DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerapan cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik;
d.bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Produksi Pangan Olahan yang Baik sudah 2021, No.1130 tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M- IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); 2021, No.1130 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan dan/atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Produksi Pangan Olahan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengemas kembali Pangan Olahan.
4.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
5.Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. 2021, No.1130
6.Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan.
7.Program Manajemen Risiko adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri pangan.
8.Izin Penerapan Program Manajemen Risiko adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagai bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah menerapkan Program Manajemen Risiko.
9.Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.
10.Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematik terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB.
11.Tindakan Perbaikan adalah tindakan yang harus dilakukan terhadap temuan hasil audit untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan persyaratan pemenuhan CPPOB dan kondisi lain yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Hari adalah hari kerja.
13.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Setiap orang yang memproduksi Pangan Olahan untuk diedarkan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 2021, No.1130 undangan.
(2)Pemenuhan standar Keamanan Pangan dalam pelaksanaan Produksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan CPPOB.
(3)Pemenuhan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan Olahan risiko tinggi dilakukan dengan menerapkan Program Manajemen Risiko.
(4)Penerapan Program Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Program Manajemen Risiko.

BAB II

PENERAPAN

Pasal 3

(1)Produsen dalam melakukan kegiatan Produksi Pangan Olahan sebagai pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan wajib memiliki Izin Penerapan CPPOB dari Kepala Badan.
(2)Produsen yang telah memiliki Izin Penerapan Program Manajemen Risiko dapat mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB.
(3)Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diterbitkan sesuai dengan lokasi dan/atau proses Produksi Pangan Olahan. 2021, No.1130

BAB III

TATA CARA

Pasal 4

(1)Permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB diajukan oleh Produsen secara daring melalui laman resmi pelayanan publik BPOM.
(2)Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.
(3)Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengisi dan mengunggah data profil perusahaan pada laman resmi pelayanan publik BPOM.
(5)BPOM melakukan verifikasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal input dan unggah data.
(6)Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nama pengguna dan kata sandi.
(7)Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemberitahuan secara otomatis bahwa pendaftaran akun tidak diterima. 2021, No.1130

Pasal 5

(1)Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.peta lokasi sarana produksi;
2. b.denah bangunan (lay out) sarana produksi;
3. c.panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi;
4. d.deskripsi Pangan Olahan; dan
5. e.alur proses produksi beserta penjelasannya.
(2)Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan.
(3)Produsen harus mengisi data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman resmi pelayanan publik BPOM.
(4)BPOM menerbitkan surat perintah bayar jika berdasarkan verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
(5)Produsen melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal unggah dokumen persyaratan.

Pasal 6

(1)BPOM melakukan penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB melalui: 2021, No.1130
1. a.evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
2. b.Audit sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Dalam hal Produsen merupakan Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dilakukan secara bertahap sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh elemen penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak Produsen melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
(5)Dalam hal Produsen telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia atau sertifikat sistem manajemen Keamanan Pangan dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Kementerian/Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka penilaian dilakukan terhadap kesesuaian panduan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
(6)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil sertifikasi sistem dan lingkup yang sama dengan yang diajukan dalam permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB.

Pasal 7

Penilaian terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dilakukan terhadap kesesuaian dokumen administrasi. 2021, No.1130

Pasal 8

(1)Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperlukan Tindakan Perbaikan, BPOM menerbitkan surat tindak lanjut kepada Produsen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal penerbitan hasil penilaian.
(2)Produsen harus menyampaikan Tindakan Perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
(3)Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus disampaikan dengan menggunakan format laporan Tindakan Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)BPOM melakukan penilaian kembali terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan penilaian kembali terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan memenuhi persyaratan CPPOB, Kepala Badan menerbitkan keputusan berupa penerbitan Izin Penerapan CPPOB.
(2)Kepala Badan menerbitkan keputusan berupa penolakan dalam hal Produsen:
1. a.tidak memenuhi persyaratan CPPOB setelah menyampaikan Tindakan Perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali; dan/atau
2. b.tidak melakukan dan melaporkan perbaikan yang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat tindak lanjut diterbitkan.
(3)Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB baru sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. 2021, No.1130
(4)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari terhitung sejak tanggal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta hasil penilaian kembali terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(5)Dalam hal diperlukan Tindakan Perbaikan oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perhitungan jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihentikan (clock off) dan dilanjutkan (clock on) setelah Produsen menyampaikan Tindakan Perbaikan.

BAB IV

PERUBAHAN IZIN PENERAPAN CPPOB

Pasal 10

(1)Produsen wajib mengajukan permohonan perubahan apabila terdapat perubahan Izin Penerapan CPPOB.
(2)Permohonan perubahan Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.perubahan nama pemegang Izin Penerapan CPPOB Produsen tanpa perubahan kepemilikan; dan/atau
2. b.perubahan alamat tanpa perubahan lokasi.
3. c.perubahan proses produksi;
4. d.penambahan fasilitas baru; dan/atau
5. e.perubahan denah bangunan (lay out).
(3)Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Badan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen perubahan.
(4)Penilaian terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui verifikasi dokumen.
(5)Penilaian terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.
(6)Kepala Badan menerbitkan surat persetujuan atau 2021, No.1130 penolakan perubahan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerapan cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik;
d.bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Produksi Pangan Olahan yang Baik sudah 2021, No.1130 tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M- IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); 2021, No.1130 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan dan/atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Produksi Pangan Olahan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengemas kembali Pangan Olahan.
4.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
5.Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. 2021, No.1130
6.Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan.
7.Program Manajemen Risiko adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri pangan.
8.Izin Penerapan Program Manajemen Risiko adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagai bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah menerapkan Program Manajemen Risiko.
9.Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.
10.Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematik terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB.
11.Tindakan Perbaikan adalah tindakan yang harus dilakukan terhadap temuan hasil audit untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan persyaratan pemenuhan CPPOB dan kondisi lain yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Hari adalah hari kerja.
13.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Setiap orang yang memproduksi Pangan Olahan untuk diedarkan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 2021, No.1130 undangan.
(2)Pemenuhan standar Keamanan Pangan dalam pelaksanaan Produksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan CPPOB.
(3)Pemenuhan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan Olahan risiko tinggi dilakukan dengan menerapkan Program Manajemen Risiko.
(4)Penerapan Program Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Program Manajemen Risiko.

BAB II

PENERAPAN

Pasal 3

(1)Produsen dalam melakukan kegiatan Produksi Pangan Olahan sebagai pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan wajib memiliki Izin Penerapan CPPOB dari Kepala Badan.
(2)Produsen yang telah memiliki Izin Penerapan Program Manajemen Risiko dapat mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB.
(3)Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diterbitkan sesuai dengan lokasi dan/atau proses Produksi Pangan Olahan. 2021, No.1130

BAB III

TATA CARA

Pasal 4

(1)Permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB diajukan oleh Produsen secara daring melalui laman resmi pelayanan publik BPOM.
(2)Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.
(3)Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengisi dan mengunggah data profil perusahaan pada laman resmi pelayanan publik BPOM.
(5)BPOM melakukan verifikasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal input dan unggah data.
(6)Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nama pengguna dan kata sandi.
(7)Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemberitahuan secara otomatis bahwa pendaftaran akun tidak diterima. 2021, No.1130

Pasal 5

(1)Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.peta lokasi sarana produksi;
2. b.denah bangunan (lay out) sarana produksi;
3. c.panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi;
4. d.deskripsi Pangan Olahan; dan
5. e.alur proses produksi beserta penjelasannya.
(2)Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan.
(3)Produsen harus mengisi data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman resmi pelayanan publik BPOM.
(4)BPOM menerbitkan surat perintah bayar jika berdasarkan verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
(5)Produsen melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal unggah dokumen persyaratan.

Pasal 6

(1)BPOM melakukan penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB melalui: 2021, No.1130
1. a.evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
2. b.Audit sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Dalam hal Produsen merupakan Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dilakukan secara bertahap sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh elemen penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak Produsen melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
(5)Dalam hal Produsen telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia atau sertifikat sistem manajemen Keamanan Pangan dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Kementerian/Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka penilaian dilakukan terhadap kesesuaian panduan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
(6)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil sertifikasi sistem dan lingkup yang sama dengan yang diajukan dalam permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB.

Pasal 7

Penilaian terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dilakukan terhadap kesesuaian dokumen administrasi. 2021, No.1130

Pasal 8

(1)Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperlukan Tindakan Perbaikan, BPOM menerbitkan surat tindak lanjut kepada Produsen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal penerbitan hasil penilaian.
(2)Produsen harus menyampaikan Tindakan Perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
(3)Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus disampaikan dengan menggunakan format laporan Tindakan Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)BPOM melakukan penilaian kembali terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan penilaian kembali terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan memenuhi persyaratan CPPOB, Kepala Badan menerbitkan keputusan berupa penerbitan Izin Penerapan CPPOB.
(2)Kepala Badan menerbitkan keputusan berupa penolakan dalam hal Produsen:
1. a.tidak memenuhi persyaratan CPPOB setelah menyampaikan Tindakan Perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali; dan/atau
2. b.tidak melakukan dan melaporkan perbaikan yang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat tindak lanjut diterbitkan.
(3)Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB baru sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. 2021, No.1130
(4)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari terhitung sejak tanggal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta hasil penilaian kembali terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(5)Dalam hal diperlukan Tindakan Perbaikan oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perhitungan jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihentikan (clock off) dan dilanjutkan (clock on) setelah Produsen menyampaikan Tindakan Perbaikan.

BAB IV

PERUBAHAN IZIN PENERAPAN CPPOB

Pasal 10

(1)Produsen wajib mengajukan permohonan perubahan apabila terdapat perubahan Izin Penerapan CPPOB.
(2)Permohonan perubahan Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.perubahan nama pemegang Izin Penerapan CPPOB Produsen tanpa perubahan kepemilikan; dan/atau
2. b.perubahan alamat tanpa perubahan lokasi.
3. c.perubahan proses produksi;
4. d.penambahan fasilitas baru; dan/atau
5. e.perubahan denah bangunan (lay out).
(3)Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Badan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen perubahan.
(4)Penilaian terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui verifikasi dokumen.
(5)Penilaian terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.
(6)Kepala Badan menerbitkan surat persetujuan atau 2021, No.1130 penolakan perubahan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).