DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
8.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
9.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
10.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di Sarana Produksi, Penyaluran, dan Pelayanan Obat dan Makanan;
11.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
12.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
14.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

Pasal 1

Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pedoman pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dan/atau pedoman yang wajib digunakan oleh petugas untuk melaksanakan kegiatan pemberian sertifikat produk Pangan LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PEDOMAN PENGAWASAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA A. PENDAHULUAN Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, sekarang ini masyarakat semakin peduli tentang bagaimana suatu produk pangan diproduksi, dipasarkan, dan disajikan. Kondisi ini semakin mendorong masyarakat untuk menuntut tanggungjawab Pemerintah yang lebih besar terhadap keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Meskipun industri pangan memiliki tanggungjawab utama dalam menjamin keamanan produk pangan yang dijualnya, keberlangsungan suplai pangan yang aman tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah. Umumnya masyarakat mengharapkan perlindungan dari Pemerintah dilakukan sesegera mungkin, tidak menunggu hasil evaluasi atau kajian secara ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan. Untuk itu dibutuhkan komitmen Pemerintah yang tinggi, tidak lemah dalam pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum. Sistem pengawasan pangan nasional yang efektif sangat penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pengawasan pangan juga penting untuk menjamin keamanan dan mutu pangan guna memfasilitasi perdagangan, baik secara nasional maupun internasional. Era globalisasi menuntut kita untuk memperkuat sistem pengawasan pangan sekaligus melaksanakan strategi pengawasan pangan berbasis risiko dan bersifat pencegahan (preventive approach). Kondisi keamanan pangan tergantung pada sistem pengawasan yang komprehensif, tidak hanya berdasarkan pengawasan terhadap industri pangan yang memproduksi pangan, tetapi juga pengawasan terhadap seluruh rantai pangan, misalnya pengawasan proses produksi pakan ternak, dll. Dengan demikian, sistem pengawasan keamanan pangan yang efektif juga dapat dijadikan alat untuk:

1.Melindungi kesehatan masyarakat melalui penurunan risiko akan terjadinya keracunan pangan atau penyakit akibat pangan (foodborne diseases);
2.Melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman, tidak layak konsumsi, berlabel menyesatkan dan hasil penipuan (food fraud);
3.Berkontribusi dalam pengembangan ekonomi melalui kepercayaan konsumen terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dan penyediaan dasar hukum perdagangan pangan, baik secara nasional maupun internasional. B. TUJUAN Pedoman ini disusun dengan tujuan memberikan panduan kepada tenaga pengawas pangan, khususnya pengawas pangan kabupaten/kota atau District Food Inspector (DFI) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang bagaimana melakukan pengawasan terhadap Pangan produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk melindungi kesehatan konsumen serta melindungi konsumen dari Pangan yang tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan pangan yang dipalsukan (food fraud). Pengawasan Pangan inipun dimaksudkan agar perdagangan pangan dilakukan para pihak terkait secara adil dan bertanggungjawab. Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga ini dapat menjadi pegangan bagi Gubernur/Bupati/Walikota pada saat yang bersangkutan menugaskan Pengawas Pangan di Kabupaten/Kota (DFI) untuk melakukan pengawasan terhadap Pangan produk IRTP di lingkungan daerah pemerintahannya. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan ini mencakup: Tujuan, Definisi, Masalah Keamanan Pangan, Infrastruktur Pengawasan Keamanan Pangan IRT, dan Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten/Kota. D. DEFINISI
1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Aman dikonsumsi adalah kondisi pangan yang tidak mengandung bahan- bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia seperti menimbulkan penyakit atau keracunan.
3.Layak dikonsumsi adalah kondisi pangan dalam keadaan normal, tidak rusak, berbau busuk, menjijikkan, kotor, tercemar atau terurai, sehingga dapat diterima untuk dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya.
4.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
5.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan
6.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan
7.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
9.Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau District Food Inspector yang selanjutnya disingkat DFI adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRT dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.
10.Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah pegawai negeri sipil di Kabupaten/Kota yang mempunyai kualifikasi PKP dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya dan mampu memberikan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis tentang keamanan pangan termasuk penerapan cara produksi pangan olahan yang baik untuk IRTP.
11.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota c.q. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRTP untuk diedarkan.
12.Pangan Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
13.Pemantauan atau Monitoring adalah pengamatan atau pengukuran parameter pengendalian keamanan pangan secara terencana dan berurutan untuk menilai apakah tindakan pengendalian keamanan pangan telah dilakukan dengan baik dan benar.
14.Pengawasan Pangan Kabupaten/Kota adalah aktivitas regulatori wajib dari Pemerintah Kabupaten/Kota oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) dalam rangka melindungi masyarakat, dan menjamin keamanan dan mutu pangan selama diproduksi, ditangani, disimpan, diproses dan didistribusikan. Selain itu, juga menjamin kesesuaian label pangan dengan peraturan dan ketentuan tentang label pangan, termasuk pengujian produk pangan atau produk setengah jadi untuk memastikan kesesuaian produk dengan .persyaratan regulasi.
15.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten/Kota. E. MASALAH KEAMANAN PANGAN Keamanan Pangan akan menjadi bermasalah jika pangan tercemar oleh bahan biologis seperti mikroba patogen yang dapat menimbulkan penyakit; bahan kimia seperti kontaminan logam berat, residu pestisida atau obat hewan, bahan tambahan pangan yang berlebihan atau bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan seperti pewarna tekstil; dan benda asing lainnya seperti potongan gelas, kerikil atau paku yang mengancam keselamatan konsumen. Cemaran tersebut mungkin saja ada dalam pangan karena tidak disengaja atau terjadi karena pemalsuan, dan mungkin saja terjadi karena disengaja untuk tujuan sabotase. Tercemarnya pangan oleh mikroba patogen umumnya terjadi karena kondisi produksi yang tidak bersih atau tidak higienis seperti kotor, ada hewan peliharaan yang berkeliaran di tempat produksi, sampah yang dibuang sembarangan, tempah sampah yang tidak tertutup, dan keadaan lainnya yang memudahkan mikroba patogen mencemari pangan yang diproduksi. Selain itu kondisi tidak higienis dapat disebabkan karena tidak ada atau kurangnya pasokan air bersih, tidak ada program pembersihan yang teratur, atau lingkungan yang tidak terawat seperti selokan yang tersumbat atau jalan yang berdebu Masalah keamanan pangan dapat juga terjadi karena bahan baku yang digunakan tidak bermutu, kotor atau sudah tercemar mikroba. Sebagai contoh bahan baku kacang-kacangan terutama kacang tanah atau biji-bijian seperti jagung dapat berasal dari sumber yang kotor sehingga kemungkinan sudah tercemar kapang penghasil mikotoksin seperti aflatoksin. Jika bahan baku tersebut disimpan pada tempat yang lembab pada suhu yang relatif hangat, maka kapang Aspergillus flavus dapat tumbuh dan menghasilkan aflatoksin. Demikian juga masalah keamanan pangan dapat timbul jika bahan baku seperti sayuran atau buah-buahan sudah mengandung residu pestisida cukup tinggi karena diperoleh dari sumber lahan yang tidak menerapkan cara budi daya yang baik, misalnya menggunakan pestisida saat hanya satu atau dua hari sebelum sayuran atau buah-buahan dipanen. Masalah lainnya mungkin terkait dengan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam pengolahan pangan. Penambahan BTP yang tidak dilakukan dengan teliti, misalnya tanpa menggunakan takaran yang jelas, dapat menyebabkan penambahan BTP dalam formulasi pangan berlebihan, sehingga produk akhir mengandung BTP melebihi yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP. Meningkatnya kebiasaan di luar rumah seperti makan di restoran, kafe, kantin, warung tegal atau jajanan di pinggir jalan menimbulkan masalah keamanan pangan tersendiri. Cara menyiapkan, memasak dan menjajakan makanan sering bermasalah terkait dengan kondisi yang tidak higienis seperti tidak mencuci tangan sebelum bekerja, tidak memisahkan makanan bersih dari bahan pangan yang masih mentah, tidak menyimpan bahan asal hewan atau ikan di lemari pendingin, dan tidak memasak pada suhu yang benar. Masalah keamanan pangan seperti diuraikan di atas umumnya terjadi karena Pelaku Usaha Pangan tidak melakukan cara-cara yang baik dalam kegiatan produksinya. Untuk mencegah timbulnya masalah Keamanan Pangan dalam produksi pangan terutama pangan produksi IRTP serta pengelolaan dan penjajaan pangan siap saji, maka perlu dilakukan cara-cara yang baik, sebagai berikut: (a) Cara Penanganan Pangan Segar yang Baik, (b) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, (c) Cara Penyimpanan Pangan yang Baik, (d) Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik, (e) Cara Penjajaan Pangan Jajanan yang Baik, dan (f) Cara Pengelolaan Restoran yang Baik. F. INFRASTRUKTUR PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga dapat berjalan secara efektif dan efisien, jika didukung oleh tersedianya infrastruktur Pengawasan Keamanan Pangan baik di tingkat pusat maupun di Daerah. Lima komponen penting terkait dengan Pengawasan Keamanan Pangan industri rumah tangga adalah sebagai berikut:
1.Peraturan Perundang-undangan di bidang Pangan
2.Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota
3.Institusi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota
4.Laboratorium Pengujian Pangan
5.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) F.1. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pangan Peraturan perundang-undangan di bidang Pangan merupakan komponen penting dalam sistem pengawasan keamanan pangan yang akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan. Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan diamanatkan dalam Pasal 43, ayat (2)) bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT). Dalam ayat (3) disebutkan bahwa SPP-IRT tersebut diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Sedangkan dalam ayat (4) diamanatkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, yang meliputi antara lain: jenis pangan, tata cara penilaian, dan tata cara pemberian sertifikat produksi pangan. Selanjutnya dalam Pasal 46, ayat (3) diamanatkan bahwa Bupati/Walikota berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga. Terkait dengan Pembinaan, PP No. 28/2004 Pasal 51, ayat (4) menyatakan bahwa Pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Sedangkan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat di bidang Pengawasan Pangan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka jelas Bupati/Walikota bertanggung jawab atas terselengaranya pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu mengembangkan IRTP sekaligus meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan IRT. Disamping itu, dengan PP tersebut jelas Bupati/Walikota berwenang melakukan pengawasan IRTP beserta produk pangan IRT yang beredar serta pengawasan terhadap pangan siap saji seperti seperti yang disajikan di restoran, kafe, kantin, warung makan, dan sejenisnya. Pada Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, bahwa Pemerintahan Kabupaten/Kota melakukan: (1) penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan (2) pengawasan post-market produk makanan dan minuman industri rumah tangga. Dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jelas diamanatkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap IRTP. Sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta dalam rangka terselenggaranya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berkewajiban membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Realisasi terhadap amanat tersebut di atas, khususnya yang terkait dengan peningkatan Keamanan Pangan produk pangan industri rumah tangga, adalah diterbitkannya berbagai Peraturan Kepala Badan POM, sebagai berikut:
1.Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
2.Peraturan Kepala Badan POM tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRT);
3.Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; dan
4.Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat diacu terkait dengan pengawasan pangan industri rumah tangga, selain daripada yang sudah dibahas di atas, adalah sebagai berikut: peraturan tentang batas maksimum penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), peratutan tentang kemasan pangan, dan peraturan pemerintah tentang label dan iklan pangan. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pangan dapat dilihat di website Badan POM, yaitu www.pom.go.id atau clearinghouse.pom.go.id. F.2. Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Keterpaduan ini diwujudkan melalui suatu wadah komunikasi antar dinas- dinas terkait di lingkungan Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) yang selama ini sudah berjalan dapat diberdayakan dalam mewujudkan penyelenggaraan keamanan pangan di Daerah. Dalam hal pengawasan pangan industri rumah tangga, keterpaduan antar dinas-dinas terkait dengan mata rantai pangan dari sejak pangan diproduksi, diolah, diedarkan sampai dikonsumsi sangat dibutuhkan. Jika ini dilakukan maka sumber pangan segar lokal baik yang berasal dari sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan sebagai bahan baku pangan industri rumah tangga dan pangan siap saji dapat berkembang. Di lain pihak, industri rumah tangga pangan dan industri pangan siap saji sebagai bagian yang menjadi penopang ekonomi masyarakat di daerah akan terus berkembang. Dengan keterpaduan ini pula maka Keamanan Pangan dan Mutu produk industri rumah tangga dan pangan siap saji yang diedarkan di daerah akan semakin meningkat, yang pada akhirnya akan melindungi kesehatan konsumennya. Untuk memperkuat manajemen pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota, Pemerintah dalam hal ini Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan, khususnya pangan industri rumah tangga. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan tersebut. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/ Kota ini maka sangat dibutuhkan adanya keterpaduan manajemen sumberdaya, baik sumberdaya manusia penyuluh pangan untuk pembinaan dan pengawas pangan untuk pengawasan, maupun sumberdaya sarana seperti laboratorium untuk pengujian sampel pangan. Keterpaduan manajemen sumberdaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota. F.3. Institusi Pengawasan Pangan di Kabupaten/Kota Keberadaan pengawas pangan dengan kompetensi yang sesuai dan dalam jumlah yang memadai sangat dibutuhkan di Kabupaten/Kota. Selain kompetensi, pengalaman melakukan pengawasan baik berupa pemeriksaan atau inspeksi ke sarana produksi dan distribusi pangan IRT sangat penting. Semakin sering pengawas melakukan pengawasan ke sarana produksi pangan, semakin peka yang bersangkutan terhadap kondisi Keamanan Pangan di berbagai sarana produksi. Dengan demikian, pengalaman ini mempermudah pengawas pangan untuk melaksanakan tugas pengawasannya. Seorang pengawas pangan di Kabupaten/Kota atau sebelumnya dikenal sebagai DFI (District Food Inspector) adalah Pengawas Pangan terlatih melalui suatu program pelatihan khusus untuk DFI yang dilaksanakan atas kerjasama Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Program pelatihan DFI dirancang untuk menyiapkan DFI yang kompeten dan terlatih sehingga DFI dapat melakukan pengawasan dengan benar ke sarana-sarana produksi pangan industri rumah tangga pada khususnya. Beberapa karakteristik kompetensi DFI, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Memahami teknologi proses yang diterapkan di industri pangan pada umumnya, dan di IRTP pada khususnya. 2) Memahami Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), mampu melakukan pemeriksaan di sarana pengolahan pangan, dan mampu melakukan evaluasi terhadap penerapan CPPOB yang benar, baik untuk PIRT maupun untuk industri pangan dengan skala yang lebih besar lainnya. 3) Memahami masalah Keamanan Pangan pada umumnya, mampu melakukan diagnosis penyebabnya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta mampu memberikan solusi untuk menangani atau menanggulanginya. 4) Memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pangan, khususnya Keamanan Pangan dan sektor terkait lainnya. 5) Mempunyai keterampilan untuk melakukan inspeksi di sarana produksi maupun di sarana distribusi pangan. 6) Mempunyai keterampilan untuk melakukan pengambilan sampel di lapang berdasarkan kaidah sampling yang benar, dan mengirimkannya ke laboratorium pengujian pangan dengan teknik penyiapan dan pengiriman sampel yang benar. 7) Mampu mengumpulkan bukti-bukti adanya ketidak sesuaian (non- conforming) dan mampu menyiapkan laporan pemeriksaan pangan. 8) Memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai DFI, serta memahami kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan. 9) Mampu melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut temuan ketidak sesuaian Adapun Standar Kompetensi untuk masing-masing unit kompetensi tersebut di atas dapat dilihat pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan yang menjadi acuan dalam pelatihan tenaga PKP dan DFI berbasis kompetensi, serta Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan bagi tenaga PKP dan DFI. Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan tersebut dilakukan melalui asesmen / uji kompetensi untuk memastikan dan memelihara kompetensi tenaga PKP dan DFI oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keamanan Pangan Badan POM RI yang diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Guna meningkatkan kompetensi tenaga PKP dan DFI telah dibuka program Pelatihan berbasis kompetensi dalam bentuk E-Learning tenaga PKP dan DFI. Berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Bidang Keamanan Pangan, Secara spesifik, seorang DFI yang handal atau kompeten harus mempunyai kompetensi atau menguasai unit kompetensi sesuai skema sertifikasi profesi bidang keamanan pangan sebagai berikut :
1.Inspektur Muda Keamanan Pangan (Junior DFI) Menguasai unit kompetensi inti yang mencakup:

a.Kompetensi Inti − Mengelola program audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan − Melaksanakan audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan Menguasai unit kompetensi pilihan yang mencakup:
b.Kompetensi Pilihan*): − Melakukan inspeksi dan sortasi bahan dan produk − Melakukan pengujian organoleptik pada kegiatan inspeksi − Melakukan audit proses pemasakan dan pendinginan
1. 2.Inspektur Keamanan Pangan (DFI) Menguasai unit kompetensi inti yang mencakup:
a.Kompetensi Inti: − Mengelola program audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan − Melaksanakan audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan − Menilai kepatuhan terhadap program keamanan pangan Menguasai unit kompetensi pilihan yang mencakup:
b.Kompetensi Pilihan*): − Melakukan inspeksi dan sortasi bahan dan produk − Melakukan audit proses pemasakan dan pendinginan − Melakukan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya − Melakukan pengujian organoleptik pada kegiatan inspeksi − Melakukan pengambilan contoh
1. 3.Inspektur Kepala Keamanan Pangan (DFI Kepala) Menguasai unit kompetensi inti yang mencakup:
a.Kompetensi Inti: − Mengelola program audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan − Melaksanakan audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan − Memimpin pelaksanaan pengendalian mutu − Melakukan validasi penerapan program keamanan pangan − Melakukan verifikasi penerapan (Hazard Analysis Critical Control Point) HACCP Menguasai unit kompetensi pilihan yang mencakup:
b.Kompetensi Pilihan*): − Memantau pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu (QA) pangan − Menilai kepatuhan terhadap program keamanan pangan − Mengembangkan rencana pengambilan contoh − Melakukan audit untuk proses perlakuan panas Catatan : *) sesuai dengan skema sertifikasi profesi bidang keamanan pangan SKKNI Bidang Keamanan Pangan sudah menjadi acuan dalam pelatihan tenaga DFI maupun tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang berbasis kompetensi. Selain itu, SKKNI juga menjadi acuan dalam Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan bagi tenaga PKP dan DFI. Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan di atas dilakukan melalui asesmen atau uji kompetensi untuk memastikan dan memelihara kompetensi tenaga PKP dan DFI oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keamanan Pangan Badan POM RI yang sudah diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Guna meningkatkan kompetensi tenaga PKP dan DFI, telah dibuka program Pelatihan berbasis kompetensi dalam bentuk e-Learning bagi tenaga PKP dan DFI. Keberadaan Pengawas Pangan (DFI) dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) di Kabupaten/ Kota sangat penting, karena kedua-duanya secara sinergis menjadi pembina sekaligus pengawas IRTP. Dukungan terhadap pengembangan IRTP di daerah sangat dibutuhkan bagi pengembangan ekonomi di Kabupaten/Kota, lebih-lebih dalam menghadapi pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana lalu lintas produk pangan akan dengan mudah keluar masuk negara-negara anggota ASEAN. Nantinya persaingan produk pangan di perdagangan regional ASEAN dan bahkan global akan ditentukan oleh Keamanan Pangan dan Mutu produk pangan yang beredar, disamping harga produk pangan itu sendiri. Dengan demikian, upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan IRTP memenuhi persyaratan Keamanan Pangan sangat penting untuk dilakukan. Dan keberadaan DFI dan PKP di Kabupaten/Kota itulah yang dibutuhkan dan terus ditingkatkan kompetensi dan kuantitasnya. Dalam mewadahi keberadaan dan pengembangan DFI dan PKP untuk mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota melalui pembangunan IRTP yang berdaya saing, dibutuhkan suatu institusi atau lembaga khusus yang sifatnya struktural atau fungsional. Institusi atau lembaga khusus Pengawas Pangan ini fungsinya dapat terpadu melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dari sejak pangan diproduksi di hulu sampai dikonsumsi di hilir (from farm to table). Melalui institusi atau lembaga khusus Pengawas Pangan itulah kemudian Bupati/Walikota dapat menggerakkan IRTP, bukan hanya untuk produk pangan olahan saja tetapi juga untuk produk pangan segar dan siap saji, dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui institusi atau lembaga Pengawas Pangan dapat dilakukan pembinaan dan pengembangan DFI dan PKP secara terus menerus sesuai dengan kebutuhannya di daerah. Dengan kemampuannya menyiapkan tenaga DFI dan PKP yang kompeten, maka Bupati/Walikota dapat menugaskan institusi atau lembaga Pengawas Pangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Keamanan Pangan, antara lain penugasan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: • sertifikasi produk pangan IRT (SPP-IRT) melalui penyuluhan dan pemeriksaan sarana produksi IRTP. • melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi serta proses produksi pangan IRT untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan CPPB-IRT dan keamanan pangan lainnya • mengevaluasi penerapan CPPB-IRT di IRTP, termasuk audit berbasis risiko • mengambil sampel produk pangan di sarana produksi, penyimpanan, distribusi atau penjualan pangan untuk: - menilai apakah produk pangan sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu pangan; - mengidentifikasi apakah perlu kajian risiko terhadap masalah keamanan pangan yang ditemukan; dan - menetapkan jenis pelanggaran dan pelakunya • menetapkan apakah produk pangan layak dikonsumsi • mengidentifikasi secara organoleptik: - apakah pangan yang rusak/busuk atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, atau - apakah pangan yang dijual ke konsumen dengan cara “menipu”. • melakukan tindakan koreksi/perbaikan yang diperlukan • mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengirimkan sampel pangan sebagai bukti pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan ketika terjadi pelanggaran hukum. • mendorong pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu pangan secara sukarela, khususnya melalui prosedur jaminan mutu. Dengan tugas seperti diuraikan di atas diharapkan keberadaan Institusi atau Lembaga Pengawas Pangan dapat menjadi salah satu ujung tombak Pembangunan Industri Pangan pada khususnya, terutama IRTP dan pembangunan ekonomi pada umumnya di Kabupaten/Kota F.4. Laboratorium Pengujian Pangan Data pengujian sampel pangan yang diambil pada saat inspeksi di lapang, apakah di sarana produksi pangan atau di pasar, sangat penting untuk mendukung pembuktian apakah suatu produk pangan melanggar persyaratan keamanan dan mutu pangan atau apakah pangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Karena kegiatan pengambilan sampel dan pengujiannya di laboratorium akan terus dilakukan, maka sarana laboratorium pengujian pangan yang memadai sangat dibutuhkan. Laboratorium yang tersedia hendaknya mampu untuk melakukan pengujian baik fisik, kimia atau mikrobiologi pangan. Laboratorium didukung oleh peralatan dan instrumen yang handal serta sumberdaya analis yang kompeten sehingga menghasilkan data analisis dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Laboratorium pengujian pangan ini hendaknya juga sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau Lembaga Akreditasi lainnya yang sudah diakui oleh KAN. Keberadaan laboratorium pengujian pangan yang terakreditasi untuk mendukung pengawasan pangan industri rumah tangga di Kabupaten/Kota sangat diperlukan. Idealnya laboratorium pengujian pangan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengujiannya ada di Kabupaten/Kota Meskipun demikian, hal ini bukan menjadi keharusan, karena yang diperlukan adalah akses untuk mendapatkan pelayanan laboratorium untuk pengujian sampel. Laboratorium pengujian yang terakreditasi tersebut dapat berada dimana saja, tetapi setiap saat dapat melayani permintaan pengujian sampel pangan dalam rangka pengawasan pangan industri rumah tangga. F.5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kegiatan Komunikasi, penyebaran Informasi dan Edukasi (KIE) termasuk pelatihan atau penyuluhan adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem Pengawasan Pangan. Berkomunikasi dengan konsumen, khususnya komunikasi tentang risiko keamanan pangan sangat penting, mengingat persepsi tentang risiko dapat berbeda-beda di antara satu individu dengan individu lainnya. Demikian juga penyebaran informasi keamanan pangan melalui media masa maupun media sosial berbasis internet sangat penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan atau kesadaran konsumen tentang keamanan pangan. Edukasi termasuk pelatihan atau penyuluhan perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi DFI dan PKP maupun untuk meningkatkan kemampuan IRTP dalam memproduksi pangan yang aman dan bermutu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, peningkatan peran KIE dalam mendukung Pengawasan Pangan adalah antara lain melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. 1.Penyediaan informasi berbasis fakta aktual yang seimbang untuk konsumen;
2. 2.Penyediaan paket informasi Keamanan Pangan untuk para pihak termasuk pejabat pemerintah, swasta maupun masyarakat umum;
3. 3.Penyediaan paket pelatihan atau bimbingan teknis bagi penanggungjawab dan karyawan di IRTP atau distibutor pangan IRT;
4. 4.Penyediaan paket pendidikan dan pelatihan bagi PKP dan DFI serta Analis Laboratorium Pengujian Pangan;
5. 5.Penyediaan pustaka rujukan bagi PKP dan DFI; dan
6. 6.Penggunaan media elektronik dalam rangka pelatihan seperti E-Learning untuk PKP dan DFI berbasis kompetensi. Salah satu peranan penting dari KIE adalah menyusun dan mendiseminasikan Komunikasi Risiko (Risk Communication) jika ada ditemukan masalah Keamanan Pangan yang berisiko bagi masyarakat. Pada prinsipnya Komunikasi Risiko adalah pertukaran informasi tentang risiko dari suatu masalah atau bahaya Keamanan Pangan di antara para anggota pengkaji risiko (Risk Assessor), pengelola risiko (Risk Manager), dan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk produsen dan konsumen. Mengkomunikasikan risiko harus berdasarkan hasil kajian risiko yang dilakukan secara ilmiah, dan harus disampaikan secara hati-hati dan bijaksana kepada masyarakat untuk menghindari kepanikan atau histeria masa yang tidak ada gunanya. G. STRATEGI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan dengan tujuan:
7. 1.Membina Pelaku Usaha Pangan agar dapat memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, sehingga produknya bermutu dan aman dikonsumsi, dan
8. 2.Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan Keamanan Pangan, dan menindak Pelaku Usaha Pangan yang melanggar persyaratan Keamanan Pangan. Dampak dari kedua tujuan ini adalah diharapkan meningkatnya daya saing produk pangan Indonesia di perdagangan lokal, regional, dan global melalui pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan oleh para Pelaku Usaha Pangan, termasuk IRTP. G.1. Pengawasan Pencegahan (Preventive Control) Membina IRTP adalah tindakan pencegahan terhadap pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan yang harus dilakukan agar IRTP secara mandiri dapat memenuhi persyaratan Keamanan Pangan yang bersangkutan, sehingga produknya bermutu dan aman dikonsumsi. Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), oleh Bupati/ Walikota di Kabupaten/Kota adalah suatu bentuk pengawasan pencegahan (preventive control), karena dengan memiliki SPP-IRT maka IRTP yang bersangkutan diakui sudah dapat menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) untuk IRTP. Penerapan CPPB adalah salah satu bentuk kegiatan mencegah risiko keamanan pangan. Peranan Penagawas Pangan DFI sangat diperlukan dalam proses audit sarana prduksi IRTP yang menjadi bagian dalam proses sertifikasi untuk mendapatkan SPP-IRT. Sesungguhnya pembinaan IRTP tidak hanya melalui proses sertifikasi untuk memperoleh SPP-IRT, tetapi juga melalui kegiatan pelatihan IRTP yang dilakukan secara kontinyu. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk pangan IRT di pasar lokal, regional maupun global, kegiatan pelatihan ini seharusnya secara terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh para Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang sudah memperoleh pelatihan keamanan pangan sebelumnya. Diharapkan dengan berkembangnya IRTP pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota dapat dipicu secepat-cepatnya G.2. Pengawasan dengan Penindakan Secara Hukum (Law Enforcement) Penindakan secara hukum (Law Enforcement) adalah proses tindak lanjut dari pengawasan Keamanan Pangan yang berujung pada ditindaknya pelanggar termasuk Pelaku Usaha Pangan oleh pengadilan. Berbeda dengan pencegahan yang difokuskan pada upaya menerapkan cara-cara yang baik agar IRTP terhindar dari pelanggaran, maka pengawasan dengan penindakan secara hukum adalah upaya melalui pemeriksaan atau inspeksi untuk menemukan dugaan pelanggaran atas Peraturan Perundangan di bidang pangan khususnya persyaratan Keamanan Pangan. DFI yang berada di Kabupaten/Kota sangat berperan dalam melakukan pengawasan keamanan pangan yang bersifat Law Enforcement ini. Strategi pengawasan Keamanan Pangan dengan pendekatan pengawasan pencegahan dan pengawasan dengan penindakan secara hukum di atas perlu dilakukan di Kabupaten/Kota secara terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Dengan dipayungi Peraturan Perundang-Undangan, maka ketiga komponen dalam pengawasan yaitu (1) Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan, (2) Institusi Pengawas Pangan, dan (3) Laboratorium Pengujian Pangan di Kabupaten/Kota harus diintegrasikan kegiatannya. Dalam rangka pengawasan pangan IRT, Bupati/Walikota menggunakan kewenangannya untuk mendayagunakan manajemen, institusi pengawas, dan laboratorium pengujian pangan yang berada di bawah tanggungjawabnya di Kabupaten/Kota G.3. Dasar Pengawasan Keamanan Pangan IRT Pengawasan Keamanan Pangan IRT dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
9. 1.Keterpaduan mata rantai pangan, yaitu penanganan Keamanan Pangan dilakukan secara terpadu dan kontinyu di setiap tahap mata rantai pangan dari sejak pangan diproduksi, diolah, diedarkan sampai dikonsumsi. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, dalam pelaksanaannya Bupati/Walikota memadukan pengawasan Keamanan Pangan untuk berbagai komoditas dan proses pangan, termasuk pengawasan keamanan pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji.
10. 2.Analisis risiko, yaitu tindakan penanganan termasuk pengaturan dan pengambilan keputusan dalam pengawasan Keamanan Pangan dilakukan berdasarkan pengkajian risiko secara ilmiah yang sistematik. Jika ditemukan ada masalah keamanan pangan yang meresahkan, maka Bupati/Walokta dapat melakukan pengkajian risiko yang kemudian hasilnya ditindaklanjuti dengan manajemen risiko dalam bentuk misalnya penerbitan Peraturan Daerah (Perda) atau hanya sekedar penyebarluasan surat edaran terkait dengan risiko Keamanan Pangan yang dianalisis.
11. 3.Tranparansi, yaitu tindakan penanganan Keamanan Pangan dilakukan secara terbuka bagi pemangku kepentingan terkait. Keterbukaan tindakan penanganan keamanan pangan dapat dilakukan baik melalui forum pertemuan resmi antar pemangku kepentingan baik yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta, atau melalui pemberitaan di media masa.
12. 4.Ketertelusuran produk, yaitu pangan yang diproduksi dapat ditelusuri asal bahan dan dilacak peredarannya agar pangan yang tidak aman dapat diketahui penyebabnya, yang sudah diproduksi dapat dicegah peredarannya dan yang sudah beredar dapat ditarik dari peredaran. Dalam pelaksanaannya, IRTP perlu mencatat apa bahan baku yang digunakan dan darimana diperoleh serta kemana produk yang dihasilkan diedarkan, agar asal bahan dapat ditelusuri dan produk yang beredar dapat dilacak.
13. 5.Harmonisasi standar, yaitu dalam mengembangkan pengaturan Keamanan Pangan diupayakan untuk mengacu atau mengadopsi standar, pedoman, code of practice dan rekomendasi yang diakui secara internasional, terutama yang dipublikasi oleh Codex Alimentarius Commission. Penyusunan peraturan daerah terkait dengan pengawasan Keamanan Pangan diharmonisasikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu peraturan Menteri/Kepala lembaga terkait.
14. 6.Pertanggungjawaban, yaitu peran dan tanggung jawab dari Setiap Orang atau Pelaku Usaha Pangan yang bergerak pada setiap tahap dalam mata rantai pangan untuk menjamin keamanan dari produk pangannya. Pertimbangan khusus diberikan kepada Pelaku Usaha Pangan skala mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan sistem jaminan Keamanan Pangan secara bertahap melalui pelatihan yang tepat. Pelaku usaha IRTP bertanggung jawab dan menjamin produk pangan yang dihasilkannya. Untuk mempercepat pertanggungjawaban dan penjaminan atas produk yang dihasilkannya, Bupati/Walikota menyelenggarakan pelatihan bagi IRTP untuk meningkatkan kemampuannya memenuhi persyaratan Keamanan Pangan secara keseluruhan.
15. 7.Keterpaduan antar otoritas kompeten, yaitu penanganan Keamanan Pangan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi terpadu di antara kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing- masing. Bupati/Walikota mengkoordinasikan kegiatan pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota secara terpadu baik melalui SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) yang sudah ada maupun dalam bentuk keterpaduan lainnya yang dibentuk dalam rangka Pengawasan pangan IRT.
16. 8.Konsistensi dan ketidakberpihakan, yaitu penanganan Keamanan Pangan dilaksanakan secara konsisten dan tidak memihak kepada salah satu pihak tertentu serta mengutamakan kepentingan masyarakat. H. MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KABUPATEN/KOTA Berdasarkan uraian di atas terkait dengan Pendahuluan, Tujuan, Masalah Keamanan Pangan, Infrastruktur Pengawasan Keamanan Pangan IRT (Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pangan; Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota; Institusi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota; Laboratorium Pengujian Pangan; dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)), Strategi Pengawasan Keamanan Pangan IRT (Pengawasan Pencegahan (Preventive Control); Pengawasan dengan Penindakan Secara Hukum (Law Enforcement); dan Dasar Pengawasan Keamanan Pangan IRT), berikut ini diuraikan tahap demi tahap pelaksanaan pengawasan keamanan pangan IRT di Kabupaten/Kota. H.1. Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut di atas, Bupati/Walikota membangun Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan secara terpadu melalui tahap-tahap sebagai berikut:
17. 1.Membentuk Unit Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu beranggotakan Kepala Dinas atau staf yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dari Dinas-Dinas yang terkait dengan pengelolaan pangan pada rantai pangan dari sejak pangan diproduksi, diolah, diedarkan sampai dikonsumsi serta anggota dari unit lain seperti wakil dari Perguruan Tinggi jika diperlukan. Dinas-Dinas terkait tersebut antara lain adalah Dinas-Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, dan Kesehatan. Dalam hal Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) sudah terbentuk di Kabupaten/Kota, maka BPKD yang melaksanakan Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu.
18. 2.Unit Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi pangan segar beserta produknya, sarana produksi IRTP beserta produk olahannya, serta sarana produksi pangan siap saji seperti restoran, kantin, kafe, warung makan, katering dan sejenisnya beserta produknya.
19. 3.Membentuk Institusi Pengawas Keamanan Pangan yang tugas pokoknya menyiapkan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (DFI) yang kompeten untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan, baik pangan segar, pangan IRT, maupun pangan siap saji. Institusi ini juga menyiapkan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang kompeten untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha Pangan Segar, IRTP, dan Pelaku Usaha Jasa Boga.
20. 4.Melalui Institusi Pengawas Pangan melakukan identifikasi dan pengadaan DFI yang sudah dilatih atau melakukan pengadaan DFI baru melalui ujian prakualifikasi kompetensi. Selanjutnya Institusi ini memberikan pelatihan, baik pelatihan DFI maupun PKP untuk memperoleh DFI dan PKP kompeten yang berjenjang berdasarkan persyaratan SKKNI.
21. 5.Menyiapkan laboratorium pengujian pangan terakreditasi untuk mendukung kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan. Laboratorium pengujian pangan dapat dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Laboratorium yang dimiliki pihak lain termasuk swasta yang memperoleh pesanan untuk melakukan pengujian terhadap sampel pangan. H.2. Program Pengawasan Pangan IRT Pengawasan Keamanan Pangan yang dilakukan secara berkala merupakan urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang kesehatan. Konsekuensi dari amanat tersebut di atas adalah harus dianggarkannya program dan kegiatan pengawasan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota ke dalam anggaran daerah (Anggaran Pendapatan Daearah atau APBD) dan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sejalan dengan hal tersebut di atas, UU Pangan No 18 Tahun 2012 pasal 63 ayat (3), mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) setiap 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan RAD-PG dipastikan setiap kegiatan, indikator dan target keamanan pangan yang dicantumkan dalam RAD-PG Kabupaten/Kota dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dialokasikan pembiayaannya pada dokumen anggaran SKPD Kabupaten/Kota secara memadai. Melalui RAD-PG ini pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten/Kota menjadi lebih holistik dan integratif sehingga mampu mengangkat status pangan dan gizi tingkat Kabupaten/Kota. Adapun program dan penganggaran Keamanan Pangan yang dimasukkan ke dalam RAD-PG, antara lain yaitu program dan kegiatan sebagai berikut:
22. 1.Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga Program dan kegiatan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) direncanakan dan dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
23. 2.Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga Setelah SPP-IRT diterbitkan, dilakukan pemantauan terhadap keamanan dan mutu produk pangan IRT berupa pengawasan post market secara berkala, termasuk pemeriksaan (inspeksi) ke sarana produksi pangan IRT.
24. 3.Peningkatan kompetensi tenaga Pengawas Pangan (DFI) dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) di kabupaten/Kota Peningkatan kompetensi tenaga DFI dan PKP sangat penting dan vital untuk melaksanakan program dan kegiatan butir 1 (SPP-IRT) dan butir 2 (Pengawasan post market) tersebut di atas, mengingat DFI dan PKP akan menghadapi masalah Keamanan Pangan cukup kompleks.
25. 4.Bimbingan teknis untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) IRTP yang telah mendapatkan SPP-IRT tidak dilepaskan dari pengawasan, tetapi tetap memerlukan bimbingan teknis (Bimtek) keamanan pangan secara intensif oleh tenaga PKP agar IRTP tetap mampu menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk IRTP (CPPB-IRT). Penganggaran program dan kegiatan keamanan pangan di Kabupaten/Kota tidak tebatas hanya pada keempat butir tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat juga menganggarkan program dan kegiatan Keamanan Pangan lainnya yang dibutuhkan Kabupaten/Kota, misalnya program Keamanan Pangan desa karena Pengawasan Keamanan Pangan IRT seharusnya juga dilakukan sampai ke desa-desa yang ada di Kabupaten/Kota, atau program dan kegiatan Keamanan Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota yang bersangkutan H.3. Pelaksanaan Pengawasan Pangan IRT Dalam pelaksanaan Pengawasan Pangan IRT, Bupati/Walikota c.q. Dinas Kabupaten/Kota yang yang bertanggungjawab di bidang Kesehatan melakukan tugas-tugas sebagai berikut:
26. 1.Menyusun program dan kegiatan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Catatan: Program dan kegiatan Keamanan Pangan dapat berupa pembinaan dan pengawasan IRTP atau program dan kegiatan Keamanan Pangan yang lainnya seperti kampanye Keamanan Pangan, peningkatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan Keamanan Pangan masuk ke Desa.
27. 2.Melaksanakan proses sertifikasi dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP-IRT) sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Pedoman Pemberian SPP-IRTP. Catatan: Keputusan pemberian SPP-IRT kepada IRTP didasarkan atas hasil pemeriksaan sarana produksi pangan IRT yang dilakukan oleh tenaga DFI yang kompeten dan ditunjuk oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
28. 3.Melaksanakan pengawasan termasuk surveilan/monitoring Keamanan Pangan secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam setahun terhadap masing-masing 1 (satu) sarana produksi dan 1 (satu) sarana distribusi produk pangan IRT. Frekuensi pengawasan atau surveilan/monitoring Keamanan Pangan ditetapkan berdasarkan hasil kajian risiko. Catatan: Pengawasan keamanan pangan yang diproduksi oleh IRTP dilakukan oleh DFI di Kabupaten/Kota yang kompeten dan ditunjuk oleh Bupati/Walikota c.q. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang Kesehatan.
29. 4.Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga DFI dan PKP yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan uji kompetensi untuk DFI dan PKP. Catatan: Persyaratan kompetensi untuk tenaga DFI dan PKP ditetapkan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan.
30. 5.Merekomendasikan tindak lanjut hasil pengawasan Keamanan Pangan untuk Kabupaten/ Kota. Catatan: Tindak lanjut dapat berupa penyidikan jika diduga ada pelanggaran terhadap persyaratan Keamanan Pangan yang ditetapkan menurut Peraturan Perundang-undangan. Tindakan administratif yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut: − Larangan mengedarkan produk pangan IRT untuk sementara waktu; − Penghentian produksi IRTP untuk sementara waktu; − Pengenaan denda; − Pencabutan SPP-IRT; − Menghubungi Balai Besar/Balai POM setempat untuk mengeluarkan perintah penarikan produk pangan IRT dari peredaran (pelaksanaan penarikan produk dilakukan oleh IRTP yang bersangkutan); dan − Pemusnahan produk, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. H.4. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pangan IRT H.4.1. Pengawasan/Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRT Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan/atau pemeriksaan sarana produksi pangan IRT, tenaga DFI wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan dari pimpinan instansi yang menugaskannya serta memakai tanda pengenal. Berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan dan/atau pemeriksaan secara umum:
31. 1.Sebelum pengawasan/pemeriksaan dilakukan, pelajari karakteristik dari IRTP yang akan diawasi/diperiksa termasuk: jenis produk yang diproduksi serta karakteristiknya, diagram alir proses yang dilakukan IRTP, dan faktor-faktor risiko dari setiap tahap proses yang bisa menimbulkan masalah kesehatan jika tidak dikendalikan.
32. 2.Siapkan instrumen inspeksi yang diperlukan, sebagai berikut: - daftar cek (check-list) pemeriksaan beserta berita acaranya; Daftar cek pemeriksaan (check-list) penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk IRT menggunakan formulir pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga dan formulir rincian ketidaksesuaian yang mengacu ke Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga - lampu sorot; - alas penulis (clip board), termasuk pulpen dan pensil; - kamera atau telepon pintar (smart phone); - termometer logam; - termometer dan higrometer tembak; - pinset; - kantong plastik dengan sistem penutupan ziplop; dan - lain-lain yang diperlukan.
33. 3.Berperilaku sopan selama melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan. Melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan dengan menggunakan instrumen inspeksi yang sudah disiapkan dengan didampingi salah satu wakil dari IRTP.
34. 4.Catat temuan ketidaksesuaian dan sampaikan kepada pendamping dari IRTP sambil menjelaskan mengapa tidak sesuai dan bagaimana caranya melakukan perbaikannya.
35. 5.Jelaskan tindakan perbaikan yang diperlukan itu adalah untuk mendukung terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang keamanan pangan. Catatan: (1) Jika pemeriksaan ini dalam rangka pemberian SPP-IRT, maka perbaikan ini menjadi wajib dan harus segera dilakukan sebelum SPP-IRT diberikan, dan (2) Jika pemeriksaan ini dalam rangka penegakan hukum, maka hasilnya menjadi temuan pelanggaran
36. 6.Catat komentar dari pendamping IRTP untuk bahan evaluasi selanjutnya.
37. 7.Karena perbaikan memerlukan waktu dan biaya, bahas dengan IRTP kapan perbaikan tersebut dapat diselesaikan. Untuk perbaikan yang langsung terkait dengan risiko bagi kesehatan, seharusnya perbaikan dilakukan dengan segera.
38. 8.Informasikan kepada Balai Besar/Balai POM setempat jika ada produk yang harus ditarik dari peredaran;
39. 9.Dalam hal pengawasan dan/atau pemeriksaan terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran, maka tenaga pengawas atau DFI dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. 10.Lakukan tindakan projustisia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) jika terdapat bukti permulaan yang cukup atau patut diduga pelanggaran merupakan tindak pidana di bidang pangan, H.4.2. Pengawasan/Pemeriksaan Pre-Market
41. 1.Pengawasan/pemeriksaan pre-market umumnya dilakukan untuk mengevaluasi penerapan CPPB-IRT dalam rangka penerbitan SPP-IRT
42. 2.Tenaga pengawas/DFI melaporkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan IRTP menurut format hasil pemeriksaan baku yang sudah disiapkan.
43. 3.Hasil pemeriksaan berisi rincian tentang ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses pengawasan dan/atau pemeriksaan, serta perbaikan yang harus dilakukan terkait dengan ketidaksesuaian yang ditemukan.
44. 4.Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
45. 5.Satu salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lengkap diberikan kepada IRTP untuk diketahui pimpinannya bahwa berdasarkan pengawasan dan/atau pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian (jika ada) yang harus diperbaiki. Hasil Pemeriksaan menjadi dasar bagi IRTP untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan, sekaligus menjadi bahan pembinaan bagi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP).
46. 6.Hasil pelaksanaan tindakan perbaikan IRTP dilaporkan oleh IRTP dalam bentuk dokumen atau foto terkait sebagai bukti perbaikan kepada Bupati/Walikota c.q. Dinas yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, dengan tembusan kepada tenaga DFI terkait.
47. 7.Hasil perbaikan IRTP diverifikasi oleh DFI yang memeriksa sarana produksi IRTP, jika diperlukan tenaga DFI yang bersangkutan dapat datang kembali ke sarana produksi IRTP yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi.
48. 8.Jika hasil verifikasi menunjukkan semua temuan sudah ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh IRTP, maka DFI menulis hasil pemeriksaannya pada formulir Laporan Tindakan Koreksi dan Status, dan temuan ketidaksesuain dinyatakan ditutup (closed) pada kolom status. Formulir tersebut mengacu ke Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
49. 9.DFI melapor ke pimpinannya bahwa IRTP yang diperiksanya telah memenuhi persyaratan untuk diberikan SPP-IRT. H.4.3. Pengawasan/Pemeriksaan Post-Market
50. 1.Pengawasan/pemeriksaan post-market umumnya dilakukan dalam rangka monitoring terhadap SPP-IRT yang diberikan kepada IRTP.
51. 2.Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
52. 3.Satu salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilengkapi dengan Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Formulir Rincian Laporan Ketidakseuaian dan Formulir Laporan Tindakan Koreksi dan Status diberikan kepada IRTP untuk diketahui pimpinannya bahwa berdasarkan pengawasan dan/atau pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian (jika ada) yang harus diperbaiki. Hasil Pemeriksaan menjadi dasar bagi IRTP untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan sekaligus menjadi bahan pembinaan bagi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP).
53. 4.Pengawasan/pemeriksaan post-market juga dapat dilakukan karena adanya kasus keamanan pangan termasuk kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) keracunan pangan, pada hari raya atau hari besar tertentu, dan pada kasus khusus jika dianggap perlu.
54. 5.Pengawasan/pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel produk pangan IRT di sarana peredaran (market control), maupun di sarana produksi IRTP jika diduga ada kaitannya dengan masalah keamanan pangan produk yang diambil sampelnya. Jika sampel diambil di sarana produksi maka harus dilengkapi dengan berita acara pengambilan sampel. Pengambilan sampel produk harus disaksikan oleh pemilik/penanggung jawab sarana. Sampel produk harus ditangani sebaik mungkin sehingga tidak terjadi perubahan terhadap produk.
55. 6.Sampel produk yang diambil dari sarana peredaran diuji di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh KAN-BSN atau laboratorium pemerintah yang telah ditunjuk secara resmi oleh Kementerian/Lembaga terkait.
56. 7.Dalam hal tenaga DFI menemukan adanya produk pangan IRT yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK):
a.Dalam hal tenaga DFI menemukan adanya produk pangan IRT yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau Tidak memenuhi Ketentuan (TMK) di wilayah yang berasal dari Kabupaten/Kota lain, maka : - yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut (lihat gambar di atas tentang temuan dari IRTP Kabupaten/Kota 2 dan 3): ➢ mengamankan produk TMS tersebut di sarana setempat; Tindakan pengamanan setempat harus merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No. 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di SaranaProduksi, Penyaluran, dan Pelayanan Obat dan Makanan. ; dan ➢ melaporkan kejadian pelanggaran ke Balai Besar/Balai POM setempat - Balai Besar/Balai POM setempat akan memverifikasi temuan DFI melalui komunikasi dengan Balai Besar/Balai POM di wilayah IRTP yang memproduksi produk TMS itu berada, dan ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya. - Selanjutnya pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pembinaan terhadap IRTP terkait dengan temuan TMS, menarik produk TMS atau menutup IRTP tersebut jika diangggap perlu.
b.Dalam hal tenaga DFI menemukan adanya produk pangan IRTP yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) di wilayahnya sendiri, yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut berikut (lihat gambar di atas tentang temuan dari IRTP Kabupaten/Kota 1): - mengamankan produk TMS tersebut di sarana setempat; - melaporkan kejadian pelanggaran ke Balai Besar/Balai POM setempat; dan - melaporkan kepada Bupati/Walikota cq Dinas yang bertanggungjawab di bidang kesehatan untuk ditindaklanjuti. Catatan: Produk TMS adalah produk yang melanggar persyaratan keamanan pangan, yaitu:
1. 1.adanya penggunaan bahan yang dilarang untuk kemasan;
2. 2.adanya penggunaan bahan berbahaya atau dilarang untuk pangan;
3. 3.adanya penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi batas maksimum yang diizinkan atau yang bukan untuk peruntukannya;
4. 4.pangan mengandung cemaran; yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
5. 5.pangan telah melampaui kedaluwarsa; dan
6. 6.pangan diproduksi dengan cara yang dilarang. Sedangkan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) jika label pangan tidak sesuai dengan peraturan tentang label dan iklan pangan serta tidak memenuhi ketentuan CPPB-IRT. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindak lanjut terhadap pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota cq Dinas yang bertanggungjawab terhadap kesehatan dan bertanggungjawab terhadap IRTP di mana produk TMS berada. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN Nama Sarana Industri Rumah Tangga:……………………………………………… Alamat :……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… No. Surat Perintah :……………………………………………… Sehubungan dengan :……………………………………………… HASIL PEMERIKSAAN : …………………….,………………… Tim Pemeriksa Mengetahui : 1. ……………………… …………………… Pimpinan/ Penanggung Jawab 2. ……………………… …………………… Sarana Yang diperiksa 3. ……………………… ………………….. ……………………………………. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. PENNY K. LUKITO

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
8.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
9.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
10.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di Sarana Produksi, Penyaluran, dan Pelayanan Obat dan Makanan;
11.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
12.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
14.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

Pasal 1

Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

1.Melindungi kesehatan masyarakat melalui penurunan risiko akan terjadinya keracunan pangan atau penyakit akibat pangan (foodborne diseases);
2.Melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman, tidak layak konsumsi, berlabel menyesatkan dan hasil penipuan (food fraud);
3.Berkontribusi dalam pengembangan ekonomi melalui kepercayaan konsumen terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dan penyediaan dasar hukum perdagangan pangan, baik secara nasional maupun internasional. B. TUJUAN Pedoman ini disusun dengan tujuan memberikan panduan kepada tenaga pengawas pangan, khususnya pengawas pangan kabupaten/kota atau District Food Inspector (DFI) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang bagaimana melakukan pengawasan terhadap Pangan produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk melindungi kesehatan konsumen serta melindungi konsumen dari Pangan yang tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan pangan yang dipalsukan (food fraud). Pengawasan Pangan inipun dimaksudkan agar perdagangan pangan dilakukan para pihak terkait secara adil dan bertanggungjawab. Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga ini dapat menjadi pegangan bagi Gubernur/Bupati/Walikota pada saat yang bersangkutan menugaskan Pengawas Pangan di Kabupaten/Kota (DFI) untuk melakukan pengawasan terhadap Pangan produk IRTP di lingkungan daerah pemerintahannya. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan ini mencakup: Tujuan, Definisi, Masalah Keamanan Pangan, Infrastruktur Pengawasan Keamanan Pangan IRT, dan Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten/Kota. D. DEFINISI
1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Aman dikonsumsi adalah kondisi pangan yang tidak mengandung bahan- bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia seperti menimbulkan penyakit atau keracunan.
3.Layak dikonsumsi adalah kondisi pangan dalam keadaan normal, tidak rusak, berbau busuk, menjijikkan, kotor, tercemar atau terurai, sehingga dapat diterima untuk dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya.
4.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
5.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan
6.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan
7.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
9.Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau District Food Inspector yang selanjutnya disingkat DFI adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRT dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.
10.Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah pegawai negeri sipil di Kabupaten/Kota yang mempunyai kualifikasi PKP dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya dan mampu memberikan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis tentang keamanan pangan termasuk penerapan cara produksi pangan olahan yang baik untuk IRTP.
11.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota c.q. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRTP untuk diedarkan.
12.Pangan Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
13.Pemantauan atau Monitoring adalah pengamatan atau pengukuran parameter pengendalian keamanan pangan secara terencana dan berurutan untuk menilai apakah tindakan pengendalian keamanan pangan telah dilakukan dengan baik dan benar.
14.Pengawasan Pangan Kabupaten/Kota adalah aktivitas regulatori wajib dari Pemerintah Kabupaten/Kota oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) dalam rangka melindungi masyarakat, dan menjamin keamanan dan mutu pangan selama diproduksi, ditangani, disimpan, diproses dan didistribusikan. Selain itu, juga menjamin kesesuaian label pangan dengan peraturan dan ketentuan tentang label pangan, termasuk pengujian produk pangan atau produk setengah jadi untuk memastikan kesesuaian produk dengan .persyaratan regulasi.
15.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten/Kota. E. MASALAH KEAMANAN PANGAN Keamanan Pangan akan menjadi bermasalah jika pangan tercemar oleh bahan biologis seperti mikroba patogen yang dapat menimbulkan penyakit; bahan kimia seperti kontaminan logam berat, residu pestisida atau obat hewan, bahan tambahan pangan yang berlebihan atau bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan seperti pewarna tekstil; dan benda asing lainnya seperti potongan gelas, kerikil atau paku yang mengancam keselamatan konsumen. Cemaran tersebut mungkin saja ada dalam pangan karena tidak disengaja atau terjadi karena pemalsuan, dan mungkin saja terjadi karena disengaja untuk tujuan sabotase. Tercemarnya pangan oleh mikroba patogen umumnya terjadi karena kondisi produksi yang tidak bersih atau tidak higienis seperti kotor, ada hewan peliharaan yang berkeliaran di tempat produksi, sampah yang dibuang sembarangan, tempah sampah yang tidak tertutup, dan keadaan lainnya yang memudahkan mikroba patogen mencemari pangan yang diproduksi. Selain itu kondisi tidak higienis dapat disebabkan karena tidak ada atau kurangnya pasokan air bersih, tidak ada program pembersihan yang teratur, atau lingkungan yang tidak terawat seperti selokan yang tersumbat atau jalan yang berdebu Masalah keamanan pangan dapat juga terjadi karena bahan baku yang digunakan tidak bermutu, kotor atau sudah tercemar mikroba. Sebagai contoh bahan baku kacang-kacangan terutama kacang tanah atau biji-bijian seperti jagung dapat berasal dari sumber yang kotor sehingga kemungkinan sudah tercemar kapang penghasil mikotoksin seperti aflatoksin. Jika bahan baku tersebut disimpan pada tempat yang lembab pada suhu yang relatif hangat, maka kapang Aspergillus flavus dapat tumbuh dan menghasilkan aflatoksin. Demikian juga masalah keamanan pangan dapat timbul jika bahan baku seperti sayuran atau buah-buahan sudah mengandung residu pestisida cukup tinggi karena diperoleh dari sumber lahan yang tidak menerapkan cara budi daya yang baik, misalnya menggunakan pestisida saat hanya satu atau dua hari sebelum sayuran atau buah-buahan dipanen. Masalah lainnya mungkin terkait dengan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam pengolahan pangan. Penambahan BTP yang tidak dilakukan dengan teliti, misalnya tanpa menggunakan takaran yang jelas, dapat menyebabkan penambahan BTP dalam formulasi pangan berlebihan, sehingga produk akhir mengandung BTP melebihi yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP. Meningkatnya kebiasaan di luar rumah seperti makan di restoran, kafe, kantin, warung tegal atau jajanan di pinggir jalan menimbulkan masalah keamanan pangan tersendiri. Cara menyiapkan, memasak dan menjajakan makanan sering bermasalah terkait dengan kondisi yang tidak higienis seperti tidak mencuci tangan sebelum bekerja, tidak memisahkan makanan bersih dari bahan pangan yang masih mentah, tidak menyimpan bahan asal hewan atau ikan di lemari pendingin, dan tidak memasak pada suhu yang benar. Masalah keamanan pangan seperti diuraikan di atas umumnya terjadi karena Pelaku Usaha Pangan tidak melakukan cara-cara yang baik dalam kegiatan produksinya. Untuk mencegah timbulnya masalah Keamanan Pangan dalam produksi pangan terutama pangan produksi IRTP serta pengelolaan dan penjajaan pangan siap saji, maka perlu dilakukan cara-cara yang baik, sebagai berikut: (a) Cara Penanganan Pangan Segar yang Baik, (b) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, (c) Cara Penyimpanan Pangan yang Baik, (d) Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik, (e) Cara Penjajaan Pangan Jajanan yang Baik, dan (f) Cara Pengelolaan Restoran yang Baik. F. INFRASTRUKTUR PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga dapat berjalan secara efektif dan efisien, jika didukung oleh tersedianya infrastruktur Pengawasan Keamanan Pangan baik di tingkat pusat maupun di Daerah. Lima komponen penting terkait dengan Pengawasan Keamanan Pangan industri rumah tangga adalah sebagai berikut:
1.Peraturan Perundang-undangan di bidang Pangan
2.Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota
3.Institusi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota
4.Laboratorium Pengujian Pangan
5.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) F.1. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pangan Peraturan perundang-undangan di bidang Pangan merupakan komponen penting dalam sistem pengawasan keamanan pangan yang akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan. Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan diamanatkan dalam Pasal 43, ayat (2)) bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT). Dalam ayat (3) disebutkan bahwa SPP-IRT tersebut diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Sedangkan dalam ayat (4) diamanatkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, yang meliputi antara lain: jenis pangan, tata cara penilaian, dan tata cara pemberian sertifikat produksi pangan. Selanjutnya dalam Pasal 46, ayat (3) diamanatkan bahwa Bupati/Walikota berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga. Terkait dengan Pembinaan, PP No. 28/2004 Pasal 51, ayat (4) menyatakan bahwa Pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Sedangkan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat di bidang Pengawasan Pangan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka jelas Bupati/Walikota bertanggung jawab atas terselengaranya pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu mengembangkan IRTP sekaligus meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan IRT. Disamping itu, dengan PP tersebut jelas Bupati/Walikota berwenang melakukan pengawasan IRTP beserta produk pangan IRT yang beredar serta pengawasan terhadap pangan siap saji seperti seperti yang disajikan di restoran, kafe, kantin, warung makan, dan sejenisnya. Pada Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, bahwa Pemerintahan Kabupaten/Kota melakukan: (1) penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan (2) pengawasan post-market produk makanan dan minuman industri rumah tangga. Dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jelas diamanatkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap IRTP. Sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta dalam rangka terselenggaranya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berkewajiban membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Realisasi terhadap amanat tersebut di atas, khususnya yang terkait dengan peningkatan Keamanan Pangan produk pangan industri rumah tangga, adalah diterbitkannya berbagai Peraturan Kepala Badan POM, sebagai berikut:
1.Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
2.Peraturan Kepala Badan POM tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRT);
3.Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; dan
4.Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat diacu terkait dengan pengawasan pangan industri rumah tangga, selain daripada yang sudah dibahas di atas, adalah sebagai berikut: peraturan tentang batas maksimum penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), peratutan tentang kemasan pangan, dan peraturan pemerintah tentang label dan iklan pangan. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pangan dapat dilihat di website Badan POM, yaitu www.pom.go.id atau clearinghouse.pom.go.id. F.2. Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Keterpaduan ini diwujudkan melalui suatu wadah komunikasi antar dinas- dinas terkait di lingkungan Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) yang selama ini sudah berjalan dapat diberdayakan dalam mewujudkan penyelenggaraan keamanan pangan di Daerah. Dalam hal pengawasan pangan industri rumah tangga, keterpaduan antar dinas-dinas terkait dengan mata rantai pangan dari sejak pangan diproduksi, diolah, diedarkan sampai dikonsumsi sangat dibutuhkan. Jika ini dilakukan maka sumber pangan segar lokal baik yang berasal dari sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan sebagai bahan baku pangan industri rumah tangga dan pangan siap saji dapat berkembang. Di lain pihak, industri rumah tangga pangan dan industri pangan siap saji sebagai bagian yang menjadi penopang ekonomi masyarakat di daerah akan terus berkembang. Dengan keterpaduan ini pula maka Keamanan Pangan dan Mutu produk industri rumah tangga dan pangan siap saji yang diedarkan di daerah akan semakin meningkat, yang pada akhirnya akan melindungi kesehatan konsumennya. Untuk memperkuat manajemen pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota, Pemerintah dalam hal ini Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan, khususnya pangan industri rumah tangga. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan tersebut. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/ Kota ini maka sangat dibutuhkan adanya keterpaduan manajemen sumberdaya, baik sumberdaya manusia penyuluh pangan untuk pembinaan dan pengawas pangan untuk pengawasan, maupun sumberdaya sarana seperti laboratorium untuk pengujian sampel pangan. Keterpaduan manajemen sumberdaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota. F.3. Institusi Pengawasan Pangan di Kabupaten/Kota Keberadaan pengawas pangan dengan kompetensi yang sesuai dan dalam jumlah yang memadai sangat dibutuhkan di Kabupaten/Kota. Selain kompetensi, pengalaman melakukan pengawasan baik berupa pemeriksaan atau inspeksi ke sarana produksi dan distribusi pangan IRT sangat penting. Semakin sering pengawas melakukan pengawasan ke sarana produksi pangan, semakin peka yang bersangkutan terhadap kondisi Keamanan Pangan di berbagai sarana produksi. Dengan demikian, pengalaman ini mempermudah pengawas pangan untuk melaksanakan tugas pengawasannya. Seorang pengawas pangan di Kabupaten/Kota atau sebelumnya dikenal sebagai DFI (District Food Inspector) adalah Pengawas Pangan terlatih melalui suatu program pelatihan khusus untuk DFI yang dilaksanakan atas kerjasama Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Program pelatihan DFI dirancang untuk menyiapkan DFI yang kompeten dan terlatih sehingga DFI dapat melakukan pengawasan dengan benar ke sarana-sarana produksi pangan industri rumah tangga pada khususnya. Beberapa karakteristik kompetensi DFI, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Memahami teknologi proses yang diterapkan di industri pangan pada umumnya, dan di IRTP pada khususnya. 2) Memahami Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), mampu melakukan pemeriksaan di sarana pengolahan pangan, dan mampu melakukan evaluasi terhadap penerapan CPPOB yang benar, baik untuk PIRT maupun untuk industri pangan dengan skala yang lebih besar lainnya. 3) Memahami masalah Keamanan Pangan pada umumnya, mampu melakukan diagnosis penyebabnya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta mampu memberikan solusi untuk menangani atau menanggulanginya. 4) Memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pangan, khususnya Keamanan Pangan dan sektor terkait lainnya. 5) Mempunyai keterampilan untuk melakukan inspeksi di sarana produksi maupun di sarana distribusi pangan. 6) Mempunyai keterampilan untuk melakukan pengambilan sampel di lapang berdasarkan kaidah sampling yang benar, dan mengirimkannya ke laboratorium pengujian pangan dengan teknik penyiapan dan pengiriman sampel yang benar. 7) Mampu mengumpulkan bukti-bukti adanya ketidak sesuaian (non- conforming) dan mampu menyiapkan laporan pemeriksaan pangan. 8) Memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai DFI, serta memahami kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan. 9) Mampu melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut temuan ketidak sesuaian Adapun Standar Kompetensi untuk masing-masing unit kompetensi tersebut di atas dapat dilihat pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan yang menjadi acuan dalam pelatihan tenaga PKP dan DFI berbasis kompetensi, serta Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan bagi tenaga PKP dan DFI. Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan tersebut dilakukan melalui asesmen / uji kompetensi untuk memastikan dan memelihara kompetensi tenaga PKP dan DFI oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keamanan Pangan Badan POM RI yang diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Guna meningkatkan kompetensi tenaga PKP dan DFI telah dibuka program Pelatihan berbasis kompetensi dalam bentuk E-Learning tenaga PKP dan DFI. Berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Bidang Keamanan Pangan, Secara spesifik, seorang DFI yang handal atau kompeten harus mempunyai kompetensi atau menguasai unit kompetensi sesuai skema sertifikasi profesi bidang keamanan pangan sebagai berikut :
1.Inspektur Muda Keamanan Pangan (Junior DFI) Menguasai unit kompetensi inti yang mencakup:

a.Kompetensi Inti − Mengelola program audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan − Melaksanakan audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan Menguasai unit kompetensi pilihan yang mencakup:
b.Kompetensi Pilihan*): − Melakukan inspeksi dan sortasi bahan dan produk − Melakukan pengujian organoleptik pada kegiatan inspeksi − Melakukan audit proses pemasakan dan pendinginan
1. 2.Inspektur Keamanan Pangan (DFI) Menguasai unit kompetensi inti yang mencakup:
a.Kompetensi Inti: − Mengelola program audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan − Melaksanakan audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan − Menilai kepatuhan terhadap program keamanan pangan Menguasai unit kompetensi pilihan yang mencakup:
b.Kompetensi Pilihan*): − Melakukan inspeksi dan sortasi bahan dan produk − Melakukan audit proses pemasakan dan pendinginan − Melakukan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya − Melakukan pengujian organoleptik pada kegiatan inspeksi − Melakukan pengambilan contoh
1. 3.Inspektur Kepala Keamanan Pangan (DFI Kepala) Menguasai unit kompetensi inti yang mencakup:
a.Kompetensi Inti: − Mengelola program audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan − Melaksanakan audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan − Memimpin pelaksanaan pengendalian mutu − Melakukan validasi penerapan program keamanan pangan − Melakukan verifikasi penerapan (Hazard Analysis Critical Control Point) HACCP Menguasai unit kompetensi pilihan yang mencakup:
b.Kompetensi Pilihan*): − Memantau pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu (QA) pangan − Menilai kepatuhan terhadap program keamanan pangan − Mengembangkan rencana pengambilan contoh − Melakukan audit untuk proses perlakuan panas Catatan : *) sesuai dengan skema sertifikasi profesi bidang keamanan pangan SKKNI Bidang Keamanan Pangan sudah menjadi acuan dalam pelatihan tenaga DFI maupun tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang berbasis kompetensi. Selain itu, SKKNI juga menjadi acuan dalam Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan bagi tenaga PKP dan DFI. Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan di atas dilakukan melalui asesmen atau uji kompetensi untuk memastikan dan memelihara kompetensi tenaga PKP dan DFI oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keamanan Pangan Badan POM RI yang sudah diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Guna meningkatkan kompetensi tenaga PKP dan DFI, telah dibuka program Pelatihan berbasis kompetensi dalam bentuk e-Learning bagi tenaga PKP dan DFI. Keberadaan Pengawas Pangan (DFI) dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) di Kabupaten/ Kota sangat penting, karena kedua-duanya secara sinergis menjadi pembina sekaligus pengawas IRTP. Dukungan terhadap pengembangan IRTP di daerah sangat dibutuhkan bagi pengembangan ekonomi di Kabupaten/Kota, lebih-lebih dalam menghadapi pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana lalu lintas produk pangan akan dengan mudah keluar masuk negara-negara anggota ASEAN. Nantinya persaingan produk pangan di perdagangan regional ASEAN dan bahkan global akan ditentukan oleh Keamanan Pangan dan Mutu produk pangan yang beredar, disamping harga produk pangan itu sendiri. Dengan demikian, upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan IRTP memenuhi persyaratan Keamanan Pangan sangat penting untuk dilakukan. Dan keberadaan DFI dan PKP di Kabupaten/Kota itulah yang dibutuhkan dan terus ditingkatkan kompetensi dan kuantitasnya. Dalam mewadahi keberadaan dan pengembangan DFI dan PKP untuk mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota melalui pembangunan IRTP yang berdaya saing, dibutuhkan suatu institusi atau lembaga khusus yang sifatnya struktural atau fungsional. Institusi atau lembaga khusus Pengawas Pangan ini fungsinya dapat terpadu melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dari sejak pangan diproduksi di hulu sampai dikonsumsi di hilir (from farm to table). Melalui institusi atau lembaga khusus Pengawas Pangan itulah kemudian Bupati/Walikota dapat menggerakkan IRTP, bukan hanya untuk produk pangan olahan saja tetapi juga untuk produk pangan segar dan siap saji, dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui institusi atau lembaga Pengawas Pangan dapat dilakukan pembinaan dan pengembangan DFI dan PKP secara terus menerus sesuai dengan kebutuhannya di daerah. Dengan kemampuannya menyiapkan tenaga DFI dan PKP yang kompeten, maka Bupati/Walikota dapat menugaskan institusi atau lembaga Pengawas Pangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Keamanan Pangan, antara lain penugasan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: • sertifikasi produk pangan IRT (SPP-IRT) melalui penyuluhan dan pemeriksaan sarana produksi IRTP. • melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi serta proses produksi pangan IRT untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan CPPB-IRT dan keamanan pangan lainnya • mengevaluasi penerapan CPPB-IRT di IRTP, termasuk audit berbasis risiko • mengambil sampel produk pangan di sarana produksi, penyimpanan, distribusi atau penjualan pangan untuk: - menilai apakah produk pangan sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu pangan; - mengidentifikasi apakah perlu kajian risiko terhadap masalah keamanan pangan yang ditemukan; dan - menetapkan jenis pelanggaran dan pelakunya • menetapkan apakah produk pangan layak dikonsumsi • mengidentifikasi secara organoleptik: - apakah pangan yang rusak/busuk atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, atau - apakah pangan yang dijual ke konsumen dengan cara “menipu”. • melakukan tindakan koreksi/perbaikan yang diperlukan • mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengirimkan sampel pangan sebagai bukti pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan ketika terjadi pelanggaran hukum. • mendorong pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu pangan secara sukarela, khususnya melalui prosedur jaminan mutu. Dengan tugas seperti diuraikan di atas diharapkan keberadaan Institusi atau Lembaga Pengawas Pangan dapat menjadi salah satu ujung tombak Pembangunan Industri Pangan pada khususnya, terutama IRTP dan pembangunan ekonomi pada umumnya di Kabupaten/Kota F.4. Laboratorium Pengujian Pangan Data pengujian sampel pangan yang diambil pada saat inspeksi di lapang, apakah di sarana produksi pangan atau di pasar, sangat penting untuk mendukung pembuktian apakah suatu produk pangan melanggar persyaratan keamanan dan mutu pangan atau apakah pangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Karena kegiatan pengambilan sampel dan pengujiannya di laboratorium akan terus dilakukan, maka sarana laboratorium pengujian pangan yang memadai sangat dibutuhkan. Laboratorium yang tersedia hendaknya mampu untuk melakukan pengujian baik fisik, kimia atau mikrobiologi pangan. Laboratorium didukung oleh peralatan dan instrumen yang handal serta sumberdaya analis yang kompeten sehingga menghasilkan data analisis dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Laboratorium pengujian pangan ini hendaknya juga sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau Lembaga Akreditasi lainnya yang sudah diakui oleh KAN. Keberadaan laboratorium pengujian pangan yang terakreditasi untuk mendukung pengawasan pangan industri rumah tangga di Kabupaten/Kota sangat diperlukan. Idealnya laboratorium pengujian pangan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengujiannya ada di Kabupaten/Kota Meskipun demikian, hal ini bukan menjadi keharusan, karena yang diperlukan adalah akses untuk mendapatkan pelayanan laboratorium untuk pengujian sampel. Laboratorium pengujian yang terakreditasi tersebut dapat berada dimana saja, tetapi setiap saat dapat melayani permintaan pengujian sampel pangan dalam rangka pengawasan pangan industri rumah tangga. F.5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kegiatan Komunikasi, penyebaran Informasi dan Edukasi (KIE) termasuk pelatihan atau penyuluhan adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem Pengawasan Pangan. Berkomunikasi dengan konsumen, khususnya komunikasi tentang risiko keamanan pangan sangat penting, mengingat persepsi tentang risiko dapat berbeda-beda di antara satu individu dengan individu lainnya. Demikian juga penyebaran informasi keamanan pangan melalui media masa maupun media sosial berbasis internet sangat penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan atau kesadaran konsumen tentang keamanan pangan. Edukasi termasuk pelatihan atau penyuluhan perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi DFI dan PKP maupun untuk meningkatkan kemampuan IRTP dalam memproduksi pangan yang aman dan bermutu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, peningkatan peran KIE dalam mendukung Pengawasan Pangan adalah antara lain melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. 1.Penyediaan informasi berbasis fakta aktual yang seimbang untuk konsumen;
2. 2.Penyediaan paket informasi Keamanan Pangan untuk para pihak termasuk pejabat pemerintah, swasta maupun masyarakat umum;
3. 3.Penyediaan paket pelatihan atau bimbingan teknis bagi penanggungjawab dan karyawan di IRTP atau distibutor pangan IRT;
4. 4.Penyediaan paket pendidikan dan pelatihan bagi PKP dan DFI serta Analis Laboratorium Pengujian Pangan;
5. 5.Penyediaan pustaka rujukan bagi PKP dan DFI; dan
6. 6.Penggunaan media elektronik dalam rangka pelatihan seperti E-Learning untuk PKP dan DFI berbasis kompetensi. Salah satu peranan penting dari KIE adalah menyusun dan mendiseminasikan Komunikasi Risiko (Risk Communication) jika ada ditemukan masalah Keamanan Pangan yang berisiko bagi masyarakat. Pada prinsipnya Komunikasi Risiko adalah pertukaran informasi tentang risiko dari suatu masalah atau bahaya Keamanan Pangan di antara para anggota pengkaji risiko (Risk Assessor), pengelola risiko (Risk Manager), dan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk produsen dan konsumen. Mengkomunikasikan risiko harus berdasarkan hasil kajian risiko yang dilakukan secara ilmiah, dan harus disampaikan secara hati-hati dan bijaksana kepada masyarakat untuk menghindari kepanikan atau histeria masa yang tidak ada gunanya. G. STRATEGI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan dengan tujuan:
7. 1.Membina Pelaku Usaha Pangan agar dapat memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, sehingga produknya bermutu dan aman dikonsumsi, dan
8. 2.Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan Keamanan Pangan, dan menindak Pelaku Usaha Pangan yang melanggar persyaratan Keamanan Pangan. Dampak dari kedua tujuan ini adalah diharapkan meningkatnya daya saing produk pangan Indonesia di perdagangan lokal, regional, dan global melalui pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan oleh para Pelaku Usaha Pangan, termasuk IRTP. G.1. Pengawasan Pencegahan (Preventive Control) Membina IRTP adalah tindakan pencegahan terhadap pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan yang harus dilakukan agar IRTP secara mandiri dapat memenuhi persyaratan Keamanan Pangan yang bersangkutan, sehingga produknya bermutu dan aman dikonsumsi. Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), oleh Bupati/ Walikota di Kabupaten/Kota adalah suatu bentuk pengawasan pencegahan (preventive control), karena dengan memiliki SPP-IRT maka IRTP yang bersangkutan diakui sudah dapat menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) untuk IRTP. Penerapan CPPB adalah salah satu bentuk kegiatan mencegah risiko keamanan pangan. Peranan Penagawas Pangan DFI sangat diperlukan dalam proses audit sarana prduksi IRTP yang menjadi bagian dalam proses sertifikasi untuk mendapatkan SPP-IRT. Sesungguhnya pembinaan IRTP tidak hanya melalui proses sertifikasi untuk memperoleh SPP-IRT, tetapi juga melalui kegiatan pelatihan IRTP yang dilakukan secara kontinyu. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk pangan IRT di pasar lokal, regional maupun global, kegiatan pelatihan ini seharusnya secara terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh para Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang sudah memperoleh pelatihan keamanan pangan sebelumnya. Diharapkan dengan berkembangnya IRTP pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota dapat dipicu secepat-cepatnya G.2. Pengawasan dengan Penindakan Secara Hukum (Law Enforcement) Penindakan secara hukum (Law Enforcement) adalah proses tindak lanjut dari pengawasan Keamanan Pangan yang berujung pada ditindaknya pelanggar termasuk Pelaku Usaha Pangan oleh pengadilan. Berbeda dengan pencegahan yang difokuskan pada upaya menerapkan cara-cara yang baik agar IRTP terhindar dari pelanggaran, maka pengawasan dengan penindakan secara hukum adalah upaya melalui pemeriksaan atau inspeksi untuk menemukan dugaan pelanggaran atas Peraturan Perundangan di bidang pangan khususnya persyaratan Keamanan Pangan. DFI yang berada di Kabupaten/Kota sangat berperan dalam melakukan pengawasan keamanan pangan yang bersifat Law Enforcement ini. Strategi pengawasan Keamanan Pangan dengan pendekatan pengawasan pencegahan dan pengawasan dengan penindakan secara hukum di atas perlu dilakukan di Kabupaten/Kota secara terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Dengan dipayungi Peraturan Perundang-Undangan, maka ketiga komponen dalam pengawasan yaitu (1) Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan, (2) Institusi Pengawas Pangan, dan (3) Laboratorium Pengujian Pangan di Kabupaten/Kota harus diintegrasikan kegiatannya. Dalam rangka pengawasan pangan IRT, Bupati/Walikota menggunakan kewenangannya untuk mendayagunakan manajemen, institusi pengawas, dan laboratorium pengujian pangan yang berada di bawah tanggungjawabnya di Kabupaten/Kota G.3. Dasar Pengawasan Keamanan Pangan IRT Pengawasan Keamanan Pangan IRT dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
9. 1.Keterpaduan mata rantai pangan, yaitu penanganan Keamanan Pangan dilakukan secara terpadu dan kontinyu di setiap tahap mata rantai pangan dari sejak pangan diproduksi, diolah, diedarkan sampai dikonsumsi. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, dalam pelaksanaannya Bupati/Walikota memadukan pengawasan Keamanan Pangan untuk berbagai komoditas dan proses pangan, termasuk pengawasan keamanan pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji.
10. 2.Analisis risiko, yaitu tindakan penanganan termasuk pengaturan dan pengambilan keputusan dalam pengawasan Keamanan Pangan dilakukan berdasarkan pengkajian risiko secara ilmiah yang sistematik. Jika ditemukan ada masalah keamanan pangan yang meresahkan, maka Bupati/Walokta dapat melakukan pengkajian risiko yang kemudian hasilnya ditindaklanjuti dengan manajemen risiko dalam bentuk misalnya penerbitan Peraturan Daerah (Perda) atau hanya sekedar penyebarluasan surat edaran terkait dengan risiko Keamanan Pangan yang dianalisis.
11. 3.Tranparansi, yaitu tindakan penanganan Keamanan Pangan dilakukan secara terbuka bagi pemangku kepentingan terkait. Keterbukaan tindakan penanganan keamanan pangan dapat dilakukan baik melalui forum pertemuan resmi antar pemangku kepentingan baik yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta, atau melalui pemberitaan di media masa.
12. 4.Ketertelusuran produk, yaitu pangan yang diproduksi dapat ditelusuri asal bahan dan dilacak peredarannya agar pangan yang tidak aman dapat diketahui penyebabnya, yang sudah diproduksi dapat dicegah peredarannya dan yang sudah beredar dapat ditarik dari peredaran. Dalam pelaksanaannya, IRTP perlu mencatat apa bahan baku yang digunakan dan darimana diperoleh serta kemana produk yang dihasilkan diedarkan, agar asal bahan dapat ditelusuri dan produk yang beredar dapat dilacak.
13. 5.Harmonisasi standar, yaitu dalam mengembangkan pengaturan Keamanan Pangan diupayakan untuk mengacu atau mengadopsi standar, pedoman, code of practice dan rekomendasi yang diakui secara internasional, terutama yang dipublikasi oleh Codex Alimentarius Commission. Penyusunan peraturan daerah terkait dengan pengawasan Keamanan Pangan diharmonisasikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu peraturan Menteri/Kepala lembaga terkait.
14. 6.Pertanggungjawaban, yaitu peran dan tanggung jawab dari Setiap Orang atau Pelaku Usaha Pangan yang bergerak pada setiap tahap dalam mata rantai pangan untuk menjamin keamanan dari produk pangannya. Pertimbangan khusus diberikan kepada Pelaku Usaha Pangan skala mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan sistem jaminan Keamanan Pangan secara bertahap melalui pelatihan yang tepat. Pelaku usaha IRTP bertanggung jawab dan menjamin produk pangan yang dihasilkannya. Untuk mempercepat pertanggungjawaban dan penjaminan atas produk yang dihasilkannya, Bupati/Walikota menyelenggarakan pelatihan bagi IRTP untuk meningkatkan kemampuannya memenuhi persyaratan Keamanan Pangan secara keseluruhan.
15. 7.Keterpaduan antar otoritas kompeten, yaitu penanganan Keamanan Pangan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi terpadu di antara kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing- masing. Bupati/Walikota mengkoordinasikan kegiatan pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota secara terpadu baik melalui SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) yang sudah ada maupun dalam bentuk keterpaduan lainnya yang dibentuk dalam rangka Pengawasan pangan IRT.
16. 8.Konsistensi dan ketidakberpihakan, yaitu penanganan Keamanan Pangan dilaksanakan secara konsisten dan tidak memihak kepada salah satu pihak tertentu serta mengutamakan kepentingan masyarakat. H. MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KABUPATEN/KOTA Berdasarkan uraian di atas terkait dengan Pendahuluan, Tujuan, Masalah Keamanan Pangan, Infrastruktur Pengawasan Keamanan Pangan IRT (Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pangan; Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota; Institusi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota; Laboratorium Pengujian Pangan; dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)), Strategi Pengawasan Keamanan Pangan IRT (Pengawasan Pencegahan (Preventive Control); Pengawasan dengan Penindakan Secara Hukum (Law Enforcement); dan Dasar Pengawasan Keamanan Pangan IRT), berikut ini diuraikan tahap demi tahap pelaksanaan pengawasan keamanan pangan IRT di Kabupaten/Kota. H.1. Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut di atas, Bupati/Walikota membangun Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan secara terpadu melalui tahap-tahap sebagai berikut:
17. 1.Membentuk Unit Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu beranggotakan Kepala Dinas atau staf yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dari Dinas-Dinas yang terkait dengan pengelolaan pangan pada rantai pangan dari sejak pangan diproduksi, diolah, diedarkan sampai dikonsumsi serta anggota dari unit lain seperti wakil dari Perguruan Tinggi jika diperlukan. Dinas-Dinas terkait tersebut antara lain adalah Dinas-Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, dan Kesehatan. Dalam hal Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) sudah terbentuk di Kabupaten/Kota, maka BPKD yang melaksanakan Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu.
18. 2.Unit Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi pangan segar beserta produknya, sarana produksi IRTP beserta produk olahannya, serta sarana produksi pangan siap saji seperti restoran, kantin, kafe, warung makan, katering dan sejenisnya beserta produknya.
19. 3.Membentuk Institusi Pengawas Keamanan Pangan yang tugas pokoknya menyiapkan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (DFI) yang kompeten untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan, baik pangan segar, pangan IRT, maupun pangan siap saji. Institusi ini juga menyiapkan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang kompeten untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha Pangan Segar, IRTP, dan Pelaku Usaha Jasa Boga.
20. 4.Melalui Institusi Pengawas Pangan melakukan identifikasi dan pengadaan DFI yang sudah dilatih atau melakukan pengadaan DFI baru melalui ujian prakualifikasi kompetensi. Selanjutnya Institusi ini memberikan pelatihan, baik pelatihan DFI maupun PKP untuk memperoleh DFI dan PKP kompeten yang berjenjang berdasarkan persyaratan SKKNI.
21. 5.Menyiapkan laboratorium pengujian pangan terakreditasi untuk mendukung kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan. Laboratorium pengujian pangan dapat dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Laboratorium yang dimiliki pihak lain termasuk swasta yang memperoleh pesanan untuk melakukan pengujian terhadap sampel pangan. H.2. Program Pengawasan Pangan IRT Pengawasan Keamanan Pangan yang dilakukan secara berkala merupakan urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang kesehatan. Konsekuensi dari amanat tersebut di atas adalah harus dianggarkannya program dan kegiatan pengawasan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota ke dalam anggaran daerah (Anggaran Pendapatan Daearah atau APBD) dan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sejalan dengan hal tersebut di atas, UU Pangan No 18 Tahun 2012 pasal 63 ayat (3), mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) setiap 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan RAD-PG dipastikan setiap kegiatan, indikator dan target keamanan pangan yang dicantumkan dalam RAD-PG Kabupaten/Kota dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dialokasikan pembiayaannya pada dokumen anggaran SKPD Kabupaten/Kota secara memadai. Melalui RAD-PG ini pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten/Kota menjadi lebih holistik dan integratif sehingga mampu mengangkat status pangan dan gizi tingkat Kabupaten/Kota. Adapun program dan penganggaran Keamanan Pangan yang dimasukkan ke dalam RAD-PG, antara lain yaitu program dan kegiatan sebagai berikut:
22. 1.Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga Program dan kegiatan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) direncanakan dan dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
23. 2.Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga Setelah SPP-IRT diterbitkan, dilakukan pemantauan terhadap keamanan dan mutu produk pangan IRT berupa pengawasan post market secara berkala, termasuk pemeriksaan (inspeksi) ke sarana produksi pangan IRT.
24. 3.Peningkatan kompetensi tenaga Pengawas Pangan (DFI) dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) di kabupaten/Kota Peningkatan kompetensi tenaga DFI dan PKP sangat penting dan vital untuk melaksanakan program dan kegiatan butir 1 (SPP-IRT) dan butir 2 (Pengawasan post market) tersebut di atas, mengingat DFI dan PKP akan menghadapi masalah Keamanan Pangan cukup kompleks.
25. 4.Bimbingan teknis untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) IRTP yang telah mendapatkan SPP-IRT tidak dilepaskan dari pengawasan, tetapi tetap memerlukan bimbingan teknis (Bimtek) keamanan pangan secara intensif oleh tenaga PKP agar IRTP tetap mampu menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk IRTP (CPPB-IRT). Penganggaran program dan kegiatan keamanan pangan di Kabupaten/Kota tidak tebatas hanya pada keempat butir tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat juga menganggarkan program dan kegiatan Keamanan Pangan lainnya yang dibutuhkan Kabupaten/Kota, misalnya program Keamanan Pangan desa karena Pengawasan Keamanan Pangan IRT seharusnya juga dilakukan sampai ke desa-desa yang ada di Kabupaten/Kota, atau program dan kegiatan Keamanan Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota yang bersangkutan H.3. Pelaksanaan Pengawasan Pangan IRT Dalam pelaksanaan Pengawasan Pangan IRT, Bupati/Walikota c.q. Dinas Kabupaten/Kota yang yang bertanggungjawab di bidang Kesehatan melakukan tugas-tugas sebagai berikut:
26. 1.Menyusun program dan kegiatan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Catatan: Program dan kegiatan Keamanan Pangan dapat berupa pembinaan dan pengawasan IRTP atau program dan kegiatan Keamanan Pangan yang lainnya seperti kampanye Keamanan Pangan, peningkatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan Keamanan Pangan masuk ke Desa.
27. 2.Melaksanakan proses sertifikasi dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP-IRT) sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Pedoman Pemberian SPP-IRTP. Catatan: Keputusan pemberian SPP-IRT kepada IRTP didasarkan atas hasil pemeriksaan sarana produksi pangan IRT yang dilakukan oleh tenaga DFI yang kompeten dan ditunjuk oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
28. 3.Melaksanakan pengawasan termasuk surveilan/monitoring Keamanan Pangan secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam setahun terhadap masing-masing 1 (satu) sarana produksi dan 1 (satu) sarana distribusi produk pangan IRT. Frekuensi pengawasan atau surveilan/monitoring Keamanan Pangan ditetapkan berdasarkan hasil kajian risiko. Catatan: Pengawasan keamanan pangan yang diproduksi oleh IRTP dilakukan oleh DFI di Kabupaten/Kota yang kompeten dan ditunjuk oleh Bupati/Walikota c.q. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang Kesehatan.
29. 4.Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga DFI dan PKP yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan uji kompetensi untuk DFI dan PKP. Catatan: Persyaratan kompetensi untuk tenaga DFI dan PKP ditetapkan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan.
30. 5.Merekomendasikan tindak lanjut hasil pengawasan Keamanan Pangan untuk Kabupaten/ Kota. Catatan: Tindak lanjut dapat berupa penyidikan jika diduga ada pelanggaran terhadap persyaratan Keamanan Pangan yang ditetapkan menurut Peraturan Perundang-undangan. Tindakan administratif yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut: − Larangan mengedarkan produk pangan IRT untuk sementara waktu; − Penghentian produksi IRTP untuk sementara waktu; − Pengenaan denda; − Pencabutan SPP-IRT; − Menghubungi Balai Besar/Balai POM setempat untuk mengeluarkan perintah penarikan produk pangan IRT dari peredaran (pelaksanaan penarikan produk dilakukan oleh IRTP yang bersangkutan); dan − Pemusnahan produk, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. H.4. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pangan IRT H.4.1. Pengawasan/Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRT Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan/atau pemeriksaan sarana produksi pangan IRT, tenaga DFI wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan dari pimpinan instansi yang menugaskannya serta memakai tanda pengenal. Berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan dan/atau pemeriksaan secara umum:
31. 1.Sebelum pengawasan/pemeriksaan dilakukan, pelajari karakteristik dari IRTP yang akan diawasi/diperiksa termasuk: jenis produk yang diproduksi serta karakteristiknya, diagram alir proses yang dilakukan IRTP, dan faktor-faktor risiko dari setiap tahap proses yang bisa menimbulkan masalah kesehatan jika tidak dikendalikan.
32. 2.Siapkan instrumen inspeksi yang diperlukan, sebagai berikut: - daftar cek (check-list) pemeriksaan beserta berita acaranya; Daftar cek pemeriksaan (check-list) penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk IRT menggunakan formulir pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga dan formulir rincian ketidaksesuaian yang mengacu ke Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga - lampu sorot; - alas penulis (clip board), termasuk pulpen dan pensil; - kamera atau telepon pintar (smart phone); - termometer logam; - termometer dan higrometer tembak; - pinset; - kantong plastik dengan sistem penutupan ziplop; dan - lain-lain yang diperlukan.
33. 3.Berperilaku sopan selama melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan. Melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan dengan menggunakan instrumen inspeksi yang sudah disiapkan dengan didampingi salah satu wakil dari IRTP.
34. 4.Catat temuan ketidaksesuaian dan sampaikan kepada pendamping dari IRTP sambil menjelaskan mengapa tidak sesuai dan bagaimana caranya melakukan perbaikannya.
35. 5.Jelaskan tindakan perbaikan yang diperlukan itu adalah untuk mendukung terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang keamanan pangan. Catatan: (1) Jika pemeriksaan ini dalam rangka pemberian SPP-IRT, maka perbaikan ini menjadi wajib dan harus segera dilakukan sebelum SPP-IRT diberikan, dan (2) Jika pemeriksaan ini dalam rangka penegakan hukum, maka hasilnya menjadi temuan pelanggaran
36. 6.Catat komentar dari pendamping IRTP untuk bahan evaluasi selanjutnya.
37. 7.Karena perbaikan memerlukan waktu dan biaya, bahas dengan IRTP kapan perbaikan tersebut dapat diselesaikan. Untuk perbaikan yang langsung terkait dengan risiko bagi kesehatan, seharusnya perbaikan dilakukan dengan segera.
38. 8.Informasikan kepada Balai Besar/Balai POM setempat jika ada produk yang harus ditarik dari peredaran;
39. 9.Dalam hal pengawasan dan/atau pemeriksaan terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran, maka tenaga pengawas atau DFI dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. 10.Lakukan tindakan projustisia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) jika terdapat bukti permulaan yang cukup atau patut diduga pelanggaran merupakan tindak pidana di bidang pangan, H.4.2. Pengawasan/Pemeriksaan Pre-Market
41. 1.Pengawasan/pemeriksaan pre-market umumnya dilakukan untuk mengevaluasi penerapan CPPB-IRT dalam rangka penerbitan SPP-IRT
42. 2.Tenaga pengawas/DFI melaporkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan IRTP menurut format hasil pemeriksaan baku yang sudah disiapkan.
43. 3.Hasil pemeriksaan berisi rincian tentang ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses pengawasan dan/atau pemeriksaan, serta perbaikan yang harus dilakukan terkait dengan ketidaksesuaian yang ditemukan.
44. 4.Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
45. 5.Satu salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lengkap diberikan kepada IRTP untuk diketahui pimpinannya bahwa berdasarkan pengawasan dan/atau pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian (jika ada) yang harus diperbaiki. Hasil Pemeriksaan menjadi dasar bagi IRTP untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan, sekaligus menjadi bahan pembinaan bagi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP).
46. 6.Hasil pelaksanaan tindakan perbaikan IRTP dilaporkan oleh IRTP dalam bentuk dokumen atau foto terkait sebagai bukti perbaikan kepada Bupati/Walikota c.q. Dinas yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, dengan tembusan kepada tenaga DFI terkait.
47. 7.Hasil perbaikan IRTP diverifikasi oleh DFI yang memeriksa sarana produksi IRTP, jika diperlukan tenaga DFI yang bersangkutan dapat datang kembali ke sarana produksi IRTP yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi.
48. 8.Jika hasil verifikasi menunjukkan semua temuan sudah ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh IRTP, maka DFI menulis hasil pemeriksaannya pada formulir Laporan Tindakan Koreksi dan Status, dan temuan ketidaksesuain dinyatakan ditutup (closed) pada kolom status. Formulir tersebut mengacu ke Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
49. 9.DFI melapor ke pimpinannya bahwa IRTP yang diperiksanya telah memenuhi persyaratan untuk diberikan SPP-IRT. H.4.3. Pengawasan/Pemeriksaan Post-Market
50. 1.Pengawasan/pemeriksaan post-market umumnya dilakukan dalam rangka monitoring terhadap SPP-IRT yang diberikan kepada IRTP.
51. 2.Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
52. 3.Satu salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilengkapi dengan Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Formulir Rincian Laporan Ketidakseuaian dan Formulir Laporan Tindakan Koreksi dan Status diberikan kepada IRTP untuk diketahui pimpinannya bahwa berdasarkan pengawasan dan/atau pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian (jika ada) yang harus diperbaiki. Hasil Pemeriksaan menjadi dasar bagi IRTP untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan sekaligus menjadi bahan pembinaan bagi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP).
53. 4.Pengawasan/pemeriksaan post-market juga dapat dilakukan karena adanya kasus keamanan pangan termasuk kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) keracunan pangan, pada hari raya atau hari besar tertentu, dan pada kasus khusus jika dianggap perlu.
54. 5.Pengawasan/pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel produk pangan IRT di sarana peredaran (market control), maupun di sarana produksi IRTP jika diduga ada kaitannya dengan masalah keamanan pangan produk yang diambil sampelnya. Jika sampel diambil di sarana produksi maka harus dilengkapi dengan berita acara pengambilan sampel. Pengambilan sampel produk harus disaksikan oleh pemilik/penanggung jawab sarana. Sampel produk harus ditangani sebaik mungkin sehingga tidak terjadi perubahan terhadap produk.
55. 6.Sampel produk yang diambil dari sarana peredaran diuji di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh KAN-BSN atau laboratorium pemerintah yang telah ditunjuk secara resmi oleh Kementerian/Lembaga terkait.
56. 7.Dalam hal tenaga DFI menemukan adanya produk pangan IRT yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK):
a.Dalam hal tenaga DFI menemukan adanya produk pangan IRT yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau Tidak memenuhi Ketentuan (TMK) di wilayah yang berasal dari Kabupaten/Kota lain, maka : - yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut (lihat gambar di atas tentang temuan dari IRTP Kabupaten/Kota 2 dan 3): ➢ mengamankan produk TMS tersebut di sarana setempat; Tindakan pengamanan setempat harus merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No. 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di SaranaProduksi, Penyaluran, dan Pelayanan Obat dan Makanan. ; dan ➢ melaporkan kejadian pelanggaran ke Balai Besar/Balai POM setempat - Balai Besar/Balai POM setempat akan memverifikasi temuan DFI melalui komunikasi dengan Balai Besar/Balai POM di wilayah IRTP yang memproduksi produk TMS itu berada, dan ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya. - Selanjutnya pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pembinaan terhadap IRTP terkait dengan temuan TMS, menarik produk TMS atau menutup IRTP tersebut jika diangggap perlu.
b.Dalam hal tenaga DFI menemukan adanya produk pangan IRTP yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) di wilayahnya sendiri, yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut berikut (lihat gambar di atas tentang temuan dari IRTP Kabupaten/Kota 1): - mengamankan produk TMS tersebut di sarana setempat; - melaporkan kejadian pelanggaran ke Balai Besar/Balai POM setempat; dan - melaporkan kepada Bupati/Walikota cq Dinas yang bertanggungjawab di bidang kesehatan untuk ditindaklanjuti. Catatan: Produk TMS adalah produk yang melanggar persyaratan keamanan pangan, yaitu:
1. 1.adanya penggunaan bahan yang dilarang untuk kemasan;
2. 2.adanya penggunaan bahan berbahaya atau dilarang untuk pangan;
3. 3.adanya penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi batas maksimum yang diizinkan atau yang bukan untuk peruntukannya;
4. 4.pangan mengandung cemaran; yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
5. 5.pangan telah melampaui kedaluwarsa; dan
6. 6.pangan diproduksi dengan cara yang dilarang. Sedangkan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) jika label pangan tidak sesuai dengan peraturan tentang label dan iklan pangan serta tidak memenuhi ketentuan CPPB-IRT. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindak lanjut terhadap pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota cq Dinas yang bertanggungjawab terhadap kesehatan dan bertanggungjawab terhadap IRTP di mana produk TMS berada. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN Nama Sarana Industri Rumah Tangga:……………………………………………… Alamat :……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… No. Surat Perintah :……………………………………………… Sehubungan dengan :……………………………………………… HASIL PEMERIKSAAN : …………………….,………………… Tim Pemeriksa Mengetahui : 1. ……………………… …………………… Pimpinan/ Penanggung Jawab 2. ……………………… …………………… Sarana Yang diperiksa 3. ……………………… ………………….. ……………………………………. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. PENNY K. LUKITO