DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf i Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; www.peraturan.go.id 2021, No.481 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);
3.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
2.Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung www.peraturan.go.id 2021, No.481 berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
3.Standar Sarana dan Prasarana Kantor adalah ukuran baku bangunan kantor, ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas.
4.Ruang Kantor adalah ruang yang dapat digunakan untuk beraktifitas pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
5.Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung.
6.Perlengkapan Kantor adalah seperangkat alat penunjang kerja bagi pimpinan/pegawai sesuai dengan kebutuhan.
7.Bangunan Gedung Kantor adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan beserta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi barang milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah.
8.Rumah Dinas adalah bangunan gedung beserta kelengkapannya untuk tempat tinggal bagi pejabat tertentu dalam masa tertentu.
9.Kendaraan Dinas adalah sarana kerja berupa alat transportasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan.
10.Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
11.Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. www.peraturan.go.id 2021, No.481

BAB II

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 2

Standar Sarana dan Prasarana Kantor BPOM terdiri atas standar untuk:

a.Ruang Kantor;
b.Ruang Penunjang;
c.Perlengkapan Kantor;
d.Rumah Dinas; dan
e.Kendaraan Dinas.

Pasal 3

(1)Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Ruang Kantor Kepala BPOM;
2. b.Ruang Kantor pejabat eselon I;
3. c.Ruang Kantor pejabat eselon IIA;
4. d.Ruang Kantor pejabat eselon IIB sebagai kepala UPT;
5. e.Ruang Kantor pejabat eselon III sebagai kepala UPT;
6. f.Ruang Kantor pejabat eselon III sebagai kepala bagian atau yang setingkat;
7. g.Ruang Kantor pejabat eselon IV sebagai kepala UPT;
8. h.Ruang Kantor pejabat eselon IV sebagai kepala sub bagian atau yang setingkat;
9. i.Ruang Kantor pejabat fungsional golongan IV;
10. j.Ruang Kantor pejabat fungsional golongan III ke bawah; dan
11. k.Ruang Kantor staf.
(2)Standar ukuran Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: www.peraturan.go.id 2021, No.481
1. a.ruang rapat
2. b.ruang arsip aktif/inaktif;
3. c.ruang pelayanan publik;
4. d.ruang ibadah;
5. e.ruang lobi;
6. f.ruang server;
7. g.ruang pusat data/sistem informasi;
8. h.ruang perpustakaan;
9. i.ruang penyimpanan barang;
10. j.ruang pusat CCTV;
11. k.ruang poliklinik;
12. l.ruang sentral telepon;
13. m.ruang pos penjagaan keamanan;
14. n.ruang kantin;
15. o.ruang genset;
16. p.ruang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
17. q.ruang dapur/pantry;
18. r.ruang media center;
19. s.ruang studio/workshop;
20. t.ruang istirahat pimpinan;
21. u.toilet;
22. v.ruang panel listrik;
23. w.ruang menyusui/laktasi;
24. x.ruang pemeriksaan/penindakan;
25. y.ruang barang bukti;
26. z.ruang mini lab; aa. aula; bb. ruang pengasuhan anak; cc. ruang aspirasi pegawai (employee corner); dd. ruang olahraga; dan ee. ruang parkir (termasuk sirkulasi).
(2)Standar ukuran Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2021, No.481

Pasal 5

(1)Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. a.perlengkapan Ruang Kantor; dan
2. b.perlengkapan Ruang Penunjang.
(2)Standar Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
1. a.Rumah Dinas untuk Kepala BPOM;
2. b.Rumah Dinas untuk pejabat eselon I;
3. c.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIA;
4. d.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIB sebagai kepala UPT;
5. e.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIIA;
6. f.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIIB sebagai kepala UPT;
7. g.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IV sebagai kepala UPT; dan
8. h.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IV.
(2)Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut.
(3)Standar Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
1. a.Kendaraan Dinas operasional jabatan Kepala BPOM;
2. b.Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon I; www.peraturan.go.id 2021, No.481
3. c.Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon II;
4. d.Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon II sebagai kepala UPT;
5. e.Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon III sebagai kepala UPT;
6. f.Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon IV sebagai kepala UPT dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota; dan
7. g.Kendaraan Dinas operasional.
(2)Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi pejabat selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut.
(3)Standar Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Standar Sarana dan Prasarana kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, lahan, dan bangunan Kantor.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2045), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.481 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. PENNY K. LUKITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id 2021, No.481 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf i Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);
3.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
2.Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung www.peraturan.go.id 2021, No.481 berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
3.Standar Sarana dan Prasarana Kantor adalah ukuran baku bangunan kantor, ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas.
4.Ruang Kantor adalah ruang yang dapat digunakan untuk beraktifitas pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
5.Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung.
6.Perlengkapan Kantor adalah seperangkat alat penunjang kerja bagi pimpinan/pegawai sesuai dengan kebutuhan.
7.Bangunan Gedung Kantor adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan beserta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi barang milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah.
8.Rumah Dinas adalah bangunan gedung beserta kelengkapannya untuk tempat tinggal bagi pejabat tertentu dalam masa tertentu.
9.Kendaraan Dinas adalah sarana kerja berupa alat transportasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan.
10.Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
11.Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. www.peraturan.go.id 2021, No.481

BAB II

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 2

Standar Sarana dan Prasarana Kantor BPOM terdiri atas standar untuk:

a.Ruang Kantor;
b.Ruang Penunjang;
c.Perlengkapan Kantor;
d.Rumah Dinas; dan
e.Kendaraan Dinas.

Pasal 3

(1)Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Ruang Kantor Kepala BPOM;
2. b.Ruang Kantor pejabat eselon I;
3. c.Ruang Kantor pejabat eselon IIA;
4. d.Ruang Kantor pejabat eselon IIB sebagai kepala UPT;
5. e.Ruang Kantor pejabat eselon III sebagai kepala UPT;
6. f.Ruang Kantor pejabat eselon III sebagai kepala bagian atau yang setingkat;
7. g.Ruang Kantor pejabat eselon IV sebagai kepala UPT;
8. h.Ruang Kantor pejabat eselon IV sebagai kepala sub bagian atau yang setingkat;
9. i.Ruang Kantor pejabat fungsional golongan IV;
10. j.Ruang Kantor pejabat fungsional golongan III ke bawah; dan
11. k.Ruang Kantor staf.
(2)Standar ukuran Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: www.peraturan.go.id 2021, No.481
1. a.ruang rapat
2. b.ruang arsip aktif/inaktif;
3. c.ruang pelayanan publik;
4. d.ruang ibadah;
5. e.ruang lobi;
6. f.ruang server;
7. g.ruang pusat data/sistem informasi;
8. h.ruang perpustakaan;
9. i.ruang penyimpanan barang;
10. j.ruang pusat CCTV;
11. k.ruang poliklinik;
12. l.ruang sentral telepon;
13. m.ruang pos penjagaan keamanan;
14. n.ruang kantin;
15. o.ruang genset;
16. p.ruang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
17. q.ruang dapur/pantry;
18. r.ruang media center;
19. s.ruang studio/workshop;
20. t.ruang istirahat pimpinan;
21. u.toilet;
22. v.ruang panel listrik;
23. w.ruang menyusui/laktasi;
24. x.ruang pemeriksaan/penindakan;
25. y.ruang barang bukti;
26. z.ruang mini lab; aa. aula; bb. ruang pengasuhan anak; cc. ruang aspirasi pegawai (employee corner); dd. ruang olahraga; dan ee. ruang parkir (termasuk sirkulasi).
(2)Standar ukuran Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2021, No.481

Pasal 5

(1)Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. a.perlengkapan Ruang Kantor; dan
2. b.perlengkapan Ruang Penunjang.
(2)Standar Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
1. a.Rumah Dinas untuk Kepala BPOM;
2. b.Rumah Dinas untuk pejabat eselon I;
3. c.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIA;
4. d.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIB sebagai kepala UPT;
5. e.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIIA;
6. f.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIIB sebagai kepala UPT;
7. g.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IV sebagai kepala UPT; dan
8. h.Rumah Dinas untuk pejabat eselon IV.
(2)Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut.
(3)Standar Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
1. a.Kendaraan Dinas operasional jabatan Kepala BPOM;
2. b.Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon I; www.peraturan.go.id 2021, No.481
3. c.Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon II;
4. d.Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon II sebagai kepala UPT;
5. e.Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon III sebagai kepala UPT;
6. f.Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon IV sebagai kepala UPT dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota; dan
7. g.Kendaraan Dinas operasional.
(2)Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi pejabat selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut.
(3)Standar Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Standar Sarana dan Prasarana kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, lahan, dan bangunan Kantor.