyawa pengembang kimia seperti baking powder atau baking soda, dan melalui proses laminasi berlapis-lapis lalu dipanggang sehingga ada rongga di dalamnya. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 5%.
121. 35.Crouton 7.1.4 Crouton adalah potongan roti tawar berbentuk kubus atau bentuk lain, dapat dioles mentega atau bahan pangan lain, lalu dipanggang hingga kering. Pada umumnya disajikan bersama sup. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
122. 36.Tepung Panir 07.1.4 Tepung panir adalah produk yang diperoleh dari roti tawar yang dikeringkan dengan oven lalu digiling. Umumnya digunakan untuk menyalut bahan pangan lain untuk digoreng.
123. 37.Tepung Roti/Bread Crumb 07.1.4 Tepung roti/bread crumb adalah roti tawar yang dihancurkan menjadi serpihan lalu dikeringkan, berukuran kasar (lebih kasar dari tepung panir) untuk menyalut bahan pangan lain dengan formulasi yang sesuai peruntukannya.
124. 38.Roti Untuk Stuffing 07.1.4 Roti untuk stuffing adalah semacam crouton yang digunakan untuk mengisi karkas kalkun/karkas unggas atau karkas lain untuk dipanggang.
125. 39.Premiks Untuk Stuffing 07.1.4 Premiks untuk stuffing adalah campuran tepung dan bahan pangan lain untuk pembuatan roti untuk stuffing.
126. 40.Premiks Untuk Roti Tawar dan Produk Bakeri Tawar 07.1.6 Premiks untuk roti dan produk bakeri tawar adalah campuran bahan kering yang bisa ditambahkan dengan ingredien basah (seperti air, susu, minyak, mentega, telur) untuk membuat adonan untuk produk bakeri.
127. 41.Biskuit 07.2.1 Biskuit adalah produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusinya, minyak/lemak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 5%.
128. 42.Biskuit Non Terigu 07.2.1 Biskuit non terigu adalah produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari non terigu, minyak/lemak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Nama jenis untuk produk ini, misalnya biskuit beras, biskuit jagung, dan lain-lain. Kadar air tidak lebih dari 5%.
129. 43.Biskuit Marie 07.2.1 Biskuit marie adalah sejenis biskuit manis dengan penambahan perisa khas marie, dibuat dari tepung terigu, air atau susu, dan dapat ditambahkan bahan pangan lain. Kadar air tidak lebih dari 5%.
130. 44.Biskuit Marie Salut 07.2.1 Biskuit marie salut adalah biskuit marie yang diberi salutan coklat JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN atau bahan pangan lain di bagian luarnya.
131. 45.Biskuit Lapis/Biskuit Sandwich 07.2.1 Biskuit lapis/biskuit sandwich adalah biskuit yang terdiri dari 2 lapis atau lebih dan diantara lapisan diberi isi. Jika produknya disalut, nama jenisnya adalah biskuit lapis salut. Contoh dari produk ini biskuit lapis salut cokelat.
132. 46.Biskuit Colek 07.2.1 Biskuit colek adalah biskuit yang dilengkapi dengan krim cokelat atau krim lainnya yang dikonsumsi dengan cara dicolek.
133. 47.Kukis 07.2.1 Kukis adalah jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak, renyah dan bila dipatahkan penampangnya tampak bertekstur kurang padat. Kadar air tidak lebih dari 5%.
134. 48.Kukis Lunak (Soft Cookies) 07.2.1 Kukis lunak (Soft Cookies) adalah jenis kukis yang bertekstur lunak. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 14,5%.
135. 49.Kukis Gula 07.2.1 Kukis gula adalah jenis biskuit manis yang terbuat dari adonan lunak, renyah dan bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur kurang padat serta pada permukaan terdapat taburan gula. Kadar air tidak lebih dari 5%.
136. 50.Kukis Oatmeal 07.2.1 Kukis oatmeal adalah jenis kukis dengan salah satu bahan utamanya adalah oat. Kadar air tidak lebih dari 5%.
137. 51.Nastar 07.2.1 Nastar adalah jenis kukis yang berbentuk bulat atau bentuk lainnya dan diisi dengan selai nanas atau bahan pangan lain. Karakteristik dasar: Kadar air berkisar lebih dari 5% dan tidak lebih dari 10%.
138. 52.Kastengel 07.2.1 Kastengel adalah jenis kukis yang dibuat dengan penambahan keju, baik dalam adonannya atau ditaburkan. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 10%.
139. 53.Wafer 07.2.1 Wafer adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan cair, berpori- pori kasar, renyah, dan bila dipatahkan penampangnya tampak JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN berongga.
140. 54.Wafer Roll/ Wafer Stick 07.2.1 Wafer roll/wafer stick adalah sejenis biskuit manis yang dibuat dari adonan cair, berbentuk roll dengan atau tanpa isi, dan renyah.
141. 55.Wafer Salut 07.2.1 Wafer salut adalah sejenis wafer yang diberi salutan cokelat atau bahan pangan lain di bagian luarnya.
142. 56.Egg Roll 07.2.1 Egg roll adalah jenis kukis gulung dengan kadar telur tidak kurang dari 35%.
143. 57.Biskuit Bar Sereal Isi 07.2.1 Biskuit bar sereal isi adalah sejenis biskuit manis berbentuk bar yang diisi dengan hasil olahan buah, cokelat, kacang atau lainnya.
144. 58.Crepes 07.2.1 Crepes adalah produk sejenis panekuk tipis, dapat digulung atau dilipat, terbuat dari terigu, renyah, diberi isi atau tidak.
145. 59.Roti Bagelen 07.2.1 Roti bagelen adalah roti yang dipanggang setelah dioles dengan lemak dan gula atau krim, dan dapat ditambahkan bahan pangan lain. Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk kering Dapat memperoleh SPP- IRT jika dalam bentuk kering
146. 60.Kue Tambang 07.2.2 Kue tambang adalah kue berbentuk seperti untaian tali yang dibuat dari adonan terigu yang digoreng.
147. 61.Wafel 07.2.2 Wafel adalah kue yang dibuat dari adonan terigu yang dicetak diantara dua plat logam yang umumnya bermotif persegi. Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk kering Dapat memperoleh SPP- IRT jika dalam bentuk kering
148. 62.Cone untuk Es Krim 07.2.2 Cone untuk es krim adalah sejenis wafer yang berbentuk corong digunakan sebagai wadah es krim. Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk kering Dapat memperoleh SPP- IRT jika dalam bentuk kering
149. 63.Bakpia 07.2.2 Produk bakeri yang adonannya dibuat dari tepung terigu, air, lemak/minyak, dan isinya terbuat dari campuran gula dan kacang JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN hijau yang dihaluskan, lalu dipanggang. Isi bakpia dapat diganti dengan cokelat, selai buah, atau bahan pangan lain.
150. 64.Bolu Emprit 07.2.2 Bolu emprit adalah kue kering tradisional yang terbuat dari adonan tapioka, gula pasir, kelapa parut dan pengembang yang dicetak dan dipanggang. Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk kering Dapat memperoleh SPP- IRT jika dalam bentuk kering
151. 65.Premiks untuk produk bakeri istimewa 07.2.3 Premiks untuk produk bakeri istimewa adalah campuran bahan kering yang dapat ditambahkan dengan ingredien basah (seperti air, susu, minyak, mentega, telur) untuk membuat adonan untuk pembuatan produk bakeri.
152. 66.Makanan Ringan Simulasi 15.1 Makanan ringan simulasi adalah makanan ringan yang terbuat dari tepung dan/atau pati (serealia, umbi, kacang-kacangan) dengan pencampuran bahan lain, dibentuk atau dipotong, dijemur/dikeringkan atau langsung digoreng/dioven. Produk ini tidak termasuk keripik kentang, keripik singkong atau keripik umbi-umbian lainnya.
153. 67.Kecimpring 15.1 Kecimpring adalah makanan ringan yang terbuat dari singkong (ubi kayu), bumbu. Pembuatan meliputi pemarutan singkong untuk dicampur dengan bumbu. Kemudian adonan dipres hingga tipis, dilanjutkan dengan pengukusan dan penjemuran. Setelah kering, cetakan (pelat pres) dilepas, dipotong dan digoreng.
154. 68.Simping 15.1 Simping adalah makanan ringan khas Jawa Barat dengan rasa asin dan citarasa khas. Simping terbuat dari bahan tapioka, garam dan kencur halus yang dicampur menjadi adonan, kemudian dimasak pada cetakan khusus (dipres diantara dua pelat tebal) dan proses pemasakan melibatkan pembakaran kedua pelat tersebut pada api secara langsung.
155. 69.Slondok 15.1 Slondok adalah makanan ringan terbuat dari tepung singkong atau tapioka dengan campuran bahan dan pati lain.
156. 70.Pilus Pilus adalah makanan ringan terbuat dari tepung JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN singkong/tapioka dengan campuran bahan atau pati lain dan bumbu rempah; yang diproses dengan atau tanpa menggunakan mesin ekstrusi kemudian dipotong menjadi ukuran kecil dan digoreng atau dipanggang.
157. 71.Kerupuk Beras 15.1 Kerupuk beras adalah makanan ringan terbuat dari bahan tepung beras atau tepung beras ketan yang dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dibentuk, direbus/dikukus, dicetak lempengan tipis, dikeringkan dan digoreng.
158. 72.Rempeyek 15.1 Rempeyek adalah makanan ringan berbentuk tipis dan renyah, terbuat dari tepung beras dengan atau tanpa campuran tepung lain, dicampur dengan bahan pangan lain seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ikan atau bahan pangan lain kemudian digoreng. Nama jenis untuk produk ini misalnya rempeyek kacang, rempeyek kacang kedelai.
159. 73.Makanan Ringan Ekstrudat 15.1 Makanan ringan siap makan yang dibuat dari bahan pangan sumber karbohidrat dan/atau protein melalui proses ekstrusi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dengan atau tanpa melalui proses lainnya seperti penggorengan/ pemanggangan.
160. 74.Produk Bakeri 7 Roti dan Produk bakeri yang meliputi produk bakeri tawar, asin, dan manis yang tidak disimpan dingin atau beku.
161. 75.Krekers rasa 15.1 Krekers rasa adalah jenis krekers dari terigu dan/atau non terigu yang dalam pembuatannya memerlukan proses fermentasi atau tidak, serta melalui proses laminasi sehingga menghasilkan bentuk pipih dan bila dipatahkan penampangnya tampak berlapis- lapis, diberi bahan sebagai sumber rasa misalnya gula, keju, abon, cokelat. Nama jenis untuk kategori ini disesuaikan dengan bahan sumber rasanya, misalnya krekers abon, krekers cokelat, krekers manis, krekers gurih.
162. 76.Malkist 15.1 Malkist adalah jenis krekers dari terigu dan/atau non terigu fermentasi yang pada proses laminasinya menggunakan cracker dust di antara lapisan-lapisannya yang permukaannya disalut atau ditaburi gula. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
163. 77.Produk Mi Gandum dan Kedelai 06.4.2 Produk mi gandum dan kedelai adalah mi dari tepung gandum dengan penambahan tepung kedelai. Penambahan tepung kedelai tidak kurang dari 12,5%.
164. 78.Produk mi sayur kering 06.4.2 Produk mi sayur adalah mi yang diberi tambahan sayur seperti tomat, artichoke, bit, wortel, bayam atau sayur lainnya. Sayur yang ditambahkan dapat berupa sayuran segar, kering, tepung, hancuran, ekstrak, atau konsentrat. Sayur yang ditambahkan tidak kurang dari 3% dihitung sebagai sayuran segar.
165. 79.Bihun Instan 06.4.3 Bihun instan adalah produk bihun kering yang matang setelah dimasak atau diseduh menggunakan air mendidih atau air panas dalam waktu singkat beserta bumbu dengan atau tanpa pelengkapnya yang terdapat dalam kemasan.
166. 80.Kuetiaw Instan 06.4.3 Kuetiaw instan adalah kuetiaw kering yang sebelumnya telah mengalami proses pemasakan sehingga patinya tergelatinisasi. Kuetiaw instan akan matang setelah dimasak atau diseduh dengan air mendidih dalam waktu 4 menit.
167. 81.Makaroni instan 06.4.3 Makaroni instan adalah makaroni kering yang sebelumnya telah mengalami proses pemasakan sehingga patinya tergelatinisasi. Makaroni instan akan matang setelah dimasak atau diseduh dengan air mendidih dalam waktu 4 menit.
168. 82.Mi Instan 06.4.3 Mi instan adalah produk yang dibuat dari bahan baku utama tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dikukus, dan digoreng atau dikeringkan, dan matang setelah dimasak atau diseduh menggunakan air mendidih atau air panas dalam waktu singkat beserta bumbu dan atau tanpa pelengkapnya yang terdapat dalam kemasan.
169. 83.Mi Instan Lainnya 06.4.3 Mi instan lainnya adalah produk yang diperoleh dari selain tepung terigu seperti tepung jagung, dan lainnya, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dengan atau tanpa dikukus, digoreng atau dikeringkan, dan matang setelah dimasak atau diseduh dengan air mendidih atau air panas dalam waktu singkat beserta bumbu dan atau tanpa pelengkap pangan yang terdapat dalam kemasan. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
170. 84.Mi Soa 06.4.3 Mi soa adalah mi kering dengan diameter untaian yang kecil dibuat dari tepung terigu dengan penambahan bahan pangan lain dan berwarna putih.
171. 85.Pasta Instan 06.4.3 Pasta instan adalah produk pasta yang telah dimasak lalu dikeringkan dan dapat ditambah bumbu.
172. 86.Pasta Instan Lainnya 06.4.3 Pasta instan lainnya adalah produk pasta yang dibuat dari selain gandum sebagai bahan utama dan bahan pangan lain, melalui proses pemasakan (gelatinisasi pati) dan pengeringan. Nama jenis untuk kategori ini misalnya makaroni jagung dan makaroni ubi jalar.
173. 87.Pangsit/Pastel/Lumpia/Risol/S amosa kering Pangsit/pastel/lumpia/risol/samosa mentah adalah produk yang dibuat dari adonan tepung dengan air dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain yang diisi dengan daging, ikan, sayuran, atau bahan pangan lain dan kemudian digoreng hingga kering dan tahan lebih dari 7 hari di suhu ruang.
174. 88.Kue kering goreng Kue kering renyah yang diproses dengan cara penggorengan seperti kue biji ketapang, kue kepang.
175. 89.Keik (Cake) Keik (cake) adalah produk bakeri manis yang dibuat dari adonan yang terdiri dari tepung terigu, gula, telur, dan bahan pangan lain. Adonan umumnya dituang ke dalam cetakan untuk dipanggang dan tahan lebih dari 7 hari di suhu ruang.
176. 90.Brownies Brownies adalah jenis keik yang dibuat dari adonan tepung terigu atau tepung lainnya, gula, telur, cokelat, dan bahan pangan lain. Adonan dipanggang atau dikukus dan tahan lebih dari 7 hari di suhu ruang. 06 Minyak dan Lemak
177. 1.Virgin Oil 02.1.2 Virgin oil adalah produk minyak yang diperoleh secara mekanis (contohnya dengan pengepresan atau dikempa) tanpa pemanasan atau dengan pemanasan api kecil pada suhu kurang dari 60°C dan tanpa penggunaan bahan kimia. Minyak dapat dimurnikan dengan JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN pencucian menggunakan air, pengendapan, penyaringan dan atau sentrifugasi. Virgin oil dapat berasal dari berbagai bahan (zaitun, kelapa, wijen, dan lain-lain), contoh Virgin Coconut Oil (VCO).
178. 2.Minyak Kelapa Mentah 02.1.2 Minyak kelapa mentah adalah minyak hasil ekstraksi atau pengempaan dari daging buah kelapa (Cocos nucifera).
179. 3.Ghee 02.1.1 Ghee adalah produk khusus dari susu, krim atau mentega yang diperoleh melalui proses pengolahan untuk menghilangkan air dan padatan bukan lemak sampai hampir sempurna, serta mempunyai aroma dan tekstur yang khas.
180. 4.Cold Pressed Oils 02.1.2 Cold pressed oils adalah produk minyak yang diperoleh secara mekanis tanpa pemanasan. Minyak dapat dimurnikan dengan pencucian menggunakan air, pengendapan, penyaringan dan atau sentrifugasi.
181. 5.Minyak Wijen (Sesame Oil) 02.1.2 Minyak wijen adalah minyak yang diperoleh dari biji wijen (Sesamum indicum L) dengan atau tanpa mengalami proses sangrai (roasted).
182. 6.Lemak Hewani 02.1.3 Lemak hewani adalah lemak yang diperoleh dari hewan yang sehat pada saat disembelih dan aman untuk dikonsumsi manusia. 07 Gula, Kembang Gula/ permen dan coklat
183. 1.Gula Serbuk (Icing Sugar) 11.1.2 Gula serbuk (icing sugar) adalah gula putih yang digiling sampai halus dengan atau tanpa penambahan antikempal
184. 2.Gula Palma Cetak 11.2 Gula palma cetak adalah gula yang dihasilkan dari pengolahan nira pohon palma yaitu aren (Arenga pinata Merr), kelapa (Cocos nucifera), siwalan (Barassus flabellifer L) atau jenis palma lainnya, dan berbentuk sesuai cetakannya. Contoh nama jenis gula merah aren atau gula merah kelapa. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
185. 3.Gula Palma Serbuk (Gula Semut) 11.2 Gula palma (gula semut) adalah gula yang dihasilkan dari pengolahan nira pohon palma yaitu aren (Arenga pinata Merr), kelapa (Cocos nucifera), siwalan (Barassus flabellifer L) atau jenis palma lainnya, dan berbentuk serbuk/granola. Contoh nama jenis gula semut atau gula palma serbuk.
186. 4.Gula Merah Tebu/Saka 11.2 Gula merah tebu adalah gula merah yang berasal dari pengolahan air tebu melalui pemasakan dan berwarna kecoklatan bentuknya sesuai cetakan.
187. 5.Gula Invert 11.3 Gula invert adalah campuran glukosa dan fruktosa dalam konsentrasi ekimolar yang sama dan merupakan hasil hidrolisis sukrosa.
188. 6.Sirup Tebu (Cane Syrup) 11.3 Sirup tebu (cane syrup) adalah produk cair yang diperoleh dengan proses pemekatan dan pemanasan sari tebu (Saccharum officinarum L.) atau dari pelarutan pekatan gula tebu yang terbuat dari sari tebu.
189. 7.Gula Sukrosa Cair 11.3 Gula sukrosa cair adalah produk gula berupa cairan jernih mengandung sukrosa yang diperoleh melalui proses pemekatan cairan dari tebu atau umbi bit, atau proses pelarutan gula pasir dalam air. Gula pasir (kristal sukrosa) dapat berupa gula kristal mentah, gula kristal putih, atau gula kristal rafinasi.
190. 8.Sirup Sorgum (Shorgum Syrup) 11.4 Sirup sorgum atau shorgum syrup adalah produk cair yang diperoleh dengan proses pemekatan dan pemanasan sari sorgum (Shorgum vulgare).
191. 9.Sirup/Sirup Meja (Table Syrup) 11.4 Sirup meja (table syrup) adalah larutan 65% gula (sakarosa, gula invert dan fruktosa), umumnya digunakan sebagai topping atau pelengkap sajian.
192. 10.Sirup Buah 14.1.4.3 Sirup buah adalah produk yang diperoleh dengan mencampur Dapat memperoleh SPP- JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN sirup dan sari buah dengan atau tanpa bagian yang dapat dimakan dari satu jenis buah atau lebih. Karakteristik dasar: • Kadar gula sebagai sakarosa tidak kurang dari 65%; IRT bila dalam penggunaannya harus diencerkan
193. 11.Sirup Berperisa 14.1.4.3 Sirup berperisa adalah produk minuman berupa larutan yang berperisa dengan kadar gula tidak kurang dari 65%. Dapat ditambahkan bahan pangan lain. Dalam penggunaannya diencerkan Dapat memperoleh SPP- IRT bila dalam penggunaannya harus diencerkan
194. 12.Kembang Gula Keras/Permen Keras/Hard Candy/Boiled Sweet 05.2.1 Kembang gula keras/permen keras/hard candy/boiled sweet adalah produk berbentuk padat yang terbuat dari gula/ gula lain dengan atau tanpa penambahan pemanis lain, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Produk ini bertekstur keras dan tidak menjadi lunak apabila dikunyah. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 3,5%
195. 13.Pastiles 05.2.1 Pastiles adalah produk confectionery yang mengikutsertakan gelatin selain gom arab dan sirup glukosa yang lebih banyak sehingga berpengaruh pada tekstur permen yang lebih lunak. Pastiles biasanya berlapis granula atau tepung gula.
196. 14.Pressed Candy/Lozenges 05.2.1 Pressed candy/lozenges adalah sejenis permen yang terbuat dari tepung gula yang dibentuk menjadi pasta dapat ditambahkan gom, larutan gelatin atau keduanya
197. 15.Kembang Gula Isi Susu/Permen Isi Susu 05.2.1 Karakteristik dasar: Kandungan susu tidak lebih dari 5%.
198. 16.Kembang Gula Lunak/ Permen Lunak 05.2.2 Kembang gula lunak/permen lunak adalah kembang gula/permen yang bertekstur relatif lunak apabila dikunyah. Dapat dilapisi dengan pelapis gula atau cokelat atau bahan lainnya. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
199. 17.Kembang Gula Karamel/Permen Karamel 05.2.2 Kembang gula karamel/permen karamel adalah kembang gula/permen yang terbuat dengan tambahan susu lemak penuh dan sumber lemak lain dari lemak nabati atau hewani dan terjadi reaksi pencoklatan (reaksi maillard) pada produk. Dari teksturnya dibedakan menjadi tiga jenis yaitu lunak, medium dan keras tergantung dari suhu pendidihan. Karamel lunak biasanya digunakan untuk pelapisan confectionery batangan dan untuk pelapisan dengan ekstrusi.
200. 18.Fudge 05.2.2 Fudge adalah kembang gula karamel/permen karamel yang memiliki tekstur lebih berpasir akibat proses kristalisasi karena kandungan gula yang lebih tinggi dari kembang gula karamel/permen karamel.
201. 19.Butterscotch 05.2.2 Butterscotch adalah kembang gula karamel/permen karamel yang hanya menggunakan butter sebagai sumber lemak diluar bahan dasar gula dan glukosa.
202. 20.Licorice 05.2.2 Licorice adalah kembang gula lunak/ permen lunak yang dibuat dari ekstrak tanaman licorice (leguminous weed), tepung terigu, gula, sirup glukosa, gelatin, serta air. Proses utama adalah pemanasan sampai tergelatinisasi sempurna dengan kadar air rendah, pencetakan dengan ekstruder dan pengeringan.
203. 21.Toffee 05.2.2 Toffee adalah kembang gula/permen dengan tekstur yang keras dan agak keyal yang dibuat dari campuran gula, susu, mentega atau lemak lain, garam, lesitin dengan atau tanpa penambahan kacang. Kandungan lemak dari permen toffee lebih rendah dari permen karamel.
204. 22.Krokant/Brittles 05.2.2 Krokant/brittles adalah kembang gula/permen sejenis toffee menggunakan susu dalam formulasinya dan didominasi oleh rasa kacang (almond, hazelnut atau kacang tanah) yang ditambahkan pada adonan dalam bentuk hancuran agak kasar (chopped). JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
205. 23.Marshmallow 05.2.2 Marshmallow adalah kembang gula/permen lunak dan beraerasi yang dibuat dari gelatin/pektin/agar/gom arab, albumin telur, gula, glukosa dan gula invert.
206. 24.Kembang Gula Jeli Pati (Starch Jelly) 05.2.2 Kembang gula jeli pati (starch jelly) adalah kembang gula jeli/permen jeli yang menggunakan pati (pati jagung, pati gandum atau pati lainnya) sebagai salah satu bahan selain bahan-bahan lain yang biasa digunakan untuk produk confectionery.
207. 25.Kembang Gula Jeli Agar dan Gelatin 05.2.2 Kembang gula jeli agar dan gelatin adalah kembang gula jeli/permen jeli yang dibuat dari bahan dasar agar, gelatin atau pektin sehingga merupakan produk gel yang kenyal. Jeli agar lebih keras dan menyerupai karet (rubbery) dari jeli gelatin tetapi tekstur jeli gelatin tergantung dari jumlah gelatin yang digunakan. Jeli pektin lebih lunak dan lebih mudah terdispersi di dalam mulut.
208. 26.Gula Kapas (Cotton Candy)/Arumanis 05.2.2 Gula kapas (cotton candy)/arumanis adalah kembang gula/permen yang terbuat dari 100% gula yang dilelehkan dan diputar dengan mesin pemutar (spin) dimana cairan gula dilewatkan pada lubang kecil yang berputar sehingga membentuk massa seperti kapas.
209. 27.Gulali 05.2.2 Gulali adalah produk yang terbuat dari gula dan air yang dipanaskan membentuk adonan pasta atau semi plastis dan dicetak menjadi berbagai macam bentuk.
210. 28.Permen Enting-Enting atau Nut Brittles 05.2.3 Permen enting-enting atau nut brittles adalah permen keras dengan kandungan lemak dan susu lebih rendah dari karamel yang terbuat dari gula, mentega dan hancuran kacang-kacangan.
211. 29.Raw Marzipan, Base Almond Paste 05.2.3 Raw marzipan, base almond paste adalah massa yang diproduksi dari almond yang diblansir, mengandung tidak lebih dari 17% air dan 35% gula, dan 10% dari keseluruhan massa adalah gula invert. Kadar minyak almond tidak kurang dari 28%, mengandung JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN tidak lebih dari 12% komponen pahit dari almond. Tanpa penghilangan rasa pahit.
212. 30.Marzipan, Almond Paste 05.2.3 Marzipan, almond paste adalah campuran dari raw marzipan dengan komposisi tidak melebihi proporsi gula. Gula dapat digantikan dengan sirup glukosa hingga 3,5% dan/atau larutan sorbitol 70% hingga 5% dari total berat marzipan.
213. 31.Kembang Gula Kret/ Permen Karet 05.3 Kembang gula karet/permen karet adalah produk yang terbuat dari bahan dasar gom alami atau sintetis, pemanis, dan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: • Kadar air tidak lebih dari 5%; • Gom tidak kurang dari 12%.
214. 32.Icing 05.4 Icing adalah bahan pelapis kue atau kukis yang terbuat dari bahan dasar gula, dan bahan lain dan lapisan membentuk massa yang keras setelah beberapa saat setelah dilapiskan.
215. 33.Frosting 05.4 Frosting adalah bahan pelapis berbentuk krim untuk kue yang terbuat dari bahan dasar gula, susu, lemak dan bahan lain.
216. 34.Saus Butterscotch 05.4 Saus butterscotch adalah sejenis sirup untuk dekorasi puding, baking product dan es krim yang terbuat dari gula, gula merah, cokelat, sirup jagung, margarin.
217. 35.Saus/Topping/Olesan Cokelat 05.4 Saus/topping/olesan cokelat adalah produk yang terbuat dari campuran gula, air dan atau minyak/lemak, satu atau lebih produk kakao, dengan atau tanpa bahan pangan lain, yang digunakan sebagai topping atau dekorasi.
218. 36.Saus/Topping/Olesan Manis 05.4 Saus/topping/olesan manis adalah produk yang terbuat dari campuran gula, air dan atau minyak/lemak, dengan atau tanpa JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN bahan pangan lain, yang digunakan sebagai topping atau dekorasi.
219. 37.Saus/Topping/Olesan (non buah) 05.4 Saus/topping/olesan (non buah) adalah produk untuk dekorasi/topping makanan atau minuman yang dibuat dengan gula dan/atau pemanis lain, dan bahan pangan lain. Topping (non buah) tidak termasuk non-dairy topping dari kategori pangan 02.3, topping buah dari kategori pangan 04.1.2.8, dan ` dari kategori 05.1.2.
220. 38.Taburan Berbasis Gula 05.4 Taburan berbasis gula adalah produk pangan berbentuk butiran atau kepingan dibuat dari gula dan lemak dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, digunakan sebagai dekorasi atau topping es krim, kue, atau pangan lain.
221. 39.Coklat bubuk 05.1.1 Cokelat bubuk adalah produk yang dibuat dari campuran kakao bubuk dan gula. Karakteristik dasar: mengandung tidak kurang dari 32% kakao bubuk (29% dihitung terhadap basis kering)
222. 40.Sirup Cokelat 05.1.2 Sirup cokelat adalah produk yang terbuat dari campuran gula dengan atau tanpa bahan pemanis lainnya, satu atau lebih produk kakao, dengan atau tanpa penambahan air dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: Kandungan kakao (total cocoa solids) tidak kurang dari 8%. Jika kurang dari 8%, maka tidak disebut dengan sirup rasa coklat Masuk ke kembang gula
223. 41.Cokelat Pasta (Berbasis Minyak) 05.1.3 Cokelat pasta (berbasis minyak) adalah produk yang berbentuk pasta berbasis lemak yang dibuat dari campuran satu atau lebih produk kakao dengan atau tanpa bahan pangan lain. Produk tersebut dapat digunakan sebagai olesan atau isian, misalnya olesan kakao-kacang, olesan kakao-susu. Karakteristik dasar: • Kadar air tidak lebih dari 2%; JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN • Kadar lemak tidak kurang dari 25%.
224. 42.Cokelat Pasta (Berbasis Air) 05.1.3 Cokelat pasta (berbasis air) adalah produk yang berbentuk pasta, berbasis air, yang dibuat dari campuran satu atau lebih produk kakao dengan atau tanpa bahan pangan lain.
225. 43.Cokelat Hitam (Dark Chocolate, Semisweet Chocolate, Bittersweet Chocolate) 05.1.4 Cokelat hitam (dark chocolate, semisweet chocolate, bittersweet chocolate) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 35% padatan kakao, tidak kurang dari 18% lemak kakao, dan tidak kurang dari 14% padatan kakao tanpa lemak.
226. 44.Cokelat Hitam Manis (Sweet Chocolate) 05.1.4 Cokelat hitam manis (sweet chocolate) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 30% padatan kakao, tidak kurang dari 18% lemak kakao, dan tidak kurang dari 12% padatan kakao tanpa lemak.
227. 45.Cokelat Hitam Kovertur (Dark Chocolate Couverture) 05.1.4 Cokelat hitam kovertur (dark chocolate couverture) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 35% padatan kakao, tidak kurang dari 31% lemak kakao, dan tidak kurang dari 2,5% padatan kakao tanpa lemak.
228. 46.Cokelat Susu (Milk Chocolate) 05.1.4 Cokelat susu (milk chocolate) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 25% padatan kakao, tidak kurang dari 2,5% padatan kakao tanpa lemak, dan tidak kurang dari 12% padatan susu.
229. 47.Cokelat Susu Kovertur (Milk Chocolate Couverture) 05.1.4 Cokelat susu kovertur (milk chocolate couverture) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 25% padatan kakao, tidak kurang dari 15% lemak kakao, tidak kurang dari 2,5% padatan kakao tanpa lemak, tidak kurang dari 12% padatan susu, dan tidak JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN kurang dari 31% total lemak.
230. 48.Cokelat Putih (White Chocolate) 05.1.4 Cokelat putih (white chocolate) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 20% lemak kakao, dan tidak kurang dari 14% padatan susu.
231. 49.Cokelat Putih Kovertur (White Chocolate Couverture) 05.1.4 Cokelat putih kovertur (white chocolate couverture) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 20% lemak kakao, tidak kurang dari 14% padatan susu dan tidak kurang dari 25% total lemak.
232. 50.Bonbon Cokelat /Permen Isi Cokelat 05.1.4 Bonbon coklat/permen coklat adalah produk permen yang bagian dalamnya lunak dan terbuat dari campuran cairan kental (liquor) kakao, susu dan sirup gula. Karakteristik dasar: Kandungan susu tidak lebih dari 5%.
233. 51.Praline 05.1.4 Praline adalah produk cokelat dengan ukuran satu suapan penuh, dimana dapat berupa cokelat isi (filled chocolate), atau kombinasi dari berbagai tipe cokelat dengan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: Kandungan cokelat tidak kurang dari 25%.
234. 52.Truffles 05.1.4 Truffles adalah produk cokelat yang dibuat dari campuran cokelat hitam atau cokelat susu dengan lemak kakao, minyak nabati dan bahan pangan lain, umumnya berbentuk bulat, kerucut, atau lengkungan, dimana dapat berupa cokelat isi (filled chocolate).
235. 53.Cokelat Isi (filled chocolate) 05.1.4 Cokelat isi (filled chocolate) adalah produk yang dilapisi dengan satu atau lebih lapisan cokelat dan cokelat berperisa dimana bagian tengah dapat dibedakan dengan lapisan luarnya. Cokelat isi tidak termasuk produk tepung confectionery, pastri dan biskuit. Karakteristik dasar: Jumlah komponen cokelat untuk pelapisan tidak kurang dari 25% JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN dari berat total produk akhir.
236. 54.Cokelat Berperisa 05.1.4 Cokelat berperisa adalah produk cokelat yang ditambahkan senyawa perisa.
237. 55.Cokelat Aerasi 05.1.4 Cokelat aerasi adalah produk cokelat yang mengalami proses aerasi sehingga terbentuk rongga-rongga kecil di dalamnya
238. 56.Cokelat Laminasi 05.1.4 Cokelat laminasi adalah produk cokelat yang berlapis-lapis dibuat dengan menggunakan roller dan dalam kondisi plastis dipotong- potong menjadi batangan atau serpihan.
239. 57.Cokelat Komposit 05.1.4 Cokelat komposit adalah produk cokelat berperisa yang ditambah dengan bahan lain yang dapat dimakan tidak termasuk tepung, pati dan lemak kecuali jika telah ada di dalam ingredien yang digunakan. Karakteristik dasar: Kandungan cokelat tidak kurang dari 60%.
240. 58.Coklat Paduan / Chocolate Compound butir 05.1.5 Cokelat paduan/cokelat compound butir adalah cokelat paduan/cokelat compound yang dibentuk menjadi butiran
241. 59.Cokelat imitasi 05.1.5 Cokelat imitasi adalah produk serupa cokelat paduan/cokelat compound dimana Karakteristik dasarnya tidak memenuhi Karakteristik dasar cokelat paduan/cokelat compound.
242. 60.Kakao Massa (Cocoa liquor) 05.1.1 Kakao massa (Cocoa liquor) adalah produk kakao berupa pasta yang diperoleh dari kakao nib (keping biji kakao) melalui penggilingan tanpa menghilangkan kandungan lemaknya.
243. 61.Keik Kakao/Bungkil Kakao 05.1.1 Keik kakao/bungkil kakao adalah produk kakao yang diperoleh dari pemisahan sebagian lemak dari keping biji kakao atau kakao massa.
244. 62.Lemak Kakao (Cocoa Butter) 05.1.1 Lemak kakao (cocoa butter) adalah lemak yang diperoleh dari biji JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN kakao
245. 63.Madu 11.5 Madu adalah cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu (Apis sp.) dari sari bunga tanaman (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra floral). Sesuai PerBPOM Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kategori Pangan 08 Kopi dan Teh Kering
246. 1.Teh Hitam Bubuk 14.1.5 Teh hitam adalah teh kering hasil pengolahan pucuk dan daun muda termasuk tangkainya dari tanaman teh (Camellia sinensis L.) melalui proses fermentasi.
247. 2.Teh Hijau 14.1.5 Teh hijau adalah pucuk dan daun muda tanaman teh Camellia sinensis yang telah diolah tanpa melalui proses fermentasi.
248. 3.Teh Putih 14.1.5 Teh putih adalah produk teh yang dibuat dari daun teh yang memiliki buluh-buluh putih kecil pada daun mudanya.
249. 4.Teh Wangi 14.1.5 Teh wangi adalah teh yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut, ditambah dengan bunga melati (Jasminum sambac), bunga melati gambir (Jasminum officinale), bunga culan (Aglaia odorata), atau bagian tanaman lain dalam bentuk bahan alaminya atau ekstraknya.
250. 5.Teh Olong atau Teh Semi Fermentasi 14.1.5 Teh olong atau teh semi fermentasi adalah teh yang difermentasi dengan cepat, sesudah dan sebelum penggulungan. Warna daunnya setengah coklat.
251. 6.Teh Hijau Bubuk 14.1.5 Teh hijau bubuk adalah bubuk kering yang dihasilkan dari pengolahan pucuk dan daun muda tanaman Camellia sinensis tanpa proses fermentasi.
252. 7.Teh Kering 14.1.5 Teh kering adalah berbagai jenis teh kering (teh hitam, teh hijau, the olong, teh wangi melati dan teh beraroma) yang dikemas dengan berat tertentu dan siap seduh.
253. 8.Teh Hitam Celup 14.1.5 Teh hitam celup adalah teh kering hasil pengolahan pucuk daun muda dan daun muda dari tanaman teh (Camellia sinensis L.) yang telah melalui proses oksidasi enzimatis dan dikemas dalam kantong dengan atau tanpa tali maupun perekat untuk dicelup dengan atau tanpa bahan pangan lain. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
254. 9.Teh Wangi Celup 14.1.5 Teh wangi celup adalah teh wangi yang dikemas dalam kantong khusus untuk dicelup dengan atau tanpa bahan pangan lain.
255. 10.Teh Hijau Celup 14.1.5 Teh hijau celup adalah teh kering hasil pengolahan pucuk daun muda dan daun muda dari tanaman teh (Camellia sinensis L.) tanpa melalui proses oksidasi enzimatis dan dikemas dalam kantong dengan atau tanpa tali maupun perekat untuk dicelup dengan atau tanpa bahan pangan lain.
256. 11.Konsentrat Minuman Teh 14.1.5 Produk yang dibuat dari ekstrak teh pekat atau ekstrak teh yang dipekatkan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Cara mengonsumsinya adalah cukup ditambahkan air.
257. 12.Minuman Serbuk Teh 14.1.5 Minuman serbuk teh adalah produk minuman berbentuk serbuk yang dibuat dari teh bubuk, teh instan, dan/atau ekstrak teh, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
258. 13.Biji Kopi 14.1.5 Biji kopi adalah biji dari tanaman Coffea sp dalam bentuk utuh dan sudah disangrai.
259. 14.Kopi Bubuk 14.1.5 Kopi bubuk adalah biji kopi yang disangrai kemudian digiling, kandungan kafein anhidrat tidak lebih dari 2.5%.
260. 15.Kopi Campur 14.1.5 Kopi campur adalah produk kopi giling dicampur dengan gandum, jagung atau wijen, margarin atau gula. Karakteristik dasar: Kadar kopi tidak kurang dari 50%.
261. 16.Kopi Celup 14.1.5 Kopi celup adalah kopi bubuk hasil dari biji kopi yang disangrai kemudian digiling, dengan atau tanpa penambahan bahan lain dalam kadar tertentu yang tidak membahayakan kesehatan, dan dikemas dalam kantong khusus untuk dicelup. Karakteristik dasar: Mutu I: mengandung sari kopi 20-36% b/b, sedangkan mutu II : mengandung sari kopi tidak lebih dari 60% b/b.
262. 17.Minuman Serbuk Kopi Susu 14.1.5 Minuman serbuk kopi susu adalah produk berbentuk bubuk, yang terdiri dari campuran kopi bubuk dan atau kopi instan, susu, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan dikemas secara kedap.
263. 18.Minuman Serbuk Kopi Krimer 14.1.5 Minuman serbuk kopi krimer adalah produk berbentuk bubuk, JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN yang terdiri dari campuran kopi bubuk dan atau kopi instan, krimer, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan dikemas secara kedap.
264. 19.Minuman Serbuk Kopi 14.1.5 Minuman serbuk kopi adalah produk berbentuk bubuk yang terdiri dari campuran kopi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: • Kadar kafein tidak kurang dari 1500 mg/kg; • Kandungan kopi tidak kurang dari 4% (dihitung dari basis berat kering).
265. 20.Konsentrat minuman kopi 14.1.5 Konsentrat minuman kopi adalah produk kopi yang diperoleh melalui proses penyeduhan kopi bubuk, kopi instan, dan/atau ekstrak kopi, dilanjutkan dengan pemekatan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Cara mengonsumsinya adalah diencerkan dengan penambahan air. 09 Bumbu
266. 1.Tauco 12.9.1 Tauco adalah produk kedelai yang diperoleh dari hasil fermentasi kacang kedelai dalam larutan garam, berbau khas dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Keterangan ragi tauco
267. 2.Bawang Putih 12.2.1 Bawang putih adalah umbi dari tanaman Allium sativum. Bisa dalam bentuk segar, pasta, kering, irisan kering, bubuk dengan atau tanpa campuran dengan garam. Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk bawang goreng
268. 3.Bawang Merah 12.2.1 Bawang merah (shallot) adalah umbi dari tanaman Allium cepa L. atau Allium ascalonicum. Bisa dalam bentuk segar, kering, bubuk, atau irisan yang digoreng. Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk bawang goreng
269. 4.Bumbu Siap Pakai 12.2.2 Bumbu siap pakai adalah produk bumbu yang diperoleh dari campuran rempah dengan atau tanpa penambahan minyak untuk membuat masakan tertentu. Produk dapat ditambahkan bahan pangan lain. Produk dapat dikemas dalam kemasan plastik atau botol plastik atau botol kaca atau kemasan lainnya dan dapat Dalam kondisi kering atau pasta JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN diawetkan dengan pemanasan. Bumbu siap pakai dapat berbentuk basah (pasta) atau kering (bubuk atau blok). Penamaan jenis produk yang berbentuk basah (pasta) hasil proses pemanasan misalnya bumbu instan soto, bumbu instan nasi goreng. Penamaan jenis produk yang berbentuk kering (bubuk atau blok) atau pasta hasil proses tanpa pemanasan misalnya bumbu soto, bumbu nasi goreng.
270. 5.Bumbu Rasa Sapi 12.2.2 Bumbu rasa sapi adalah produk bumbu yang mengandung perisa daging sapi, dengan penambahan bahan pangan lain dan dalam bentuk bubuk atau blok/kubus.
271. 6.Bumbu Rasa Ikan 12.2.2 Bumbu rasa ikan adalah produk bumbu yang mengandung perisa ikan baik dalam bentuk bubuk atau blok/kubus.
272. 7.Bumbu Rasa Udang 12.2.2 Bumbu rasa udang adalah produk bumbu yang mengandung perisa udang baik dalam bentuk bubuk atau blok/kubus.
273. 8.Bumbu Rasa Ayam 12.2.2 Bumbu rasa ayam adalah produk bumbu yang mengandung perisa ayam baik dalam bentuk bubuk atau blok/kubus.
274. 9.Bubuk/Blok/Kubus/Pasta Ekstrak Ayam/Sapi/Udang/Keju 12.2.2 Definisi : Bubuk/ blok/ kubus/ pasta ekstrak ayam/ sapi/ udang/ keju adalah produk yang mengandung ayam/ sapi/ udang/ keju baik dalam bentuk bubuk/ blok/ kubus/ pasta dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Produk ini tanpa penambahan rempah. Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila berbentuk kering
275. 10.Cuka Fermentasi (Vinnegar) 12.3 Cuka fermentasi (vinnegar) adalah produk cair yang mengandung asam asetat, yang diperoleh melalui proses fermentasi bahan- bahan yang mengandung karbohidrat atau alkohol. Contoh : cuka apel, cuka anggur.
276. 11.Cuka Hasil Pengenceran asam asetat glasial 12.3 Cuka hasil pengenceran asam asetat glasial adalah produk cair yang diperoleh dari pengenceran asam asetat glasial (untuk makanan dan farmasi) dengan air minum. Contoh : Cuka makan. Karakteristik dasar: ● Bentuk cairan encer, jernih, tidak berwarna, bau khas asam asetat; ● Cuka dapur : kadar asam asetat tidak kurang dari 12,5 % v/b; JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN Cuka meja : kadar asam asetat tidak kurang dari 4% dan tidak lebih dari 12,5 % v/b
277. 12.Sambal 12.6.2 Sambal adalah produk siap konsumsi yang dibuat dari bahan utama cabe (Capsicum sp) dengan penambahan bahan pangan lain, berbentuk semi padat, dan telah mengalami proses pemasakan atau pengawetan lain. Meliputi semua jenis sambal antara lain sambal terasi, sambal bajak, sambal petai, sambal cabai hijau, tidak termasuk cabe bubuk, cabe giling, saus cabe dan sambal yang digunakan sebagai bumbu masak.
278. 13.Saus Cabe 12.6.2 Saus cabe adalah produk saus siap konsumsi yang dibuat dari cabe (Capsicum sp) atau turunannya, berbentuk cairan kental homogen, yang telah mengalami proses pemanasan.
279. 14.Saus Lobak 12.6.2 Saus lobak adalah produk saus yang diperoleh dari lobak yang diiris atau dihancurkan, dicampur dengan jus orange, air jeruk nipis, cilantro, minyak, garam dan lada.
280. 15.Saus Panggang/Saus Barbekue (BBQ Sauce) 12.6.2 Saus panggang/saus barbekue (BBQ sauce) adalah produk saus yang diperoleh dari campuran vinegar, gula, garam, saus Worchester dan rempah-rempah seperti bawang putih, onion, paprika dan lada hitam dengan atau tanpa saus tomat atau pasta tomat, bahan pangan lain.
281. 16.Saus Pizza 12.6.2 Saus pizza adalah produk saus yang diperoleh dari pasta tomat, saus tomat yang diberi garam dan rempah-rempah seperti biji anis, lada, bubuk bawang putih, oregano dan parsley.
282. 17.Saus Spageti 12.6.2 Saus spagheti (spaghetti sauce) adalah produk saus yang diperoleh campuran rempah-rempah seperti bawang putih, bawang bombay, lada hitam, daun basil, oregano, thymi, gula, garam, vinegar dengan atau tanpa saus tomat atau pasta tomat, dan bahan pangan lain.
283. 18.Saus Tiram 12.6.2 Saus tiram adalah produk cairan kental berwarna coklat sampai coklat kehitam-hitaman, diperoleh dari hasil olahan daging tiram (Crassostrea calculata sp.) dengan penambahan bahan pangan lain.
284. 19.Saus Perendam 12.6.2 Saus perendam/saus marinasi adalah produk saus yang JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN digunakan untuk merendam ikan, daging, ayam, atau bahan pangan lain untuk memberi rasa dan aroma tertentu sebelum diolah lebih lanjut.
285. 20.Saus tomat 12.6.2 Saus tomat adalah produk saus yang diperoleh dari buah segar, bubur tomat, pasta tomat, puree tomat atau padatan tomat, yang dicampur dengan gula, bahan pengasam, garam dan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
286. 21.Saus asam manis 12.6.2 Saus asam manis adalah produk saus yang terbuat dari tomat dan atau buah lain, gula dan bahan pengasam, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Produk ini mempunyai rasa asam dan manis.
287. 22.Kecap Inggris, Saus Worchester 12.6.2 Kecap Inggris, saus Worchester adalah produk saus yang terdiri dari air, vinegar, garam dan rempah atau bahan pangan lain. Digunakan untuk memberi flavor dan saus barbekue serta saus asam manis.
288. 23.Saus Teriyaki 12.6.2 Saus teriyaki adalah produk saus yang diperoleh dari campuran kecap dengan bahan pangan yang sesuai.
289. 24.Saus Topping/Saus Siram 12.6.2 Saus topping/saus siram adalah produk saus yang diperoleh dari campuran rempah-rempah dengan atau tanpa penambahan saus tomat atau pasta tomat dan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain untuk digunakan sebagai topping atau siram pada masakan dengan atau tanpa dimasak terlebih dahulu. Misalnya: saus jamur, saus wijen sangrai, dan saus lainnya.
290. 25.Saus Salsa 12.6.2 Saus salsa adalah saus yang mengandung cacahan tomat dan cabe, serta dapat ditambahkan bahan pangan lain.
291. 26.Campuran Untuk Saus, Gravies, dan Dressing 12.6.3 Produk konsentrat, biasanya berbentuk bubuk, untuk nantinya dicampurkan dengan air, susu, minyak ataupun cairan lain untuk menghasilkan produk siap saji berupa saus, gravies dan dressing. Termasuk di dalamnya konsentrat dari saus teremulsi ataupun saus non emulsi. Termasuk dalam kategori ini antara lain bumbu kacang yang harus ditambah air sebelum digunakan.
292. 27.Kecap Ikan 12.6.4 Termasuk di dalamnya saus non emulsi, tidak kental, biasanya berbasis air. Saus-saus ini lebih banyak digunakan sebagai JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN bumbu atau kondimen dibandingkan sebagai saus yang siap dikonsumsi.
293. 28.Saus Tiram Bening 12.6.4 Saus tiram bening adalah produk cairan bening, diperoleh dari hasil olahan daging tiram (Crassostrea calculata sp.) dengan penambahan bahan pangan lain.
294. 29.Ragi Tape 12.8 Ragi tape adalah produk yang dibuat dari tepung beras yang telah dicampur dengan beberapa rempah-rempah untuk menstimulir pertumbuhan kapang dan kamir yang telah dikeringkan dan berperan dalam pembuatan tape.
295. 30.Ragi Tempe 12.8 Ragi tempe adalah produk yang dibuat dari bahan sumber karbohidrat (pati) yang mengandung kapang Rhizopus oligosporus yang telah dikeringkan dan digunakan dalam pembuatan tempe.
296. 31.Koji atau Ragi Tauco atau Ragi Kecap 12.8 Koji atau ragi tauco atau ragi kecap adalah produk yang dibuat dari serealia yang ditumbuhi Aspergillus oryzae, yang telah dikeringkan dan digunakan untuk pembuatan kecap/tauco/miso.
297. 32.Miso 12.9.1 Miso adalah produk yang dibuat dari kedelai, beras/barley/koji, garam, air, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dengan proses fermentasi, dan menghasilkan tekstur pasta yang halus, serta rasa, warna, aroma khas miso. Dapat digunakan untuk soup base, kondimen, maupun penyedap rasa.
298. 33.Kecap Kedelai Asin (Salty Soy Sauce) 12.9.2.1 Kecap kedelai asin (salty soy sauce) adalah produk berbentuk cair yang diperoleh dari hasil fermentasi kacang kedelai (Glycine max L.) atau bungkil kedelai dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
299. 34.Saus Kedelai Lainnya 12.9.2.3 Saus kedelai lainnya adalah saus yang bukan emulsi, dibuat dengan saus kedelai fermentasi atau tanpa fermentasi, dengan atau tanpa penambahan gula, dengan atau tanpa proses karamelisasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
300. 35.Kecap Kedelai Manis (Sweet Soy Sauce) 12.9.2.3 Kecap kedelai manis adalah produk berbentuk cair yang diperoleh dari hasil fermentasi kacang kedelai (Glycine max L.) atau bungkil kedelai ditambah gula dan/atau pemanis dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
301. 36.Kecap Pedas 12.9.2.3 Kecap pedas adalah produk campuran kecap manis dengan cabe JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
302. 37.Kecap Bumbu 12.9.2.3 Kecap bumbu adalah produk campuran kecap dan rempah- rempah dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
303. 38.Bumbu Kacang 12.6.2 Bumbu kacang adalah bumbu yang terbuat dari kacang tanah yang telah digoreng atau disangrai dan dihaluskan dengan penambahan garam, gula atau bahan pangan lain dan rempah- rempah tertentu yang sesuai, dan langsung digunakan tanpa ditambah air terlebih dahulu. Nama jenis untuk produk ini antara lain bumbu gado-gado, bumbu pecel, bumbu sate, bumbu siomay, dan bumbu batagor. usul untuk dipindahkan ke kategori bumbu
304. 39.Bawang Putih goreng Bawang putih adalah umbi dari tanaman Allium sativum. Bisa dalam bentuk kering yang telah digoreng dengan atau tanpa campuran dengan garam.
305. 40.Bawang Merah goreng Bawang merah (shallot) adalah umbi dari tanaman Allium cepa L. atau Allium ascalonicum. Bisa dalam bentuk irisan yang digoreng.
306. 41.Bawang hitam (Black Garlic) Bawang hitam adalah produk yang diperoleh dari bawang putih segar (Allium sativum L.) yang dipanaskan pada suhu umumnya 60-90∞C dan kelembaban tinggi dalam waktu kurang lebih 1 bulan sehingga dihasilkan siung bawang dengan warna gelap/hitam, rasa manis, dan tekstur yang kenyal.
307. 42.Tauco 12.9.1 Tauco adalah produk kedelai yang diperoleh dari hasil fermentasi kacang kedelai dalam larutan garam, berbau khas dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Keterangan ragi tauco 10 Minuman serbuk dan botanikal
308. 1.Bubuk Minuman Kakao (Drinking Cocoa Mixes) 05.1.1 Bubuk minuman kakao (drinking cocoa mixes) adalah produk minuman dalam bentuk bubuk yang dibuat dari kakao bubuk dengan penambahan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: Kandungan kakao (total cocoa solids) tidak kurang dari 10% dihitung sebagai berat kering. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
309. 2.Bubuk minuma coklat (Drinking Chocolate) 05.1.1 Bubuk minuman cokelat (drinking chocolate) adalah produk minuman dalam bentuk bubuk yang dibuat dari kakao bubuk dengan/atau tanpa penambahan kakao massa, lemak kakao, dapat ditambahkan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: Kandungan kakao (total cocoa solids) tidak kurang dari 20% dihitung sebagai berat kering.
310. 3.Kakao Instan 05.1.1 Definisi: Kakao instan adalah produk minuman dalam bentuk bubuk yang dibuat dari kakao bubuk yang diproses sedemikian rupa sehingga mudah larut air, dengan atau tanpa penambahan gula atau bahan pangan lain Karakteristik dasar: Kandungan kakao (total cocoa solids) tidak kurang dari 10% dihitung sebagai berat kering.
311. 4.Cokeleat Instan 05.1.1 Cokelat instan adalah produk minuman dalam bentuk bubuk yang dibuat dari kakao bubuk dengan/atau tanpa penambahan kakao massa, yang diproses sedemikian rupa sehingga mudah larut air, dengan atau tanpa penambahan gula atau bahan pangan lain Karakteristik dasar: Kandungan kakao (total cocoa solids) tidak kurang dari 20% dihitung sebagai berat kering
312. 5.Minuman coklat paduan 05.1.5 Minuman cokelat paduan adalah produk yang dibuat dari kakao bubuk dan/atau padatan kakao dengan penambahan bahan pangan lain. Produk dapat berbentuk cair siap minum, konsentrat cair, serbuk/bubuk, blok/kubus. Karakteristik dasar: Kandungan kakao (total cocoa solid) tidak kurang dari 5% (dihitung dari basis berat kering).
313. 6.Serbuk Minuman Sereal 06.3 Serbuk minuman sereal/minuman serbuk serealia adalah produk minuman serealia dalam bentuk bubuk yang diperoleh dari satu atau lebih serealia dengan atau tanpa tambahan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN Kandungan serealia tidak kurang dari 25%.
314. 7.Serbuk Minuman Kedelai 06.8.1 Serbuk minuman kedelai adalah produk berbentuk bubuk berbahan baku kedelai dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, yang digunakan untuk minuman.
315. 8.Minuman Botanikal/Minuman Rempah yang berbentuk serbuk, padat atau kering. 14.1.5 Minuman botanikal/minuman rempah yang berbentuk serbuk, padat atau kering adalah produk minuman yang dibuat dari bagian tanaman (contoh daun, bunga, biji, akar, rimpang, batang) dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, biasanya dikonsumsi sebagai minuman, bukan sebagai obat tradisional atau jamu. Nama jenis produk disesuaikan dengan bahan baku yang digunakan, misalnya minuman serbuk chrysanthemum, serbuk minuman jahe, serbuk bandrek, serbuk bajigur, wedang uwuh serbuk/ kering.
316. 9.Serbuk Sekoteng 14.1.5 Serbuk sekoteng adalah produk minuman berbentuk serbuk atau granola yang diperoleh dari campuran gula dan rempah dengan penambahan bahan pangan lain (biji delima, buah kolang-kaling, kacang hijau, kacang tanah, roti tawar).
317. 10.Konsentrat Minuman Rasa/Berperisa 14.1.4.3 Konsentrat minuman rasa/berperisa adalah produk minuman dalam bentuk konsentrat (padat) yang diperoleh dari campuran bahan pangan, dengan atau tanpa perisa, dan dalam penggunaannya diencerkan dengan air. Termasuk dalam nama jenis ini diantaranya minuman serbuk rasa, minuman serbuk berperisa. 11 Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-Kacangan dan Umbi
318. 1.Selai Kacang 04.2.2.5 Selai kacang adalah produk kacang tanah atau kacang lainnya yang diperoleh dari penggilingan kacang kupas yang bersih dan bermutu baik, disangrai dan/atau digoreng dan/atau dipanggang, serta dihilangkan lembaganya. Dapat ditambahkan bahan pangan lain. Produk dapat digunakan sebagai olesan atau isian pangan lainnya. Nama jenis mengikuti sumber kacangnya seperti selai kacang (peanut butter), selai kacang mede (cashew butter), selai almond (almond butter), selai kacang tanah dan almond. Karakteristik dasar: Dapat dikatakan selai kacang kandungan kacangnya harus minimal 85% JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN Kandungan total kacang tidak kurang dari 85%.
319. 2.Olesan Kacang 04.2.2.5 Olesan kacang adalah produk olesan yang diperoleh dari penggilingan satu jenis kacang atau lebih yang dikupas, bersih dan bermutu baik, direbus dan/atau dikukus dan/atau disangrai dan/atau digoreng dan/atau dipanggang (oven). Dapat ditambahkan bahan pangan lain. Produk dapat digunakan sebagai olesan atau isian pangan lainnya. Nama jenis produk ini misal olesan kacang mede (cashew spread), olesan kacang merah, olesan (kacang) almond (almond spread), olesan (kacang) kenari, olesan kacang tanah dan mede. Karakteristik dasar: Kandungan total kacang tidak kurang dari 40%. Dapat dikatakan selai kacang kandungan kacangnya harus minimal 40%
320. 3.Olesan Mengandung Kacang 04.2.2.5 Olesan mengandung kacang adalah produk olesan yang diperoleh dari pencampuran bahan pangan dan kacang. Produk dapat digunakan sebagai olesan atau isian pangan lainnya. Nama jenis produk ini misalnya olesan mengandung kacang mede, olesan mengandung kacang tanah, olesan mengandung almond, olesan mengandung kacang tanah dan kacang mede. Karakteristik dasar: Kandungan total kacang tidak kurang dari 15%. Jika kandungan kacangnya kurang dari 15 %, maka dapat ditulis sebagai olesan rasa kacang
321. 4.Emping Beras 06.1 Emping beras adalah produk beras ketan yang diperoleh dari beras ketan sosoh yang direndam dalam air dan dipanaskan hingga patinya tergelatinisasi sempurna, lalu dipipihkan dan dikeringkan.
322. 5.Nasi berbumbu siap masak 16.1 Produk yang terdiri dari beras baik sudah terolah maupun mentah yang dilengkapi dengan bumbu dan siap untuk dimasak.
323. 6.Keping Jagung (Corn Flake) 06.3 Keping jagung (corn flake) adalah produk jagung yang diperoleh dari proses gelatinisasi pati jagung dengan berbagai teknik misalnya ekstrusi, lalu dikeringkan.
324. 7.Meal 06.3 Meal adalah produk serealia yang diperoleh dari penggilingan serealia. Produk ini dapat berupa campuran serealia.
325. 8.Sereal Siap Santap 06.3 Sereal siap santap adalah produk siap santap yang berasal dari serealia yang diperoleh dari satu atau campuran beberapa jenis serealia dengan ditambahkan bahan lain seperti gula, malt, madu, Dapat memperoleh SPP- IRT bila berbentuk flake, keping, atau batang JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN garam, dan bahan pangan lain. Produk biasa dikonsumsi untuk sarapan dan/atau untuk tujuan lain. Bentuk produk dapat berupa flake, keping, batang, dan bubur. Karakteristik dasar: Kandungan serealia tidak kurang dari 50%.
326. 9.Sereal Siap Santap dengan Serealia Utuh (Whole Grain Ready To Eat Cereal) 06.3 Sereal siap santap dengan serealia utuh (whole grain ready to eat cereal) adalah produk sereal siap santap yang diperoleh dari serealia sebagai bahan baku utama dimana sebagian atau keseluruhannya adalah serealia utuh dan dapat dicampur beberapa serealia yang belum dimasak, telah dimasak sebagian, atau dimasak sempurna dengan ditambahkan bahan lain seperti: gula, malt, madu, garam, dan bahan pangan lain, dimana produk akhirnya dapat berbentuk flake, keping, batang, atau bubur. Karakteristik dasar: • Kandungan serealia utuh tidak kurang dari 25%; Dapat memperoleh SPP- IRT bila berbentuk flake, keping, atau batang
327. 10.Gari 06.3 Gari dalah produk ubi kayu/singkong yang diperoleh dari pengolahan ubi kayu/singkong (Manihot sp.). Proses pengolahan meliputi pengupasan, pencucian, dan pemarutan, dilanjutkan dengan fermentasi, pengepresan, fragmentasi, granulasi, pengeringan bila perlu, pengayakan dan perlakuan panas yang sesuai. Gari berbentuk tepung atau granula dengan ukuran yang bervariasi.
328. 11.Granola 06.3 Granola adalah produk sereal yang merupakan campuran gandum, kacang-kacangan, madu, buah kering dan dapat ditambahkan dengan ingredient lainnya. Produk ini dapat dikonsumsi dengan susu maupun yoghurt.
329. 12.Wajik/Wajit 06.7 Wajik/wajit adalah produk pangan semi basah hasil pengolahan beras ketan, gula dan santan kelapa.
330. 13.Lapisan Tipis Cairan Kedelai 06.8.2 Lapisan terbentuk pada permukaan cairan kedelai yang direbus, lapisan diangkat kemudian dikeringkan. Dapat digoreng menggunakan minyak banyak (deep frying) atau dilembutkan dalam air sebelum digunakan pada sup atau produk pangan direbus (poached). Dikenal sebagai fuzhu, yuba, atau kembang tahu. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
331. 14.Keripik Kentang 15.1 Keripik kentang adalah makanan ringan yang dibuat dari umbi kentang (Solanum tuberosum) berbentuk irisan tipis dari kentang utuh atau irisan dari kentang yang sudah dipotong dan diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau proses lain yang sesuai sehingga diperoleh produk bertekstur renyah siap konsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan lain
332. 15.Keripik Gadung 15.1 Keripik gadung adalah makanan kering yang dibuat dari gadung (Dioscorea hispida) berbentuk irisan tipis yang digoreng dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
333. 16.Krekers Beras (senbei) 15.1 Kreker beras (senbei) adalah makanan ringan yang terbuat dari beras atau tepung beras dengan campuran bahan atau pati lain dan bahan pangan lain.
334. 17.Keripik Singkong 15.1 Keripik singkong adalah makanan ringan yang dibuat dari umbi singkong (Manihot sp.) berbentuk irisan tipis dari singkong utuh atau irisan singkong yang sudah dipotong dan diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau proses lain yang sesuai, sehingga diperoleh produk bertekstur renyah siap konsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
335. 18.Dakak-dakak 15.1 Dakak-dakak adalah makanan ringan khas Sumatera Barat yang dibuat dari irisan singkong dengan campuran bumbu kunyit, bawang putih dan irisan daun seledri dan diproses dengan cara digoreng.
336. 19.Lanting/Karak Kaliang 15.1 Lanting/karak kaliang adalah makanan ringan yang dibuat dari singkong dengan campuran bahan pangan lain, biasanya berbentuk angka delapan atau nol dan diproses dengan cara digoreng.
337. 20.Keripik Ubi Jalar 15.1 Keripik ubi jalar adalah makanan kering yang dibuat dari ubi jalar (Ipomea batatas) berbentuk irisan tipis yang digoreng dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
338. 21.Keripik Porang/Iles-iles 15.1 Porang/Iles-iles (Amorphophallus muelleri) berbentuk irisan tipis dari Porang/ Iles-iles utuh atau irisan dari Porang/ Iles-iles yang sudah dipotong dan diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau proses lain JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN yang sesuai sehingga diperoleh produk bertekstur renyah siap konsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
339. 22.Keripik Tempe 15.1 Keripik tempe adalah makanan ringan yang dibuat dari tempe kedelai (Glycine max) berbentuk lempengan/irisan tipis dengan proses penggorengan atau pengeringan sehingga diperoleh produk bertekstur renyah dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
340. 23.Keripik Oncom 15.1 Keripik oncom adalah makanan khas dari Bandung yang umumnya terbuat dari oncom merah, yang merupakan hasil fermentasi bungkil kacang kedelai. Keripik oncom terbuat dari oncom yang diiris tipis-tipis, kemudian dilapisi dengan campuran tepung dan bahan pangan lain. Potongan oncom yang telah tertutupi oleh adonan tepung kemudian digoreng hingga renyah. Dapat juga menggunakan oncom hitam.
341. 24.Keripik Tahu/Keripik Produk Tahu/Keripik Kembang Tahu 15.1 Keripik tahu/keripik produk tahu/keripik kembang tahu adalah makanan kering yang dibuat dari tahu atau produk olahan tahu dengan proses penggorengan atau pengeringan sehingga diperoleh produk bertekstur renyah dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
342. 25.Keripik Talas 15.1 Keripik talas adalah makanan ringan yang dibuat dari umbi talas (Colocasia esculenta L) berbentuk irisan tipis yang digoreng dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
343. 26.Opak 15.1 Opak adalah makanan ringan yang terbuat dari tepung beras atau singkong atau umbi-umbi lainnya yang diparut dengan penambahan bahan lain, dibentuk dan dipanggang.
344. 27.Jagung Berondong 15.1 Jagung berondong adalah makanan ringan terbuat dari jagung (Zea mays) varietas popping corn, diolah dengan pemanasan hingga menyebabkan peletupan dan pengembangan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
345. 28.Jagung Marning 15.1 Jagung marning adalah makanan ringan yang dibuat dari biji jagung (Zea mays) tua, direbus, dikeringkan dan digoreng dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
346. 29.Jipang Jagung 15.1 Jipang jagung adalah makanan ringan dibuat dari jagung (Zea JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN mays) yang diolah sampai mengembang dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau puffing/ekstrusi atau terlebih dahulu dikukus, dikeringkan dan digoreng sampai mengembang, dicampur dengan gula, kemudian dicetak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
347. 30.Jipang Beras 15.1 Definisi: Jipang beras adalah produk makanan ringan yang dibuat dari beras (Oryza sativa L.) dan/atau beras ketan (Oryza sativa var. glutinosa) yang diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau puffing/ekstrusi atau terlebih dahulu dikukus, dikeringkan dan digoreng sampai mengembang, dicampur dengan gula, kemudian dicetak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: Kadar air tidak lebih dari 8%.
348. 31.Jipang Melinjo 15.1 Jipang melinjo adalah makanan ringan dibuat dari melinjo (Gnetum gnemon) yang diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau puffing/ekstrusi atau terlebih dahulu dikukus, dikeringkan dan digoreng sampai mengembang, dicampur dengan gula, kemudian dicetak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
349. 32.Kerupuk Karak 15.1 Kerupuk karak adalah makanan ringan terbuat dari hasil pemasakan nasi, ditumbuk yang kemudian dikeringkan kembali untuk digoreng.
350. 33.Kerupuk Intip 15.1 Kerupuk intip adalah makanan ringan terbuat dari bagian/lapisan yang diperoleh dari hasil pemasakan nasi yang menempel pada bagian dasar wadah, dikeringkan kembali untuk digoreng dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain
351. 34.Rengginang/Batiah 15.1 Rengginang/batiah adalah makanan ringan terbuat dari beras ketan yang telah dimasak menjadi nasi ketan terlebih dahulu, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dibentuk, dijemur hingga kering dan digoreng.
352. 35.Patilo / Rengginang Singkong 15.1 Patilo/rengginang singkong adalah makanan ringan sejenis JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN rengginang yang terbuat dari singkong, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dibentuk, dijemur hingga kering dan digoreng.
353. 36.Kacang Garing/Kacang Kulit 15.2 Kacang garing/kacang kulit adalah kacang tanah atau kacang lainnya yang masih dalam kulitnya, direndam, direbus dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, ditiriskan kemudian dipanggang/dioven.
354. 37.Kacang Sangrai 15.2 Kacang sangrai adalah kacang tanah yang masih dalam kulitnya dan disangrai.
355. 38.Kacang Goreng 15.2 Kacang goreng adalah kacang tanah dengan atau tanpa kulit ari, yang telah digoreng, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
356. 39.Kacang Goreng Lainnya 15.2 Kacang goreng lainnya adalah kacang selain kacang tanah dengan atau tanpa kulit ari, yang telah digoreng, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Nama jenis untuk produk ini misalnya kacang kedelai goreng, kacang koro goreng, kacang kapri goreng, kacang bogor goreng.
357. 40.Kacang Bawang / Kacang Tojin 15.2 Kacang bawang/kacang tojin adalah kacang tanah yang dihilangkan kulit arinya, direndam dengan bawang putih dan garam, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, ditiriskan kemudian digoreng.
358. 41.Kacang Panggang 15.2 Kacang panggang adalah kacang tanah yang telah dihilangkan kulit arinya, kemudian dipanggang/dioven. Dengan atau tanpa pelapisan bumbu. Nama jenis untuk produk ini misalnya kacang Bali.
359. 42.Kacang Panggang Lainnya 15.2 Kacang panggang lainnya adalah kacang selain kacang tanah yang telah dihilangkan kulit arinya, kemudian dipanggang/dioven. Dengan atau tanpa pelapisan bumbu. Nama jenis untuk produk ini misalnya kacang mede panggang, kacang koro panggang.
360. 43.Kacang Atom/Sukro 15.2 Kacang atom/sukro adalah makanan ringan yang terbuat dari kacang tanah dan disalut dengan adonan tepung dan/atau pati, dan digoreng atau dipanggang. Dapat ditambahkan bumbu atau bahan pangan lain. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN
361. 44.Kacang Atom Lainnya 15.2 Kacang atom lainnya adalah makanan ringan yang terbuat dari kacang selain kacang tanah dan disalut dengan adonan tepung dan/atau pati, dan digoreng atau dipanggang. Dapat ditambahkan bumbu atau bahan pangan lain. Nama jenis untuk produk ini misalnya kacang atom kedelai.
362. 45.Kacang Telur 15.2 Kacang telur adalah makanan ringan yang terbuat dari kacang tanah (Arachis hypogea L) dan disalut dengan adonan tepung dan/atau pati dan telur yang telah dibumbui dan digoreng.
363. 46.Kacang Goyang 15.2 Kacang goyang adalah kacang tanah (Arachis hypogea L) yang telah dihilangkan kulit arinya, disalut dengan adonan bergula, kemudian diproses dengan penggoyangan secara panas.
364. 47.Jipang/Kipang Kacang 15.2 Jipang/kipang kacang adalah makanan ringan, dibuat dari kacang tanah (Arachis hypogea L) atau kacang lainnya, disangrai, dihilangkan kulit arinya, dicampur dengan gula, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
365. 48.Kacang Bersalut 15.2 Kacang bersalut adalah makanan ringan, dibuat dari kacang yang dilapisi dengan tepung/pati, gula atau bahan lainnya. Kacang bersalut termasuk di dalamnya kacang atom/sukro, kacang telur, kacang goyang, dan lain-lain.
366. 49.Keripik Tapai Singkong Keripik tapai singkong adalah makanan ringan yang dibuat dari umbi singkong (Manihot sp.) yang telah mengalami proses fermentasi menjadi tapai dan diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau proses lain yang sesuai, sehingga diperoleh produk bertekstur renyah siap konsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.
367. 50.Brem (kering dan padat, bukan cair) Brem adalah makanan yang berasal dari sari ketan yang dimasak dan dikeringkan, merupakan hasil dari fermentasi ketan hitam yang diambil sarinya saja yang kemudian diendapkan dalam waktu sekitar sehari semalam.
368. 51.Wijen Sangrai Wijen sangrai adalah produk yang diperoleh dari biji tanaman Sesamum indicum L. syn./Sesamum orientalis L. yang telah disangrai
369. 52.Kue Satu/ timpani Kacang Hijau Kue kering tradisional, renyah saat digigit. Kue satu terbuat dari JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP DESKRIPSI PADA PERATURAN BPOM TENTANG KATEGORI PANGAN KETERANGAN kacang hijau tanpa kulit dan gula yang kemudian dipanggang B. PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) KATEGORI PANGAN JENIS PANGAN Minuman jajanan anak sekolah (termasuk es) Minuman berwarna yang tidak mengandung susu Minuman berwarna yang mengandung susu Es (es mambo, es loli, es lilin, es teler, es cendol, es campur, es cincau, es kelapa, es teh dan sejenisnya) Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya dan gulali Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya Gulali Bakso/Pentol/Siomay/Batagor/Cilok Bakso Daging Siomay ikan, bakso ikan Pentol/Batagor/Cilok Saus cabe/Saus tomat/Sambal Saus cabe/Saus tomat/Sambal C. PANGAN SIAP SAJI Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Jenis pangan yang masuk pada kriteria ini adalah di luar dari kriteria Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). D. AIR MINUM ISI ULANG (AMIU) Air minum isi ulang (AMIU) adalah air minum dalam bentuk curah yang dihasilkan oleh Depot Air Minum/DAM melalui proses pengolahan air baku yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. DAFTAR PARAMETER UJI PER JENIS KATEGORI PANGAN YANG DILAKUKAN SAMPLING DAN PENGUJIAN A. PARAMETER UJI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 1 Hasil Olahan Daging Dan Produk Daging Kering 08.2.2 1. Abon Daging 1 PK Nitrit PRIORITAS Maks. 30 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
370. 2.Kerupuk Kulit/Rambak 2 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 2 Escherichia coli PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
371. 3.Keripik Paru 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
372. 4.Kerupuk Berbasis Daging, dan Daging Hewan Buruan 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan
373. 5.Daging Olahan Berbumbu (kering) 08.3.2 1. Dendeng Daging 1 PK Nitrit PRIORITAS Maks. 30 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 2x10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 2 Produk Olahan Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata 15.3 1. Kerupuk hasil perikanan (matang) 1 Identifikasi Formalin PRIORITAS Negatif 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
374. 2.Rempeyek Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata. 2 Identifikasi Boraks PRIORITAS Negatif 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 2x10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Negatif Pewarna yang dilarang 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 6 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,25 mg/kg 7 PK Cemaran Hg PILIHAN Maks. 0,03 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M mg/kg 09.2.4.3 1. Sambal Goreng Udang 1 Identifikasi Formalin PRIORITAS Negatif 1 Staphylococcus aureus PRIORITAS 5 1 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
375. 2.Sambal Goreng Ikan 2 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 2 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^4 koloni/g 10^5 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
376. 3.Keripik Kulit Ikan Goreng 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,30 mg/kg (kecuali untuk ikan olahan yang termasuk dalam cephalopo da atau kekerang an1,0 mg/kg)
377. 4.Abon Ikan 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan
378. 5.Ikan dan Hasil Perikanan lain termasuk Moluska, Krustase, dan Ekinodermata Renyah 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,30 mg/kg (kecuali untuk ikan olahan No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M yang termasuk dalam cephalopo da atau kekerang an1,0 mg/kg)
379. 6.Keripik Ikan 6 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 2,0 mg/kg
380. 7.Keripik Belut 7 PK Cemaran Hg PILIHAN Maks. 0,50 mg/kg (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 1,0 mg/kg)
381. 8.Rendang Ikan
382. 9.Rendang Kerang 09.2.5 1. Ikan Asap 1 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang Dikeringkan; Diasap; tidak siap makan No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
383. 2.Ikan Kayu 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,30 mg/kg (kecuali untuk ikan olahan yang termasuk dalam cephalopo da atau kekerang an1,0 mg/kg) 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
384. 3.Kerupuk Ikan, Udang, Moluska (Mentah) 3 Identifikasi Formalin PRIORITAS Negatif 2 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^5 koloni/g 10^6 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
385. 4.Kerupuk Kulit Ikan Mentah 4 Identifikasi Boraks (Khusus untuk produk kerupuk) PRIORITAS Negatif Diasap siap makan
386. 5.Dendeng Ikan 5 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
387. 6.Terasi Udang 6 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,30 mg/kg (kecuali untuk ikan olahan yang termasuk dalam cephalopo da atau 2 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^4 koloni/g 10^5 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M kekerang an1,0 mg/kg)
388. 7.Pasta Ikan 7 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 2,0 mg/kg Difermentasi
389. 8.Tepung Ikan 8 PK Cemaran Hg PILIHAN Maks. 0,50 mg/kg (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 1,0 mg/kg) 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
390. 9.Rebon 2 Escherichia coli PILIHAN 5 2 1 APM/g 10 APM/ g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 09.3.4 10. Petis Udang 1 Identifikasi Formalin PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Sorbat PRIORITAS Maks. 1000 mg/kg dihitung sebagai asam sorbat 2 Escherichia coli PILIHAN 5 1 < 3 APM/g 3.6 APM/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,30 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,30 mg/kg 5 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 2,0 mg/kg 6 PK Cemaran Hg PILIHAN Maks. 0,50 mg/kg (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 1,0 mg/kg) 7 PK Asesulfam- K PILIHAN Maks. 200 mg/kg n/a 1. Sumpia Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Echinodermata 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Identifikasi Sakarin PRIORITAS Belum diatur berdasark an PerBPOM No. 11 Tahun 2019 2 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 2x10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 Identifikasi Formalin PRIORITAS Negatif 3 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 Identifikasi Boraks PILIHAN Negatif No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 6 Identifikasi Siklamat PILIHAN Belum diatur berdasark an PerBPOM No. 11 Tahun 2019 3 Hasil Olahan Unggas dan Telur 08.2.1.2 1. Dendeng + 1 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 2 Escherichia coli PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Nitrit PRIORITAS Maks. 30 mg/kg 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 4 Clostridium perfringens PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 5 PK Pewarna PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 08.2.2 1. Abon Daging Unggas 1 Identifikasi Formalin PRIORITAS Negatif 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
391. 2.Kerupuk Berbasis Daging Unggas 2 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 2 Escherichia coli PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
392. 3.Usus ayam goreng 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
393. 4.Daging Olahan Unggas Berbumbu 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 4 Clostridium perfringens PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 10.2.3 1. Rendang Telur Kering 1 Identifikasi Pewarna PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,1 mg/kg 3 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 PK Pewarna PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 10.3 1. Telur Hitam (Pidan/Pitan/Bitan) 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,1 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran As PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Maks. 0,03 mg/kg 10.4 1. Selai Kaya 1 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Pemanis (dipilih salah satu pemanis yang ada pada komposisi atau diduga)
a.PK Siklamat PRIORITAS Maks. 250 mg/kg (sebagai asam siklamat)
b.PK Asesulfam-K Maks. 350 mg/kg
c.PK Sakarin Maks. 100 mg/kg 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,1 mg/kg 5 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 6 PK Benzoat PILIHAN Maks. 500 mg/kg (sebagai asam benzoat) 7 PK Sorbat PILIHAN Maks. 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam sorbat) 4 Hasil Olahan Buah, Sayur, dan rumput laut 04.1.2.10 1. Pikel buah 1 PK Aspartam PRIORITAS Maks. 2000 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
1. 2.Tempoyak/ Pekasam 2 PK Benzoat PRIORITAS Maks. 500 mg/kg (dihitung sebagai asam benzoat) 2 Escherichia coli PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,10 mg/kg 4 PK Sorbat PILIHAN Maks. 500 mg/kg (dihitung sebagai asam sorbat) 5 PK Asesulfam- K PILIHAN Maks. 350 mg/kg 6 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M mg/kg 04.1.2.12 Untuk kelompok kering : Keripik Apel, Keripik, Nangka, Keripik Nenas, Keripik, Pisang, Keripik, Salak 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,10 mg/kg Untuk kelompok kering : Keripik Apel, Keripik, Nangka, Keripik Nenas, Keripik, Pisang, Keripik, Salak
2. 1.Keripik Buah 2 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 1 Escherichia coli PRIORITAS 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
3. 2.Keripik Buah Simulasi 3 PK Pemanis (dipilih salah satu pemanis yang ada pada komposisi atau diduga) 2 Kapang dan khamir PILIHAN 5 3 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 Untuk kelompok : Dodol, Wajit Buah, Geplak dan/atau Lempok Buah
a.PK Asesulfam-K PRIORITAS Maks. 500 mg/kg 3 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^4 koloni/g 10^5 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
1. 1.Geplak b. PK Aspartam Maks. 2000 mg/kg Untuk kelompok : Dodol, Wajit Buah, Geplak dan/atau Lempok Buah
2. 2.Dodol atau lempok buah 4 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,15 mg/kg 1 Escherichia coli PRIORITAS 5 2 11 APM/g 94 APM/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
3. 3.Wajit buah 5 PK Sulfit (untuk jenis pangan yang menggunakan gula merah seperti dodol, wajit, lempok) PILIHAN Maks. 40 mg/kg dihitung sebagai residu SO2 (tergantu ng persentas e pengguna an gula 2 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 1 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M merah pada komposisi ) 6 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 3 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 7 PK Sorbat PILIHAN Maks. 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam sorbat) 04.1.2.2 1. Serundeng Kelapa 1 PK Sulfit PRIORITAS Maks. 100 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
4. 2.Kelapa Parut Kering 2 PK Pemanis (dipilih salah satu pemanis yang ada pada komposisi atau diduga) 2 Escherichia coli PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
a.PK Aspartam PRIORITAS Maks. 2000 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 3 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
b.PK Asesulfam-K PRIORITAS Maks. 500 mg/kg 4 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^4kolo ni/g 10^5 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,10 mg/kg 4 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,15 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 5 PK Sorbat PILIHAN Maks. 500 mg/kg (dihitung sebagai asam sorbat) 04.1.2.5 1. Jem Buah atau Selai Buah 1 PK Benzoat PRIORITAS Maks. 200 mg/kg sebagai asam benzoat 1 Escherichia coli PRIORITAS 5 0 3 APM/g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
1. 2.Jeli Buah 2 PK Sorbat PRIORITAS Maks. 500 mg/kg dihitung sebagai asam sorbat 2 Angka Kapang dan Khamir PILIHAN 5 3 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
2. 3.Marmalad 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,4 mg/kg 4 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Negatif Pewarna yang dilarang 5 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 04.1.2.6 Produk dengan proses pasteurisasi 1 PK Benzoat PRIORITAS Maks. 1000 mg/kg Produk dengan proses pasteurisasi No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M (dihitung sebagai asam benzoat)
3. 1.Chutney Mangga (Mango Chutney) 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,10 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
4. 2.Produk Buah Oles 3 PK Siklamat PRIORITAS Maks. 1000 mg/kg (sebagai asam siklamat) 2 Escherichia coli PILIHAN 5 0 <3 APM/g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 Produk dengan proses non pasteurisasi 4 PK Sorbat PILIHAN Maks. 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam sorbat) Produk dengan proses non pasteurisasi
5. 1.Chutney Mangga (Mango Chutney) 5 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,15 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
6. 2.Produk Buah Oles 6 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 2 Escherichia coli PILIHAN 5 2 11 APM/g 94 APM/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 7 PK Sulfit PILIHAN Maks. 100 mg/kg (dihitung sebagai residu SO2) 3 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^4 koloni/g 10^5 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 04.1.2.7 1. Buah Bersalut 1 PK Asesulfam- K PRIORITAS Maks. 500 mg/kg 1 Escherichia coli PRIORITAS 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
7. 2.Buah Bergula 2 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 2 Kapang dan khamir PILIHAN 5 3 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
8. 3.Buah Berkristal 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,10 mg/kg
9. 4.Kulit buah bergula 4 PK Sulfit PILIHAN Maks. 100 mg/kg (dihitung sebagai residu SO2) 5 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,15 mg/kg 6 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 7 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 04.1.2.8 Produk dengan proses pasteurisasi 1 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang Produk dengan proses pasteurisasi
10. 1.Bubuk asam jawa 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,10 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
11. 2.Bars Buah 3 PK Siklamat PRIORITAS Maks 250 mg/kg (sebagai asam siklamat) 2 Escherichia coli PILIHAN 5 0 <3 APM/g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
12. 3.Saus buah 4 PK Sorbat PILIHAN Maks. 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam sorbat)
13. 4.Topping Buah 5 PK Asesulfam- K PILIHAN Maks. 350 mg/kg
14. 5.Konsentrat asam Jawa / Tamarin 6 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,15 mg/kg 7 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan Produk dengan proses non pasteurisasi 8 PK Benzoat PILIHAN Maks. 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam benzoat) Produk dengan proses non pasteurisasi
15. 1.Bubuk asam jawa 9 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
16. 2.Bars Buah 2 Escherichia coli PILIHAN 5 2 11 APM/g 94 APM/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
17. 3.Saus buah 3 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^4 koloni/g 10^5 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
18. 4.Topping Buah
19. 5.Konsentrat asam Jawa / Tamarin 04.1.2.9 1. Agar-agar kertas 1 Identifikasi Pewarna yang dilarang: Rhodamin B, Kuning Metanil, dst (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Agar-agar kertas
20. 2.Bubuk Puding / Jeli Rasa/Berperisa 2 PK Sakarin PRIORITAS Maks. 100 mg/kg (dihitung terhadap produk siap konsumsi ) 1 Escherichia coli PRIORITAS 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
21. 3.Manisan Buah 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,2 mg/kg (Khusus agar-agar kertas dan bubuk puding/je li rasa/berp erisa = Maks. 0,005 mg/kg dihitung pada No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M produk siap konsumsi )
22. 4.Sale pisang 4 PK Sorbat PILIHAN Maks. 1000 mg/kg dihitung sebagai asam sorbat Bubuk Puding / Jeli Rasa/Berperisa
23. 5.Cincau Hitam 5 PK Siklamat PILIHAN Maks. 250 mg/kg sebagai asam siklamat (dihitung terhadap produk siap konsumsi ) 1 Escherichia coli PRIORITAS 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 6 PK Sulfit PILIHAN Maks. 100 mg/kg dihitung sebagai residu SO2 2 Kapang dan khamir PILIHAN 5 3 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 7 PK Benzoat PILIHAN Maks. 200 mg/kg dihitung sebagai asam benzoat No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 8 Identifikasi/PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan Manisan Buah 9 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg (Khusus agar-agar kertas dan bubuk puding/je li rasa/berp erisa = Maks. 0,001 mg/kg dihitung pada produk siap konsumsi ) 1 Escherichia coli PRIORITAS 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Angka Kapang dan Khamir PILIHAN 5 3 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 Sale Pisang 1 Escherichia coli PRIORITAS 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Kapang dan khamir PILIHAN 5 3 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M Cincau Hitam 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Escherichia coli PILIHAN 5 0 <3 APM/g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 04.2.2.2 1. Emping Melinjo 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,2 mg/kg 1 Escherichia coli (untuk produk sayuran kering yang masih harus diolah) PRIORITAS 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
24. 2.Emping Jengkol 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,05 mg/kg 2 Escherichia coli (untuk sayuran kering yang siap konsumsi) PRIORITAS 5 1 <3 APM/g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
25. 3.Nori 3 PK Cemaran Hg PRIORITAS Maks. 0,03 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 3 10 koloni 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
26. 4.Sayur Asin Kering 4 PK Cemaran As PILIHAN maks 0,15 mg/kg; kecuali untuk Nori dan Rumput Laut Kering No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M maks 1,0 mg/kg sebagai Arsen inorganik 04.2.2.3 1. Sayur Asin 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,20 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
27. 2.Jamur Asin 2 PK Sorbat PRIORITAS Maks 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam sorbat) 2 Escherichia coli PILIHAN 5 0 <3 APM/g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
28. 3.Acar (Sweet Pickle) 3 PK Aspartam PRIORITAS Maks 240 mg/kg
29. 4.Asinan Jahe 4 PK Asesulfam- K PILIHAN Maks 200 mg/kg 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 04.2.2.5 1. Selai sayur 1 Identifikasi (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,20 mg/kg 2 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 10 koloni/g 102 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,05 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 4 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,15 mg/kg 5 PK Cemaran Hg PILIHAN Maks. 0,03 mg/kg 6 PK Cemaran Sn PILIHAN Maks. 40 mg/kg 7 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 04.2.2.7 1. Pikel (Fermentasi) 1 PK Benzoat PRIORITAS Maks 500 mg/kg (dihitung sebagai asam benzoat) 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
30. 2.Sawi Asin 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,20 mg/kg 2 Escherichia coli PILIHAN 5 0 <3 APM/g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
31. 3.Sauerkraut 3 Asesulfam-K PRIORITAS Maks 1000 mg/kg
32. 4.Jamur Fementasi 4 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,15 mg/kg
33. 5.Kimci 5 Asam sorbat PILIHAN Maks 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam sorbat) 6 PK Cemaran Hg PILIHAN Maks. 0,03 mg/kg 7 PK Cemaran PILIHAN Maks. No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M Cd 0,05 mg/kg 8 PK Cemaran Sn PILIHAN Maks. 40 mg/kg 04.2.2.8 1. Keripik Bayam 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
34. 2.Keripik Jamur Kancing 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,20 mg/kg 2 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 2x10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
35. 3.Kerupuk Jengkol 3 PK Sakarin PRIORITAS Maks 160 mg/kg 3 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
36. 4.Dodol rumput laut 4 PK Cemaran Hg (Untuk Dodol Rumput Laut) PRIORITAS Maks. 0,03 mg/kg
37. 5.keripik sayuran 5 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,15 mg/kg
38. 6.Keripik Pare/ Paria 6 PK Sorbat PILIHAN Maks 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam sorbat) 7 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 8 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M produk) n/a 1. Olahan Sayur Menyerupai Abon 1 PK Sorbat PRIORITAS Maks. 500 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,20 mg/kg 2 Escherichia coli PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Aspartam PRIORITAS Maks. 2000 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 3 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 PK Asesulfam- K PILIHAN Maks. 500 mg/kg 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 5 Tepung dan Hasil Olahannya 06.5 1. Tepung Custard Tanpa Telur (Eggless Custard) 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
39. 2.Sagu/Pati Mutiara 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS 0.25 mg/kg 2 Bacillus cereus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
40. 3.Premiks Untuk Makanan Pencuci Mulut Berbasis Serealia dan Pati 3 PK Sakarin PRIORITAS maks 100 mg/kg dihitung terhadap produk siap konsumsi 4 PK Sorbat PILIHAN maks 1000 mg/kg 5 PK Siklamat PILIHAN maks 250 mg/kg dihitung terhadap produk siap konsumsi 6 PK Aspartam PILIHAN maks 1000 mg/kg dihitung terhadap produk siap konsumsi 7 PK Asesulfam- K PILIHAN maks 350 mg/kg dihitung terhadap produk siap konsumsi 8 PK Cemaran Cd PILIHAN 0.05 mg/kg 9 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 06.6 1. Tepung Pelapis 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
41. 2.Tepung Bumbu 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS 0.25 mg/kg 2 Bacillus cereus PILIHAN 5 1 10^3kolo ni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
42. 3.Tepung Bakwan 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS 0.05 mg/kg 3 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 5x10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
43. 4.Tepung Bakso 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 06.7 1. Dodol/Jenang/Gelam ai 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS 0.25 mg/kg 2 Bacillus cereus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Sulfit PRIORITAS Maks. 40 mg/kg dihitung sebagai residu SO2 (tergantu ng persentas e 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M pengguna an gula merah pada komposisi ) 4 PK Sorbat PILIHAN maks 1000 mg/kg 4 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 5 PK Cemaran Cd PILIHAN 0.05 mg/kg 6 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 07 1. Produk Bakeri (termasuk roti, keik dan brownis) 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS 0.5 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 2 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 5x10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Pemanis (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pemanis pada produk) PRIORITAS Pemanis diizinkan sesuai ketentuan 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 2 10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 PK Cemaran Cd PILIHAN 0.2 mg/kg 4 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 15.1 1. Makanan Ringan Simulasi 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
44. 2.Kecimpring 2 PK Sakarin PRIORITAS Maks. 100 mg/kg 2 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 2 x10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
45. 3.Simping 3 Identifikasi Siklamat PRIORITAS Belum diatur berdasark an PerBPOM No. 11 Tahun 2019 3 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
46. 4.Slondok 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan
47. 5.Pilus 5 PK Aspartam PILIHAN Maks. 500 mg/kg dihitung sebagai produk siap konsums u
48. 6.Kerupuk Beras 6 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg
49. 7.Rempeyek
50. 8.Makanan Ringan Ekstrudat
51. 9.Krekers rasa No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 10.Malkist 06.2.1 1. Tepung Mokaf 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
52. 2.Tepung Gaplek 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks 0,25 mg/kg (kecuali tepung terigu sebagai bahan makanan 1,0) 2 Bacillus cereus PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
53. 3.Tepung Umbi Lainnya (Tepung Kentang, Tepung Ubi Jalar, Tepung Garut, Tepung Ganyong dan lain-lain.) 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks 0,05 mg/kg (kecuali untuk tepung terigu sebagai bahan makanan 0,1) 3 Escherichia coli PILIHAN 5 2 7.4 APM/g 11 APM/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
54. 4.Tepung Aren 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 4 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
55. 5.Kinako 5 PK Air PILIHAN Maks 14% (tepung tapioka dan tepung jagung); Maks 13% (tepung beras)
56. 6.Konjac Flour 6 PK Okratoksin A (khusus untuk tepung jagung) PILIHAN Maks 5 mcg/kg
57. 7.Tepung Iles-iles 06.2.2 1. Pati garut 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
58. 2.Pati Jagung atau Maizena 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks 0,25 mg/kg (kecuali tepung terigu sebagai bahan makanan 1,0) 2 Escherichia coli PILIHAN 5 2 7.4 APM/g 11 APM/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
59. 3.Pati Sagu 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks 0,05 mg/kg (kecuali untuk 3 Bacillus cereus PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M tepung terigu sebagai bahan makanan 0,1)
60. 4.Pati Kacang Hijau/Hunkwee 4 PK Air PILIHAN Maks 14% (tepung tapioka dan tepung jagung); Maks 13% (tepung beras) 4 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
61. 5.Tapioka/Pati Singkong/Pati Ubi Kayu 5 PK Okratoksin A (khusus untuk pati jagung) PILIHAN Maks 5 mcg/kg 6 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 06.4.1 1. Pangsit/Pastel/Lumpi a/Risol/Samosa kering 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS 0.25 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks 0,05 mg/kg (kecuali untuk tepung terigu sebagai bahan 2 Staphylococcus aureus (Angka) PILIHAN 5 2 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M makanan 0,1) 3 Identifikasi Formalin (Untuk yang menggunakan bahan ikan) PRIORITAS Negatif 3 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 Escherichia coli PILIHAN 5 2 7.4 APM/g 11 APM/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 06.4.2 1. Kuetiaw Kering 1 Identifikasi Pewarna yang dilarang : Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk (contoh: Jika produk warna merah diuji Rhodamin B, warna kuning diuji Kuning Metanil, dst) PRIORITAS Negatif 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
62. 2.Pasta 2 Identifikasi/PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk ) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 2 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
63. 3.Pasta Gandum Utuh 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS 0.25 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
64. 4.Produk Pasta Gandum dan Kedelai 4 PK Cemaran Cd PILIHAN 0.05 mg/kg
65. 5.Produk Pasta Sayur
66. 6.Pasta Lainnya
67. 7.Produk Mi Gandum dan Kedelai
68. 8.Produk Mi Sayur 06.4.3 1. Sohun 1 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
69. 2.Sohun lainnya 2 Identifikasi Klorin PRIORITAS Negatif 2 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
70. 3.Bihun 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 3 Escherichia coli PILIHAN 5 0 3 APM/g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
71. 4.Bihun lainnya 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg
72. 5.Mi Kering 5 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan
73. 6.Kerupuk Mentah
74. 7.Bihun Instan
75. 8.Kuetiaw Instan
76. 9.Makaroni instan No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
77. 10.Mi Instan
78. 11.Mi Instan Lainnya
79. 12.Mi Soa
80. 13.Pasta Instan
81. 14.Pasta Instan Lainnya 07.1.2 1. Krekers Krim 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,50 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
82. 2.Water Biscuit 2 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
83. 3.Krekers Soda 3 PK Sulfit PRIORITAS Maks. 50 mg/kg dihiitung sebagai residu SO2 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 2x10^2ko loni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 07.1.4 1. Crouton 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
84. 2.Tepung Panir 2 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
85. 3.Tepung Roti/Bread Crumb 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,50 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 5x10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
86. 4.Roti Untuk Stuffing
87. 5.Premiks Untuk Stuffing 07.1.6 1. Premiks Untuk Roti Tawar dan Produk Bakeri Tawar 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,20 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai pewarna yang tercantum pada komposisi produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 5x10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,50 mg/kg 07.2.1 1. Biskuit 1 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna yang dilarang pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
88. 2.Biskuit Non Terigu 2 PK Sulfit PRIORITAS Maks. 50 mg/kg dihiitung sebagai residu SO2 2 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 2 10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
89. 3.Biskuit Marie 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 3 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 5x10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
90. 4.Biskuit Marie Salut 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai pewarna yang tercantum pada komposisi produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan
91. 5.Biskuit Lapis/Biskuit Sandwich 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,20 mg/kg
92. 6.Biskuit Colek
93. 7.Kukis
94. 8.Kukis Lunak (Soft Cookies)
95. 9.Kukis Gula
96. 10.Kukis Oatmeal
97. 11.Nastar
98. 12.Kastengel
99. 13.Wafer
100. 14.Wafer Roll/ Wafer Stick
101. 15.Wafer Salut
102. 16.Egg Roll
103. 17.Biskuit Bar Sereal Isi
104. 18.Crepes
105. 19.Roti Bagelen No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 07.2.2 1. Kue Tambang 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
106. 2.Wafel 2 Identifikasi/PK Sorbat PRIORITAS Maks.100 0 mg/kg 2 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 5x10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
107. 3.Cone untuk Es Krim 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 2 10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
108. 4.Bakpia 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,2 mg/kg
109. 5.Bolu Emprit 5 PK Propionat PILIHAN Maks. Propionat 2000 mg/kg 6 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 07.2.3 1. Premiks untuk produk bakeri istimewa 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,2 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 5x10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M n/a 1. Kue kering goreng 1 Identifikasi/PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,2 mg/kg 3 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^5 koloni/g 10^6 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 6 Minyak dan Lemak 02.1.1 1. Ghee 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,1 mg/kg TIDAK DIATUR DI PERBPOM 2 FFA (Asam Lemak Bebas), dihitung sebagai asam palmitat PRIORITAS Ordinary Virgin Olive Oil Maks. 3.3 gram per 100 gram 3 PK Bilangan Peroksida PRIORITAS Maks. 10 mek O2/kg 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,1 mg/kg 02.1.2 1. Virgin Oil 1 PK Bilangan Peroksida PRIORITAS Maks. 10 mek O2/kg TIDAK DIATUR DI PERBPOM No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
110. 2.Minyak Kelapa Mentah 2 FFA (Asam Lemak Bebas), dihitung sebagai asam palmitat PRIORITAS Ordinary Virgin Olive Oil Maks. 3.3 gram per 100 gram
111. 3.Cold Pressed Oils 3 PK BHA, BHT, TBHQ dan PG (Simultan) PRIORITAS BHA Maks. 200 mg/kg BHT Maks 100 mg/Kg TBHQ Maks 180 mg/kg PG Maks 200 mg/kg
112. 4.Minyak Wijen (Sesame Oil) 4 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Negatif Pewarna yang dilarang 5 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 02.1.3 1. Lemak Hewani 1 PK Bilangan Peroksida PRIORITAS Maks. 10 mek O2/kg TIDAK DIATUR DI PERBPOM 2 FFA (Asam Lemak Bebas), dihitung sebagai asam palmitat PRIORITAS Ordinary Virgin Olive Oil Maks. 3.3 gram No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M per 100 gram 3 PK BHA, BHT, TBHQ dan PG (Simultan) PRIORITAS BHA Maks. 200 mg/kg BHT Maks 100 mg/Kg TBHQ Maks 180 mg/kg PG Maks 200 mg/kg 7 Gula, Kembang Gula/ Permen dan Coklat 05.3 1. Kembang Gula Karet/ Permen Karet 1 Identifikasi/PK Simultan Pemanis (Acesulfam K, Sakarin, Aspartam) PRIORITAS Pemanis diizinkan sesuai ketentuan 1 Enterobacteriaceae PRIORITAS 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Identifikasi/PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 2 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 3 Identifikasi Pewarna yang dilarang : Rhodamin B, Kuning Metanil, dst (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif 5 Identifikasi/PK Simultan Pemanis (Silitol, Sorbitol, Manitol) PILIHAN Pemanis diizinkan sesuai ketentuan 05.4 2. Icing 1 PK Pemanis (Acesulfam K, Sakarin, Aspartam) PRIORITAS Pemanis diizinkan sesuai ketentuan 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
113. 3.Frosting 2 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
114. 4.Saus Butterscotch 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 5x10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 5. Saus/Topping/Olesan Cokelat 4 PK Sulfit PILIHAN Maks. 40 mg/kg dihitung sebagai residu SO2 6. Saus/Topping/Olesan Manis 5 PK Cemaran Cd (Topping (Non-Buah), Dekorasi, dan PILIHAN Maks. 0,5 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M Saus Manis) 7. Saus/Topping/Olesan (non buah) 6 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao < 30% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,30 mg/kg
115. 8.Taburan Berbasis Gula 7 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 30% sampai < 50% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,70 mg/kg 8 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 50% sampai < 70% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,80 mg/kg 9 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 70% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,90 mg/kg 11.2 1. Gula Palma Cetak 1 PK Sulfit PRIORITAS Maks. 40 mg/kg dihitung sebagai residu SO2 TIDAK DIATUR DI PERBPOM No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
116. 2.Gula Palma Serbuk (Gula Semut) 2 Identifikasi Formalin PRIORITAS Negatif
117. 3.Gula Merah Tebu/ Saka 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 11.3 1. Gula Invert 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg TIDAK DIATUR DI PERBPOM
118. 2.Sirup Tebu (Cane Syrup) 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,2 mg/kg
119. 3.Gula Sukrosa Cair 11.4 1. Sirup Sorgum (Shorgum Syrup) 1 PK Sulfit PRIORITAS Maks. 40 mg/kg dihiitung sebagai residu SO2 TIDAK DIATUR DI PERBPOM
120. 2.Sirup/Sirup Meja (Table Syrup) 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,2 mg/kg 05.1.1 1. Coklat bubuk 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
121. 2.Kakao Massa (Cocoa liquor) 2 PK Cemaran Cd (Kakao massa & Kakao bubuk (yang akan menjadi produk olahan cokelat) PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
122. 3.Keik Kakao/Bungkil Kakao 3 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao < 30% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,30 mg/kg 3 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 5x10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
123. 4.Lemak Kakao (Cocoa Butter) 4 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 30% sampai < 50% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,70 mg/kg 5 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 50% sampai < 70% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,80 mg/kg 6 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 70% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,90 mg/kg 7 PK Asesulfam K PRIORITAS Maks. 350 mg/kg (as consumed ) 05.1.2 1. Sirup Cokelat 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 1 Kapang dan khamir PRIORITAS 5 2 5x10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Siklamat PRIORITAS Maks. 250 mg/kg (as No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M consumed ) 3 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao < 30% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,30 mg/kg 4 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 30% sampai < 50% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,70 mg/kg 5 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 50% sampai < 70% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,80 mg/kg 6 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 70% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,90 mg/kg 05.1.3 1. Cokelat Pasta (Berbasis Minyak) 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Asesulfam K PRIORITAS Maks. 1000 mg/kg 2 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 5x10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 3 PK Aspartam PRIORITAS Maks. 3000 mg/kg 4 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao < 30% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,30 mg/kg 5 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 30% sampai < 50% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,70 mg/kg 6 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 50% sampai < 70% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,80 mg/kg 7 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 70% (berdasarkan berat kering)) PRIORITAS Maks. 0,90 mg/kg 05.1.4 1. Cokelat Hitam (Dark Chocolate, Semisweet Chocolate, Bittersweet Chocolate) 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
124. 2.Cokelat Hitam Manis (Sweet Chocolate) 2 PK Cemaran As PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
125. 3.Cokelat Hitam Kovertur (Dark Chocolate Couverture) 3 PK Siklamat PRIORITAS Maks. 500 mg/kg sebagai asam siklamat 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 5x10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
126. 4.Cokelat Susu (Milk Chocolate) 4 PK Cemaran Hg PILIHAN Maks 0,05 mg/kg
127. 5.Cokelat Susu Kovertur (Milk Chocolate Couverture) 5 PK Asesulfam- K PILIHAN Maks. 500 mg/kg
128. 6.Cokelat Putih (White Chocolate) 6 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao < 30% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,30 mg/kg
129. 7.Cokelat Putih Kovertur (White Chocolate Couverture) 7 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 30% sampai < 50% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,70 mg/kg
130. 8.Bonbon Cokelat /Permen Isi Cokelat 8 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 50% sampai < 70% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,80 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
131. 9.Praline 9 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 70% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,90 mg/kg
132. 10.Truffles
133. 11.Cokelat Isi (filled chocolate)
134. 12.Cokelat Berperisa
135. 13.Cokelat Aerasi
136. 14.Cokelat Laminasi
137. 15.Cokelat Komposit 05.1.5 1. Coklat Paduan / Chocolate Compound butir 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
138. 2.Cokelat imitasi 2 PK Siklamat PRIORITAS Maks. 500 mg/kg sebagai asam siklamat 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran As PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 5x10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 PK Cemaran Hg PILIHAN Maks 0,05 mg/kg 5 PK Asesulfam- K PILIHAN Maks. 500 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 6 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao < 30% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,30 mg/kg 7 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 30% sampai < 50% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,70 mg/kg 8 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 50% sampai < 70% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,80 mg/kg 9 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 70% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,90 mg/kg 05.2.1 1. Kembang Gula Keras/Permen Keras/Hard Candy/Boiled Sweet 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
139. 2.Pastiles 2 PK Benzoat PRIORITAS Maks. 500 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
140. 3.Pressed Candy/Lozenges 3 Identifikasi Sakarin PRIORITAS Belum diatur berdasark an PerBPOM No. 11 Tahun 2019 3 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 5x10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
141. 4.Kembang Gula Isi Susu/Permen Isi Susu 4 PK Acesulfam K PILIHAN Maks. 500 mg/kg 5 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai pewarna yang tercantum pada komposisi produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 6 PK Aspartam PILIHAN Maks. 3000 mg/kg 05.2.2 1. Kembang Gula Lunak/ Permen Lunak 1 Identifikasi Pewarna yang dilarang : Rhodamin B, Kuning Metanil, dst (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
142. 2.Kembang Gula Karamel/Permen Karamel 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
143. 3.Fudge 3 PK Siklamat PRIORITAS Maks. 500 mg/kg sebagai asam siklamat 3 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 5x10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
144. 4.Butterscotch 4 Identifikasi/PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan
145. 5.Licorice
146. 6.Toffee
147. 7.Krokant/Brittles
148. 8.Marshmallow
149. 9.Kembang Gula Jeli Pati (Starch Jelly)
150. 10.Kembang Gula Jeli Agar dan Gelatin
151. 11.Gula Kapas (Cotton Candy)/Arumanis 05.2.3 1. Permen Enting- Enting atau Nut Brittles 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
152. 2.Raw Marzipan, Base Almond Paste 2 PK Acesulfam- K PRIORITAS Maks. 1000 mg/kg (dihitung terhadap produk siap konsumsi ) 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
153. 3.Marzipan, Almond Paste 3 PK Aflatoksin Total (B1, B2, G1, G2) PRIORITAS Maks. 20 mcg/kg (untuk bahan dasar kacang tanah) Maks. 10 mcg/kg (untuk bahan dasar selain kacang tanah) 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 2x10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 11.1.2 1. Gula Serbuk (Icing Sugar) 1 PK Sulfit PRIORITAS Maks 15 mg/kg T I D A K D I A T U R D I P E R B P O M 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks 0,20mg/k g 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks 0,25 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M mg/kg 4 PK Cemaran As PILIHAN Maks 1,0 mg/kg 14.1.4.3 1. Sirup Buah 1 PK Benzoat PRIORITAS Maks. 600 mg/kg sebagai asam benzoat (dihitung terhadap produk siap dikonsum si) 1 Escherichia coli PRIORITAS 5 0 3 APM/ml NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
154. 2.Sirup Berperisa 2 PK Siklamat PRIORITAS Maks. 350 mg/kg dihitung sebagai asam siklamat (dihitung terhadap produk siap konsumsi ) 2 Angka Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 10 koloni/ml 10^2 koloni/ml PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 Identifikasi Pewarna yang dilarang : Rhodamin B, Kuning Metanil, dst (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 4 PK Sakarin PILIHAN Maks. 300 mg/kg (dihitung terhadap produk siap konsumsi ) 5 PK Sorbat PILIHAN Maks. 1000 mg/kg sebagai asam sorbat (dihitung terhadap produk siap konsumsi ) 6 Identifikasi/PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna yang diizinkan sesuai ketentuan 11.5 Madu 1 Enzim DIastase PRIORITAS > 1 DN (Madu hutan dan madu lebah tanpa sengat) > 3DN (Madu budidaya) 2 PK Residu Kloramfenikol PRIORITAS Negatif 3 PK Hidroksimetil PRIORITAS Maks. 50 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M Furfural 8 Kopi dan Teh Kering 14.1.5 1. Teh Hitam KHUSUS TEH KHUSUS TEH KERING DAN TEH BUBUK
155. 2.Teh Hijau 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks 2,0 mg/kg 1 Kapang dan Khamir PRIORITAS 5 2 10^2 kol/g 10^3 kol/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
156. 3.Teh Putih 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks 0,2 mg/kg 2 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^3 kol/g 10^4 kol/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
157. 4.Teh Wangi 3 PK Cemaran As PRIORITAS Maks. 1 mg/kg
158. 5.Teh Olong atau Teh Semi Fermentasi 4 PK Cemaran Hg PILIHAN Maks 0,03 mg/kg KHUSUS TEH CELUP
159. 6.Teh Hijau Bubuk 1 Kapang dan Khamir PRIORITAS 5 2 10^2 kol/g 10^4 kol/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
160. 7.Teh Kering KHUSUS KOPI (SELAIN KONSENTRAT MINUMAN KOPI) 2 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 5x10^2 kol/g 5x10^3 kol/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
161. 8.Teh Hitam Celup 1 PK Okratoksin A PRIORITAS Maks. 5,0 mcg/kg
162. 9.Teh Wangi Celup 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 2,0 mg/kg KHUSUS KONSENTRAT MINUMAN TEH DAN KOPI
163. 10.Teh Hijau Celup 3 Identifikasi Bahan Kimia Obat (Sildenafil dan turunannya) untuk produk yang diduga mengandung BKO PRIORITAS Negatif 1 Escherichia coli PRIORITAS 5 2 1,8 APM/100 ml NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
164. 11.Konsentrat Minuman Teh 4 PK Cemaran Sn PILIHAN Maks. 250 mg/kg (dikemas kaleng); Maks. 40 mg/kg (dikemas selain kaleng) 2 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^2 kol/g 10^3 kol/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
165. 12.Minuman Serbuk Teh 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,2 mg/kg
166. 13.Biji Kopi KHUSUS KOPI
167. 14.Kopi Bubuk KHUSUS KONSENTRAT MINUMAN KOPI 1 Kapang dan Khamir PRIORITAS 5 2 10^2 kol/g 10^4 kol/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
168. 15.Kopi Campur 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 2,0 mg/kg 2 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^5 kol/g 10^6 kol/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
169. 16.Kopi Celup 2 Identifikasi Bahan Kimia Obat (Sildenafil dan turunannya) untuk produk yang diduga mengandung BKO PRIORITAS Negatif
170. 17.Minuman Serbuk Kopi Susu 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,2 mg/kg
171. 18.Minuman Serbuk Kopi Krimer 4 PK Cemaran Sn PILIHAN Maks. 250 mg/kg (dikemas kaleng); Maks. 40 mg/kg (dikemas selain kaleng) No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
172. 19.Minuman Serbuk Kopi
173. 20.Konsentrat minuman kopi 9 Bumbu 12.9.1 1. Tauco 1 PK Benzoat PRIORITAS Maks. 1000 mg/kg 1 Enterobacteriaceae PRIORITAS 5 2 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 4 PK Sorbat PILIHAN Maks. 500 mg/kg 12.2.1 1. Bawang Putih Goreng 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
174. 2.Bawang Merah Goreng 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 2 Bacillus cereus PILIHAN 5 2 10^4 koloni/g 10^5 koloni/ g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran As PRIORITAS Maks. 0,15 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 12.2.2 1. Bumbu Siap Pakai 1 PK Benzoat PRIORITAS Maks. 600 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
175. 2.Bumbu Rasa Sapi 2 PK Aflatoksin Total (B1, B2, G1, G2) PRIORITAS Maks. 20 mcg/kg 2 Bacillus cereus PILIHAN 5 2 10^4 koloni/g 10^5 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
176. 3.Bumbu Rasa Ikan 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 3 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 4x10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
177. 4.Bumbu Rasa Udang 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,50 mg/kg
178. 5.Bumbu Rasa Ayam 5 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 6. Bubuk/Blok/Kubus/ Pasta Ekstrak Ayam/Sapi/Udang/K eju 6 PK Sorbat PILIHAN Maks. 1000 mg/kg 12.3 1. Cuka Fermentasi (Vinnegar) 1 PK Asam Asetat PRIORITAS Min. 12,5% v/b (cuka dapur) ; 4-12,5% v/b (cuka meja) TIDAK DIATUR DI PERBPOM
179. 2.Cuka Hasil Pengenceran asam asetat glasial 2 PK Sulfit PRIORITAS Maks. 100 mg/kg 3 PK Cemaran As PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 12.6.2 1. Sambal 1 Identifikasi Siklamat PRIORITAS Belum diatur berdasark an PerBPOM No. 11 Tahun 2019 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
180. 2.Saus Cabe 2 PK Benzoat PRIORITAS Maks 1000 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
181. 3.Saus Lobak 3 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
182. 4.Saus Panggang/Saus Barbekue (BBQ Sauce) 4 PK Sulfit PILIHAN Maks. 300 mg/kg
183. 5.Saus Pizza 5 PK Sakarin PILIHAN Maks. 160 mg/kg Saus cabe, saus tomat, Saus Lobak
184. 6.Saus Spageti 6 PK Cemaran Pb PILIHAN Maks. 1,0 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
185. 7.Saus Tiram 7 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,15 mg/kg 2 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
186. 8.Saus Perendam
187. 9.Saus tomat Sambal
188. 10.Saus asam manis 1 Kapang dan khamir PRIORITAS 5 2 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
189. 11.Kecap Inggris, Saus Worchester
190. 12.Saus Teriyaki Saus Tiram, Saus Perendam / Saus Marinasi (Marinated Sauce),
191. 13.Saus Topping/Saus Siram 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
192. 14.Saus Salsa 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 12.6.3 1. Campuran Untuk Saus, Gravies, dan Dressing 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Benzoat PRIORITAS Maks 1000 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Sorbat PRIORITAS Maks 1000 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,5 mg/kg 12.6.4 1. Kecap Ikan 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
193. 2.Saus Tiram Bening 2 Identifikasi Formalin PRIORITAS Negatif 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 4 PK Asesulfam- K PILIHAN Maks. 350 mg/kg 5 PK Cemaran Hg PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 12.8 1. Ragi Tape 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg TIDAK DIATUR DI PERBPOM
194. 2.Ragi Tempe 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg
195. 3.Koji atau Ragi Tauco atau Ragi Kecap 3 PK Cemaran As PRIORITAS Maks. 0,15 mg/kg 4 PK Cemaran Hg PILIHAN Maks. 0,5 mg/kg 12.9.1 1. Miso 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 1 Enterobacteriaceae PRIORITAS 5 2 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg 12.9.2.1 1. Kecap Kedelai Asin (Salty Soy Sauce) 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 1 Enterobacteriaceae PRIORITAS 5 2 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Sorbat PRIORITAS Maks. 500 mg/kg 3 Pk Sakarin PRIORITAS Maks. 160 mg/kg 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,5 mg/kg 5 Identifikasi Siklamat PILIHAN Belum diatur berdasark an PerBPOM No. 11 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 12.9.2.3 1. Saus Kedelai Lainnya 1 PK Benzoat PRIORITAS Saus Kedelai lainnya 1000 mg/kg 1 Enterobacteriaceae PRIORITAS 5 2 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
196. 2.Kecap Kedelai Manis (Sweet Soy Sauce) 2 PK Sakarin PRIORITAS Maks. 160 mg/kg 2 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
197. 3.Kecap Pedas 3 PK Sulfit PRIORITAS Maks 300 mg/kg dihitung sebagai residu SO2
198. 4.Kecap Bumbu 4 PK Cemaran Pb PILIHAN Maks. 1,0 mg/kg 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,5 mg/kg 6 PK Sorbat PILIHAN Maks 1000 mg/kg dihitung sebagai asam sorbat 7 Identifikasi Siklamat PILIHAN Belum diatur berdasark an PerBPOM No. 11 Tahun 2019 12.6.2 1. Bumbu Kacang 1 PK Aflatoksin B1 PRIORITAS Maks. 15 mcg/kg (produk olahan kacang tanah) 1 Kapang dan khamir PRIORITAS 5 2 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 2 PK Aflatoksin Total (B1, B2, G1, G2) PRIORITAS Maks. 15 mcg/kg (produk olahan kacang- kacangan selain kacang tanah sebagai bahan baku) Maks. 10 mcg/kg (produk olahan kacang- kacangan selain kacang tanah dalam bentuk produk siap konsumsi ) 2 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,5 mg/kg 5 PK Sulfit PILIHAN Maks 300 mg/kg dihitung sebagai residu SO2 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 10 Minuman Serbuk dan Botanikal 06.3 1. Serbuk Minuman Sereal 1 PK Sakarin PRIORITAS Maks 100 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Asesulfam K PRIORITAS Maks 1200 mg/kg 2 Bacillus cereus PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks 0,1 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 PK Aspartam PILIHAN Maks 1000 mg/kg 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks 0,05 mg/kg 05.1.1 1. Bubuk Minuman Kakao (Drinking Cocoa Mixes) 1 PK Asesulfam K PRIORITAS Maks 350 dihitung terhadap produk siap konsumsi 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
199. 2.Bubuk minuman coklat (Drinking Chocolate) 2 PK Aspartam PRIORITAS Maks 3000 dihitung terhadap produk siap konsumsi 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
200. 3.Kakao Instan 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks 1,0 mg/kg 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 5x10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
201. 4.Cokelat Instan 4 PK Cemaran Cd (Kakao massa & Kakao bubuk (yang akan menjadi PILIHAN Maks. 1,0 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M produk olahan cokelat) 5 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao < 30% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,30 mg/kg 6 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 30% sampai < 50% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,70 mg/kg 7 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 50% sampai < 70% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,80 mg/kg 8 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 70% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,90 mg/kg 05.1.5 1. Minuman coklat paduan (bubuk dan konsentrat) 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks 1,0 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 2 PK Siklamat PRIORITAS Maks 500 dihitung terhadap produk siap konsumsi 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g atau 10 koloni/ml 10^2 koloni/g atau 10^2 koloni/ml PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Aspartam PRIORITAS Maks 3000 dihitung terhadap produk siap konsumsi 3 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 10 koloni/g atau 10 koloni/ml 10^2 koloni/g atau 10^2 koloni/ml PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 PK Asesulfam K PILIHAN Maks 500 dihitung terhadap produk siap konsumsi 5 PK Cemaran Cd (Kakao massa & Kakao bubuk (yang akan menjadi produk olahan cokelat) PILIHAN Maks. 1,0 mg/kg 6 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao < 30% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,30 mg/kg 7 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 30% sampai < 50% (berdasarkan PILIHAN Maks. 0,70 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M berat kering)) 8 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 50% sampai < 70% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,80 mg/kg 9 PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥ 70% (berdasarkan berat kering)) PILIHAN Maks. 0,90 mg/kg 06.8.1 1. Serbuk Minuman Kedelai 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks 0,25 mg/kg 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks 0,05 mg/kg 2 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 3 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 0 10 koloni/g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 4 PK Aflatoksin Total (B1, B2, G1, G2) PILIHAN Maks. 10 mcg/kg (produk olahan kacang- kacangan selain kacang tanah dalam bentuk produk siap konsumsi ) 14.1.4.3 1. Konsentrat Minuman Rasa/Berperisa 1 PK Sakarin PRIORITAS Maks. 300 mg/kg (dihitung sebagai produk siap konsumsi ) TIDAK DIATUR DI PERBPOM 2 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang Dilarang 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,05 mg/kg (dihitung sebagai produk siap konsumsi ) No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 4 PK Siklamat PILIHAN Maks. 350 mg/kg (dihitung terhadap produk siap konsumsi ) 5 PK Benzoat PILIHAN Maks. 600 mg/kg sebagai asam benzoat dihitung terhadap produk siap dikonsum si 6 PK Sorbat PILIHAN Maks. 1000 mg/kg dihitung sebagai asam sorbat dihitung terhadap produk siap konsumsi 7 PK Pewarna PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 8 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 14.1.5 1. Minuman Botanikal/Minuman Rempah yang berbentuk serbuk, padat atau kering. 1 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 2,0 mg/kg 1 Kapang dan Khamir PRIORITAS 5 2 10^2 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
202. 2.Serbuk Sekoteng 2 PK Cemaran As PRIORITAS Maks. 1,0 mg/kg 2 Angka Lempeng Total PILIHAN 5 2 10^5kolo ni/g 10^6 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Sakarin PRIORITAS Maks. 100 mg/kg (dihitung terhadap produk siap konsumsi ) 4 PK Sulfit PILIHAN Maks. 40 mg/kg dihitung sebagai residu SO2 (tergantu ng persentas e pengguna an gula merah pada komposisi ) atau Maks. 15 mg/kg dihitung sebagai residu SO2 (tergantu ng No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M persentas e pengguna an gula kristal putih pada komposisi ) 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,2 mg/kg 11 Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-Kacangan dan Umbi 06.1 1. Emping Beras 1 Identifikasi Boraks PRIORITAS Negatif TIDAK DIATUR DI PERBPOM 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks 0,25 mg/kg (kecuali tepung terigu sebagai bahan makanan 1,0) 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks 0,05 mg/kg (kecuali untuk tepung terigu sebagai bahan No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M makanan 0,1) 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 06.3 1. Keping Jagung (Corn Flake) 1 Identifikasi Pewarna yang dilarang : Rhodamin B, Kuning Metanil, dst (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
203. 2.Meal 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks 0,25 mg/kg (kecuali tepung terigu sebagai bahan makanan 1,0) 2 Bacillus cereus PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
204. 3.Sereal Siap Santap 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks 0,05 mg/kg (kecuali untuk tepung terigu sebagai 3 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M bahan makanan 0,1)
205. 4.Sereal Siap Santap dengan Serealia Utuh (Whole Grain Ready To Eat Cereal) 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan
206. 5.Gari
207. 6.Granola 06.7 1. Wajik/Wajit 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0.25 mg/kg 2 Bacillus cereus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Sulfit PRIORITAS Maks. 40 mg/kg dihitung sebagai residu SO2 (tergantu ng persentas e pengguna an gula merah pada komposisi 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M ) 4 PK Sorbat PILIHAN Maks. 1000 mg/kg 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0.05 mg/kg 6 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 15.1 1. Keripik Kentang 1 Identifikasi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
208. 2.Keripik Gadung 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
209. 3.Krekers Beras (senbei) 3 Identifikasi Siklamat PRIORITAS Negatif 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 1 10^2 koloni/g 2 x10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
210. 4.Keripik Singkong 4 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
211. 5.Dakak-dakak 5 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg
212. 6.Lanting/ Karak Kaliang 6 PK Sakarin PILIHAN Maks. 100 mg/kg
213. 7.Keripik Ubi Jalar
214. 8.Keripik Porang/ Iles-iles
215. 9.Keripik Tempe
216. 10.Keripik Oncom
217. 11.Keripik Tahu/Keripik Produk Tahu/Keripik Kembang Tahu
218. 12.Keripik Talas
219. 13.Opak
220. 14.Jagung Berondong
221. 15.Jagung Marning
222. 16.Jipang Jagung
223. 17.Jipang Beras
224. 18.Jipang Melinjo
225. 19.Kerupuk Karak
226. 20.Kerupuk Intip 21. Rengginang/Batiah
227. 22.Patilo / Rengginang Singkong
228. 23.Keripik Tapai Singkong No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 15.2 1. Kacang Garing/Kacang Kulit 1 PK Aflatoksin B1 PRIORITAS Maks. 15 mcg/kg (produk olahan kacang tanah) 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019
229. 2.Kacang Sangrai 2 PK Aflatoksin Total (B1, B2, G1, G2) PRIORITAS Maks. 15 mcg/kg (produk olahan kacang- kacangan selain kacang tanah sebagai bahan baku) Maks. 10 mcg/kg (produk olahan kacang- kacangan selain kacang tanah dalam bentuk produk siap konsumsi ) 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
230. 3.Kacang Goreng 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 3 Kapang dan Khamir PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019
231. 4.Kacang Goreng Lainnya 4 PK Aspartam PILIHAN Maksimal 1000 (mg/kg)
232. 5.Kacang Bawang / Kacang Tojin 5 PK Asesulfam- K PILIHAN Maksimal 1000 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M (mg/kg)
233. 6.Kacang Panggang 6 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg
234. 7.Kacang Panggang Lainnya
235. 8.Kacang Atom/Sukro
236. 9.Kacang Atom Lainnya
237. 10.Kacang Telur
238. 11.Kacang Goyang
239. 12.Jipang/Kipang Kacang
240. 13.Kacang Bersalut 16.1 1. Nasi berbumbu siap masak 1 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang TIDAK DIATUR DI PERBPOM 2 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,05 mg/kg 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 04.2.2.5 1. Selai Kacang 1 PK Aflatoksin B1 PRIORITAS Maks. 15 mcg/kg (produk olahan kacang tanah) 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
241. 2.Olesan Kacang 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 20 mcg/kg (produk olahan kacang tanah); Maks. 15 mcg/kg (produk olahan kacang- kacangan selain kacang tanah sebagai bahan baku) Maks. 10 mcg/kg (produk olahan kacang- kacangan selain kacang tanah dalam bentuk produk siap konsumsi ) 2 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^2 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M
242. 3.Olesan Mengandung Kacang 3 PK Aflatoksin Total (B1, B2, G1, G2) PRIORITAS Maks. 20 mcg/kg (produk olahan kacang tanah); Maks. 15 mcg/kg (produk olahan kacang- kacangan selain kacang tanah sebagai bahan baku) Maks. 10 mcg/kg (produk olahan kacang- kacangan selain kacang tanah dalam bentuk produk siap konsumsi ) 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 5 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 06.8.2 1. Lapisan Tipis Cairan Kedelai 1 Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Negatif Pewarna yang dilarang 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Identifikasi Formalin PRIORITAS Negatif 2 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,25 mg/kg 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,05 mg/kg 5 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 06.7 1. Brem (kering dan padat, bukan cair) 1 Identifikasi / PK Pewarna PRIORITAS Negatif jika Bahan Berbahay a ; Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 negatif/2 5 g NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg (produk bakeri), 0,25 (kecuali tepung 2 Bacillus cereus PILIHAN 5 1 10^3 koloni/g 10^4 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 (produk selain dodol) No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M terigu sebagai bahan makanan 1,0) 3 Identifikasi Sakarin PRIORITAS Belum diatur dalam PerBPOM 11/2019 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 2 10 koloni/g 10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 4 Identifikasi Siklamat PILIHAN Belum diatur dalam PerBPOM 11/2019 5 Identifikasi Boraks PILIHAN Negatif n/a 1. Wijen Sangrai 1 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/ 25 g NA Per BPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,2 mg/kg (Produk Olahan Sayur ) 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10^2 koloni/ g 10^3 koloni/ g Per BPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Cemaran Cd PRIORITAS Maks. 0,05 mg/kg 3 Escherichia coli (untuk produk sayuran kering yang masih harus diolah) PILIHAN 5 2 10 koloni/ g 10^2 koloni/ g Per BPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan PIRT No Katpang Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Jumlah Syarat Acuan Regulasin c m M 4 Identifikasi/PK siklamat PILIHAN Negatif (makanan ringan) 4 Escherichia coli (untuksayuran kering yang siap konsumsi) PILIHAN 5 1 3 APM/g NA Per BPOM No. 13 Tahun 2019 5 Kapang dan khamir PILIHAN 5 3 10 koloni/ g 10^2 koloni/ g Per BPOM No. 13 Tahun 2019 n/a 1. Kue Satu/ timpani Kacang Hijau 1 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PRIORITAS Pewarna diizinkan sesuai ketentuan 1 Salmonella PRIORITAS 5 0 Negatif/ 25 g NA Per BPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. 0,5 mg/kg (produk bakeri), 0,25 (kecuali tepung terigu sebagai bahan makanan 1,0) 2 Enterobacteriaceae PILIHAN 5 2 10 koloni/ g 10^2 koloni/ g Per BPOM No. 13 Tahun 2019 3 PK Siklamat PRIORITAS Maks 600 mg/kg sebagai asam siklamat 3 Staphylococcus aureus PILIHAN 5 2 10^2 koloni/ g 10^4 koloni/ g Per BPOM No. 13 Tahun 2019 4 PK Cemaran Cd PILIHAN Maks. 0,2 mg/kg 4 Kapang dan khamir PILIHAN 5 2 5x10^2 koloni/ g 10^4 koloni/ g Per BPOM No. 13 Tahun 2019 5 Identifikasi Boraks PILIHAN Negatif B. PARAMETER UJI PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH No Kategori Pangan Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Acuan Regulasi Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Syarat Acuan Regulasi 1 Bakso/Pentol/Siomay/Batagor/Cilok 1 Bakso Daging 1 Identifikasi Formalin PRIORITAS negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 1 Salmonella PRIORITA S n=5; c=0; m=Negatif/25g; M=NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Identifikasi Boraks PRIORITAS negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 2 Escherichia coli PILIHAN <3,6 MPN/gr Permenkes No. 14 Tahun 2021 3 Staphylococcus aureus PILIHAN n=5; c=1; m=10^2 koloni/ml; M=2x10^2 koloni/ml PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Siomay ikan, bakso ikan 1 Identifikasi Formalin PRIORITAS negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 1 Salmonella PRIORITA S n=5; c=0; m=Negatif/25g; M=NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Identifikasi Boraks PRIORITAS negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 2 Escherichia coli PILIHAN <3,6 MPN/gr Permenkes No. 14 Tahun 2021 3 Staphylococcus aureus PILIHAN n=5; c=1; m=10^2 koloni/ml; M=10^3 koloni/ml PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 Pentol/Batagor/Cilok 1 Identifikasi Formalin PRIORITAS negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 1 Salmonella PRIORITA S n=5; c=0; m=Negatif/25g; M=NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Identifikasi Boraks PRIORITAS negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 2 Escherichia coli PILIHAN <3,6 MPN/gr Permenkes No. 14 Tahun 2021 No Kategori Pangan Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Acuan Regulasi Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Syarat Acuan Regulasi 3 Staphylococcus aureus PILIHAN n=5; c=2; m=10 koloni/ml; M=10^3 koloni/ml PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Minuman Jajanan Anak Sekolah 1 Es (es mambo, lolipop, es lilin, es teler, es cendol, es campur, es cincau, es kelapa, es teh dan sejenisnya) 1 Identifikasi Pewarna yang dilarang : Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk (contoh: Jika produk warna merah diuji Rhodamin B, warna kuning diuji Kuning Metanil, dst) PRIORITAS Negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 1 Salmonella PRIORITA S n=5; c=0; m=Negatif/25g; M=NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Siklamat PRIORITAS Maks 250mg/kg sebagai asam siklamat (dihitung terhadap produk siap konsumsi) PerBPOM No. 11 Tahun 2019 2 Escherichia coli PILIHAN <3,6 MPN/gr Permenkes No. 14 Tahun 2021 3 Identifikasi Sakarin PRIORITAS Belum diatur berdasarkan PerBPOM No. 11 Tahun 2019 PerBPOM No. 11 Tahun 2019 4 PK Aspartam PILIHAN Maks 1000mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 5 PK Acesulfam K PILIHAN Maks 500mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 No Kategori Pangan Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Acuan Regulasi Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Syarat Acuan Regulasi 2 Minuman berwarna yang tidak mengandung susu 1 Identifikasi Pewarna yang dilarang : Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk (contoh: Jika produk warna merah diuji Rhodamin B, warna kuning diuji Kuning Metanil, dst) PRIORITAS Negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 1 Escherichia coli PRIORITA S <1,1 MPN/100 ml Permenkes No. 14 Tahun 2021 2 PK Siklamat PRIORITAS Maks 250mg/kg sebagai asam siklamat (dihitung terhadap produk siap konsumsi) PerBPOM No. 11 Tahun 2019 3 Identifikasi Sakarin PRIORITAS Belum diatur berdasarkan PerBPOM No. 11 Tahun 2019 PerBPOM No. 11 Tahun 2019 4 PK Aspartam PILIHAN Maks 1000mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 5 PK Acesulfam K PILIHAN Maks 500mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 3 Minuman berwarna yang mengandung susu 1 Identifikasi Pewarna yang dilarang : Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk (contoh: Jika produk warna merah diuji Rhodamin B, warna kuning diuji Kuning Metanil, dst) PRIORITAS Negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 1 Escherichia coli PRIORITA S <1,1 MPN/100 ml Permenkes No. 14 Tahun 2021 No Kategori Pangan Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Acuan Regulasi Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Syarat Acuan Regulasi 2 PK Siklamat PRIORITAS Maks 250mg/kg sebagai asam siklamat (dihitung terhadap produk siap konsumsi) PerBPOM No. 11 Tahun 2019 2 Salmonella PILIHAN n=5; c=0; m=Negatif/25g; M=NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 3 Identifikasi Sakarin PRIORITAS Belum diatur berdasarkan PerBPOM No. 11 Tahun 2019 PerBPOM No. 11 Tahun 2019 4 PK Aspartam PILIHAN Maks 1000mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 5 PK Acesulfam K PILIHAN Maks 500mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 3 Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya dan gulali 1 Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya 1 Identifikasi Pewarna yang dilarang : Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk (contoh: Jika produk warna merah diuji Rhodamin B, warna kuning diuji Auramine dan Kuning Metanil, dst) PRIORITAS Negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 1 Escherichia coli PRIORITA S <3,6 MPN/gr Permenkes No. 14 Tahun 2021 2 PK Siklamat PRIORITAS Maks 250mg/kg sebagai asam siklamat, dihitung terhadap produk siap konsumsi PerBPOM No. 11 Tahun 2019 3 PK Sakarin PRIORITAS Maks. 100 mg/kg (dihitung terhadap produk siap konsumsi) PerBPOM No. 11 Tahun 2019 4 PK Aspartam PILIHAN Maks. 1000 mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 No Kategori Pangan Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Acuan Regulasi Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Syarat Acuan Regulasi 5 PK Acesulfam K PILIHAN Maks. 350 mg/kg (dihitung terhadap produk siap konsumsi) PerBPOM No. 11 Tahun 2019 2 Gulali 1 Identifikasi Pewarna yang dilarang : Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk (contoh: Jika produk warna merah diuji Rhodamin B, warna kuning diuji Auramine dan Kuning Metanil, dst) PRIORITAS Negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 1 Salmonella PRIORITA S n=5; c=0; m=Negatif/25g; M=NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 PK Siklamat PRIORITAS Maks. 500 mg/kg sebagai asam siklamat PerBPOM No. 11 Tahun 2019 2 Escherichia coli PILIHAN <3,6 MPN/gr Permenkes No. 14 Tahun 2021 3 Identifikasi Sakarin PRIORITAS Belum diatur berdasarkan PerBPOM No. 11 Tahun 2019 PerBPOM No. 11 Tahun 2019 4 PK Acesulfam K PILIHAN Maks. 1000 mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 5 PK Aspartam PILIHAN Maks. 3000 mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 4 Sambal/Saos Tomat/Saos Cabe 1 Sambal/Saos Tomat/Saos Cabe 1 PK Benzoat PRIORITAS Maks 1000 mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 1 Salmonella PRIORITA S n=5; c=0; m=Negatif/25g; M=NA PerBPOM No. 13 Tahun 2019 2 Identifikasi Rhodamin B PRIORITAS Negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 2 Kapang dan khamir PILIHAN m=10^2 koloni/g; M=10^3 koloni/g PerBPOM No. 13 Tahun 2019 No Kategori Pangan Jenis Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Acuan Regulasi Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Syarat Acuan Regulasi 3 Identifikasi Siklamat PRIORITAS Belum diatur berdasarkan PerBPOM No. 11 Tahun 2019 PerBPOM No. 11 Tahun 2019 4 PK Sulfit PILIHAN Maks. 300 mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 5 PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk) PILIHAN Pewarna diijinkan sesuai ketentuan PerBPOM No. 11 Tahun 2019 6 PK Sakarin PILIHAN Maks. 160 mg/kg PerBPOM No. 11 Tahun 2019 7 PK Cemaran Pb PILIHAN Maks. 1,0 mg/kg PerBPOM No. 9 Tahun 2022 8 PK Cemaran As PILIHAN Maks. 0,15 mg/kg PerBPOM No. 9 Tahun 2022 C. PARAMETER UJI PANGAN SIAP SAJI Kategori Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Acuan Regulasi Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Syarat Acuan Regulasi PANGAN SIAP SAJI 1 Identifikasi Formalin PRIORITAS Negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 1 Escherichia coli PRIORITAS <3,6 MPN/gr Permenkes No. 14 Tahun 2021 2 Identifikasi Boraks PRIORITAS Negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 3 Identifikasi Pewarna yang dilarang : Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk (contoh: Jika produk warna merah diuji Rhodamin B, warna kuning diuji Kuning Metanil, dst) PRIORITAS Negatif Permenkes No. 14 Tahun 2021 D. PARAMETER UJI AIR MINUM ISI ULANG (AMIU) Kategori Pangan Parameter Uji Kimia Prioritas Syarat Acuan Regulasi Parameter Uji Mikrobiologi Prioritas Syarat Acuan Regulasi AIR MINUM ISI ULANG 1 Penetapan pH PRIORITAS 6,5 - 8,5 Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 1 Escherichia coli PRIORITAS 0/100 mL Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 2 PK Cemaran Pb PRIORITAS Maks. o,o1 mg/L Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 2 Koliform PILIHAN 0/100 mL Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 3 PK Cemaran As PRIORITAS Maks. o,o1 mg/L Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Formulir II.1 DAFTAR PEMERIKSAAN APOTEK DAN TOKO OBAT PELAKSANAAN
243. 1.Hari/Tanggal Pemeriksaan :
244. 2.Petugas Pemeriksa
a.Nama Petugas : Jabatan : Instansi :
b.Nama Petugas : Jabatan : Instansi : INFORMASI SARANA
1. 1.Nama Fasilitas :
2. 2.Alamat Fasilitas (sesuai izin) Alamat : Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : Kode Pos :
3. 3.Izin Sarana Nomor Izin Fasilitas : Tanggal Terbit Izin : Tanggal Habis Masa Berlaku Izin : Instansi Penerbit Izin :
4. 4.Nama Penanggung Jawab Fasilitas :
5. 5.Nomor STRA/STRTTK :
6. 6.a. Nomor SIPA/SIPTTK :
b.Tanggal Terbit SIPA/SIPT :
c.Tanggal Habis Masa Berlaku : SIPA/SIPTTK
1. 7.Nama Pemilik Fasilitas :
2. 8.Nomor Telepon/Hp :
3. 9.Alamat email Fasilitas : ASPEK PEMERIKSAAN (Jawablah pertanyaan sesuai dengan hasil observasi!) PERIZINAN
4. 1.Apakah izin operasional Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih berlaku? (Kritikal) ☐ Ya ☐ Tidak
5. 2.Apakah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih beroperasi? (observasi) ☐ Ya ☐ Tidak Jika memilih ”Tidak” sebutkan alasannya:
6. 3.Apakah alamat/lokasi Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih sesuai dengan Surat Izin Operasionalnya? (Kritikal) ☐ Ya ☐ Tidak Jika memilih ”Tidak” sebutkan alasannya:
7. 4.Apakah SIPA/SIPTTK Penanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih berlaku? (Kritikal) ☐ Ya ☐ Tidak Jika memilih ”Tidak” sebutkan alasannya: PERSONALIA
8. 1.Apakah Penanggungjawab Fasilitas (Apoteker/TTK) masih bekerja di Fasilitas Pelayanan kefarmasian sesuai dengan SIPA/SIPTTK? (Kritikal) ☐ Ya ☐ Tidak Jika memilih ”Tidak” sebutkan alasannya:
9. 2.Apakah Apoteker/TTK penanggungjawab juga bekerja di tempat lain? (observasi) ☐ Ya ☐ Tidak Jika memilih ”Ya” sebutkan dimana:
10. 3.Apakah di Apotek/Toko Obat terdapat Tenaga Kefarmasian lain (selain penanggung jawab)? (observasi) ☐ Ya ☐ Tidak
11. 4.Apakah Tenaga Kefarmasian berada di Apotek/ Toko Obat pada saat jam operasional? (Kritikal) □ Ya □ Tidak BANGUNAN DAN SARANA PRASARANA
12. 1.Apakah ruang penyimpanan obat cukup memadai serta tersedia lemari dan/atau rak untuk menyimpan obat? (Mayor) ☐ Ya ☐ Tidak
13. 2.Apakah tersedia pendingin ruangan (jika diperlukan) dan alat pengukur suhu (termometer) di ruang penyimpanan obat? (Mayor Sistemik) ☐ Ya ☐ Tidak
14. 3.Apakah bangunan Fasilitas Pelayanan kefarmasian sudah memperhatikan keamanan dalam penyimpanan obat? (Mayor) ☐ Ya ☐ Tidak
15. 4.Apakah bangunan Fasilitas Pelayanan kefarmasian sudah dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup terang sehingga menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi praktik kefarmasian? (Mayor) ☐ Ya ☐ Tidak
16. 5.Apakah di Apotek tersedia lemari khusus penyimpanan Narkotika dan/atau Psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (berkunci ganda, kuat dan tidak mudah dipindahkan)?* (Mayor) ☐ Ya ☐ Tidak
17. 6.Apakah di Apotek sudah tersedia blanko etiket untuk penyerahan obat resep? (Minor) ☐ Ya ☐ Tidak
18. 7.Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sudah tersedia blanko surat pesanan untuk pengadaan obat, blanko kartu stok/buku pencatatan mutasi obat? (Mayor) ☐ Ya ☐ Tidak
19. 8.Apakah penyimpanan obat sudah dilengkapi dengan kartu stok (manual dan/atau elektronik) yang sudah mencantumkan informasi nomor bets dan tanggal kedaluwarsa obat? (Mayor) ☐ Ya ☐ Tidak
20. 9.Jika Fasilitas Pelayanan kefarmasian menyimpan produk rantai dingin (Cold Chain Product/CCP), apakah Fasilitas Pelayanan kefarmasian sudah memiliki chiller atau lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan CCP sesuai dengan persyaratan suhu penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen? (Kritikal) ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Fasilitas tidak memiliki CCP PENGELOLAAN OBAT
21. 1.Apakah Apotek memiliki seluruh SOP terkait pengelolaan obat yang meliputi: (Mayor Sistemik)
a.SOP Perencanaan ☐ Ya ☐ Tidak
b.SOP Pengadaan ☐ Ya ☐ Tidak
c.SOP Penerimaan ☐ Ya ☐ Tidak
d.SOP Penyimpanan ☐ Ya ☐ Tidak
e.SOP Penyerahan/ Pelayanan obat ☐ Ya ☐ Tidak
f.SOP Pemusnahan obat ☐ Ya ☐ Tidak
g.SOP Pencatatan dan pelaporan ☐ Ya ☐ Tidak
h.SOP Pengembalian dan penarikan obat ☐ Ya ☐ Tidak
1. 2.Apakah pengadaan obat berasal dari sumber resmi sesuai dengan ketentuan perundangan (PBF/Industri Farmasi) (Kritikal) ☐ Ya ☐ Tidak
2. 3.Apakah obat yang dijual oleh Fasilitas Pelayanan kefarmasian adalah obat yang memiliki Nomor Izin Edar dari BPOM? (sampling 10 obat keras fast moving dan cek melalui https://cekbpom.pom.go.id/ dan/atau Aplikasi BPOM Mobile) (Kritikal) ☐ Ya ☐ Tidak Jika menjawab “Ya”, sebutkan nama produk dan zat aktif obat: 4 Apakah penyerahan obat keras kepada pasien di Apotek berdasarkan resep dokter? (Mayor) ☐ Ya ☐ Tidak
3. 5.Apakah ditemukan produk obat Tanpa Izin Edar (TIE)? (Kritikal) ☐ Ya ☐ Tidak Jika menjawab “Ya”, sebutkan nama produk dan zat aktif obat tersebut:
4. 6.Apakah ditemukan obat kedaluwarsa dan/atau rusak? (Observasi) ☐ Ya ☐ Tidak Jika menjawab “Ya”, sebutkan nama obat dan jenis kerusakan dimaksud: 7. Apakah obat kedaluwarsa dan/atau rusak yang ditemukan, telah dipisahkan dari obat layak jual, diinventarisir, disimpan dalam tempat terpisah, terkunci dan dilengkapi penandaan yang memadai? (Mayor) ☐ Ya ☐ Tidak
5. 8.Apakah Toko Obat mengelola golongan Narkotika/Psikotropika/Obat Keras? (Kritikal) ☐ Ya ☐ Tidak
6. 9.Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tersedia buku/referensi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraaan pelayanan kefarmasian? (Minor) ☐ Ya ☐ Tidak 10. Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tersedia sarana prasarana penunjang berikut? (Minor) ☐ Listrik yang memadai ☐ Air bersih (PDAM/Sumur)
7. 11.Apakah Fasilitas Pelayanan kefarmasian melakukan kegiatan di luar fungsinya, misal melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi/ penyaluran obat? (Mayor) ☐ Ya ☐ Tidak CATATAN PETUGAS (Catatan diisi oleh Petugas Pemeriksa apabila ada hal lain yang perlu dilaporkan, misalnya: Ketidaksesuaian alamat Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dengan Dokumen Perizinan, dan lain-lain.) Terhadap keseluruhan ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan/pemenuhan kesesuaian paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemeriksaan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Demikian hasil pemeriksaan ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun Keterangan: Kategorisasi temuan - Ringan (Minor) adalah pelanggaran yang bersifat teknis dan/atau administratif yang tidak menyebabkan penurunan mutu dan diversi. - Sedang (Mayor) adalah pelanggaran yang bersifat teknis dan/atau administratif yang menyebabkan potensi penurunan mutu dan diversi. - Sedang menyeluruh (Mayor sistemik) adalah pelanggaran yang bersifat sedang (mayor) dan menggambarkan situasi adanya hubungan sistemik antar Temuan, misalnya dalam pemenuhan persyaratan perizinan. - Berat (Kritikal) adalah pelanggaran yang bersifat teknis dan/atau administratif yang menyebabkan penurunan mutu dan diversi, dan pengelolaan obat tanpa kewenangan. Formulir II.2 REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGKAJIAN IZIN APOTEK DAN TOKO OBAT BULAN PELAKSANAAN: ……………………………………… KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : Tanggal Pemeriks aan Nama Fasilitas Jenis Fasilitas Alamat Fasilitas Nomor Izin Fasilitas Tanggal Terbit Izin Fasilitas Masa Berlaku Izin Fasilitas Nomor Telepon Nama Penanggung Jawab Fasilitas (Farmasi) Nomor SIPA/ SIPTTK Tanggal Terbit SIPA/ SIPTTK Masa Berlaku Izin SIPA/ SIPTTK Alamat Email Fasilitas Nama Pemilik/ Pimpinan Fasilitas Ketersedi aan SOP Kesim pulan Tindak LanjutNama Jalan/ Kelurahan Kecamatan Tempat, Tanggal Pengesahan Mengetahui ttd Kepala Dinas Kabupaten/Kota Keterangan: - Pelaporan dilakukan satu kali setelah pemeriksaan awal - Tanggal pemeriksaan merupakan tanggal pemeriksaan awal - Jenis fasilitas meliputi apotek dan toko obat - Ketersediaan SOP pengelolaan obat (list)
8. 1.SOP Perencanaan
9. 2.SOP Pengadaan
10. 3.SOP Penerimaan
11. 4.SOP Penyimpanan
12. 5.SOP Penyerahan/ Pelayanan obat
13. 6.SOP Pemusnahan obat
14. 7.SOP Pencatatan dan pelaporan
15. 8.SOP Pengembalian dan penarikan obat - Kesimpulan terdiri dari
16. 1.“Memenuhi Ketentuan” jika pada pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran atau pelanggaran yang ditemukan termasuk kategori ringan (minor) dan/atau pelanggaran sedang (mayor)
17. 2.“Tidak Memenuhi Ketentuan” jika pada pemeriksaan ditemukan pelanggaran sedang menyeluruh (mayor sistemik) dan/ atau pelanggaran berat (kritikal). - Kolom Kesimpulan diisi dengan pilihan keterangan
18. 1.“Memenuhi Ketentuan” ditambahkan keterangan lebih lanjut yang sesuai, yaitu “Izin berlaku dan beroperasional” atau “Izin berlaku tetapi tidak beroperasional/tutup”
19. 2.“Tidak Memenuhi Ketentuan” ditambahkan keterangan lebih lanjut yang sesuai, yaitu:
a.Perizinan - Izin fasilitas berlaku, tetapi izin praktek Apoteker/TTK Penanggung Jawab tidak berlaku - Izin fasilitas dan izin praktik Apoteker/TTK Penanggung Jawab tidak berlaku - Fasilitas tidak berizin
b.Bangunan dan Sarana Prasarana
c.Personalia
d.Pengelolaan Obat Sarana memungkinkan untuk tidak memenuhi ketentuan lebih dari 1 aspek pemeriksaan. - Tindak lanjut pemeriksaan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Formulir II.3 BLANGKO PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (TPP)/CORRECTIVE ACTION AND PREVENTIVE ACTION (CAPA) APOTEK DAN TOKO OBAT Tanggal Pelaksanaan : Nama Fasilitas : Alamat Fasilitas : Jumlah Ketidaksesuaian/Temuan : No. Daftar Temuan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/CAPA Bukti Perbaikan Hasil Pendampingan Keterangan 1. 2. 3. dst. Tempat, Tanggal Pengesahan Mengetahui ttd Kepala Dinas Kabupaten/Kota Keterangan: - Seluruh temuan hasil pemeriksaan Apotek dan Toko Obat (kategori minor, mayor, mayor sistemik, dan kritikal) harus dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan - Kolom Daftar Temuan diisi dengan temuan hasil pemeriksaan - Kolom Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/CAPA diisi dengan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh Apotek/Toko Obat - Kolom Bukti Perbaikan diisi dengan dokumen bukti pelaksanaan perbaikan dan pencegahan, misalnya foto atau dokumen lainnya - Kolom Hasil Pendampingan diisi dengan hasil pendampingan dan evaluasi TPP/CAPA yaitu Closed (sudah sesuai) atau Open (masih butuh perbaikan) - Kolom Keterangan dapat diisi dengan informasi/catatan lain yang perlu disampaikan oleh Petugas Dinas Kesehatan kepada Apotek/Toko Obat Formulir II.4 REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (TPP)/CORRECTIVE ACTION AND PREVENTIVE ACTION (CAPA) APOTEK DAN TOKO OBAT BULAN PELAKSANAAN: ……………………………………… KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : Tanggal Pelaksanaan Pendampingan Nama Fasilitas Alamat Fasilitas Status Penyelesaian TPP/CAPA Nama jalan/ Kelurahan Kecamatan Tempat, Tanggal Pengesahan Mengetahui ttd Kepala Dinas Kabupaten/Kota Keterangan: Status Penyelesaian CAPA/TPP dapat diisi dengan:
1. 1.Closed, jika tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh sarana telah memenuhi seluruh temuan hasil pemeriksaan;
2. 2.Open, jika masih diperlukan tindakan perbaikan dan pencegahan (TPP) terhadap temuan hasil pemeriksaan. Seluruh temuan hasil pemeriksaan (minor, mayor, mayor sistemik, dan kritikal) harus dipastikan telah dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan melalui kegiatan Pendampingan/Desk Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/CAPA. Formulir II.5 REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN REGULASI KEPADA TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM PEMENUHAN STANDAR DAN PERSYARATAN BULAN PELAKSANAAN: ……………………………………… KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan Peserta Pendampingan Regulasi Nama Peserta Jabatan No Hp Nama Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Alamat Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Tempat, Tanggal Pengesahan Mengetahui, ttd. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Formulir II.6 REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN BULAN PELAKSANAAN: ……………………………………… KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : No Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan Jumlah Peserta Jumlah sarana Tempat, tanggal pengesahan Mengetahui, ttd. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Keterangan: - Tanggal kegiatan: diisi dengan tanggal mulai dan tanggal selesai kegiatan - Dalam pelaksanaan kegiatan bimtek keamanan pangan, daftar hadir setidaknya memuat nama peserta, nama sarana, dan tanda tangan Formulir II.7 FORMULIR DAFTAR PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA Nama dan alamat fasilitas yang diperiksa : Kabupaten / Kota Propinsi Nomor P-IRT : : : Pemilik Fasilitas (Perusahaan atau Perorangan) : Penanggung jawab : Jenis Pangan IRT : Tanggal (tgl/bln/thn) Nama Pengawas Pangan Kab/Kota Tujuan Pemeriksaan: Pemberian SPP-IRT Pemeriksaan Rutin IRTP Cara Penetapan Ketidaksesuaian Sarana Produksi Pangan IRT
3. 1.Pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan berdasarkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
4. 2.Bubuhkan tanda centang (√) apabila jawaban ya pada kotak dalam kolom yang telah disediakan menurut kategori ketidaksesuaian, yaitu Minor (MI), Mayor (MA), Serius (SE), atau Kritis (KR) yang ditemukan dalam pemeriksaan. Kolom OK apabila kenyataan yang ada di lapangan dilakukan dengan benar berlawanan dengan pernyataan negatif pada kolom ‘aspek yang dinilai’. NO ELEMEN YANG DIPERIKSA KETIDAKSESUAIAN A LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI MI MA SE KR OK 1 Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor dan berdebu B. BANGUNAN DAN FASILITAS MI MA SE KR OK 2 Ruang produksi sempit, sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk selain pangan 3 Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor, berdebu dan atau berlendir 4 Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat, kotor, dan berdebu C. PERALATAN PRODUKSI MI MA SE KR OK 5 Permukaan yang kontak langsung dengan pangan berkarat dan kotor 6 Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan kotor, dan tidak menjamin efektifnya sanitasi. 7 Alat ukur/timbangan untuk mengukur/menimbang berat bersih/isi bersih tidak tersedia atau tidak teliti. D. SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR MI MA SE KR OK NO ELEMEN YANG DIPERIKSA KETIDAKSESUAIAN 8 Air bersih tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi 9 Air berasal dari suplai yang tidak bersih E. FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI MI MA SE KR OK 10 Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat dengan baik. 11 Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan. 12 Sarana toilet/jamban kotor tidak terawat dan terbuka ke ruang produksi. 13 Tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup. F. KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN MI MA SE KR OK 14 Karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat kebersihan badannya dan atau ada yang sakit 15 Karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja dan/atau mengenakan perhiasan 16 Karyawan tidak mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet/jamban. 17 Karyawan bekerja dengan perilaku yang tidak baik (seperti makan dan minum) yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan. 18 Tidak ada Penanggungjawab higiene karyawan G. PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI MI MA SE KR OK 19 Bahan kimia pencuci tidak ditangani dan digunakan sesuai prosedur, disimpan di dalam wadah tanpa label 20 Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala NO ELEMEN YANG DIPERIKSA KETIDAKSESUAIAN 21 Hewan peliharaan terlihat berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang produksi pangan. 22 Sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera dibuang. H. PENYIMPANAN MI MA SE KR OK 23 Bahan pangan, bahan pengemas disimpan bersama-sama dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab dan gelap dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding. 24 Peralatan yang bersih disimpan di tempat yang kotor. I. PENGENDALIAN PROSES MI MA SE KR OK 25 IRTP tidak memiliki catatan; menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan penggunaannya. 26 IRTP tidak mempunyai atau tidak mengikuti bagan alir produksi pangan. 27 IRTP tidak menggunakan bahan kemasan khusus untuk pangan. 28 BTP tidak diberi penandaan dengan benar 29 Alat ukur/timbangan untuk mengukur/menimbang BTP tidak tersedia atau tidak teliti. J. PELABELAN PANGAN MI MA SE KR OK 30 Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT 31 Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi K. PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAB MI MA SE KR OK 32 IRTP tidak mempunyai penanggung jawab yang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) NO ELEMEN YANG DIPERIKSA KETIDAKSESUAIAN 33 IRTP tidak melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk monitoring dan tindakan koreksi L. PENARIKAN PRODUK MI MA SE KR OK 34 Pemilik IRTP tidak melakukan penarikan produk pangan yang tidak aman M. PENCATATAN DAN DOKUMENTASI MI MA SE KR OK 35 IRTP tidak memiliki dokumen produksi 36 Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi. N. PELATIHAN KARYAWAN MI MA SE KR OK 37 IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan Jumlah Ketidaksesuaian KRITIS Jumlah Ketidaksesuaian SERIUS Jumlah Ketidaksesuaian MAYOR Jumlah Ketidaksesuaian MINOR LEVEL IRTP: Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal Tanda Tangan Pemilik/penanggung jawab IRTP dan Tanggal *NA = Tidak relevan Jadwal Frekuensi Sistem Audit Internal Level IRTP Frekuensi Audit Internal Minor Mayor Serius Kritis Level I Setiap dua bulan 1 1 0 0 Level II Setiap bulan 1 2-3 0 0 Level III Setiap dua minggu NA* ≥4 1-4 0 Level IV Setiap hari NA NA ≥5 ≥1 Catatan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ● SPP-IRT diberikan apabila IRTP masuk level I – II ● IRTP yang masuk peringkat level I, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan ● IRTP yang masuk peringkat level II, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ● IRTP yang masuk peringkat level III, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu ● IRTP yang masuk level IV, harus melakukan audit internal dengan frekuensi setiap hari Formulir II.8 FORMULIR RINCIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN NO KETIDAKSESUAIAN (PLOR= Problem, Location, Objective, Reference) KRITERIA KETIDAKSESUAIAN (Minor, Mayor, Serius, Kritis) BATAS WAKTU PENYELESAIAN TINDAKAN PERBAIKAN Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal Tanda Tangan Pemilik / penanggung jawab IRTP dan Tanggal Formulir II.9 FORMULIR LAPORAN TINDAKAN KOREKSI DAN STATUS (CAPA) NO KETIDAKSESUAIAN (PLOR= Problem, Location, Objective, Reference) KRITERIA KETIDAK SESUAIAN (Minor, Mayor, Serius, Kritis) TINDAKAN PERBAIKAN STATUS (sesuai/tidak sesuai) Diverifikasi oleh Pengawas Pangan Kabupaten/Kota Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal Tanda Tangan Pemilik / penanggung jawab IRTP dan Tanggal Formulir II.10 BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari ini … tanggal … bulan ... tahun dua ribu … Berdasarkan surat tugas (Jabatan pemberi tugas) No …… tanggal … yang bertanda tangan di bawah ini: 1 Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : 2 Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Telah melakukan pendampingan Tindakan Perbaikan /Corrective Action And Preventive Action (CAPA) pemenuhan komitmen Industri Rumah Tangga Pangan: Nama IRTP : NIB : Alamat : Telp : Pimpinan/Penanggung Jawab : Hasil pendampingan : Kesimpulan : Saran : Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. Pimpinan/Penanggung Jawab IRTP Petugas, atau yang mewakili 1. ………………………………… 2. Formulir II.11 REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN SARANA IRTP DALAM RANGKA PEMENUHAN KOMITMEN BULAN PELAKSANAAN: ……………………………………… KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : Tempat, tanggal pengesahan Mengetahui, ttd. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Keterangan: - Pelaporan pada SMARTPOM:
a.Sarana IRTP dengan hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan, maka pelaporan dilakukan satu kali.
b.Sarana IRTP dengan hasil pemeriksaan awal Tidak Memenuhi Ketentuan, maka pelaporan dilakukan dua kali, yaitu setelah pemeriksaan sarana yang pertama dan setelah pendampingan CAPA. - Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas izin usaha yang diterbitkan melalui OSS - Hasil temuan dan kesimpulan hasil pengawasan sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan form pemeriksaan sarana PIRT - Kesimpulan hasil pengawasan terdiri dari: No NIB Tanggal Periksa Nama Sarana Jenis Pangan Nama Penanggung Jawab/ Pemilik Sarana Alamat Sarana Nomor Telepon Hasil Temuan Kesimpu lan Hasil Pengawa san Nilai Bimtek PKP Kesim pulan Akhir Nama jalan/ Kelurahan Kecamatan - Level : I, II, III, dan IV - Nilai Bimtek PKP: Jika ada 2 orang dari 1 sarana yang mengikuti Bimtek PKP, pilih nilai yang paling besar - Kesimpulan akhir:
a.Memenuhi Ketentuan, jika hasil pemeriksaan sarana minimal level I atau II dan nilai Bimtek PKP minimal 60
b.TMK , jika hasil pemeriksaan sarana level III atau IV dan atau nilai Bimtek PKP kurang dari 60.
c.Perlu Pendampingan CAPA jika hasil pemeriksaan sarana level III atau IV dan atau nilai Bimtek PKP kurang dari 60. MK dan TMK ditentukan setelah dilakukan CAPA. Contoh:
1. 1.Setelah didampingi CAPA, hasil pemeriksaan sarananya menjadi level II maka pelaporan di SMARTPOM kesimpulan akhir pemeriksaan sarana adalah MK
2. 2.Setelah didampingi CAPA, hasil pemeriksaan sarananya menjadi level III maka pelaporan di SMARTPOM kesimpulan akhir pemeriksaan sarana adalah TMK Formulir II.12 REKAPITULASI HASIL KAJI ULANG DALAM RANGKA PENGAWASAN PRE-MARKET BULAN PELAKSANAAN: ……………………………………… KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : No Tanggal Pelaksanaan Nomor SPP-IRT yang dikaji Hasil kaji ulang Alasan Tindaklanjut Tempat, Tanggal Pengesahan Mengetahui, ttd. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Keterangan: - Hasil kaji ulang:
a.Pencabutan; dan/atau
b.Larangan melakukan pendaftaran SPP-IRT selama 3 (tiga) tahun. - Alasan:
a.PIRT tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
b.PIRT termasuk dalam kriteria; ● Bahan Tambahan Pangan (BTP); ● Bahan Penolong; ● Pangan Olahan wajib SNI; ● Pangan Olahan yang diproduksi dengan menggunakan peralatan selain manual hingga semi otomatis; ● Pangan Olahan dengan penanganan khusus, baik dalam produksi maupun rantai distribusi; ● Pangan Olahan yang mencantumkan Klaim; ● Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK); ● Minuman beralkohol; dan/atau ● Produk Non Pangan.
c.PIRT terbukti sebagai penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan;
d.PIRT diketahui menggunakan bahan baku yang dilarang dalam Pangan Olahan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.Sarana produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pada saat pengajuan penerbitan SPP-IRT;
f.PIRT yang beredar tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pada saat pengajuan penerbitan SPP-IRT;
g.Diketahui bahwa data dan/atau dokumen yang diajukan saat penerbitan SPP-IRT merupakan data dan/atau dokumen yang diduga palsu atau yang dipalsukan atau tidak benar;
h.IRTP melakukan pelanggaran di bidang produksi dan/atau distribusi Pangan;
i.nomor induk berusaha dicabut; dan/atau
j.IRTP melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan. - Tindaklanjut: Pembinaan Formulir II.13 REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN SARANA IRTP POST-MARKET BULAN PELAKSANAAN: ……………………………………… KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : No Tanggal Periksa Nama Petugas Nama Sarana Nama Penanggung Jawab/ Pemilik Sarana Alamat Sarana Nomor Telepon/ Email Hasil Temuan Kesimpulan Hasil Pengawasan Kesimpulan Akhir Jenis Pangan No PIRT Tanggal Terbit Masa Berlaku Nama jalan/ kelurahan Kecamatan Tempat, Tanggal Pengesahan Mengetahui, ttd. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Keterangan: - Pelaporan dilakukan satu kali setelah pemeriksaan awal - Hasil Temuan dan kesimpulan pemeriksaan sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan form pemeriksaan PIRT - Kesimpulan hasil pengawasan terdiri dari: - Level : I, II, III, dan IV /tidak dapat diperiksa/tutup/menolak diperiksa/tidak sedang produksi - Kesimpulan akhir:
a.Memenuhi Ketentuan (MK) apabila berada pada level I dan II
b.Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) apabila berada pada level III dan IV Formulir II.14 REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN IKLAN PRODUK PANGAN BULAN PELAKSANAAN: ……………………………………… KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : No Nama Produk Nomor PIRT Nama Produsen Alamat Lokasi Iklan Media Iklan Tanggal Pengawasan Iklan Narasi Iklan Hasil Penilaian Iklan (MK/TMK) Kategori TMK Tindak Lanjut Dokumentasi Iklan Tempat, Tanggal Pengesahan Mengetahui, ttd. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Keterangan: - Alamat Lokasi Iklan : Dapat berupa alamat ditemukannya iklan, frekuensi channel TV/radio, link media sosial. Misalnya: Jalan xx, kecamatan yy atau channel TV… atau www… - Media Iklan, berupa media cetak/elektronik/media luar ruang/media daring: ● Media cetak : surat kabar, majalah, tabloid, buletin, kalender, poster atau selebaran, leaflet, brosur, stiker, buklet, pamflet, halaman kuning (Yellow Pages) ● Media elektronik : TV lokal, radio lokal ● Media luar ruang : Baliho, spanduk, papan reklame, papan nama, iklan cetak yang ditempel/digantung di luar ruang videotron, sarung ban mobil, dan backdrop ● Media daring : Media sosial, E-commerce, website dan lain-lain. - Narasi Iklan : Menjelaskan narasi/script iklan yang menunjukkan iklan pangan tersebut memenuhi ketentuan (MK) atau tidak memenuhi ketentuan (TMK) - Kategori TMK dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dan dapat dipilih lebih dari satu kategori antara lain: ● Kategori pertama : Iklan menyesatkan ● Kategori kedua : Iklan produk yang tidak boleh diiklankan (Susu Formula Bayi, Formula Lanjutan, Minuman beralkohol, dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK)) ● Kategori ketiga : Iklan dengan klaim kesehatan ● Kategori keempat : Iklan yang melanggar SARA & mempengaruhi perilaku berbahaya/ tidak baik ● Kategori kelima : Iklan dengan kalimat superlatif, komparatif, & mendiskreditkan ● Kategori keenam : Iklan dengan kata-kata, figure, logo, lambang yg tidak boleh diiklankan - Tindak Lanjut produk TMK dapat dipilih sebagai berikut : ● Surat peringatan ● Desk CAPA ● Pemeriksaan sarana ● Pembinaan lainnya - Dokumentasi Iklan dapat berupa: foto/screen capture, video, dan audio Formulir II.15 REKAPITULASI HASIL SAMPLING DAN PENGUJIAN TERMASUK EVALUASI LABEL BULAN PELAKSANAAN: ……………………………………… KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : Tanggal Sampling Kode Sampel Kriteria Sampel Nama Sampel No PIRT Kategori Pangan Jenis Pangan Sarana Sampling Alamat Sarana Kondisi Sampel Kesimpulan Label Kategori label TMK Para meter Uji Hasil Parame ter Uji Kesimpulan Parameter Uji Kesimpulan Hasil Uji Foto kemasan produk Tindak Lanjut produk TMK Label dan/atau TMS Pengujian Tempat, Tanggal Pengesahan Mengetahui, ttd. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Keterangan: - Kode sampel : diisi dengan angka misal 01, 02, dst - Kriteria sampel : PIRT, PJAS, Siap Saji, atau AMIU - Kategori pangan : dipilih sesuai kode kategori pangan - Sarana sampling : diisi dengan nama tempat pengambilan sampel - Kondisi sampel dievaluasi secara bertingkat, yang terdiri dari :
a.TIE / Tanpa Izin Edar (bagi produk yang wajib memiliki Nomor SPP-IRT)
b.Kedaluwarsa
c.Kondisi Rusak
d.Kondisi Baik (Memiliki izin edar, tidak kedaluwarsa, dan tidak rusak) Apabila kondisi sampel a maka sampel tidak lanjut ke pemeriksaan label dan pengujian sampel Apabila kondisi sampel b,c maka sampel dilakukan pemeriksaan label dan tidak dilakukan pengujian sampel Apabila kondisi sampel d maka sampel lanjut ke pemeriksaan label dan pengujian sampel - Kesimpulan label: dipilih sesuai kesimpulan evaluasi label (MK/TMK/NA) ● MK : Memenuhi Ketentuan yang berlaku ● TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018) ● NA : Produk pangan yang tidak memiliki label kemasan, contoh : pangan siap saji - Kategori label TMK (jika hasil penilaian TMK) dipilih sesuai kategori TMK label dan dapat dipilih lebih dari 1, antara lain: ● Tidak terdapat nama produk ● Tidak terdapat nama dan alamat Produsen ● Tidak terdapat nomor izin edar ● Tidak terdapat Tanggal Produksi/Kode Produksi/Lot/Bets ● Tidak terdapat Keterangan/Tanggal Kedaluwarsa ● Tidak terdapat Daftar Bahan yang Digunakan (Komposisi) ● Tidak terdapat Berat Bersih atau Isi Bersih ● Tidak terdapat Halal (bagi yang dipersyaratkan) ● Tidak terdapat Asal-usul Bahan Pangan Tertentu (untuk bahan asal usul tertentu mis : iradiasi, GMO dst.) ● Mengandung pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim tidak sesuai ketentuan ● Lain-lain (ditulis pelanggaran) - Parameter Uji: dipilih sesuai parameter uji. Untuk pengujian kimia minimal 3 (tiga) parameter uji. Sedangkan pengujian mikrobiologi minimal 1 (satu) parameter uji - Hasil Parameter Uji: diisi per parameter uji sesuai sertifikat analisa misalnya 20 mg/Kg - Kesimpulan Parameter Uji: dipilih sesuai kesimpulan per parameter uji (MS/TMS) ● MS : Memenuhi Syarat hasil pengujian dibandingkan syarat berdasarkan peraturan ● TMS : Tidak Memenuhi Syarat hasil pengujian dibandingkan syarat berdasarkan peraturan - Kesimpulan hasil uji ● MS : apabila seluruh parameter uji Memenuhi Syarat ● TMS : apabila ada satu atau lebih parameter uji yang Tidak Memenuhi Syarat - Foto kemasan produk: difoto semua bagian kemasan - Tindak Lanjut produk TMS dapat dipilih sebagai berikut : ● Surat peringatan ● Desk CAPA ● Pemeriksaan sarana ● Penarikan produk pangan ● Pembinaan lainnya Formulir II.16 LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN OUTPUT KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : No Menu Rincian Menu Kegiatan Periode Penyaluran Anggaran***** Komponen Kendala Tindak Lanjut Nama Rincian Menu Kegiatan Anggaran Output Nama Komponen Output P* R** %C*** T**** R** %C*** Satu an T**** R** %C*** Satuan 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan Pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan Sarana Pengawasan sarana Sarana Bimbingan teknis hasil pengawasan Orang 2 Pengendalian dan tindak lanjut pengawasan sertifikasi SPP-IRT sebagai izin produksi untuk produk pangan olahan yang dapat di produksi IRTP Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 - 6 bulan Sarana Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan ke pelaku usaha IRTP Orang Pengawasan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen SPPIRT Sarana Keterangan: P* : menyatakan pagu anggaran sesuai berita acara kesepakatan R** : menyatakan realisasi - Pengisian realisasi anggaran berdasarkan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Pengisian realiasi output rincian menu kegiatan dan komponen mengacu pada definisi operasional %C*** : menyatakan persentase capaian yakni realisasi dibagi pagu kali 100% (untuk anggaran) dan realisasi dibagi target kali 100% (untuk output) T**** : menyatakan target rincian menu dan komponen sesuai berita acara kesepakatan ***** : Tahap I/ Tahap II No Menu Rincian Menu Kegiatan Periode Penyaluran Anggaran***** Komponen Kendala Tindak Lanjut Nama Rincian Menu Kegiatan Anggaran Output Nama Komponen Output P* R** %C*** T**** R** %C*** Satu an T**** R** %C*** Satuan 3 Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) Sarana Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Sarana Bimbingan Teknis Penilaian mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku usaha Orang Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT) Sampel Pengawasan Iklan Pangan Iklan Sampling dan Pengujian Sampel Formulir II.17 CARA PERHITUNGAN PER RINCIAN MENU KEGIATAN DAN KOMPONEN No Rincian Menu Kegiatan Komponen Nama Rincian Cara Perhitungan Nama Komponen Cara Perhitungan 1 Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 - 6 bulan penerbitan SPPIRT (Sarana) Dihitung berdasarkan jumlah sarana yang telah terbit SPPIRT melalui OSS RBA, dilakukan Bimtek PKP, pemeriksaan sarana dan pemenuhan ketentuan label. Sarana yang diperiksa termasuk sarana yang sudah di Bimtek PKP tetapi belum dilakukan pemeriksaan sarana pada tahun sebelumnya. Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan ke pelaku usaha IRTP (orang) Dihitung berdasarkan jumlah seluruh peserta yang mengikuti bimtek Pengawasan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen SPPIRT (sarana) Dihitung berdasarkan jumlah sarana yang telah terbit SPPIRT melalui OSS RBA, dilakukan Bimtek PKP, pemeriksaan sarana dan pemenuhan ketentuan label. 2 Pengawasan sarana IRTP (Sarana) Dihitung berdasarkan sarana IRTP yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB IRT (di luar sarana yg diperiksa dalam rangka pemenuhan komitmen SPPIRT) Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) (sarana) Dihitung berdasarkan sarana IRTP yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB IRT Bimbingan Teknis Penilaian mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku usaha (orang) Dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti bimtek 3 Pengawasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga (sampel) Dihitung berdasarkan jumlah pangan yang telah disampling dan atau dilakukan evaluasi label/ penandaan dan atau pengujian Pengawasan Iklan Pangan (Iklan) Dihitung berdasarkan jumlah iklan yang dilakukan pengawasan Sampling dan Pengujian (sampel) Dihitung berdasarkan jumlah pangan yang telah disampling dan atau No Rincian Menu Kegiatan Komponen Nama Rincian Cara Perhitungan Nama Komponen Cara Perhitungan laboratorium dilakukan evaluasi label/ penandaan dan atau pengujian laboratorium 4 Pengawasan apotek toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan (Sarana) Dihitung berdasarkan jumlah sarana Apotek dan Toko Obat yang telah dilakukan pengawasan. Pengawasan sarana (sarana) Dihitung berdasarkan jumlah sarana Apotek dan Toko Obat yang telah dilakukan pengawasan Bimbingan teknis pendampingan regulasi (orang) Dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti bimtek Formulir II.18 DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN SASARAN DAK BOK POM A. DEFINISI OPERASIONAL SASARAN DAK BOK POM No. Sasaran Definisi Operasional
1. 1.Apotek dan Toko Obat yang memenuhi ketentuan - Apotek dan Toko Obat dinyatakan Memenuhi Ketentuan jika pada pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran atau pelanggaran yang ditemukan termasuk kategori ringan (minor). - Apotek dan Toko Obat dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan jika pada pemeriksaan ditemukan pelanggaran sedang (mayor) dan/ atau pelanggaran berat (kritikal).
2. 2.Sampel PIRT yang memenuhi syarat - Sampel PIRT dinyatakan Memenuhi Syarat apabila hasil evaluasi label memenuhi ketentuan dan semua parameter uji (prioritas/pilihan) memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Sampel PIRT dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat apabila hasil evaluasi label Memenuhi Ketentuan /Tidak Memenuhi Ketentuan dan salah satu parameter uji (prioritas/pilihan) tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. 3.IRTP (pre dan post market) yang memenuhi ketentuan.
a.IRTP (pre market) yang memenuhi ketentuan. - IRTP dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila mengikuti Bimtek PKP dengan hasil evaluasi minimal 60 dan hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan awal dan pendampingan CAPA) dalam rangka pemenuhan komitmen minimal level I atau level II - IRTP dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan apabila hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan awal dan pendampingan CAPA) level III atau level IV dan/atau nilai bimtek kurang dari 60%
b.IRTP (post market) yang memenuhi ketentuan. - IRTP dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila hasil pemeriksaan sarana level I dan II. - IRTP dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan apabila sarana level III dan IV. B. CARA PERHITUNGAN SASARAN DANA BOK POM
1. 1.Capaian sasaran nasional dihitung dari rata-rata capaian per Kabupaten/Kota baik itu persen sarana memenuhi ketentuan maupun persen sampel yang memenuhi syarat setiap Kabupaten/Kota. Persen sarana memenuhi ketentuan per Kabupaten/ Kota = (jumlah sarana memenuhi ketentuan)/ (jumlah sarana yang diperiksa) * 100%. Persen sampel memenuhi syarat per Kabupaten/Kota = (jumlah sampel memenuhi syarat)/ (jumlah sampel yang diperiksa) * 100%.
2. 2.Capaian sasaran nasional untuk indikator sasaran Persentase IRTP (pre dan post market) yang memenuhi ketentuan dihitung dari rata- rata capaian Persen sarana memenuhi ketentuan pre market per Kabupaten/Kota dan Persen sarana memenuhi ketentuan post market per Kabupaten/Kota. Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. LUCIA RIZKA ANDALUSIA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…