DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang memuat: a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan c. target kinerja dan kerangka pendanaan

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
8.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra BPOM Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029.
2.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 2

(1)Renstra BPOM Tahun 2025-2029 memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
2. b.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
3. c.target kinerja dan kerangka pendanaan.
(2)Renstra BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Renstra BPOM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam bentuk:

a.dokumen; dan
b.data dan informasi.

Pasal 4

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BPOM Tahun 2025-2029 dan dituangkan dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Œ TARUNA IKRAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029 Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b.pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
c.penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
d.pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
e.koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
f.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
g.pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
h.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
i.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
j.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
k.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar. BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini. Renstra BPOM 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif. I.1.1 Capaian Kinerja Renstra BPOM Tahun 2020 – 2024 Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait BPOM yaitu:

(1)Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; dan
(2)Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yang diukur berdasarkan tools pengukuran capaian indikator yang digunakan oleh BPOM. Tabel 1.1 Realisasi Indikator RPJMN Terkait BPOM Tahun 2020-2024 Uraian T/R 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Obat Memenuhi Syarat T 80,8 83,6 92,25 96 97 R 90,60 95,21 89,73 92,95 94,50 % 112,13 113,88 97,27 96,82 97,43 Persentase Makanan Memenuhi Syarat T 78 80 83 86 87 R 79,68 85,59 85,21 85,98 90,47 % 102,16 106,99 102,67 99,98 103,98 Sumber: Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020-2024. Realisasi indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat dari tahun 2020- 2024 berfluktuasi yaitu 90,60% (sembilan puluh koma enam puluh persen) di tahun 2020; 95,21% (sembilan puluh lima koma dua puluh satu persen) di tahun 2021; 89,73% (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga persen) di tahun 2022; 92,95% (sembilan puluh dua koma sembilan puluh lima persen) di tahun 2023; dan 94,50% (sembilan puluh empat koma lima puluh persen) di tahun 2024, dimana pada tahun 2022-2023 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan banyaknya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) penandaan produk obat tradisional karena pelaku usaha obat tradisional didominasi oleh Usaha Menengah dan Kecil (UMK) yang belum memahami regulasi terkait penandaan, tingginya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang disebabkan cemaran mikroba, tidak adanya evaluasi penandaan kosmetik saat pendaftaran (tidak ada pengawasan pre-market terhadap penandaan kosmetik) sehingga TMK penandaan pada kosmetik juga tinggi, serta masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penandaan kosmetik, terutama pelaku usaha industri dan badan usaha pemilik notifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kosmetik. Di internal BPOM, masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan antara petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pusat. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada pelaku usaha, intensifikasi supervisi regulasi dan pendampingan kepada UMKM kosmetik, serta desk dan Bimtek dalam rangka pemenuhan regulasi iklan dan penandaan bagi UMK Obat Bahan Alam. Realisasi indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat selama tahun 2020-2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 79,68% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh delapan persen) di tahun 2020, 85,59% (delapan puluh lima koma lima puluh sembilan persen) di tahun 2021, dan 85,21% (delapan puluh lima koma dua puluh satu persen) di tahun 2022. Pada tahun 2023 dengan realisasi 85,98% (delapan puluh lima koma sembilan puluh delapan persen) tidak mencapai target karena meningkatnya jumlah sampel makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) terutama sampel dengan kriteria TMS Uji Laboratorium. Namun demikian hal ini juga menunjukkan pengambilan sampel BPOM secara acak mampu menjaring produk-produk yang tidak memenuhi syarat (palsu, rusak, kedaluwarsa, dan lain-lain). Pada tahun 2024 terdapat peningkatan realisasi menjadi 90,47% (sembilan puluh koma empat puluh tujuh persen) yang menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan telah tepat sasaran. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain: pengkajian keamanan, mutu, gizi, manfaat dan label pangan olahan; perkuatan advokasi dan sosialisasi regulasi dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan; penyusunan regulasi teknis terkait keamanan pangan dan mutu pangan; serta penguatan pengawasan peredaran pangan melalui transformasi digital: Platform e-learning Pembelajaran Terintegrasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (PINTer SMKPO). Dalam kaitannya dengan implementasi pengarusutamaan gender, selama tahun 2020- 2024, nilai anggaran yang diberi penandaan Anggaran Responsif Gender terus mengalami penguatan, yakni Rp144.948.443.000 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) (2020), Rp129.738.538.000 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
(2021), Rp136.388.710.000 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) (2022), Rp244.130.047.000 (dua ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) (2023), dan Rp257.538.007.000 (dua ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ribu rupiah) (2024). Komitmen implementasi terus dibangun seiring dengan penguatan kesadaran sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan. Tabel 1.2 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020-2024 IKU 2020 2021 2022 2023 2024 T R C (%) T R C (%) T R C (%) T R C (%) T R C (%) SS1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu IKSS 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 73 75,45 103,36 80 75,08 93,85 82 76,11 92,82 83 82,88 99,86 83 83,63 100,76 IKSS 2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat 80,8 90,6 112,13 83,6 95,21 113,88 92,25 89,73 97,27 96 92,95 96,82 97 94,25 97,16 IKSS 3 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 78 79,68 102,16 80 85,59 106,99 83 85,21 102,67 86 85,98 99,98 87 90,80 104,36 SS2: Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan IKSS 4 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 82 80,06 97,63 83 82,36 99,23 84 84,63 100,75 85 82,18 96,68 86 82,41 95,83 IKSS-5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu 72 74,29 103,18 77 77,64 100,83 80 81,56 101,95 83 84,67 102,01 85 88,09 103,64 SS3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan IKSS-6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 82 86,81 105,87 88 86,5 98,30 89 94,8 106,52 90 96,3 107,00 96,5 97,48 101,02 IKSS-7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 71 72,54 102,17 74 68,89 93,09 77 76,39 99,21 80 80,45 100,56 83 83,97 101,17 IKSS 8 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik 86 87 101,16 88,46 89,8 101,51 89,45 90,83 101,54 90,35 92,22 102,07 92,5 93,47 101,05 SS4: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan IKSS 9 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan 71 87,4 123,10 88 78,64 89,36 88,5 78,64 88,86 82,43 88,05 106,82 88,05 88,05 100 SS5: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan IKSS 10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 85 87,42 102,85 87,5 89,88 102,72 88,5 86,26 97,47 89,5 91,93 102,72 92 91,89 99,88 IKU 2020 2021 2022 2023 2024 T R C (%) T R C (%) T R C (%) T R C (%) T R C (%) IKSS 11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 72 70,76 98,27 76,5 83,01 108,52 77,5 83,89 108,25 79 84,58 107,06 84,6 87,69 103,65 IKSS-12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 55 73,96 134,48 62 69,25 111,70 69 74,14 107,45 75 70,25 93,67 72,2 82,22 113,88 IKSS-13 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan 87,05 91,56 105,18 92 92,61 100,66 93 93,6 100,65 95 94,42 99,39 95,6 96,38 100,82 IKSS-14 Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan 3,51 4,04 115,10 4,16 4,31 103,61 4,28 4,5 105,14 4,35 4,65 106,90 4,7 4,87 103,62 SS6: Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan IKSS 15 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah 64 45 70,31 67 54,32 81,07 70 50,53 72,18 53 50,55 95,38 51 44,15 86,57 SS7: Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan IKSS 16 - Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar 73 79,06 108,29 82 85,04 103,71 85 87,39 102,81 89 89,69 100,78 92 95,02 103,28 IKSS 17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan 73 73,75 101,03 75 74,5 99,33 77 73,11 93,94 79 92,88 117,57 93 93,26 100,28 SS8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal IKSS 18 - Indeks RB BPOM 81 83,51 103,10 83 84,68 102,02 85 84,51 99,42 87 89,12 102,44 89,5 96,24 107,53 IKSS 19 - Nilai AKIP BPOM 81 79,02 97,56 81 80,33 99,17 82 80,18 97,78 83 81,45 98,13 83 82,04 98,84 IKSS-20 Persentase kerjasama yang efektif 82 91,67 111,79 84 88,76 105,67 86 86,62 100,72 88 89,24 101,41 90 90,26 100,29 SS9: Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal IKSS 21 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM 75 82,88 110,51 83 84,24 101,49 84 84,78 100,93 85 90,04 105,93 90,2 86,98 96,43 IKSS 22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi 75 72,73 96,97 77 78,04 101,36 79 80,39 101,76 81 81,24 100,30 83 83,05 100,06 SS10: Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan IKSS 23 - Indeks SPBE BPOM 3,8 3,68 96,84 2,57 2,91 113,23 2,77 3,12 112,64 3,3 4,08 123,64 4,1 4,53 110,49 IKU 2020 2021 2022 2023 2024 T R C (%) T R C (%) T R C (%) T R C (%) T R C (%) IKSS 24 - Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian 71 72,6 102,25 76 76,75 100,99 81 81,34 100,42 86 86,26 100,30 87,96 89,62 101,88 IKSS-25 Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan 72 72,6 100,83 75 78,66 104,88 78 78,87 101,11 80 83,97 104,96 84,38 86,80 102,87 SS11: Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel IKSS 26 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM WTP WTP 100 WTP WTP 100 WTP WTP 100 WTP WTP 100 WTP WTP 100 IKSS-27 Nilai Kinerja Anggaran BPOM 93 95,5 102,69 93 93,98 101,05 93,5 94,84 101,43 94,5 95,26 100,80 94,4 92,53 98,02 (Sumber: Laporan Kinerja BPOM 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024) Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, nilai kinerja BPOM periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, BPOM selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024 (naik 4,21 poin). Gambar 1.1 Nilai Kinerja BPOM Tahun 2020 - 2024 Pengukuran kinerja BPOM mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Kegiatan prioritas BPOM selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1.Penetapan standar/regulasi/kebijakan teknis yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dalam rangka perlindungan bagi masyarakat, memberikan dukungan daya saing produk serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. selama tahun 2020-2024 telah disusun 177 (seratus tujuh puluh tujuh) standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.
2.Perizinan merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Jumlah permohonan izin edar produk obat dan makanan yang diselesaikan selama periode tahun 2020-2024 sebanyak 972.257 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh) permohonan. Besarnya jumlah permohonan registrasi ini merupakan dampak dari berbagai inovasi yang dilakukan BPOM diantaranya simplifikasi dan percepatan timeline registrasi, elektronisasi proses registrasi, pengembangan live chat untuk pelayanan konsultasi registrasi, integrasi aplikasi registrasi dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), dan intensifikasi penilaian permohonan registrasi.
3.Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, farmakovigilans, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi menunjukkan tren yang meningkat dengan total sebanyak 188.946 (seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam) sarana.
4.Penyusunan Grand Design (GD) penguatan laboratorium dalam rangka memperkuat laboratorium. GD memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM. Dokumen GD ini dijadikan peta jalan implementasi penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. Penetapan peta jalan yang tertuang dalam GD Penguatan Laboratorium BPOM terdiri dari tiga unsur strategis untuk membentuk Laboratorium POM yang tangguh yaitu (1) Laboratorium POM terkoneksi melalui jejaring secara terpadu (Integrated Laboratory Networking); (2) Laboratorium didukung dengan konsep laboratorium digital (Digitized Laboratory); dan (3) Laboratorium menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui konsep laboratorium hijau (Green Laboratory). Pada tahun 2020 hingga 2024 realisasi dihitung dengan menjumlahkan bobot progres dari seluruh komponen grand design yaitu: - Pedoman Laboratorium Hijau (2%) - Pedoman Digitalisasi Laboratorium (2%) - Pedoman Integrated Laboratory (2%) - Penerapan sistem regionalisasi laboratorium (2%) - Pembinaan Balai Besar/Balai POM dalam Percepatan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) (2%) - Pedoman pengembangan laboratorium di Loka POM (2%). Pemenuhan indikator ini dihitung secara akumulatif sejak penyusunan dokumen di tahun 2021 (5%) hingga akhir tahun periode Renstra yaitu 40% di tahun 2024 berupa implementasinya. Pengadaan Laboratory Information Management System (LIMS) sebagai salah satu bagian dari implementasi Grand Design Penguatan Laboratorium. Implementasi Green Laboratory melalui penyusunan kajian sumber dan siklus material, kajian kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan, kajian efisiensi pemeliharaan hewan percobaan. BPOM menyelenggarakan pertemuan nasional pembahasan konsep baru Regionalisasi Laboratorium. Kegiatan monitoring dan evaluasi Implementasi Regionalisasi Laboratorium dilakukan rutin setiap triwulan dan penyusunan serta sosialisasi SKL Balai Besar/Balai POM sesuai konsep baru Regionalisasi Laboratorium sebagai upaya pemenuhan Grand Design melalui konsep Regionalisasi Laboratorium.
5.Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring. Pada pelaksanaannya, BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi e-commerce, dalam hal ini idEA (Indonesian E-commerce Association). Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, BPOM menemukan 1.364.090 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh) tautan daring yang mengedarkan Obat dan Makanan ilegal. Terhadap temuan tersebut, telah dilakukan penurunan konten secara kolaboratif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan idEA.
6.BPOM melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2022-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 3.822 (tiga ribu delapan ratus dua puluh dua) UMKM.
7.Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, BPOM melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2020 sampai dengan 2024 kegiatan KIE selalu meningkat dengan lebih dari 1,4 juta orang telah menerima KIE. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
8.Dalam rangka mewujudkan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat, BPOM telah mengembangkan Program Desa, Pasar, dan Sekolah Pangan Aman selama periode 2020–2024 dengan capaian yang signifikan, yaitu terbentuknya 1.106 (seribu seratus enam) Desa Pangan Aman, serta 453 (empat ratus lima puluh tiga) Pasar Pangan Aman sebagai pusat distribusi pangan yang memenuhi standar keamanan dan higienitas. Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman berhasil menjangkau 3.518 (tiga ribu lima ratus delapan belas) sekolah melalui intervensi penuh dan 13.800 (tiga belas ribu delapan ratus) sekolah melalui sosialisasi (sekolah perluasan), sehingga mendorong terbangunnya budaya sadar pangan aman sejak dini. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem keamanan pangan nasional serta menjadi pondasi penting untuk melanjutkan strategi pembangunan pangan aman yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
9.Revitalisasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial pada bidang Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM memiliki 11 Sasaran Strategis (SS) dan 27 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:
1.Sasaran Strategis 1 (SS1): Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (pre- market evaluation), Pengawasan selama beredar (post-market control), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. SS1 memiliki tren penurunan capaian kinerja yaitu 105,88% (seratus lima koma delapan puluh delapan persen) di tahun 2020; 104,91% (seratus empat koma sembilan satu persen) di tahun 2021; 97,58% (sembilan puluh tujuh koma lima puluh delapan persen) di tahun 2022; 98,89% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen) di tahun 2023; dan 100,76% (seratus koma tujuh puluh enam persen) di tahun
2024.SS1 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut: (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM), (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat. IPOM mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 disebabkan dimasa pandemi COVID-19 dimana terdapat peningkatan permintaan dan distribusi produk kesehatan (obat-obatan, vitamin, suplemen kesehatan, hand sanitizer, dan lain-lain). Hal ini mengakibatkan peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat meningkat, termasuk produk ilegal dan palsu. Meskipun demikian, nilai IPOM mengalami peningkatan pada tahun 2022-2024. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM selalu melakukan inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Gambar 1.2 Tren Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Persentase Obat yang memenuhi syarat paling rendah di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sampel TMS pada tahap pemeriksaan (Tanpa Izin Edar (TIE)/ ilegal/ palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/ penandaan). Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan BPOM dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi. Pada tahun 2023-2024 terdapat peningkatan persentase Obat yang memenuhi syarat. Hal ini didukung oleh pengambilan sampel semakin representative terhadap jumlah Obat beredar yaitu 26.979 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) sampel pada tahun 2020 menjadi 43.017 (empat puluh tiga ribu tujuh belas) sampel pada 2024. Gambar 1.3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024 Persentase makanan yang memenuhi syarat memiliki tren peningkatan selama tahun 2020-2024. Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan telah tepat sasaran. Untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan capaian di masa mendatang, penting untuk melakukan evaluasi terhadap faktor penyebab fluktuasi dan meningkatkan upaya mitigasi risiko terkait kualitas makanan. Gambar 1.4 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024 Beberapa tantangan dalam pencapaian kinerja yaitu kurang optimalnya koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal ini Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan; masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas; belum optimalnya pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; serta standar/pedoman/regulasi Obat dan Makanan yang belum sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan (evidence based) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.
2.Sasaran Strategis 2 (SS2): Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Serta Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. disisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas. SS2 memiliki tren penurunan capaian kinerja yaitu 100,41% (seratus koma empat puluh satu persen) di tahun 2020; 100,03% (seratus koma nol tiga persen) di tahun 2021; 101,35% (seratus satu koma tiga puluh lima persen) di tahun 2022; 99,35% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima persen) di tahun 2023; dan 99,74% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat persen) di tahun
2024.SS2 diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu (1) Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu. Jika dilihat dari kinerja periode 2020-2023, terjadi fluktuasi dalam indeks kepatuhan pelaku usaha. Meskipun ada peningkatan dari 2020 hingga 2022, penurunan pada tahun 2023 dan capaian yang masih di bawah target pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha belum konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika yang mempengaruhi tingkat kepatuhan, seperti perubahan regulasi, peningkatan intensitas pengawasan, atau pemahaman yang belum merata di kalangan pelaku usaha. Gambar 1.5 Tren Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 Terdapat peningkatan indeks yang konsisten setiap tahun, dengan rata-rata kenaikan sekitar 3,46 (tiga koma empat puluh enam) poin per tahun. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program KIE yang dilaksanakan oleh BPOM, serta keterlibatan lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam hal keterlibatan lintas sektor BPOM memiliki program prioritas yang mendukung upaya peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat khususnya pengawasan pangan olahan yaitu: program Sadar Pangan Aman (SAPA) Sekolah, SAPA Santri, dan Pangan Aman Goes To Campus. Gambar 1.6 Tren Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2020-2024 Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja yaitu masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku atau ketidaksiapan dalam memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan sehingga banyak sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang belum memenuhi ketentuan. Selain itu intensifikasi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan indeks kepatuhan berada di bawah target, karena dengan pengawasan yang lebih ketat, pelanggaran yang sebelumnya tidak terdeteksi menjadi terlihat.
3.Sasaran Strategis 3 (SS3): Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. SS3 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 103,07% (seratus tiga koma nol tujuh persen) di tahun 2020; 97,63% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh tiga persen) di tahun 2021; 102,42% (seratus dua koma empat puluh dua persen) di tahun 2022; 103,21% (seratus tiga koma dua puluh satu persen) di tahun 2023; dan 101,08% (seratus satu koma nol delapan persen) di tahun 2024. SS3 ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Indeks kepuasan pelaku usaha memiliki tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pengawasan yang dijalankan oleh BPOM dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelaku usaha. Gambar 1.7 Tren Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 Penurunan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 sangat mungkin dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, antara lain munculnya produk-produk ilegal atau tidak terdaftar yang marak beredar, terutama dalam kategori obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diklaim dapat meningkatkan imunitas serta keterbatasan dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara tatap muka, yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan BPOM. Tahun berikutnya terdapat tren peningkatan melalui inovasi strategi pengawasan yang adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi dinamika global dan perubahan preferensi masyarakat di masa yang akan datang. Gambar 1.8 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan publik BPOM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan layanan publik BPOM telah berjalan secara efektif, baik dari segi kecepatan, ketepatan, aksesibilitas, transparansi, maupun responsivitas layanan. Gambar 1.9 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2020-2024 Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian SS3 yaitu: a) menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM; b) meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media; c) Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja; serta d) melakukan sosialisasi tentang layanan, menyederhanakan persyaratan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan.
4.Sasaran Strategis 4 (SS4): Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif. Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. SS4 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 123,1% (seratus dua puluh tiga koma satu persen) di tahun 2020; 89,36% (delapan puluh sembilan koma tiga puluh enam persen) di tahun 2021; 88,86% (delapan puluh delapan koma delapan puluh enam persen) di tahun 2022; 106,82% (seratus enam koma delapan puluh dua persen) di tahun 2023; dan 100% (seratus persen) di tahun 2024. SS4 diukur dengan indikator ‘’Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan’’. Indeks kualitas kebijakan (IKK) BPOM tahun 2020-2024 menunjukkan pola perubahan yang cukup dinamis. Pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai indeks dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan adanya perubahan tools penilaian Indeks dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Namun, pada pengukuran terakhir tahun 2023, nilai indeks kembali meningkat menjadi 88,05 (delapan puluh delapan koma nol lima), IKK dilakukan pengukuran setiap 2 (dua) tahun sehingga realisasi tahun 2024 sama dengan tahun 2023. Gambar 1.10 Tren Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS4 yaitu: a) menyusun kebijakan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan antara lain proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan; b) mendokumentasikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kualitas kebijakan BPOM; c) koordinasi secara intensif dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan; d) Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan tools penilaian.
5.Sasaran Strategis 5 (SS5): Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. SS5 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 111,18% (seratus sebelas koma delapan belas persen) di tahun 2020; 105,44% (seratus lima koma empat puluh empat persen) di tahun 2021; 103,79% (seratus tiga koma tujuh puluh sembilan persen) di tahun 2022; 101,95% (seratus satu koma sembilan puluh lima persen) di tahun 2023; dan 104,37% (seratus empat koma tiga puluh tujuh persen) di tahun
2024.Capaian SS5 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;

(3)Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. Rendahnya realisasi tahun 2022 disebabkan banyaknya jumlah sampel TMS pada komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik karena TMK penandaan dan cemaran mikroba. Banyaknya temuan penandaan TMK Obat Bahan Alam (OBA) karena pelaku usaha OBA didominasi oleh UMK yang belum memahami regulasi terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan. Terkait sampling produk, terdapat peningkatan jumlah sampel targeted yang diperiksa dan diuji setiap tahunnya yaitu 7.346 sampel pada tahun 2020 menjadi 15.819 (lima belas ribu delapan ratus sembilan belas) sampel pada tahun 2024. Gambar 1.11 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024 Persentase makanan yang memenuhi standar keamanan dan mutu menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi dan kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh BPOM dalam memastikan bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Gambar 1.12 Tren Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor mengalami tren yang fluktuatif. Ditinjau dari jumlah tindak lanjut, terdapat tren peningkatan yaitu 1.066 (seribu enam puluh enam) pada tahun 2020, 1.464 (seribu empat ratus enam puluh empat) pada tahun 2021, 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) pada tahun 2022, 2.095 (dua ribu sembilan puluh lima) pada tahun 2023, dan 2.780 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh) pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa koordinasi antara BPOM dengan pemangku kepentingan lainnya, telah berjalan dengan lebih baik. Kemampuan lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPOM menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Gambar 1.13 Tren Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Yang Ditindaklanjuti Oleh Lintas Sektor Tahun 2020-2024 Tingkat efektivitas KIE terkait Obat dan Makanan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi BPOM Peningkatan efektivitas KIE juga mencerminkan semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa BPOM tidak hanya berhasil dalam mendistribusikan informasi, tetapi juga mampu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan Obat dan Makanan. Gambar 1.14 Tren Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan menunjukkan peningkatan yang positif dalam lima tahun terakhir. Ini mencerminkan perbaikan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek pelayanan publik yang diberikan oleh BPOM. Jika dilihat dari nilai tiap aspek perhitungan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), dari enam aspek yang diukur, Kebijakan Pelayanan dan Sarana Prasarana memperoleh nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan yang diterapkan oleh BPOM telah memenuhi ekspektasi masyarakat, dengan adanya kepastian layanan, keterbukaan informasi, serta efektivitas dalam implementasi kebijakan. Gambar 1.15 Tren Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS5 yaitu: a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar; b) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat; e) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; f) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan; serta g) peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat.

6.Sasaran Strategis 6 (SS6): Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Obat dan Makanan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah. SS6 memiliki tren capaian kinerja yang kurang optimal yaitu 70,31% (tujuh puluh koma tiga puluh satu persen) di tahun 2020; 81,07% (delapan puluh satu koma nol tujuh persen) di tahun 2021; 72,18% (tujuh puluh dua koma delapan belas persen) di tahun 2022; 95,38% (sembilan puluh lima koma tiga puluh delapan persen) di tahun 2023; dan 86,57% (delapan puluh enam koma lima puluh tujuh persen) di tahun 2024. Capaian SS4 diukur dengan indikator ‘’Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah’’. Fluktuasi capaian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi capaian kinerja. Salah satu faktor utama adalah kompleksitas perkara, yang mempengaruhi lama proses penyelidikan hingga persidangan. Selain itu, keberhasilan mendapatkan putusan bersalah juga bergantung pada kualitas penyidikan, kelengkapan berkas perkara, serta efektivitas koordinasi antara BPOM dan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Jika ditinjau lebih dalam, capaian terbaik terjadi pada tahun 2021, yang mencapai 54,32% (lima puluh empat koma tiga puluh dua persen). Peningkatan ini disebabkan oleh efektivitas strategi penegakan hukum yang diterapkan saat itu, termasuk peningkatan pengawasan serta koordinasi yang lebih baik dengan lembaga peradilan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, angka ini kembali mengalami penurunan, yang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah perkara dengan kompleksitas tinggi, keterbatasan sumber daya dalam proses penindakan, serta kemungkinan adanya pergeseran kebijakan atau prioritas dalam penegakan hukum. Gambar 1.16 Tren Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah Tahun 2020-2024 Beberapa tantangan dalam pencapaian SS6 yaitu: a) peningkatan advokasi kegiatan penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BPOM; b) perkuatan koordinasi lintas sektor Criminal Justice System (CJS) dengan berbagai kegiatan, seperti (i) Focus Group Discussion (FGD) Perkuatan Penyidikan di bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan perkuatan mekanisme operasi penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme, dan koordinasi PPNS BPOM; c) penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS.
7.Sasaran Strategis 7 (SS7): Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat dan Makanan BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. SS7 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 104,66% (seratus empat koma enam puluh enam persen) di tahun 2020; 101,52% (seratus satu koma lima puluh dua persen) di tahun 2021; 98,38% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh delapan persen) di tahun 2022; 109,18% (seratus sembilan koma delapan belas persen) di tahun 2023; dan 101,78% (seratus satu koma tujuh puluh delapan persen) di tahun 2024. Capaian SS7 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan. Capaian indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kinerja yang konsisten meningkat ini mencerminkan efektivitas kebijakan pengawalan inovasi obat dan makanan dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Jika dilihat dari nilai komponen pembentuk indikator yaitu persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat, memiliki pencapaian tertinggi yang mencerminkan keberhasilan dalam memastikan obat inovasi memenuhi persyaratan regulasi. Gambar 1.17 Tren Persentase Inovasi Obat dan Makanan yang Dikawal Sesuai Standar Tahun 2020-2024 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional, kosmetik, dan makanan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dari 73,11% (tujuh puluh tiga koma sebelas persen) pada tahun 2022 menjadi 92,88% (sembilan puluh dua koma delapan puluh delapan persen) pada tahun 2023. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pendampingan yang dilakukan oleh BPOM, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, serta adanya insentif bagi UMKM yang berkomitmen untuk meningkatkan standar produksi mereka. Dengan capaian ini, diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu meningkatkan kualitas produk mereka dan memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun internasional. Gambar 1.18 Tren Persentase UMKM Yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan Tahun 2020-2024 Program/kegiatan terobosan BPOM untuk mendukung UMKM di antaranya yaitu: (1) Pemberdayaan Orang Tua Angkat dalam rangka Peningkatan UMK Pangan Olahan dan UMKM Obat Bahan Alam Berdaya Saing; (2) Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMK Pangan Olahan dan UMKM OBA melalui Fasilitator yang kredibel dan kompeten; (3) Penguatan Program Wira Cipta Santri; (4) Penguatan Pendampingan UMKM Kosmetik melalui Digitalisasi Informasi; (6) Peningkatan Kemandirian bahan baku kosmetik untuk UMKM Kosmetik; (7) Standarisasi Kompetensi Fasilitator/Penyuluh/Kader melalui Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (8) Penguatan Program Pangan Aman Goes to Campus bersinergi dengan Platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka; (9) Pemberdayaan UMKM OBA melalui kemitraan dengan lintas sektor. Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS7 yaitu: a) meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menginventarisir produk inovasi potensial yang akan difasilitasi oleh BPOM serta menyediakan data uji yang dibutuhkan; b) menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi mitra produksi produk inovasi; c) menyusun pedoman pengkajian produk inovasi untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan produk inovasi yang akan difasilitasi oleh BPOM; d) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan unit pelaksana teknis untuk mengantisipasi keterlambatan pelaporan terkait UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi makanan dari UPT.
8.Sasaran Strategis 8 (SS8): Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kerja Sama BPOM yang Optimal Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance yang menjadi tujuan reformasi birokrasi diwujudkan dengan pelaksanaan tugas BPOM secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan partisipatif (keterlibatan masyarakat). Untuk itu diperlukan penataan organisasi yang menekankan pada penguatan kelembagaan dan tata hubungan kerja (proses bisnis), baik hubungan dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan serta hubungan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Penataan organisasi bertujuan untuk membangun organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Pelaksanaan tugas yang disertai dengan sistem pengendalian intern yang optimal akan memastikan pencapaian tujuan BPOM sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. SS8 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 104,15% (seratus empat koma lima belas persen) di tahun 2020; 102,29% (seratus dua koma dua puluh sembilan persen) di tahun 2021; 99,31% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh satu persen) di tahun 2022; 100,66% (seratus koma enam puluh enam persen) di tahun 2023; dan 102,22% (seratus dua koma dua puluh dua persen) di tahun 2024. SS8 diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM; (2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif. Indeks RB BPOM memiliki tren peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPOM telah memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), Gambar 1.19 Tren Indeks RB BPOM Tahun 2020-2024 Nilai AKIP BPOM memiliki tren peningkatan dari 80,18 (delapan puluh koma delapan belas) di tahun 2022 menjadi 82,04 (delapan puluh dua koma nol empat) di tahun 2024, dengan tingkat akuntabilitas kinerja tetap berada pada kategori "A". Tren positif ini mencerminkan komitmen BPOM dalam memperbaiki tata kelola kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas. Keberhasilan ini didukung dengan cara menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atas evaluasi AKIP BPOM. Gambar 1.20 Tren Indeks RB BPOM Tahun 2020-2024 Terdapat tren penurunan persentase kerjasama yang efektif dari tahun 2020- 2022 karena pada tahun 2021 terdapat perubahan definisi operasional dan cara perhitungan indikator dimana sejak tahun 2021 memperhitungkan peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Capaian terendah di tahun 2022 karena terdapat penambahan kerja sama baru di triwulan IV tahun 2022 yang belum diimplementasikan, sehingga capaian terus meningkat di tahun 2023-2024 dengan bertambahnya jumlah implementasi kerjasama. Gambar 1.21 Tren Persentase Kerjasama yang Efektif Tahun 2020-2024 Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS8 yaitu: a) melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan Critical Success Factor (CSF) dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional; b) melakukan penataan kelembagaan yang dapat mendukung strategi dalam pencapaian kinerja; c) memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; d) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP dari KemenPANRB; e) mengoptimalkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern; f) memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; g) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; dan h) penjajakan kerja sama dengan mitra kerja sama baru, implementasi kerja sama dengan mitra yang telah memiliki dokumen kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama.
9.Sasaran Strategis 9 (SS9): Terwujudnya SDM BPOM yang Berkinerja Optimal Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. SS9 memiliki tren penurunan capaian kinerja yaitu 103,74% (seratus tiga koma tujuh puluh empat persen) di tahun 2020; 101,43% (seratus satu koma empat puluh tiga persen) di tahun 2021; 101,35% (seratus satu koma tiga puluh lima persen) di tahun 2022; 103,12% (seratus tiga koma dua belas persen) di tahun 2023; dan 98,25% (sembilan puluh delapan koma dua puluh lima persen) di tahun 2024. SS9 diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut: (1) Indeks Profesionalitas ASN BPOM dan (2) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi. Terdapat penurunan nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BPOM di tahun 2024 karena terdapat perubahan tools pengukuran berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 006/B-4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 hal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Selain itu masih terdapat pegawai BPOM yang belum mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis juga menjadi penyebab kegagalan kinerja terkait indikator ini. Gambar 1.22 Tren Indeks Profesionalitas ASN BPOM Tahun 2020-2024 Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi memiliki tren peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SDM BPOM telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari program pengembangan kompetensi yang terstruktur, diselaraskan dengan standar kompetensi jabatan di BPOM. Selain itu juga dukungan dari pemangku kepentingan di BPOM, khususnya dari unit kerja untuk mengembangkan kompetensi pegawainya juga menjadi faktor utama keberhasilan. Gambar 1.23 Tren Persentase SDM BPOM yang Memenuhi Standar Kompetensi Tahun 2020-2024 Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS9 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; d) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.
10.Sasaran Strategis 10 (SS10): Menguatnya Laboratorium, Analisis/Kajian Kebijakan, serta Penerapan E-Government dalam Pengawasan Obat dan Makanan Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. SS10 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh persen) di tahun 2020; 106,37% (seratus enam koma tiga puluh tujuh persen) di tahun 2021; 104,72% (seratus empat koma tujuh puluh dua persen) di tahun 2022; 109,63% (seratus sembilan koma enam puluh tiga persen) di tahun 2023; dan 105,08% (seratus lima koma nol delapan persen) di tahun 2024. SS10 diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPOM; (2) Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian; dan (3) Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan. Indeks SPBE BPOM menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa BPOM telah berhasil mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan ini juga didorong oleh berbagai inisiatif strategis yang dilakukan seperti kolaborasi dengan pihak eksternal seperti K/L terkait, serta mitra teknologi untuk memperkuat implementasi SPBE, implementasi sistem keamanan siber untuk melindungi data dan informasi pemerintahan dari ancaman digital, serta integrasi data antar sistem dalam BPOM. Gambar 1.24 Tren Indeks SPBE BPOM Tahun 2020-2024 Terdapat peningkatan yang konsisten dalam pemenuhan standar kemampuan pengujian di laboratorium pengawasan obat dan makanan menunjukkan bahwa kualitas laboratorium di lingkungan BPOM terus membaik dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini merupakan wujud dari upaya intensif dan kolaboratif yang dilakukan BPOM, antara lain melalui monitoring dan evaluasi SKL secara triwulanan, sehingga kendala dapat segera diatasi; pemenuhan standar ruang lingkup pengujian melalui uji profisiensi dan pelatihan; penyediaan peralatan laboratorium melalui pengadaan, pemeliharaan, dan kalibrasi; serta peningkatan kompetensi SDM sesuai penugasan pengujian. Gambar 1.25 Tren Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Pengujian Tahun 2020-2024 Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Tren ini menunjukkan peningkatan kepercayaan serta optimalisasi pemanfaatan analisis dan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Meningkatnya frekuensi publikasi internasional hasil analisis kebijakan di forum nasional dan internasional, pelibatan pakar ahli dalam penyusunan analisis kebijakan yang meningkatkan kualitas dan validitas hasil, serta meningkatnya umpan balik positif dari stakeholder sebagai pengguna hasil analisis kebijakan menjadi faktor kunci tercapainya indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dengan sangat baik. Gambar 1.26 Tren Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan Tahun 2020-2024 Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS10 yaitu: a) melakukan optimalisasi pada indikator-indikator penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dan manajemen SPBE yang masih di bawah level 3 serta melakukan reviu dan tindak lanjut atas reviu bagi indikator yang sudah berada di atas 3 secara berkala; b) menyusun dan merevisi peraturan - peraturan terkait SPBE; c) pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan laboratorium, dan peningkatan kompetensi SDM sesuai rencana; d) monitoring evaluasi SKL secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani; e) diseminasi hasil analisis kebijakan melalui forum diseminasi dan publikasi pada berbagai forum eksternal; f) memastikan hasil riset dan kajian yang dilaksanakan diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada pemanfaat hasil riset dan kajian; g) meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset dan kajian obat dan makanan baik secara internal, nasional maupun internasional.
11.Sasaran Strategis 11 (SS11): Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. SS11 memiliki tren penurunan capaian kinerja yaitu 101,35% (seratus satu koma tiga puluh lima persen) di tahun 2020; 100,53% (seratus koma lima puluh tiga persen) di tahun 2021; 100,72% (seratus koma tujuh puluh dua persen) di tahun 2022; 100,40% (seratus koma empat puluh persen) di tahun 2023; dan 99,01% (sembilan puluh sembilan koma nol satu persen) di tahun 2024. SS11 diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPOM dan (2) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPOM. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diraih BPOM untuk kesepuluh kalinya sejak tahun 2014. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan di BPOM telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tidak ada pelanggaran material terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Prestasi ini merupakan wujud komitmen BPOM untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, juga sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas organisasi kepada masyarakat. Terdapat tren penurunan NKA BPOM karena pada tahun 2024 terdapat perubahan tools penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Gambar 1.27 Tren Nilai Kinerja Anggaran BPOM Tahun 2020-2024 Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS11 yaitu: a) penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited; b) pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI; c) tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK secara tepat waktu; d) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; e) pelaporan kinerja melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara tepat waktu dengan data yang akurat. I.1.2 Aspirasi Stakeholder Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BPOM dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BPOM untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat- obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjaringan aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh BPOM dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. BPOM menjaring feedback dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat di seluruh Indonesia di 38 Provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas feedback yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis wordcloud dari feedback dan saran masukan dari masyarakat. Gambar 1.28 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “kinerja BPOM”, “Pengawasan Produk”, dan “Sosialisasi BPOM ke Masyarakat”, serta lainnya dapat dilihat pada gambar di atas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklasterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan Pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi KIE dan pengawasan pangan. Gambar 1.29 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis word cloud diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
1.BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah rural.
2.BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
3.BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain ketiga poin tersebut, pada kegiatan yang melibatkan diskusi dengan pakar gender dan organisasi masyarakat dengan kebutuhan khusus, BPOM diharapkan dapat lebih memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan pengalaman dari setiap elemen masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak, lanjut usia, kelompok rentan secara fisik (termasuk disabilitas), sosial dan ekonomi serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dengan imbang gender. I.2 Potensi dan Permasalahan Dalam menyusun Renstra BPOM 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (emerging diseases), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi. Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BPOM dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BPOM dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Renstra BPOM 2025-
2029.Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BPOM diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Renstra yang komprehensif dan adaptif akan membantu BPOM tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BPOM menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threats) merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BPOM periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat. I.2.1 Kekuatan (Strength) Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BPOM, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BPOM keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BPOM di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:
1.Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang Kuat dan Terukur BPOM berkomitmen melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan RB secara konsisten dilaksanakan terhadap RB General dan RB Tematik. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indeks RB BPOM dalam periode Renstra tahun 2015-2019 dan 2020-2024 yang terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 dengan nilai 96,24 (sembilan puluh enam koma dua puluh empat) dengan kategori “Memuaskan”. Gambar 1.30 Indeks RB BPOM Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa BPOM telah memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK serta diharapkan dapat terus dilakukan peningkatan kualitas untuk mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan RB, pengawasan internal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap langkah reformasi berjalan sesuai arah yang ditetapkan, bebas dari penyimpangan, dan menghasilkan output yang nyata. Komitmen pelestarian budaya integritas pada BPOM tergambar pada tahun 2024 BPOM memperoleh skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemperatasan Korupsi (KPK) dengan nilai 83,98 (delapan puluh tiga koma sembilan puluh delapan) atau termasuk dalam kategori indeks “TerJAGA” (zona hijau). Keberhasilan pembangunan zona integritas pada unit kerja sampai dengan tahun 2024 memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi), di antaranya 8 (delapan) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Di tahun 2024 BPOM memiliki Kewenangan penilaian WBK secara mandiri melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 318 Tahun 2024 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2024 Secara Mandiri. Selain itu, di tahun 2024 BPOM juga memperoleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) di level 4 (empat). Hal ini menggambarkan bahwa sistem pengendalian intern BPOM Terkelola dan Terukur. Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan BPOM tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan BPOM telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Beberapa penghargaan yang diperoleh BPOM sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

a.Anugerah Media Humas (AMH) 2024, terbaik ketiga pada kategori media sosial;
b.Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 untuk kategori Kementerian Negara atau Lembaga;
c.Badan Publik dengan kualifikasi “Informatif” selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga 2024 dan peringkat pertama kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat;
d.Kategori Terbaik Kementerian/Lembaga dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Kementerian PANRB;
e.Peringkat Pertama Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tingkat Lembaga Pemerintah (Zonasi Hijau Kategori A Kualitas Tertinggi) oleh Ombudsman RI;
f.The 1st Indonesia Government Public Relations (GPR) Awards 2023 (IGA 2023) yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia; dan
g.Satu Dekade Opini WTP BPOM; dan lain-lain.
1. 2.Kerja Sama lintas sektor aktif dan jaringan kerja sama yang solid Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan tugas strategis yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen, serta daya saing produk nasional. Dalam menjalankan fungsinya, BPOM telah mengembangkan kerja sama lintas sektor dan jaringan kerja sama nasional serta internasional yang kuat dan berkesinambungan. BPOM telah membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, antara lain K/L, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi internasional. Kerja sama ini dilakukan melalui sinergi program strategis, pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses teknologi terkini, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan BPOM dalam mengawasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Kerja sama juga dilakukan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat serta dukungan pembangunan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder, BPOM dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal tetapi juga memperkuat sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia serta berkontribusi dalam peningkatan ekonomi nasional. Komitmen BPOM atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama aktif BPOM yang dibina sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 548 (lima ratus empat puluh delapan) kerja sama dalam negeri dan 19 (sembilan belas) kerja sama luar negeri. Pada awal tahun 2025, tepatnya 23 Januari 2025 sebagai wujud komitmen BPOM dalam mengawal Program Strategis Presiden terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) maka telah ditandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait Sinergi MBG. Penguatan kerja sama lainnya dengan berbagai K/L dan pemerintah daerah untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi, antara lain kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian dalam pengawasan obat, vaksin, dan produk pangan segar, kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam hal pengendalian impor dan distribusi produk ilegal, kerja sama dengan Polri dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, kerja sama dengan asosiasi e-commerce dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diedarkan secara daring serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pendampingan pelaku UMKM. Kolaborasi ini terbukti memperluas jangkauan pengawasan ke seluruh pelosok negeri, menguatkan kapasitas daerah, serta meningkatkan responsivitas terhadap isu keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pada tataran kerja sama bilateral, BPOM membangun kerja sama yang strategis dan efektif dengan TGA Australia dalam kerangka Indo Pacific Regulatory Strengthening (IRSP) yang memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk memperkuat regulatori obat. BPOM juga melakukan kerja sama dengan PMDA Jepang, MFDS Korea, NMPA China, ANVISA Brazil, dan ISP Chile dalam pertukaran informasi regulatori. BPOM juga telah membuktikan kemampuan solidnya dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa hambatan perdagangan internasional melalui diplomasi regulatori yang efektif dalam melindungi kepentingan nasional. BPOM juga berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas regulator di negara-negara selatan-selatan seperti Palestina, Timor Leste, dan negara di Afrika melalui pemberian pelatihan dan bantuan teknis di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Upaya ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta membuka jalur diplomasi dan fondasi kemitraan ekonomi yang lebih luas. Pada level regional dan multilateral, BPOM aktif dalam memperkuat diplomasi regulasi dan standardisasi, dengan berperan sebagai anggota aktif atau mitra dalam berbagai forum internasional, seperti WHO, Codex Alimentarius Commission, ASEAN Pharmaceutical Product Working Group (PPWG), ACC, APEC Life Sciences Innovation Forum, International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA), serta forum internasional lainnya. Kerja sama ini juga dimanfaatkan untuk mendukung penguatan kelembagaan BPOM sebagai WLA dan peningkatan kompetensi SDM BPOM melalui hibah Asian Development Bank. Kerja sama lintas sektor dan jejaring kerja sama dalam dan luar negeri yang efektif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga memperkuat kapasitas BPOM dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul, baik di tingkat nasional maupun internasional serta mempermudah akses ekspor produk Indonesia ke pasar internasional dengan pengakuan dari mitra internasional.
2. 3.SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional, dengan pengalaman teknis yang luas serta spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi BPOM didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di BPOM mencerminkan standar tinggi di bidangnya. Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM BPOM merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM BPOM terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk dapat melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, BPOM memiliki 22 (dua puluh dua) Jabatan Fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan Tahun 2024, sebanyak 4.730 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh) pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. 75% (tujuh puluh lima persen) dari pegawai tersebut merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan, terdiri dari 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 441 (empat ratus empat puluh satu) pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan, 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) pegawai dengan spesialisasi fungsi penindakan, 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pegawai dengan spesialisasi fungsi penilaian, 98 (sembilan puluh delapan) pegawai dengan spesialisasi fungsi standardisasi, dan 16 (enam belas) pegawai dengan spesialisasi fungsi pemantauan yang tersebar di pusat dan juga daerah. Kompetensi teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah. Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOM juga didukung dengan 25% (dua puluh lima persen) Jabatan Fungsional lainnya seperti di bawah ini: Gambar 1.31 Jumlah Pegawai Struktural, Pelaksana dan Fungsional BPOM Tabel 1.1. Jumlah Pegawai BPOM Per Jabatan Fungsional No. Jabatan Fungsional Jumlah Pegawai 1 Pengawas Farmasi dan Makanan 3.537 2 Pranata Komputer 208 3 Pranata Keuangan APBN 176 4 Arsiparis 159 5 Analis Pengelolaan Keuangan APBN 113 No. Jabatan Fungsional Jumlah Pegawai 6 Analis SDM Aparatur 99 7 Perencana 95 8 Auditor 60 9 Analis Kebijakan 51 10 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 44 11 Penata Laksana Barang 43 12 Analis Anggaran 38 13 Pranata SDM Aparatur 34 14 Pranata Hubungan Masyarakat 19 15 Asesor SDM Aparatur 13 16 Perancang Peraturan Perundang-undangan 10 17 Widyaiswara 10 18 Analis Hukum 8 19 Statistisi 5 20 Psikolog Klinis 3 21 Pustakawan 3 22 Sandiman 2 Total 4.730 (Sumber data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BPOM, per 24 April 2025) Penguatan kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan SDM BPOM merupakan strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan seperti munculnya produk inovatif, bahan dan kontaminan baru, serta kebutuhan akan metodologi pengujian terkini, serta pengawalan terhadap program prioritas Presiden MBG menuntut penguatan kapabilitas SDM secara berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPOM secara konsisten melaksanakan penilaian, pengembangan, dan sertifikasi kompetensi SDM. Hasil penilaian kompetensi periode 2020–2024 menjadi dasar dalam merancang program pengembangan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Hingga tahun 2024, sebanyak 88% (delapan puluh delapan persen) SDM BPOM dinyatakan kompeten sesuai standar yang ditetapkan. Pada periode 2020–2024, BPOM telah melatih SDM-nya melalui berbagai jenis pelatihan, yaitu Pelatihan Teknis sebanyak 40.727 (empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) peserta, Pelatihan Fungsional 10.707 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh) peserta, serta Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) peserta. Selain itu, tercatat 268.046 (dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh enam) peserta mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, bimbingan teknis, kursus dan lainnya yang mencakup pelatihan teknis pendukung tugas, penguatan kapasitas umum, serta internalisasi nilai-nilai organisasi. Tren penyelenggaraan peningkatan kompetensi sebagai berikut: Gambar 1.32 Jumlah Capaian Alumni Pelatihan SDM BPOM Secara khusus, sebanyak 13.437 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) SDM BPOM telah mengikuti pelatihan teknis berbasis kompetensi selama 2020- 2025, termasuk pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector Junior. Sebagai bentuk pengakuan profesional, hingga 31 Maret 2025, sebanyak 4.000 (empat ribu) SDM BPOM telah mengikuti sertifikasi kompetensi melalui dua skema utama. Di samping itu, BPOM juga memberikan dukungan untuk pengembangan akademik jangka panjang. Selama periode 2020-2023, sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) peserta tugas belajar jenjang S1 hingga S3 telah difasilitasi, baik di dalam maupun luar negeri. Gambar 1.33 Jumlah SDM POM yang telah mengikuti Pelatihan Teknis PKP Pertama dan DFI Junior Tahun 2020 sampai dengan 2024 Gambar 1.34 Jumlah SDM POM yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi teknis skema PKP Pertama dan DFI Junior Tahun 2020-2025 Di sisi lain, sebanyak 13.437 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) SDM POM telah mengikuti pelatihan teknis berbasis kompetensi selama rentang waktu 2020 sampai dengan 2025, termasuk pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector Junior. Sebagai bentuk pengakuan profesional, sampai dengan 31 Maret 2025 sebanyak 4000 (empat ribu) SDM POM telah mengikuti sertifikasi kompetensi melalui dua skema utama. Selain itu, BPOM memfasilitasi 269 (dua ratus enam puluh sembilan) peserta tugas belajar jenjang S1 sampai dengan S3 selama periode 2020-2023 baik dalam maupun Luar Negeri. Seluruh pencapaian ini mencerminkan komitmen BPOM dalam membangun SDM yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan kompetensi dan pengalaman teknis yang solid, BPOM mampu merancang strategi pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan inovatif, demi menjamin perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal. Hal ini memperkuat posisi BPOM sebagai institusi yang terus bertransformasi mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan zaman. Dengan masifnya kegiatan peningkatan sensitivitas gender yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2022 hingga akhir 2024 serta telah dibuatnya media pembelajaran asinkron/e-Learning Pengarusutamaan Gender, semakin banyak pegawai baik di level pimpinan dan staf di seluruh fungsi yang memiliki pemikiran yang responsif gender. Pemikiran yang responsif gender akan mendukung pelaksanaan pengarustamaan gender yang merupakan salah satu mainstreaming dalam RPJMN. Harapannya, dengan seiring berjalannya waktu mulai dari penyusunan kebijakan untuk internal dan eksternal, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan kegiatan diharapkan dapat semakin mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. 4.Komitmen Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BPOM SPBE merupakan strategi nasional yang menjadikan TIK sebagai kekuatan penggerak utama reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Program nasional ini menjadi kewajiban bagi instansi Kementerian dan Lembaga yang akan mewujudkan percepatan transformasi digital layanan publik instansi termasuk BPOM. Dalam implementasi SPBE, BPOM berkomitmen penuh dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung layanan pemerintah yang diselenggarakan di BPOM, dibuktikan dengan pencapaian nilai indeks SPBE BPOM dengan kategori MEMUASKAN. Penerapan SPBE yang telah dilakukan BPOM adalah pada penerapan aspek Kebijakan Internal tata kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek TIK, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik, dan Aspek layanan Publik Berbasis Elektronik. Penerapan ini terlihat pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang telah mengatur seluruh ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan BPOM dan menjadi dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat seluruh unsurnya dengan lengkap, serta adanya koordinasi lintas unit kerja disertai tim koordinasi SPBE instansi pusat yang telah menjalankan fungsinya. BPOM telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti beberapa peralatan mutakhir telah dimiliki dan tersebar di laboratorium BPOM di seluruh Indonesia antara lain: Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy (ICP-MS), Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry Triple Quadrupole (LC-MS/MS TQD), High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC), Gas Chromatography with Tandem Mass Spectrometry (GC-MS/MS), Real time - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), Next Generation Sequencing (NGS), Liquid Chromatography – High Resolution Mass Spectrometry (LC- HRMS), isolator dan Liquid Chromatography Mass Spectrometry- Quadrupole Time of Flight (LC-MS/MS QTOF) dan teknik biologi molekuler memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan yang meningkat, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mendeteksi kontaminan dan non-konformitas dengan efektivitas yang signifikan. Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya. Di sisi lain, digitalisasi proses kerja BPOM telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat.
4. 5.Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi dan Tersebar Secara Nasional BPOM memiliki jaringan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) UPT di BPOM serta laboratorium utama di Kantor Pusat BPOM yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) serta 3 (tiga) Laboratorium UPT PPPOMN. Struktur ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengujian di tingkat lokal dan nasional tetapi juga memfasilitasi koordinasi dan standarisasi metode pengujian di seluruh jaringan. Dengan demikian, BPOM dapat menjamin bahwa setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat, melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Setiap UPT dalam jaringan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dilengkapi dengan kemampuan pengujian yang beragam, memungkinkan BPOM untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek produk sediaan farmasi dan pangan olahan, mulai dari analisis mikrobiologi hingga pengujian kimia dan toksikologi. Kemampuan ini memastikan bahwa BPOM tidak hanya responsif terhadap isu keamanan yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berdampak pada kesehatan masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat antara UPT dan laboratorium utama, BPOM memperkuat jaringan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pengawasan didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang akurat, mendukung komitmen BPOM dalam menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi. Kebijakan ini termasuk di dalamnya pengawalan keamanan pangan pada Program MBG melalui kegiatan sampling dan pengujian yang akan dilaksanakan oleh seluruh UPT. Kompetensi laboratorium pengujian dapat ditunjukkan melalui Akreditasi laboratorium pengujian sesuai ISO/IEC 17025 yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional/Badan Standardisasi Nasional (KAN/BSN). Setiap laboratorium pengujian harus menerapkan sistem manajemen mutu yang tergambar dalam terpeliharanya akreditasi laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017. Akreditasi laboratorium pengujian bersifat voluntary, namun pengakuan akreditasi merupakan bukti kompetensi laboratorium pengujian yang diakui oleh KAN. KAN adalah suatu lembaga di bawah Presiden yang bertugas memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN). KAN diakui secara internasional melalui MLA dan MRA dengan APAC, IAF, dan ILAC dan sertifikasinya diakui di banyak negara. Laboratorium pengujian di BPOM untuk dapat memberikan jaminan validitas hasil pengujian dan sistem manajemen mutu yang handal agar menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO/IEC 17025:2017. Hasil uji laboratorium merupakan data yang valid dalam penetapan keputusan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan semakin maraknya peredaran produk yang dipalsukan maupun yang sub standar, peran laboratorium sangat strategis. Pada tahun 2018, Laboratorium PPPOMN telah ditunjuk sebagai Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia untuk ruang lingkup: a. Mikrobiologi; b. Deteksi DNA Spesifik Spesies dan GMO. Penunjukan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dan penguatan laboratorium BPOM khususnya PPPOMN terhadap sistem kesehatan nasional. Dalam rangka peningkatan dan penguatan kemampuan laboratorium pengujian pangan di Indonesia dan untuk meningkatkan mutu hasil uji produk pangan yang beredar di perdagangan nasional, regional dan global diperlukan kesiapan laboratorium pengujian pangan, tidak hanya Lab BPOM sebagai institusi pengawas namun termasuk juga lab instansi pemerintah dan swasta (industri). Pengujian Obat di PPPOMN mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium yang terkualifikasi WHO sejak tanggal 6 Mei 2019 dan secara resmi dicantumkan dalam list laboratorium Pre kualifikasi WHO (PQ) sejak Desember 2019. Dalam rangka PQ, Laboratorium Obat Bidang Kimia Obat Napza konsisten melakukan penerapan sistem mutu yang mengacu kepada World Health Organization Technical Report Series No. 957, 2010 Annex 1 WHO good practices for pharmaceutical quality control laboratories, antara lain dengan menerapkan data integrity melalui Chromatography Data System sebagai penjaminan validitas hasil pengujian. Dengan predikat PQ WHO maka perlu mempertahankan status akreditasi sebagai laboratorium pengendali mutu untuk pengujian obat HIV/AIDS, anti tuberkulosa dan anti Malaria (ATM). Hal ini memerlukan komitmen secara menyeluruh dari berbagai pihak serta pimpinan BPOM. Sejak tahun 2016, BPOM melalui Balai Pengujian Produk Biologi telah menjadi anggota pada jejaring laboratorium produk biologi yaitu WHO-NNB (WHO- National Control Laboratory Network for Biologicals (WHO-NNB) yang dibangun oleh World Health Organization (WHO). Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) juga merupakan salah satu Laboratorium Kontrak WHO sejak tahun 2021 (dari 13 laboratorium kontrak WHO di seluruh dunia hingga saat ini). Saat ini BPPB juga mengemban dua fungsi National Regulatory Authority (NRA) dari sembilan fungsi NRA, yaitu fungsi Lot Release dan Laboratory Testing dan juga termasuk dalam evaluasi oleh WHO dalam rangka WHO Listed Authority (WLA), Selain itu, pada tahun 2024 WHO telah membangun WHO Global Network of Quality Control Laboratories for Pharmaceuticals (GNP). Pada jejaring tersebut, PPPOMN dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) berpartisipasi pada kegiatan tersebut. selain itu, dalam rangka perkuatan pengujian produk tembakau, BPKOM berpartisipasi pada kegiatan Tobacco Laboratory Network (Toblabnet) setiap tahunnya yang dikoordinir oleh WHO. Pada Desember 2022, PPPOMN-BPOM telah memperoleh pengakuan dalam implementasi ISO 17034:2016 dalam produksi bahan acuan atau baku pembanding. Sebagai dukungan dalam rangka penguatan dan mengembalikan ASEAN Reference Standard Working Group (ARSWG) dalam pilar resmi ASEAN, PPPOMN-BPOM menyelenggarakan The16th Meeting on the Production of Asean Reference Substances pada tanggal 19-20 Maret 2024 di Denpasar, Bali. Kegiatan ini diikuti oleh 10 negara anggota. Kegiatan penting lain bertajuk "ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) Workshop on Food Additives". Workshop ini berfokus pada analisis antioksidan dalam minyak goreng. Sebagai AFRL untuk bahan tambahan pangan (BTP) sejak 2014, maka hal ini merupakan peran penting dalam peningkatan kompetensi pengujian pangan di ASEAN sesuai dengan standar internasional. Workshop diselenggarakan secara hybrid, dengan peserta dari berbagai negara ASEAN, antara lain Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Brunei, serta beberapa laboratorium pengujian pangan di Indonesia. Dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Indonesia, BPOM telah meluncurkan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang mengusung konsep baru tanggal 9 Oktober 2024. Prinsip dari Grand Design ini adalah penguatan konektivitas jejaring laboratorium BPOM untuk memberi jaminan bahwa sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan standar. Peluncuran Grand Design bertujuan untuk membawa laboratorium yang ada di BPOM dan jaringannya masuk ke maturitas level 4, serta mendorong posisi Indonesia untuk menjadi negara ke- 31 yang masuk ke dalam WLA di tahun 2025 mendatang. Partisipasi pada kegiatan 19th International Conference of Drug Regulatory Authorities dengan tema "Smart Regulation: Delivering Quality Assured Medical Products for All" di New Delhi India yang merupakan pertemuan dua tahunan regulator global yang membahas tentang isu mutu, reformasi regulasi dan penguatan sistem regulasi, keamanan produk kesehatan, deteksi, pencegahan dan respons terhadap produk kesehatan yang tidak memenuhi standar dan palsu, akses ke produk kesehatan bermutu, regulasi uji klinis, kolaborasi regulasi, harmonisasi, rasionalisasi dan reliance, akses ke teknologi baru dan inovatif, regulasi novel medical products, regulasi obat-obatan herbal. Pada tanggal 12-15 November 2024, 150/TC 217 Cosmetics yang merupakan Technical Committee 150 yang bertugas membahas standarisasi dalam lingkup produk kosmetik mengadakan serangkaian sidang secara hybrid di Monaco. Acara ini mencakup berbagai sest, termasuk 150/TC 217/CAG, WG 1, WG 3, WG 4, WG 7 dan sidang pleno 150/ TC 217. Indonesia berpartisipasi aktif dalam sidang WG 3 yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 November 2024. Yang memperkuat pada sistem regionalisasi laboratorium adalah strategi yang digunakan oleh BPOM untuk mengatur pengelolaan sampling dan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterapkan oleh seluruh UPT BPOM. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka sistem regionalisasi laboratorium diberlakukan di seluruh UPT BPOM. Tujuan utama sistem regionalisasi laboratorium adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan tetap memastikan pengawasan yang merata, responsif, dapat dilakukan lebih cepat dan akurat di setiap wilayah.
5. 6.Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat Kekuatan BPOM dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan terletak pada regulasi dan kebijakan yang terkini, kredibel, dan berkualitas yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan tim ahli. Keterbukaan BPOM untuk bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan organisasi melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan PKS memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi ini memperluas jangkauan program pemberdayaan dan memastikan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat. Selain itu, BPOM juga menyediakan pembelajaran terintegrasi secara online melalui platform seperti PINTeR, SMKPO, Rumah Siripo, dan Istana UMKM, serta Integrated Development and Training Information System (IDEAS) yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. BPOM aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan berbagai platform baik secara langsung dengan webinar, penyuluhan, KIE serta tidak langsung melalui media sosial. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, BPOM berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan duta/kader/ penyuluh di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kegiatan BPOM Goes to School/Campus/Community. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, mengkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua. Pengawalan keamanan pangan pada Program MBG seyogyanya juga dapat dielaborasi melalui serangkaian kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat ini, khususnya bagi para penerima manfaat (ibu hamil, ibu menyusui, anak sekolah), sehingga terwujud kesadaran dan kemampuan untuk melakukan deteksi dini terhadap kualitas dan keamanan MBG yang didapatkan sebagai langkah mitigasi risiko insiden Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh BPOM, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu BPOM dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan BPOM merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.
6. 7.Kemampuan Adaptif dalam Mengikuti Dinamika Regulasi dan Inovasi Teknologi untuk Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana BPOM secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Dengan memastikan bahwa regulasi dan prosedur pengawasan selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung inovasi industri. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu memberikan dorongan untuk meningkatkan kemandirian sediaan farmasi nasional termasuk obat bahan alam serta acuan pedoman pengembangan dan pemanfaatan jamu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah daya saing produk lokal. Selain itu, atas inisiasi BPOM, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka pada tahun 2019 dengan melibatkan K/L terkait, asosiasi dan industri, serta perguruan tinggi dan lembaga penelitian, yang saat ini telah direvitalisasi menjadi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Fitofarmaka. Perkembangan terkini mencakup teknologi formulasi (misalnya penggunaan nanoteknologi), pembuktian ilmiah (uji praklinik dan uji klinik) dan inovasi regulasi misalnya terkait stunting. Sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, berkembang tren cosmetic refilling (kosmetik isi ulang) sebagai inovasi untuk mengurangi dan mencegah sampah plastik. Hal ini mendorong BPOM selaku instansi pemerintah yang berperan dalam pengawasan kosmetik untuk mendukung inovasi yang sejalan dengan gerakan ramah lingkungan, tanpa mengurangi kualitas dan keamanan produk. Salah satunya dengan penyusunan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik yang juga mengatur tentang kosmetik isi ulang. Inovasi regulasi di bidang suplemen kesehatan misalnya terkait pengembangan probiotik. Review dan penyusunan regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disusun terus mengikuti dinamika dan perkembangan terkini untuk memberikan acuan, kemudahan dan kepastian dalam pemenuhan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu. Sejalan dengan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, agar Pemerintah melakukan pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak dalam rangka menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. BPOM mendukung tersedianya pangan olahan yang sehat melalui kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) guna menekan faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular dari pola konsumsi yang salah. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang disusun dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, BPOM meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi terkini dalam pengawasan, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga internasional dan pemangku kepentingan industri. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, tetapi juga memposisikan BPOM sebagai lembaga yang tangguh dan dinamis, siap menghadapi tantangan masa depan. Kemampuan adaptasi ini membuktikan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri, menjadikannya kekuatan penting dalam membangun sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan berkelanjutan.
7. 8.Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, infrastruktur pelayanan publik disediakan guna menunjang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur pelayanan publik BPOM meliputi gedung kantor dan/atau perkantoran, baik yang berada di wilayah Unit Pusat, maupun Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar, Balai, dan Loka POM), serta sarana prasarana pendukungnya. Gedung kantor yang berada di wilayah unit pusat, memiliki peranan penting dalam mendukung operasional BPOM secara keseluruhan, dan berfungsi sebagai sarana koordinasi dan pengambilan keputusan strategis. Pada unit pusat, terdapat 13 (tiga belas) gedung yang meliputi 12 (dua belas) gedung dengan fungsi perkantoran (Gedung Garuda, Gedung Merah Putih, Gedung Bhineka Tunggal Ika, Gedung Rempah, Gedung Tenun, Gedung Batik, Gedung Mozaik, Gedung Panacea, Gedung Arcadia, Gedung Eureka I dan II, serta Gedung Phinisi) dan 1 gedung dengan fungsi pelayanan publik (Gedung Athena). Sementara itu, kantor UPT berperan langsung dalam membantu pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di tingkat regional dan lokal. Sampai dengan tahun 2024, BPOM memiliki 76 (tujuh puluh enam) UPT di mana keseluruhnya telah memiliki gedung kantor, baik yang berstatus hak milik maupun sewa. BPOM terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan gedung kantor bagi UPT melalui fasilitasi pengadaan barang/jasa, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring. Selain keberadaan gedung kantor, sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik yang memadai juga berperan penting untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dilakukan dengan optimal. Sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud, meliputi loket pelayanan publik milik unit kerja yang ada di BPOM, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, pemeliharaan gedung, kendaraan, serta fasilitas perkantoran termasuk di dalamnya meubelair, dan media informasi digital (videotron). Untuk memastikan seluruh UPT di lingkungan BPOM memiliki standar infrastruktur pelayanan publik yang sama, BPOM telah menyusun Grand Design Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan UPT BPOM pada tahun 2021 dengan terus melakukan penyempurnaan sampai dengan tahun 2024. Grand Design Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan UPT BPOM telah disahkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 227 Tahun 2024.
8. 9.Memiliki strategi dan saluran komunikasi publik eksternal dan internal yang dikelola dengan baik Strategi dan saluran komunikasi publik eksternal dan internal memegang peranan krusial dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Strategi komunikasi publik BPOM menekankan scientific based atau berbasis data hasil sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi ini juga telah dibakukan dalam sebuah pedoman strategi komunikasi baik yang diimplementasikan reguler dalam setiap publikasi informasi kepada masyarakat. Selain itu pada kasus tertentu, BPOM juga memiliki pedoman komunikasi krisis untuk mengatasi isu pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tengah menjadi sorotan publik. Prinsip komunikasi publik BPOM mengedepan transparansi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat. Transparansi termanifestasikan dalam rilis resmi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan baik dalam bentuk siaran pers, peringatan publik, berita aktual, dan konten publikasi lainnya. BPOM juga melakukan edukasi seputar sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkelanjutan melalui kampanye nasional seperti “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, Kadaluarsa). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan literasi, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam mengonsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Publikasi informasi dilakukan melalui pendekatan multiplatform yang memungkinkan jangkauan komunikasi lebih luas dan inklusif. Strategi PESO (paid, earned, shared, owned) menjadi acuan bagi BPOM untuk mengaktifkan semua saluran komunikasi guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kanal digital seperti situs web resmi, media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok), serta aplikasi mobile “BPOM Mobile” menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi secara real-time. Kanal owned media yang juga dimiliki oleh 106 (seratus enam) unit kerja dan UPT ini, secara aktif menjadi saluran orkestrasi dan amplifikasi pesan sediaan farmasi dan pangan olahan aman. Di samping itu, saluran media massa (cetak, online, dan elektronik) juga terus diaktifkan melalui mekanisme media relations. Selain itu, BPOM juga terus mendekat melalui penyuluhan langsung melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada berbagai komunitas masyarakat terutama di daerah dengan keterbatasan akses digital. Pentingnya partisipasi masyarakat menjadi bagian dari strategi komunikasi BPOM. Melalui kanal informasi dan pengaduan publik seperti Contact Center HALOBPOM 1500533, masyarakat dapat melaporkan semua permasalahan maupun pelanggaran seputar sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditemukan di lapangan. Respons cepat terhadap laporan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, BPOM menciptakan sistem pengawasan kolaboratif atau 3 lapis yakni pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Secara keseluruhan, strategi dan saluran komunikasi publik yang dijalankan BPOM menunjukkan upaya terintegrasi antara pengawasan, edukasi, dan keterlibatan masyarakat. Keberhasilan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis lembaga, tetapi juga pada efektivitas komunikasi publik.
9. 10.Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Merit sebagai Fondasi Kelembagaan yang Profesional dan Berstandar Tinggi Kualitas Manajemen SDM yang Unggul sebagai Pilar Profesionalisme dan Ketangguhan Kelembagaan Pengawasan. BPOM memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang telah terbukti efektif dan unggul, ditandai dengan predikat “Sangat Baik” dalam penerapan sistem merit. Berikut hasil penilaian Indeks Sistem Merit BPOM yang dilakukan dua tahun sekali sebagai berikut: Tabel 1.2. Manajemen Sumber Daya Manusia No. Aspek Penilaian 2020 2022 2024 1 Perencanaan Kebutuhan 35 40 40 2 Pengadaan 40 40 40 3 pengembangan karier 107,5 117,5 122,5 4 promosi dan mutasi, 32,5 32,5 40 5 manajemen kinerja 77,5 77,5 77,5 6 penggajian, penghargaan dan disiplin 37,5 40 40 7 perlindungan dan pelayanan 14 16 16 8 Sistem Informasi 20 24 24 Total Akhir 364 387,5 400 Indeks 0.88 0.94 0.97 Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Berdasarkan tabel di atas, kenaikan nilai dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan program Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah dijalankan. Adapun peningkatan nilai berkelanjutan pada aspek penilaian Indeks Sistem Merit diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem Informasi menunjukkan bahwa pengelolaan SDM dilakukan secara konsisten berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang menjadi landasan utama dalam membentuk birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Dengan tata kelola SDM yang strategis dan berorientasi hasil, BPOM mampu menghadirkan jajaran pimpinan dan manajerial yang:
10. 1.Unggul secara kepemimpinan dan penguasaan teknis,
11. 2.Responsif terhadap dinamika pengawasan nasional dan global, serta
12. 3.Mampu menjamin pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara profesional, akuntabel, dan berstandar tinggi. Keunggulan ini menjadikan BPOM sebagai institusi yang tangguh dalam menghadapi tantangan lintas sektor, serta siap mendorong transformasi pengawasan yang berbasis risiko, teknologi, dan kolaborasi multi pihak. I.2.2 Kelemahan (Weakness) Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terus meningkat, BPOM tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BPOM menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BPOM dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.
13. 1.Kelembagaan dan Susunan Organisasi BPOM yang belum optimal
a.Kelembagaan BPOM belum sebanding dengan peran strategis dalam pembangunan nasional Kedudukan BPOM sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) belum sebanding dengan peran strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Kepala BPOM diinstruksikan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait yang meliputi 1 (satu) Kementerian Koordinator, 8 (delapan) Kementerian serta 38 (tiga puluh delapan) Pemerintah Daerah Provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Peran strategis tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kelembagaan BPOM menjadi setingkat kementerian.
b.Susunan Organisasi Deputi belum sesuai dengan Proses Bisnis Utama dan Arsitektur SPBE Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, susunan organisasi BPOM terdiri dari 4 (empat) Deputi sebagaimana gambar berikut: Gambar 1.35 Susunan Organisasi Deputi Terdapat perbedaan susunan organisasi Deputi antara 3 (tiga) Deputi yang dibagi berdasarkan objek meliputi pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan serta Deputi Bidang Penindakan berdasarkan fungsi. Susunan organisasi Deputi tidak sesuai dengan proses bisnis utama BPOM berdampak pada kurang efektifnya koordinasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. Dicontohkan pelaporan UPT ke organisasi induk menjadi tidak efektif disebabkan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan kepada lebih dari 1 (satu) Deputi sebagai atasan yang dibagi berdasarkan objek dengan fungsi yang sama. Selain itu, susunan organisasi yang masih dibagi berdasarkan objek tidak sesuai dengan arsitektur SPBE yang disusun berdasarkan proses bisnis.
1. 2.Keterbatasan distribusi SDM dan pergerakan mutasi pegawai lintas fungsi yang dinamis Keterbatasan jumlah, distribusi, dan keahlian SDM di BPOM berdampak besar terhadap efektivitas pengawasan obat dan makanan, khususnya di wilayah terpencil yang kekurangan tenaga pengawas, sehingga meningkatkan risiko beredarnya produk tidak aman. Hal ini tergambar dalam pemenuhan kebutuhan SDM di wilayah daerah tertinggal, terdepan dan terluar (Daerah 3T) per 24 April 2025, terdapat 14 (empat belas) unit kerja di Lingkungan BPOM yang persentase pemenuhan pegawainya berada di bawah 50% (lima puluh persen) dari 33 (tiga puluh tiga) unit kerja di wilayah 3T. Sedangkan yang tertinggi persentasenya hanya mencapai 77,57% (tujuh puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen) pemenuhan kebutuhan pegawai di 1 (satu) unit kerja. Selain menghambat pelaksanaan inspeksi dan edukasi kepada masyarakat, kondisi ini juga memperlemah adopsi teknologi terbaru dan menurunkan efisiensi operasional lembaga. Masalah ini semakin diperparah oleh mutasi pegawai yang terlalu cepat dan tanpa transisi memadai, yang menyebabkan kehilangan pengetahuan institusional serta terganggunya alur kerja dan informasi penting. Kombinasi dari ketimpangan distribusi SDM dan perputaran pegawai lintas fungsi yang dinamis ini mengakibatkan tidak hanya terbatas pada operasional internal BPOM dalam merespons situasi kritis secara cepat dan tepat, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.
2. 3.Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan sosiokultural Kesenjangan kompetensi di antara pegawai BPOM merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius guna memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan inefisiensi dalam proses kerja, di mana sebagian pegawai menghadapi beban kerja yang berlebihan, sementara yang lain belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kepuasan kerja pegawai, tetapi juga berpotensi menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan, karena tugas-tugas krusial mungkin tidak terlaksana dengan standar dan ketepatan waktu yang dibutuhkan. Lebih lanjut, kesenjangan kemampuan tersebut menjadi tantangan dalam menjaga kualitas serta konsistensi pelaksanaan prosedur pengawasan, yang seyogyanya dijalankan secara presisi. Jika tidak segera ditangani, perbedaan tingkat kompetensi antar pegawai dapat melemahkan kemampuan BPOM dalam menjamin keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Fungsi pengawasan yang efektif menuntut pemahaman yang mendalam dan kompetensi yang merata di seluruh unit kerja, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Ketidakterpenuhinya hal ini berisiko menciptakan celah dalam sistem pengawasan yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan secara berkelanjutan selama periode 2020–2025, tercatat sebanyak 4359 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan) pegawai telah memenuhi standar kompetensi, sementara 966 (sembilan ratus enam puluh enam) pegawai belum mencapai standar yang ditetapkan (Database Kompetensi PPSDM, per 31 Maret 2025). Penilaian ini menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi, khususnya pada aspek manajerial, yaitu dalam hal pengembangan diri dan orang lain, kemampuan mengelola perubahan, serta yang paling menonjol pada kompetensi sosiokultural, yakni sebagai perekat bangsa. Gambar 1.36 Proporsi Pemenuhan Standar Kompetensi SDM BPOM Oleh karena itu, upaya menjembatani kesenjangan kompetensi menjadi hal yang krusial. Pendekatan yang dapat diambil mencakup pelatihan yang terstruktur, merata, dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan implementasi sistem merit di lingkungan BPOM, di mana aspek kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu pilar utama, selain aspek kualifikasi dan kinerja. Kesenjangan kompetensi manajerial dan sosiokultural memberikan pengaruh pada pelaksanaan tugas SDM dalam melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan, karena aspek ini sangat terkait dengan soft competency dan relatif lebih sulit untuk dikembangkan karena membutuhkan waktu, perubahan perilaku, dan memerlukan pelatihan jangka panjang dan dapat dilakukan melalui mentoring, dan coaching. Sedangkan, kompetensi teknis terasah dengan penugasan-penugasan yang dilakukan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan makanan yang lebih mudah dikembangkan dengan melalui pelatihan, pendidikan formal, atau pengalaman kerja. Penilaian kompetensi ini mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017. Masih adanya gap kompetensi tersebut menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai secara lebih terarah dan berkelanjutan, guna mendukung pencapaian visi BPOM sebagai lembaga pengawas yang andal dan terpercaya.
3. 4.Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) BPOM berimplikasi pada tingginya permintaan terhadap layanan perizinan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dari waktu ke waktu. Meskipun BPOM telah melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini. Posisi BPOM sebagai otoritas yang berwenang dalam menerbitkan NIE pada sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah Indonesia berpengaruh dalam penentuan strategi yang tepat dalam ekosistem kesehatan nasional dan internasional. Sebagai representasi kepercayaan terhadap kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BPOM perlu memastikan bahwa produk yang disetujui tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga praktik dan ketentuan global. Keterbatasan informasi pada layanan perizinan seperti tidak tersedianya informasi status permohonan, adanya kendala aplikasi yang menghambat kinerja evaluasi, dan perubahan regulasi menjadi faktor yang berkontribusi pada ketidakpuasan pengguna layanan. Ketidakpuasan ini tercermin dari meningkatnya jumlah pengaduan yang diterima. Kondisi tersebut bukan hanya berdampak pada kualitas layanan, tetapi juga mempengaruhi posisi strategis lembaga dalam ekosistem kesehatan nasional dan internasional. Dari sudut pandang strategis, kelemahan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau dan mereformasi proses internal, termasuk audit sistematis terhadap alur kerja, evaluasi kebijakan, dan investasi dalam teknologi digital. Jika tidak segera ditangani, keterlambatan dalam pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk kesehatan yang dibutuhkan, sehingga mengurangi daya saing industri dalam negeri di kancah global. Dalam konteks kerjasama internasional, lambatnya pelayanan registrasi dapat merugikan hubungan kerja dengan badan regulasi lain dan organisasi kesehatan dunia yang menuntut standar dan respons yang cepat dalam persetujuan produk. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan BPOM untuk terlibat dalam inisiatif bersama, seperti program kesehatan global atau tanggap darurat, yang bergantung pada kemampuan untuk cepat memobilisasi dan mendistribusikan produk kesehatan. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyasar pada perbaikan efisiensi dan transparansi proses registrasi, sekaligus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa BPOM tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memajukan kesehatan masyarakat dan inovasi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
4. 5.Kesenjangan Kapabilitas Laboratorium POM Laboratorium BPOM secara umum telah terakreditasi dan tersebar secara nasional sebagai salah satu kekuatan tetapi di sisi lain terdapat kapabilitas yang belum merata/kesenjangan kapabilitas. Kesenjangan kapabilitas Lab POM antara Balai Besar/Balai POM dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam kualitas pengujian dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Perbedaan ini mencakup variasi dalam kualitas dan kuantitas instrumen laboratorium, ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan, serta tingkat kompetensi penguji. Balai dengan fasilitas yang kurang lengkap atau usang menghadapi batasan dalam melakukan analisis yang kompleks atau sensitif, mengurangi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi kontaminan dan memverifikasi keamanan produk. Ketidakmerataan ini berisiko menciptakan 'titik lemah' dalam jaringan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan nasional, karena tidak semua produk mungkin diperiksa dengan standar pengujian yang sama ketatnya sehingga tidak terdeteksi adanya potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat. Disparitas dalam kompetensi dan pelatihan penguji antar Balai menimbulkan kelemahan dalam menjaga konsistensi dan keandalan hasil pengujian. Penguji memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih rendah di satu Balai mungkin tidak seefektif mereka yang lebih berkualitas di Balai lain, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap integritas pengawasan BPOM secara keseluruhan Dalam rangka memantau peningkatan kapasitas dan kapabilitas Laboratorium Balai Besar/Balai POM untuk mewujudkan kemampuan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global, maka telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM sampai TW IV 2024 di 34 (tiga puluh empat) Balai Besar/Balai POM. Monitoring dan evaluasi tersebut meliputi pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan, pemenuhan Standar Peralatan dan pemenuhan Standar Kompetensi Penguji Laboratorium Dasar penilaian kemampuan laboratorium adalah Keputusan Kepala BPOM No. 470 Tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM. Hasil pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium untuk 34 (tiga puluh empat) laboratorium Balai Besar POM/Balai POM tahun 2024 adalah 85.91% (delapan puluh lima koma sembilan puluh satu persen) atau sebesar 102.76% (seratus dua koma tujuh puluh enam persen) dari target 83.60% (delapan puluh tiga koma enam puluh persen). Pemenuhan tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dari nilai SKL Tahun 2023 sebesar 82.38% (delapan puluh dua koma tiga puluh delapan persen) dari hasil monitoring tersebut terpantau masih ada 3 (tiga) balai yaitu Balai POM di Tarakan, Balai POM Sofifi dan Balai POM di Mamuju yang kapasitas laboratoriumnya masih rendah komponen pemenuhan standar peralatan dan pemenuhan standar ruang lingkup pengujian, hal ini dipengaruhi juga oleh faktor ketersediaan sarana prasarana pengujian dan SDM penguji, terhadap ketiga balai tersebut dilakukan bimbingan khusus, melalui pendampingan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan ruang lingkup dan juga rekomendasi pemenuhan ketersediaan alat. Dengan adanya penambahan menjadi 76 (tujuh puluh enam) UPT di BPOM serta laboratorium utama di Kantor Pusat BPOM yang berfungsi sebagai PPPOMN serta 3 (tiga) Laboratorium UPT PPPOMN tentunya hal ini memerlukan peningkatan kapabilitas untuk laboratorium pengujiannya.
5. 6.Sistem TI belum terintegrasi optimal akibat keterbatasan integrasi data, interoperabilitas, dan penggunaan sistem legacy Keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi mengakibatkan belum optimalnya pengintegrasian data dan aplikasi di BPOM Kondisi sistem TI yang terpisah-pisah antar fungsi menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan lancar antar unit kerja bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang disediakan kepada publik. Infrastruktur TI yang tidak terkoordinasi dengan baik ini menghasilkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan potensi untuk kesalahan, dan mengancam integritas serta keamanan data yang dikelola oleh BPOM, yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik. Dampak dari sistem TI yang terfragmentasi ini berlanjut ke daya tanggap BPOM dalam merespons isu dan perubahan yang cepat terjadi di industri obat dan makanan. Ketika muncul kebutuhan untuk aksi segera, seperti penarikan produk atau krisis kesehatan masyarakat, keterlambatan dalam komunikasi dapat menghasilkan konsekuensi serius. Infrastruktur TI yang terintegrasi secara komprehensif dan diperbarui secara berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal BPOM, tetapi juga memperkuat kapabilitas lembaga dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital, memastikan bahwa BPOM dapat menjaga standar keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk Kesehatan masyarakat. Data merupakan aset strategis yang dapat membantu BPOM dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan sediaan farmasi dan pangan olahan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Kegagalan dalam memanfaatkan data yang ada bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal, serta hilangnya kesempatan untuk melakukan analitik prediktif yang bisa mendukung proaktifitas lembaga dalam regulasi dan pengawasan. Kelemahan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data akan menghambat kemampuan BPOM untuk memanfaatkannya secara efektif. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, kesempatan untuk memanfaatkan analisis prediktif dan teknologi big data untuk meningkatkan tindakan preventif menjadi terbatas. Kesulitan ini membatasi potensi BPOM untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan proaktif, sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi. Untuk mendukung tercapainya implementasi transformasi digital di BPOM maka perlu SDM TIK yang kompeten dan mampu memahami perubahan perkembangan teknologi terkini. Kondisi saat ini, jumlah SDM TIK BPOM belum mampu memenuhi kebutuhan organisasi. SDM TIK yang tersedia belum seluruhnya memiliki kompetensi yang setara dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk mendukung tercapainya implementasi transformasi digital, perlu dilakukan peningkatan kompetensi berkelanjutan dalam peningkatan dan pemahaman kompetensi yang mendukung perkembangan teknologi terkini. Saat ini, sebagian besar aplikasi di BPOM masih menggunakan bahasa pemrograman versi lama (obsolete). Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya integrasi antar aplikasi yang tidak memenuhi standar teknologi terkini, keterbatasan framework dan library yang dapat digunakan, serta risiko celah keamanan yang tinggi. Dalam Renstra BPOM ke depan, tantangan ini menjadi perhatian utama untuk segera ditangani. Untuk menjawab tantangan ini, BPOM akan memprioritaskan pembangunan arsitektur TI yang terpadu dan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis yang akan diambil meliputi standarisasi data, penyusunan protokol komunikasi antar sistem, pemutakhiran perangkat lunak (software) pada aplikasi BPOM serta pengadopsian solusi interoperabilitas yang modern dan aman. Dengan inisiatif tersebut, BPOM menargetkan terciptanya ekosistem digital yang mendukung pertukaran data lintas sistem secara efektif, meningkatkan efisiensi pengawasan, serta memperkuat kapasitas pengambilan keputusan secara komprehensif di seluruh lini pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
6. 7.Belum optimalnya dashboard sistem pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini (early warning) yang terintegrasi BPOM berupaya meningkatkan sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam rangka memastikan sediaan farmasi dan pangan olahan aman dan bermutu untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (early warning) yang khusus menangani kasus darurat terkait sediaan farmasi dan pangan olahan sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons BPOM dalam situasi krisis. Adanya hal tersebut memungkinkan respon cepat dan efektif terhadap insiden yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, seperti wabah keracunan makanan, penemuan kontaminan baru dalam produk, atau efek samping obat yang serius dan tidak terduga. Dalam hal surveilans keamanan obat beredar, BPOM telah memiliki sistem farmakovigilans sebagai implementasi salah satu fungsi regulatori yang harus dijalankan oleh otoritas regulatori obat (National Regulatory Authority/NRA) sesuai standar WHO. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, pelaksanaan farmakovigilans menjadi tantangan, dan penguatan fungsi farmakovigilans di wilayah-wilayah harus menjadi upaya bersama, termasuk tuntutan tersedianya mekanisme tanggap darurat dan peringatan dini. Tanpa mekanisme ini, kemampuan BPOM untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari kejadian darurat menjadi terbatas, memperlambat proses identifikasi dan mitigasi risiko. Sistem peringatan dini terhadap efek samping obat bahan alam, dipengaruhi oleh pelaku usaha sebagai penanggung jawab utama dalam melakukan sistem farmakovigilans terhadap produknya. Masih rendahnya pelaporan farmakovigilans obat bahan alam yang secara voluntary dilakukan oleh tenaga kesehatan, rendahnya pelaporan PV dari Tenaga Kesehatan pada periode Januari 2022-Desember 2023 hanya sebesar 15 (lima belas) laporan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang berjumlah 30.077 (tiga puluh ribu tujuh puluh tujuh) faskes (data kemenkes, 2023). 24.85% IOT yang belum melaporkan, 99,12% (sembilan puluh sembilan koma dua belas persen) UMKM belum melaporkan dan 91,2% (sembilan puluh satu koma dua persen) Importir belum melaporkan periode 2022-2023. Laporan farmakovigilans cenderung tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan penilaian kausalitas dari laporan KTD yang masuk, sebesar 72,8% (tujuh puluh dua koma delapan persen) laporan tidak lengkap seperti tidak mencantumkan riwayat kesehatan pasien, obat apa saja yang dikonsumsi bersamaan, dilakukan dechallange atau rechallange atau tidak maupun temporabilitas penggunaan. Belum optimalnya sentra tanggap darurat mengindikasikan bahwa proses penanganan kasus darurat saat ini mungkin tidak terkoordinasi dengan baik, meningkatkan risiko keterlambatan dalam komunikasi dan koordinasi tindakan. Kondisi ini juga membatasi kemampuan BPOM dalam melakukan surveilans aktif terhadap potensi ancaman keamanan pangan dan obat-obatan, yang esensial untuk deteksi dini dan pencegahan masalah kesehatan masyarakat. Pengembangan dan integrasi sistem tanggap darurat yang komprehensif dalam struktur BPOM akan signifikan meningkatkan kapasitas lembaga dalam menanggapi situasi darurat dengan cepat dan efisien, mengurangi potensi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Dashboard pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini merupakan alat penting dalam penguatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui dashboard ini, pemantauan secara real-time dan terintegrasi dapat dilakukan. Sistem ini dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menganalisisnya untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih awal. Dengan pendekatan berbasis data, dashboard akan memetakan area rawan dan memberikan notifikasi otomatis jika terdeteksi pola penyimpangan. Hal ini memungkinkan tindakan cepat dan tepat sasaran. Visualisasi data yang informatif dapat memudahkan pengambilan keputusan, sementara integrasi sistem membuat pengawasan lebih efisien, responsif, dan fokus pada pencegahan. Namun sayangnya, implementasi sistem ini masih belum optimal. Saat ini, banyak dashboard pengawasan masih bersifat fragmentaris, data tersebar di berbagai sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, proses analisis menjadi lambat dan kurang responsif. Sistem peringatan dini yang seharusnya mendeteksi gejala awal, seperti lonjakan permintaan tidak wajar terhadap obat tertentu atau distribusi yang menyimpang dari pola biasanya, belum mampu memberikan sinyal yang akurat dan tepat waktu. Ketergantungan pada input manual dan minimnya pemanfaatan algoritma prediktif membuat dashboard belum mampu berfungsi sebagai alat deteksi risiko secara dinamis. Hal ini memperbesar celah terhadap peredaran ilegal, penyalahgunaan obat, atau keterlambatan distribusi ke fasilitas pelayanan kefarmasian yang membutuhkan. Kelemahan ini bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga menyangkut desain sistem yang belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan risiko. Tanpa prioritas pada area rawan dan tanpa kemampuan integrasi antar data distribusi, pelayanan, dan penggunaan, sistem pengawasan belum secara optimal sebagai alat pengendali. Dengan kondisi ini, upaya penguatan pengawasan berbasis digital belum memberikan hasil maksimal. Pengembangan dashboard yang responsif, berbasis data historis dan real-time, serta didukung kecerdasan buatan untuk analisis risiko, perlu menjadi prioritas agar sistem pengawasan bisa benar-benar mencegah, bukan sekadar bereaksi. Salah satu tantangan utama dalam penguatan sistem pengawasan mutu obat di Indonesia adalah penyiapan instrumen sistem pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan berbagai unit maupun lintas sektor terkait. Keberadaan sistem ini sangat penting sebagai media yang mampu menghimpun, menganalisis, dan menyajikan data dari berbagai sumber, sekaligus menyediakan fitur notifikasi dan pelaporan seketika sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti secara cepat dan responsif. Sistem pengawasan berbasis risiko diharapkan mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan pengawasan pada produk, wilayah, atau fasilitas yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap mutu dan keamanan obat. Namun sampai saat ini, bermacam-macam jenis data dari berbagai kegiatan pengawasan yang mencakup inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan, sampling, maupun pengujian laboratorium, belum terintegrasi dalam satu wadah digital secara real-time serta mudah diakses. Hal tersebut berpotensi dapat menghambat efektivitas analisis risiko serta keterlambatan dalam merespons potensi ancaman. Demikian pula, sistem peringatan dini (early warning) yang seyogyanya berfungsi mendeteksi gejala awal penyimpangan mutu obat seperti peningkatan laporan efek samping, hasil sampling yang menunjukkan ketidaksesuaian, maupun distribusi dari produsen berisiko, masih belum sepenuhnya terhubung dengan sistem pelaporan nasional ataupun data distribusi obat. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya kapasitas deteksi dini sehingga intervensi belum dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, keterbatasan ini dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas sistem pengawasan, terbatasnya cakupan intervensi, serta meningkatnya risiko atas produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu di peredaran. Dashboard Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dan Sistem Peringatan Dini (Early Warning) merupakan dashboard yang dapat menampilkan informasi pengawasan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan data pre dan post market sesuai bisnis proses BPOM. Dashboard ini dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan BPOM maupun masyarakat dalam memastikan keamanan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan beredar. Dalam membangun Dashboard ini dibutuhkan data terintegrasi yang tersedia dan terverifikasi pada SATU DATA BPOM yang diolah dan dianalisis menjadi sebuah informasi dalam bentuk Dashboard Early Warning. Dalam pembangunan dashboard diperlukan pembahasan terkait regulasi serta bagaimana pemanfaatan dari early warning system untuk memperoleh kesepakatan mengenai tampilan dashboard, sekaligus menjadi bahan atau dasar dalam pembangunan aplikasi, sehingga dari data yang ditampilkan pada dashboard, seluruh UPT dapat memanfaatkannya dalam pengambilan sebuah keputusan yang terstandar sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk membangun sistem early warning perlu adanya penyesuaian ID produk dan ID sarana pada sistem pengawasan dengan sistem registrasi sehingga pada saat inspektur menemukan temuan produk TMS pada suatu wilayah dan hasil temuan tersebut dientry pada sistem pengawasan maka secara otomatik informasi produk TMS tersebut akan terinfo ke seluruh wilayah pengawasan lain.
7. 8.Belum Tersedianya Lembaga Pendidikan Vokasi Khusus untuk menyiapkan SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Secara Terstruktur Ketersediaan SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang kompeten merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Saat ini, sebagian besar SDM direkrut dari lulusan program studi umum seperti Farmasi, Kimia, Biologi, Teknologi Pangan, dan Kesehatan Masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki kompetensi teknis praktis sesuai dengan kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, baik dari sisi teknis laboratorium, evaluasi dokumen, hingga inspeksi dan pemantauan post market. Kondisi ini menyebabkan perlunya pelatihan tambahan (diklat dasar dan lanjutan) yang cukup panjang sebelum SDM dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Program studi yang tersedia di perguruan tinggi pada umumnya bersifat generik dan belum dirancang untuk mendukung secara langsung kebutuhan spesifik kompetensi SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk itu, BPOM memandang perlu menginisiasi pendirian lembaga pendidikan vokasi khusus yang berfokus pada penguatan kompetensi teknis pengawasan secara aplikatif, berbasis praktik, dan terstandar sesuai kebutuhan operasional organisasi. Pendidikan vokasi ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja tanpa perlu melalui proses pelatihan dasar yang panjang, karena telah dibekali kurikulum yang terintegrasi dengan fungsi pengawasan pre dan post market, laboratorium, inspeksi, dan teknologi informasi pengawasan. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPOM memandang perlu adanya lembaga pendidikan vokasi khusus yang dapat menyiapkan SDM dengan kompetensi praktis dan aplikatif sesuai dengan standar operasional BPOM, sehingga lulusan pendidikan tersebut siap difungsikan secara langsung tanpa melalui diklat tambahan yang panjang. Pendidikan vokasi ini akan lebih menitikberatkan pada pendekatan hands-on dan berbasis praktik, dengan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan spesifik unit pengawasan BPOM, termasuk pengawasan pre dan post market, uji laboratorium, inspeksi fasilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dan geospasial dalam pengawasan. Sampai dengan tahun 2025, jumlah pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) pada BPOM berjumlah 3.543 (tiga ribu lima ratus empat puluh tiga) orang, sedangkan kebutuhannya berjumlah 5.318 (lima ribu tiga ratus delapan belas) PFM. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan pemenuhan sebesar 1.775 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) PFM. Selain pemenuhan kesenjangan melalui pengadaan CASN secara reguler, untuk percepatan pemenuhan diperlukan jalur pemenuhan lain melalui pendidikan vokasi. Sampai dengan saat ini belum terdapat lembaga pendidikan vokasi yang bersifat teknis dan spesifik untuk menyiapkan SDM di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pendidikan vokasi tersebut dapat berupa perguruan tinggi jalur pendidikan kedinasan yang lulusannya dapat menjadi PNS yang langsung ditugaskan pada BPOM dengan jabatan PFM. Proyeksi pemenuhan gap SDM dari lulusan Lembaga Pendidikan Vokasi Khusus Sesuai Edaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1041 /BAN–PT/LL/2020 tanggal 7 April 2020 Rasio dosen mahasiswa paling tinggi 1 : 60 untuk S1 dan Diploma. Estimasi jumlah maksimal penerimaan mahasiswa per tahun dengan perbandingan 1 (satu) dosen dan 40 (empat puluh) mahasiswa adalah sebanyak 600 (enam ratus) orang per tahun. Sehingga gap pemenuhan untuk jabatan PFM dapat dicapai dalam waktu 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun. Lulusan terbaik ini tidak hanya diperuntukan untuk BPOM saja namun dapat diusulkan untuk pemenuhan kebutuhan Industri yang terkait sediaan farmasi dan pangan olahan.
8. 9.Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku usaha, masyarakat, mitra kerja) Data terpilah/data gender merupakan salah satu prasyarat dalam pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender. Data tersebut merupakan salah satu data pembuka wawasan yang menjadi landasan untuk menggali kesenjangan gender dalam analisis gender. Dengan belum memadainya ketersediaan data terpilah, maka pelaksanaan analisis gender belum dapat dilakukan secara komprehensif.
9. 10.Koordinasi penyediaan data terkini yang memadai terkait jumlah, wilayah dan cakupan SPPG serta penerima manfaat MBG, disertai dengan tagging lokasi Ketersediaan data terkini terkait dengan jumlah, wilayah dan cakupan SPPG serta penerima manfaat MBG menjadi modal utama dalam pelaksanaan pengawasan BPOM. Sumber data tersebut dimiliki oleh BGN dan harapannya dapat mengalir ke instansi lain yang berkepentingan secara real time dan lengkap. Belum terbangunnya koordinasi dan kesepahaman yang intensif terkait transfer data ini dapat berakibat pada ketidakakuratan data sehingga pengawasan berlangsung tidak efektif dan efisien. Nota Kesepahaman BPOM dan BGN tanggal 23 Januari 2025 tentang Sinergi MBG telah menegaskan bahwa salah satu aspek sinergitas adalah terkait dengan Pertukaran Data, hal ini dapat menjadi pijakan selanjutnya dalam koordinasi untuk pengumpulan dan pemutakhiran data oleh BPOM. I.2.3 Peluang (Opportunity) Komponen peluang (opportunity) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:
10. 1.Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam negeri Pasar produk sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil. Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang terpercaya. BPOM memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri di pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti Good Manufacturing Practice (GMP), BPOM dapat mendorong industri dalam negeri untuk tidak hanya memenuhi tetapi melebihi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen dalam negeri agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, BPOM tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri sediaan farmasi dan pangan olahan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas. Dari perspektif strategis, upaya BPOM dalam meningkatkan daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi sediaan farmasi dan pangan olahan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, posisi industri sediaan farmasi dan pangan olahan Indonesia yang kuat di pasar global akan memperkuat reputasi negara sebagai produsen sediaan farmasi dan pangan olahan yang bertanggung jawab dan inovatif, mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat internasional. BPOM juga mendorong inovasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pendampingan bagi peneliti atau pelaku usaha dalam menciptakan varian produk baru yang dikembangkan dari produk lokal Indonesia. Inovasi ini diharapkan menjadi peluang bagi produk Indonesia dapat berdaya saing dengan pemastian keamanan, mutu dan khasiat dari produk tersebut.
11. 2.Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas. BPOM berhasil mengintegrasikan aplikasi yang ada di BPOM sebanyak 113 (seratus tiga belas) aplikasi sejak tahun 2019-2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian, yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E- Payment, KSWP, Data Lake, Gateway COVID, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 (satu) aplikasi. Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Adaptasi perkembangan teknologi ini tentunya perlu didukung juga dengan modifikasi regulasi, sehingga regulasi atau peraturan yang ada tidak berbenturan dengan implementasi teknologi, untuk itu diperlukan seluruh dukungan di BPOM dalam melakukan telaahan untuk memudahkan implementasi digitalisasi di BPOM
12. 3.Kolaborasi strategis dengan stakeholder baru Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari peredaran produk ilegal, meningkatnya e-commerce lintas batas, hingga inovasi di bidang bioteknologi dan pangan fungsional. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan yang kolaboratif dan adaptif, sejalan dengan semangat pembangunan inklusif dan berdaulat yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia (RI). Sebagaimana salah satu Asta Cita Presiden RI, yaitu “Mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan biru serta hilirisasi industri berbasis riset dan inovasi”, dalam konteks pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terdapat ruang integrasi antara sistem pengawasan dengan ekosistem inovasi nasional, termasuk perguruan tinggi serta industri kecil dan menengah. Kolaborasi dan kerja sama BPOM memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri di tingkat internasional serta tren terkini. Kemitraan dengan perguruan tinggi juga dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi langsung dalam peningkatan kompetensi SDM BPOM serta pencapaian Asta Cita melalui pemberdayaan civitas akademika dalam pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 (dua puluh tiga) pada tingkat Provinsi atau 67,55% (enam puluh tujuh koma lima puluh lima persen) dan 227 (dua ratus dua puluh tujuh) pada tingkat Kabupaten/Kota atau 44,16% (empat puluh empat koma enam belas persen). Data ini menunjukkan bahwa, peluang kolaborasi BPOM dengan Pemerintah Daerah masih terbuka. Di lain hal, kemajuan regulatori yang telah dicapai membuka peluang bagi BPOM untuk memposisikan diri sebagai Center of Excellence yang menjadi rujukan bagi negara-negara berkembang, sekaligus memainkan peran lebih strategis dalam memimpin harmonisasi regulasi di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik yang akan memperlancar perdagangan sediaan farmasi dan pangan olahan di tingkat regional. Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar sinergi program, tetapi mengarah pada pembentukan aliansi dan jejaring strategis yang dapat mendukung pencapaian asta cita selaras dengan inisiatif kebijakan BPOM. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan kapasitas internalnya melalui kemitraan global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru.
13. 4.Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Indeks efektivitas KIE diperoleh melalui survei efektivitas KIE kepada responden yang pernah menerima KIE BPOM. Capaian indeks efektivitas KIE pada kurun waktu Tahun 2019-2023 terus meningkat, Pada tahun 2023, indeks efektivitas KIE mencapai 94,42 (sembilan puluh empat koma empat puluh dua) atau berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan capaian indeks efektivitas KIE tahun 2019-2023 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya. Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah indikator pemahaman yang artinya peserta KIE dapat memahami materi KIE yang diberikan, sedangkan indikator yang memiliki indeks terendah adalah minat yang artinya perlu ditingkatkan lagi upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam KIE sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan KIE baik dari konsep kegiatan, materi/konten, narasumber, media yang dipilih dan lain-lain. Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Peningkatan kesadaran masyarakat terlihat dari Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu. Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu diperoleh melalui survei ke responden masyarakat ditunjukkan melalui pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Capaian indeks kesadaran masyarakat terus meningkat dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu mencapai 88,09 (delapan puluh delapan koma nol sembilan) pada kategori baik. Berdasarkan capaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu tahun 2020-2024 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya. Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah pengetahuan masyarakat. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.
14. 5.Dinamika Kebijakan Kesehatan Global dan Perdagangan Bebas dalam Harmonisasi Regulasi dan Peningkatan Daya Saing Produk Nasional Di era globalisasi dan meningkatnya integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas, BPOM menghadapi peluang signifikan untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional merupakan langkah strategis yang memungkinkan BPOM tidak hanya memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas produk pangan dan obat yang beredar di dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi produk dalam negeri dalam persaingan global. Dengan mengadopsi dan menerapkan standar internasional, seperti Codex Alimentarius untuk pangan dan Good Manufacturing Practice (GMP) untuk obat, BPOM dapat memfasilitasi akses produk dalam negeri ke pasar global lebih luas. Ini menuntut upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholder, termasuk industri, asosiasi perdagangan, dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa produk dalam negeri memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diakui secara global. Dari sudut pandang strategis, kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen di dalam negeri. Dengan standar yang harmonis, konsumen Indonesia mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah produk yang aman dan berkualitas, sejalan dengan standar internasional. Ini juga memberikan tekanan positif kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan standar produksi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selanjutnya, posisi BPOM sebagai lembaga pengawas yang mengadopsi standar internasional dapat memperkuat perundingan negara dalam perjanjian perdagangan bebas, memberikan Indonesia suara yang lebih berat dalam diskusi regulasi kesehatan global. Harmonisasi regulasi ini, tidak hanya strategis dalam konteks perdagangan dan kesehatan publik tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan regulasi nasional di forum internasional. Sebagai bagian dari penguatan kapasitas regulatori nasional dan peningkatan pengakuan global, BPOM berproses menuju pengakuan sebagai otoritas regulatori yang masuk dalam daftar WHO Listed Authority (WLA) dimulai sejak tahun 2024 dan berlanjut pada 2025. WLA merupakan pengakuan dari WHO terhadap otoritas regulatori nasional yang memiliki sistem pengawasan dan regulasi yang sepadan dengan standar internasional dalam menjamin mutu, keamanan, dan efikasi produk kesehatan. Pencapaian status ini akan memperkuat kredibilitas BPOM dalam forum internasional dan peningkatan reputasi Indonesia di mata dunia, serta membuka akses yang lebih luas bagi produk kesehatan Indonesia ke pasar global sehingga berdampak pada perkuatan perekonomian Indonesia. Keikutsertaan dalam WLA menjadi tonggak penting yang tidak hanya mendorong harmonisasi regulasi, tetapi juga memberikan nilai strategis dalam mendorong daya saing industri farmasi nasional, mempercepat proses ekspor, serta memperluas jejaring kolaborasi global dalam sistem pengawasan yang transparan dan berbasis risiko. Global Strategy of Traditional Medicine 2025-2034 yang sedang disusun oleh World Health Organization (WHO) akan membantu para pemimpin organisasi kesehatan dunia termasuk BPOM untuk membangun solusi yang berkontribusi pada visi yang lebih luas tentang peningkatan kesehatan dan kualitas pasien. BPOM juga terlibat dalam International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines yang merupakan jejaring kerjasama regulatory authorities untuk regulator obat bahan alam untuk berkolaborasi dan berbagi praktik terbaik mengenai regulasi obat bahan alam serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya obat bahan alam guna melindungi serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam forum Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) yang merupakan organisasi internasional di bidang farmasi yang memfasilitasi kerjasama antara otoritas pengawas obat di seluruh dunia yang mencakup berbagai produk farmasi, termasuk obat bahan alam diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menggunakan standar pengawasan obat bahan alam yang diakui secara internasional dan memperkokoh reputasi pengawasan terhadap komoditi tersebut. BPOM juga berperan aktif pada harmonisasi ASEAN di bidang obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan efikasi/manfaat dari obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang dipasarkan di ASEAN serta untuk meminimalkan hambatan teknis perdagangan dengan menyelaraskan peraturan dan persyaratan teknis di ASEAN tanpa mengabaikan mutu dan keamanan produk. Pada tahun 2021 harmonisasi ASEAN di bidang obat bahan alam dan suplemen kesehatan ini telah memasuki tahapan pengesahan ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Traditional Medicines dan ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Health Supplement. Selanjutnya berproses penandatanganan dan persiapan menuju implementasi (proses ratifikasi) perjanjian tersebut. Selain itu, untuk mendukung pertumbuhan industri kosmetik dan memastikan pengawasan yang ketat terhadap produk yang beredar di Indonesia, BPOM berperan aktif dalam pembahasan implementasi harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik dalam pertemuan ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) dan ASEAN Cosmetic Committee (ACC). Kebijakan global dapat menjadi benchmarking untuk implementasi kebijakan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik seperti standar mutu obat bahan alam yang saat ini mengacu ke WHO. Pada akhirnya hal ini diharapkan dapat ikut mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global. BPOM juga terlibat aktif dalam Asean Consultative Committee for Standards and Quality - Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ-PFPWG). Salah satu task force dalam PFPWG adalah ASEAN Committee for Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS) dimana BPOM menjadi lead untuk harmonisasi persyaratan bahan tambahan pangan pada kegiatan Food Safety Requirements on Food Additives. Hingga saat ini telah diadopsi sebanyak 109 (seratus sembilan) jenis bahan tambahan pangan yang sepakat untuk diharmonisasikan di ASEAN (List 1 ASEAN Maximum Level for Food Additives for Prepared Foodstuff Products). Melalui task force ACHPFS, telah dihasilkan standar terkait dengan harmonisasi, diantaranya Mechanism to establish, review, and update food safety standards harmonisation in ASEAN dan ASEAN Principles and Guidelines for the Establishment of Maximum Use Level for Food Additives. Adanya harmonisasi ini diharapkan dapat mengatasi hambatan perdagangan dan ikut mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global.
15. 6.Produksi dan Konsumsi Pangan Olahan yang Berkelanjutan Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi BPOM untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri sediaan farmasi dan pangan olahan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan. Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri sediaan farmasi dan pangan olahan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara- negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN ES) Indonesia disebutkan berfokus pada 5 (lima) sektor prioritas dan aspek pendukung ekosistem, yaitu pangan, retail (kemasan plastik), elektronik, konstruksi dan tekstil. Strategi kemasan plastik meliputi: (1) redesain dan peningkatan kadar daur ulang kemasan plastik; (2) pengelolaan kemasan bioplastik; (3) pengembangan ekosistem kemasan guna ulang; (4) peningkatan pengumpulan, daur ulang, dan pemulihan kemasan plastik. Pada tahun 2025 – 2029 berfokus pada pengembangan ekosistem redesain, sistem guna ulang, dan pengumpulan sampah kemasan plastik. Memperhatikan RAN-ES dan strategi tersebut, BPOM perlu Menyusun kebijakan terkait produksi dan konsumsi berkelanjutan, khususnya terkait kemasan plastik.
16. 7.Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi BPOM untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Peluang ini juga memungkinkan BPOM untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, BPOM tidak hanya memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru tetapi juga membuka jalan bagi ekspor produk kesehatan Indonesia yang memenuhi standar internasional. Hal ini secara strategis menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar kesehatan global, mempromosikan keunggulan ilmiah dan inovasi nasional. Dengan demikian, fokus pada pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif tidak hanya menguntungkan kesehatan publik tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan profil internasional Indonesia dalam bidang kesehatan dan inovasi. BPOM mendukung hilirisasi hasil pengembangan bahan alam menjadi produk obat bahan alam yang terstandar, termasuk fitofarmaka, serta kosmetik berbasis bahan alam. Dukungan ini dilakukan secara komprehensif sejak tahap awal, antara lain melalui pendampingan pelaku usaha dan peneliti dalam penyusunan protokol hingga pelaksanaan uji pra-klinik dan uji klinik, untuk memastikan ketersediaan data keamanan dan khasiat yang valid serta kredibel. Dukungan ini diharapkan menghasilkan produk fitofarmaka yang berkualitas dan berdaya saing, serta dapat digunakan secara luas di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk pemanfaatan hasil hilirisasi tersebut adalah integrasi fitofarmaka ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan langkah strategis untuk mendukung kemandirian bahan baku obat dalam negeri. Dalam upaya ini, BPOM berperan aktif melalui keterlibatannya dalam Komite Nasional Penyusunan Formularium Fitofarmaka. BPOM menyediakan data produk fitofarmaka yang telah memperoleh izin edar dan klaim khasiat yang disetujui, serta terlibat dalam pembahasan substansi formularium. Formularium Fitofarmaka menjadi acuan resmi dalam perencanaan, pengadaan, dan penggunaan fitofarmaka di fasilitas pelayanan kesehatan, serta memastikan bahwa produk yang digunakan telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu berdasarkan bukti ilmiah. Perkembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan juga telah mendorong munculnya jenis pangan baru dengan menggunakan bahan baku baru dan teknologi terkini, termasuk salah satunya adalah cultured meat/cultivated meat/daging budidaya. Cultured meat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah terkait keterbatasan lahan dan pencemaran lingkungan. BPOM harus dapat mengantisipasi perkembangan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka regulasi berbasis sains untuk memastikan cultured meat memenuhi persyaratan keamanan pangan. Tantangan yang muncul dari pemanfaatan bioteknologi dalam pembuatan cultured meat antara lain potensi risiko dari perubahan genetik, penggunaan bahan penolong, munculnya patogen baru, peningkatan kadar protein alergenik, terminologi/penggunaan istilah (cultured meat, cultivated meat, cell-based food), termasuk strategi komunikasi risiko. Selain itu, BPOM juga melakukan kegiatan fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan, yang bertujuan untuk mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Kegiatan fasilitasi berupa pengkajian dan penyusunan standar dan regulasi bahan alam sebagai bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong, dan bahan baku pangan baru.
17. 8.Potensi Biodiversitas Indonesia sebagai Basis Pengembangan Produk Sediaan Farmasi Berbahan Alam Indonesia adalah bagian dari negara megadiversitas yang memiliki 70% (tujuh puluh persen) biodiversitas dunia (Indonesia Tropical Forest and Biodiversity Analysis–2019). Dari jumlah 28.000 (dua puluh delapan ribu) spesies tanaman sebanyak 1.845 (seribu delapan ratus empat puluh lima) spesies sudah teridentifikasi sebagai tanaman obat dan sekitar 283 telah terdaftar dan dipabrikasi di Indonesia. Masih banyak tanaman obat bahan alam liar yang belum di standarisasi untuk digunakan bagi pelaku usaha obat bahan alam. Keanekaragaman ini meliputi tanaman obat, rempah-rempah, hasil hutan non- kayu, serta kekayaan hayati laut yang melimpah. Pemanfaatan biodiversitas tersebut menghadirkan peluang besar bagi pengembangan produk sediaan farmasi berbahan alam, yang dapat juga menjadi pilar kemandirian ekonomi nasional. Gambar 1.37 Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar, 2020-2024
18. 9.Percepatan Transformasi Digital nasional SPBE yang merupakan upaya pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah dilakukan melalui INA Digital, yang merupakan Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia. Percepatan transformasi digital merujuk pada proses yang semakin cepat dan mendalam dalam penerapan teknologi digital untuk mengubah cara organisasi atau bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta menciptakan nilai tambah. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan korupsi, dan penguatan aspek keamanan siber dan keamanan informasi, perlu melakukan percepatan transformasi digital dan untuk mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas dan menugaskan Perum Peruri untuk penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas. Aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk mendukung 9 (sembilan) layanan pemerintah yang terintegrasi dalam bidang:
19. 1.Layanan pendidikan;
20. 2.Layanan kesehatan;
21. 3.Layanan bantuan sosial;
22. 4.Layanan kependudukan;
23. 5.Layanan transaksi keuangan negara;
24. 6.Layanan administrasi pemerintah;
25. 7.Layanan portal pelayanan publik, layanan single sign on nasional, layanan identitas digital terpadu, dan Iayanan Infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, dan komputasi awan
26. 8.Layanan satu data,
27. 9.Layanan kepolisian Perum Peruri selaku penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas telah merilis terbatas Layanan Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Nasional yang terdiri dari Portal Pelayanan Publik (INAku), dan Portal Administrasi Pemerintahan (INAgov). Ketiga layanan tersebut merupakan layanan digital prioritas INA DIGITAL sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital Pemerintah Indonesia. Untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, BPOM sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan menjadi salah satu bagian dalam mewujudkan percepatan transformasi digital nasional. Atas hal tersebut keterpaduan dan integrasi layanan SPBE BPOM wajib dilakukan, salah satu kerjasama teknis yang dilakukan adalah pemanfaatan INApas yang sudah dikembangkan oleh Perum Peruri yang diberikan tugas oleh Pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas.
28. 10.Hilirisasi membuat adanya peluang riset obat baru Saat ini, Indonesia masih mengimpor lebih dari 90% (sembilan puluh persen) bahan baku obat (API – Active Pharmaceutical Ingredients). Kebutuhan nasional masih tinggi terhadap obat untuk penyakit tropis seperti DBD, malaria, TBC, dan ISPA. Hilirisasi memungkinkan riset obat yang spesifik untuk kebutuhan lokal, yang kurang diperhatikan oleh farmasi global. Hilirisasi membuka peluang besar untuk riset tentang obat generik, bioekivalensi bahan baku lokal, bahan aktif alami, bahan, obat inovatif dan obat pengembangan baru untuk menggantikan obat impor. Pemerintah menetapkan sektor farmasi sebagai prioritas dalam hilirisasi industri kesehatan. Hilirisasi obat pengembangan baru juga membuka peluang riset karena adanya dana matching fund, tax holiday, dan kemudahan uji klinis. Dengan tren penyakit degeneratif (kanker, diabetes, hipertensi), kebutuhan nasional akan obat-obat baru terus meningkat. Hilirisasi mendorong industri nasional untuk masuk ke riset obat inovatif berbasis bioteknologi, seperti biosimilar dan imunoterapi. Selain itu juga menciptakan peluang kolaborasi antara universitas, lembaga riset, dan industri farmasi lokal dalam memperkuat jalur dari penemuan awal (discovery) ke komersialisasi. Hilirisasi sektor farmasi tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga menjadi jembatan strategis untuk mendorong riset dan inovasi obat baru sesuai profil kebutuhan obat nasional. Peluang ini bisa memperkuat kemandirian farmasi Indonesia dalam jangka panjang.
29. 11.Teknologi Internet of Things (IoT) dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Dalam lima tahun ke depan, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan distribusi sediaan farmasi akan semakin besar, seperti pemalsuan, penyalahgunaan dan distribusi ilegal. Untuk menjawab tantangan ini, pemanfaatan teknologi IoT menjadi langkah strategis yang efektif dan terukur. IoT memungkinkan setiap tahap dalam rantai pasok—dari produsen hingga fasilitas pelayanan kefarmasian/end user diawasi secara real-time. Sensor IoT yang terpasang di kendaraan distribusi, gudang, dan tempat penyimpanan sediaan farmasi dapat memantau suhu, kelembaban, lokasi, dan status penguncian kontainer secara otomatis. Data ini terhubung ke sistem pusat yang dapat secara langsung mendeteksi penyimpangan, seperti pengiriman di luar jalur atau suhu yang tidak sesuai standar penyimpanan sediaan farmasi. Selain itu, penggunaan RFID dan barcode yang terhubung ke jaringan IoT mempermudah pelacakan unit obat dan NPP secara individual. Hal ini mengurangi risiko peredaran gelap, karena setiap pergerakan terekam dan dapat ditelusuri kembali dengan akurat. Dari sisi pelayanan kefarmasian, IoT juga berperan dalam transparansi dan akuntabilitas. Alat dispensing otomatis yang terintegrasi dengan sistem IoT memastikan dosis obat diberikan sesuai resep dan merekam riwayat penggunaan. Hal ini penting terutama dalam pengendalian narkotika dan psikotropika yang berisiko tinggi disalahgunakan. Dengan sistem berbasis IoT, pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif. Setiap anomali dapat langsung ditindaklanjuti, dan data historis dapat digunakan untuk analisis pola penyimpangan atau kebocoran distribusi.
30. 12.BPOM dipercaya masyarakat sebagai sumber referensi yang valid dan rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan termasuk keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan membuka peluang besar bagi BPOM untuk menjadi sumber referensi dan rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi yang valid dan terpercaya terkait sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan berkembangnya disinformasi terutama di ruang digital, masyarakat semakin membutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang mampu memberikan data dan informasi yang akurat dan mudah diakses. Informasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang disajikan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, visualisasi yang menarik, serta memenuhi unsur benar dan valid, akan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus minat media dan publik untuk melakukan amplifikasi informasi yang lebih luas lagi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut BPOM dapat mengoptimalkan berbagai produk dan layanan informasi yang telah dimiliki dan berpotensi tinggi menjadi rujukan masyarakat antara lain:
a.Website resmi www.pom.go.id, yang menyediakan informasi lengkap seputar regulasi, izin edar, hasil pengawasan, klarifikasi hoax, serta edukasi keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan;
b.Aplikasi BPOM Mobile, yang memudahkan masyarakat untuk mengecek legalitas produk sediaan farmasi dan pangan olahan secara cepat dan praktis;
c.Akun media sosial resmi, yang menjadi kanal responsif dalam menyampaikan informasi terkini seputar sediaan farmasi dan pangan olahan, kampanye edukatif, dan penangkalan hoax serta informasi obat dan makanan yang menyesatkan. BPOM juga melakukan berbagai upaya penguatan di bidang keterbukaan informasi publik dengan memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi. Mengumumkan informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan (website www.pom.go.id, media cetak, digital/online, dan media sosial official) menjadi salah satu implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan BPOM. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat dapat diakses masyarakat dan media melalui berbagai kanal informasi BPOM. Publikasi informasi ini berupa berita aktual, siaran pers, peringatan publik, penjelasan, klarifikasi maupun konten media sosial. Selain itu BPOM juga memiliki strategi komunikasi publik yang kuat melalui identitas kataBPOM (bukan kata orang, pastikan kataBPOM) sebagai simbol informasi yang bukan katanya orang, tetapi bersumber langsung dari lembaga yang memiliki otoritas di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Penguatan branding komunikasi ini menjadi peluang besar untuk menanamkan persepsi publik bahwa setiap informasi yang aman dan terpercaya tentang sediaan farmasi dan pangan olahan adalah “kataBPOM”. Dengan pengelolaan komunikasi dan sumber informasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang terpercaya, adaptif, berbasis data, edukatif, persuasif, mudah dipahami, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara real-time, BPOM dapat semakin memperkuat kepercayaan publik dan menempatkan diri sebagai sumber referensi dan rujukan utama informasi sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia.
1. 13.Dukungan Kebijakan Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor Instruksi Presiden ini menjadi payung koordinatif yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektor, baik pusat maupun daerah, dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, pangan olahan, bahan berbahaya, dan produk terkait lainnya. Melalui Inpres ini, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPOM semata, tetapi juga melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya serta pemerintah daerah untuk turut aktif dalam pencegahan peredaran produk yang tidak aman, ilegal, atau tidak sesuai standar. Dukungan kebijakan ini membuka peluang besar bagi BPOM untuk membangun sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan terpadu, termasuk dalam hal harmonisasi regulasi, pertukaran data lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi bersama. Instruksi yang ditujukan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah menciptakan ruang kolaboratif untuk penguatan kapasitas pengawasan mulai dari hulu hingga hilir, termasuk dalam penegakan hukum dan pembinaan pelaku usaha. Dengan optimalisasi pelaksanaan Inpres tersebut, BPOM dapat memperluas jangkauan pengawasannya secara efektif dan meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap risiko kesehatan dari konsumsi produk yang tidak aman.
2. 14.Inklusi Sosial sebagai Salah Satu Konsep yang Diarusutamakan Secara Global Inklusi sosial merupakan kondisi dimana individu dan atau komunitas dapat secara aktif terlibat dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik masyarakat sehingga memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup. Secara global, Uni Eropa, World Bank Groups, dan United Nations menggaungkan bahwa inklusi sosial tidak hanya merupakan hal yang benar secara moral untuk dilakukan, namun juga menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat dan negara. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan selain ekonomi hijau, transformasi digital, sustainable development goals, dan bencana.
3. 15.Dukungan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG merupakan payung koordinatif yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektor, baik pusat maupun daerah, dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Melalui Peraturan Presiden ini BPOM diberikan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya terkait pengawalan aspek keamanan pangan khususnya pengawasan bahan baku berupa pangan olahan; pengawasan sarana produksi dan distribusi; dan pengawasan makanan bergizi secara gratis. Dukungan kebijakan ini memberikan peluang besar bagi BPOM untuk mengawal pencapaian tujuan program strategis MBG khususnya terkait perbaikan gizi melalui sejumlah program baik pengawasan maupun pemberdayaan stakeholder yang dibangun secara sistematis, berkelanjutan, berbasis risiko dan sinergis. Pengawasan BPOM dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai proses produksi dan distribusi MBG melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan. Dengan optimalisasi pelaksanaan Inpres tersebut, BPOM dapat memperluas jangkauan pengawasannya secara efektif dan meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap risiko kesehatan dari konsumsi produk yang tidak aman. I.2.4 Ancaman (Threat) Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:
4. 1.Kejahatan Siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (society 5.0) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan sediaan farmasi dan pangan olahan sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform e-commerce berlomba- lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem user generated content (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui e- commerce. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber sediaan farmasi dan pangan olahan di era digital.
5. 2.Percepatan Dinamika Pasar sebagai Tantangan terhadap Adaptasi Sistem Pengawasan Dinamika pasar yang cepat dalam industri sediaan farmasi dan pangan olahan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen. Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.
6. 3.Maraknya penyebaran Hoaks terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Di tengah perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses digital, penyebaran hoaks mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Hoaks-hoaks ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan jam, sebuah informasi palsu bisa viral di berbagai platform media sosial. Hal ini menyebabkan publik lebih dahulu terpapar dan mempercayai informasi yang salah sebelum sempat mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Hoaks merupakan salah satu bentuk teror informasi yang mengerikan, terutama jika terkait obat dan makanan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hoaks sering kali disalah artikan oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan. Salah satu alasan hoaks lebih mudah menyebar adalah karena sifatnya yang sensasional dan emosional. Konten yang menakut-nakuti, penuh teori konspirasi, atau menyentuh aspek emosional (seperti perlindungan keluarga atau ketakutan terhadap bahan kimia). Selain itu, hoaks tidak hanya sekadar disebarkan oleh individu yang tidak paham, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan komersial. Tidak sedikit oknum yang memanfaatkan kekhawatiran masyarakat dengan menawarkan produk alternatif seperti "obat herbal" atau suplemen tanpa izin edar sebagai solusi dari "bahaya" sediaan farmasi atau pangan olahan. Di sisi lain, kurangnya literasi kesehatan dan literasi digital juga membuat masyarakat semakin rentan terhadap hoaks. Banyak orang belum memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi, membedakan sumber kredibel, atau memahami isi berita secara kritis. Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi dan mengklarifikasi 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) konten hoaks, berita bohong, dan informasi palsu sepanjang tahun 2024. BPOM juga telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan baik luring maupun daring dan telah menjaring ratusan ribu tautan penjualan dan iklan produk ilegal maupun yang mengklaim secara berlebihan. Dengan kompleksitas ancaman ini, penyebaran hoaks tentang sediaan farmasi dan pangan olahan bukan sekadar persoalan informasi salah, melainkan tantangan sistemik yang mengancam kepercayaan publik terhadap sains, kebijakan kesehatan, hingga institusi. BPOM sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memiliki tugas salah satunya melakukan edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam mengakses, memilih, dan menyebarkan informasi sediaan farmasi dan pangan olahan agar terhindar dari hoaks.
7. 4.Krisis kesehatan global Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh BPOM (BPOM). Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah. Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi (rantai pasok) dan akses terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Dalam situasi krisis BPOM dituntut untuk tetap memiliki regulasi yang kuat dalam menghadapi gangguan pada rantai pasok, kebutuhan obat, permainan harga dan industri yang harus adaptif terhadap perubahan kondisi global. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.
8. 5.Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan kanker, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan survei kesehatan nasional, beban PTM terus mengalami lonjakan, baik dari sisi prevalensi maupun dampak ekonominya terhadap sistem kesehatan nasional. Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi sektor pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Bagi BPOM, tingginya beban PTM mendorong adanya pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko terhadap produk yang berkontribusi terhadap faktor risiko yang menjadi pemicunya. Faktor risiko utama PTM meliputi pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta kelebihan berat badan dan obesitas. Pola makan tidak sehat berupa konsumsi pangan yang tinggi kandungan garam, gula, asam lemak trans, dan lemak jenuh secara berlebih diperkirakan berkontribusi terhadap sekitar 11 juta kematian atau 22% (dua puluh dua persen) dari semua kematian yang diakibatkan oleh PTM. Sementara itu, rokok dan produk tembakau lainnya juga menjadi penyumbang utama beban penyakit kronis, tidak hanya melalui konsumsi langsung, tetapi juga melalui paparan asap rokok bagi masyarakat umum. Kombinasi antara pola makan tidak sehat dan perilaku merokok menciptakan beban ganda bagi pengawasan BPOM, baik dalam hal pengendalian iklan dan promosi, pengawasan peredaran produk, maupun dalam edukasi publik terkait konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman. Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk yang telah mendapat izin edar tidak membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk dalam jangka panjang. Dalam konteks PTM, BPOM perlu memberikan perhatian khusus pada produk yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti produk makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta rokok dan produk tembakau lainnya. Oleh karena itu, sistem pengawasan BPOM harus mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko tersebut, termasuk melalui regulasi batas maksimum kandungan zat tertentu, pelabelan yang informatif, serta edukasi kepada masyarakat untuk konsumsi yang bijak. Peningkatan prevalensi PTM juga berdampak pada peningkatan konsumsi obat, suplemen kesehatan, dan pangan berklaim. Fenomena ini memicu potensi peredaran produk ilegal, produk dengan klaim kesehatan berlebihan atau menyesatkan, hingga produk dengan kandungan yang tidak sesuai standar. Hal ini menuntut BPOM untuk memperkuat pengawasan pre dan post market secara menyeluruh, termasuk di kanal digital dan e-commerce, guna melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak aman atau tidak sesuai peruntukannya. Dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh meningkatnya prevalensi PTM, BPOM perlu mengembangkan strategi pengawasan yang adaptif, berbasis data dan risiko, serta menjawab tantangan kesehatan masyarakat ke depan. Penguatan sistem pengawasan terpadu, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengelola ancaman ini. Gagalnya antisipasi terhadap lonjakan PTM tidak hanya akan menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM, tetapi juga dapat meningkatkan beban kesehatan jangka panjang yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat. Pengawasan terhadap produk tembakau merupakan salah satu bentuk intervensi penting dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada produk tembakau dan rokok elektronik meliputi pengawasan pencantuman peringatan Kesehatan dan pencantuman informasi lain pada kemasan, pengawasan kesesuaian batas maksimal kandungan kadar nikotin dan/atau tar, pengawasan bahan tambahan yang dilarang, pengawasan daftar kandungan rokok elektronik. Pengawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembudayaan hidup sehat di masyarakat, khususnya pada kelompok usia remaja dan dewasa muda yang rentan terpapar pengaruh promosi dan persepsi keliru terkait rokok. Dengan adanya label yang informatif dan peringatan yang tegas, konsumen diharapkan menjadi lebih sadar terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik. Informasi yang benar dan jelas pada kemasan dapat mencegah masyarakat, terutama generasi muda, untuk mulai merokok atau menggunakan rokok elektronik. Lebih jauh, pengawasan produk tembakau yang dilakukan oleh BPOM secara tidak langsung juga berkontribusi dalam menurunkan prevalensi PTM seperti kanker paru, penyakit jantung, stroke, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), yang sebagian besar disebabkan oleh konsumsi tembakau. Dengan menurunnya angka konsumsi produk tembakau melalui intervensi pengawasan yang efektif, maka faktor risiko utama PTM dapat ditekan, sehingga berdampak pada penurunan beban penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan produk tembakau tidak hanya merupakan upaya teknis semata, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam mendorong perilaku hidup sehat dan menurunkan angka kesakitan serta kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Langkah ini perlu didukung oleh sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, hingga masyarakat, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
9. 6.Perubahan demografi dan epidemiologi Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk BPOM. Dinamika populasi, termasuk pertambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (ageing population) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran. Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi BPOM dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah- ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari BPOM untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.
10. 7.Ancaman bioterorisme Ancaman bioterorisme, yang mencakup risiko penggunaan produk sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai medium untuk aksi bioterorisme, merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh BPOM (BPOM). Ancaman ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan deteksi yang canggih dan efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Bioterorisme dapat mengancam tidak hanya kesehatan individu melalui paparan terhadap agen patogenik, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan pasokan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam menghadapi ancaman ini, BPOM dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat kerangka kerja regulasi dan pengawasan, termasuk pengembangan kemampuan laboratorium untuk pengujian patogen secara cepat dan akurat. Ancaman bioterorisme membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan praktek terbaik dalam deteksi dini dan respons terhadap ancaman. Keterbatasan dalam teknologi deteksi dan sistem pemantauan yang ada dapat meningkatkan kerentanan terhadap aksi bioterorisme, menuntut peningkatan investasi dalam teknologi pengawasan dan pengembangan protokol respons yang efektif. Tanpa pengawasan yang adekuat, risiko bioterorisme dapat mengancam integritas sistem kesehatan publik dan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan.
11. 8.Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif Dalam rangka penguatan tugas dan peran BPOM untuk melakukan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai pada level kabupaten/kota dibutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari Instansi Daerah, salah satunya dalam mendorong SDM yang memenuhi kualifikasi dan juga bertugas dalam rumpun kesehatan maupun pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk menjadi jabatan Pengawasan Farmasi dan Makanan (PFM). Saat ini PFM Inklusif di seluruh Indonesia berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Terbatasnya jumlah PFM inklusif tersebut belum memenuhi kebutuhan kolaborasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini dihadapkan pada dinamisnya pola rotasi dan mutasi jabatan fungsional di Instansi Daerah sehingga SDM yang sudah ditugaskan sebagai PFM tidak dapat secara maksimal menjalankan tugasnya karena diberikan penugasan dengan yang tidak terkait dengan fungsi terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu, sampai dengan saat ini masih adanya keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan di Pemerintahan Kabupaten/Kota. Penguatan dalam pengelolaan PFM dibutuhkan komitmen dari instansi dimana PFM Inklusif bertugas, selain itu dibutuhkan kolaborasi dengan lintas sektor pada level pusat seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membuat kebijakan baru untuk penambahan formasi bagi Jabatan Fungsional PFM Inklusif di instansi daerah.
12. 9.Isu dan pemberitaan bertonasi negatif mengenai BPOM di media dan media sosial dapat mempengaruhi opini publik Di era digital saat ini, persepsi publik terhadap lembaga pemerintah sangat mudah dibentuk dan dipengaruhi oleh narasi yang beredar di media, khususnya media sosial. BPOM sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menjamin keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, menghadapi tantangan besar dari munculnya berbagai isu dan pemberitaan bertonasi negatif. Pemberitaan semacam ini, baik yang berasal dari media daring maupun dari unggahan viral di platform sosial seperti Twitter, TikTok, dan Facebook, bisa dengan cepat membentuk opini publik yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Salah satu ancaman utama yang muncul dari situasi ini adalah potensi rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas BPOM. Ketika BPOM disorot karena dugaan lambat menangani kasus, dianggap terlalu birokratis, atau dicurigai memiliki konflik kepentingan dengan industri, maka opini publik bisa dengan cepat berbalik arah. Persepsi negatif ini, jika tidak segera ditangani, dapat mengikis legitimasi BPOM sebagai otoritas yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam urusan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Situasi ini juga diperparah dengan karakter media sosial dan media digital yang sangat cepat. Narasi yang belum tentu memiliki dasar fakta dapat menyebar luas dalam waktu singkat dan membentuk persepsi publik sebelum sempat diklarifikasi oleh pihak BPOM. Upaya klarifikasi pun sering kali kalah cepat dan kalah menarik dibandingkan dengan narasi negatif yang lebih dramatis dan emosional. Dengan semua dinamika ini, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan negatif terhadap BPOM di media dan media sosial bukan hanya menjadi tantangan reputasi, tetapi juga ancaman strategis yang dapat melemahkan fungsi pengawasan negara di mata masyarakat. Jika dibiarkan, situasi ini dapat berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap regulasi dan kebijakan BPOM. Dalam monitoring pemberitaan di BPOM, klasifikasi pemberitaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu berita positif, berita netral dan berita negatif. Berita dengan tonasi negatif adalah berita yang mengkritik atau menyudutkan BPOM, baik dari kinerja, pelayanan, atau kebijakan BPOM, namun tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPOM. Pada tahun 2024, terdapat pemberitaan terkait obat dan makanan secara umum dan BPOM sebanyak 24.969 (dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) berita. Pemberitaan tersebut terdiri atas 71,28% (tujuh puluh satu koma dua puluh delapan persen) berita bertonasi positif (17.798 (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) berita), 28,68% (dua puluh delapan koma enam puluh delapan persen) berita bertonasi netral (7.161 (tujuh ribu seratus enam puluh satu) berita), dan 0,04% (nol koma nol empat persen) berita bertonasi negatif (10 (sepuluh) berita). Sedangkan pada Triwulan 1 tahun 2025, terdapat pemberitaan terkait obat dan makanan secara umum dan BPOM sebanyak 11.673 (sebelas ribu enam ratus tujuh puluh tiga) pemberitaan. Berita dengan tonasi positif mendominasi sebanyak 91,12% (sembilan puluh satu koma dua belas persen) (10.637 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh) berita), disusul netral sebanyak 8,88% (delapan koma delapan puluh delapan persen) (1.036 (seribu tiga puluh enam) berita), serta tidak terdapat pemberitaan negatif pada periode ini.
13. 10.Ketergantungan bahan baku impor dalam produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Ketergantungan terhadap bahan baku sediaan farmasi impor menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan ketahanan industri farmasi di Indonesia. Saat ini, sekitar 90% (sembilan puluh persen) bahan baku yang digunakan oleh industri farmasi dalam negeri berasal dari luar negeri, terutama dari negara seperti Cina dan India. Ketergantungan ini menjadikan industri farmasi nasional sangat rentan terhadap gangguan eksternal, seperti kebijakan ekspor negara pemasok, gangguan logistik global, hingga krisis geopolitik atau pandemi. Sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian pengembangan obat hingga dapat diproduksi secara komersial membutuhkan proses yang panjang. Maka, untuk mendukung peningkatan akses obat produksi dalam negeri, diperlukan ekosistem pengembangan obat (drug development ecosystem) yang hingga saat ini belum ada di Indonesia. Untuk itu, Pengembangan bahan baku sediaan farmasi harus terus didorong dengan mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi untuk pengembangan/riset, produksi, serta peran kuat BPOM dalam pengawasan dan asistensi regulatori hingga produk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
14. 11.Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance (AMR)) Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius dan semakin mendesak bagi pengawasan obat dan pangan di Indonesia. Tren penggunaan antimikroba yang tidak rasional, baik dalam pengobatan manusia, kesehatan hewan, maupun sektor pertanian, akan mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah: terancamnya efektivitas terapi; memperbesar risiko penyebaran penyakit yang sulit ditangani; menurunkan keamanan produk pangan asal hewan dan tanaman yang terpapar antimikroba bahkan menimbulkan kematian. Selain itu, hal ini juga akan berdampak bagi meningkatnya beban biaya kesehatan bagi pemerintah. Bagi BPOM, AMR bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga merupakan tantangan lintas sektor yang harus dihadapi dengan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pengawasan akan menjadi kunci. Langkah strategis yang harus dilakukan antara lain meliputi: (a) penguatan regulasi dan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotik dan antimikroba lainnya, termasuk pelacakan residu pada produk pangan; (b) digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan pelaporan, pelacakan, dan analisis data penggunaan antimikroba di seluruh rantai pasok; (c) kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan one health bersama kementerian terkait, pelaku usaha, dan masyarakat; (d) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk memastikan mutu produk obat dan pangan yang beredar serta (e) edukasi dan komunikasi risiko yang masif kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan antimikroba. Tanpa penguatan peran BPOM sebagai garda depan pengawasan obat dan makanan, AMR dapat menjadi krisis kesehatan nasional yang memperlemah fondasi ketahanan sistem kesehatan dan pangan Indonesia.
15. 12.Meningkatnya risiko serangan siber dan kebocoran data Dalam beberapa tahun terakhir, dunia digital menghadapi lonjakan signifikan dalam risiko serangan siber dan kebocoran data. Seiring dengan pesatnya adopsi teknologi cloud, Internet of Things (IoT), serta sistem digital di sektor publik maupun swasta, permukaan serangan (attack surface) pun semakin luas. Ancaman seperti ransomware, phishing, malware canggih, dan eksploitasi kerentanan aplikasi kini menjadi tantangan serius yang tidak hanya menyerang perusahaan besar, tetapi juga organisasi skala menengah hingga individu. Teknik yang digunakan para pelaku siber juga mulai dari yang serangan konvensional hingga memanfaatkan teknik yang semakin canggih, termasuk serangan berbasis zero-day dan rekayasa sosial yang menargetkan kelemahan manusia dalam rantai keamanan. Dampak dari serangan siber dapat mengakibatkan gangguan pada layanan publik BPOM. Hal ini juga dapat mengakibatkan tidak tercapainya target pemerintah dalam pelayanan. Dampak lain dari serangan ini adalah kebocoran data pribadi dan informasi sensitif. Data pelanggan, nomor kartu kredit, catatan kesehatan, hingga dokumen rahasia pelaku usaha telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan di pasar gelap (dark web). Insiden kebocoran data tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam reputasi K/L dan kepercayaan publik.
16. 13.Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor Berdasarkan data Global Inequality Index, Indonesia berada pada rangking 113 (seratus tiga belas) secara global dengan nilai ketidaktimpangan sebesar 0,728 (nol koma tujuh ratus dua puluh delapan) Index ini dibangun oleh dimensi kesehatan, pemberdayaan dan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS (2024), pada tahun 2024 nilai Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,421 (nol koma empat ratus dua puluh satu) turun sebesar 0,026 (nol koma nol dua puluh enam) poin dari tahun 2023 sebesar 0,447 (nol koma empat ratus empat puluh tujuh), namun berdasarkan pembandingan data Indeks Pembangunan Gender antara tahun 2023 dan 2024, kenaikan nilai terjadi secara lambat dan tidak ada perubahan secara agregat. Ketimpangan gender yang tinggi berdampak sistemik terhadap efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, seperti adanya ketimpangan akses informasi kritis, perbedaan kebutuhan kesehatan yang kurang diakomodasi, representasi gender di tenaga pengawas dan sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, kesenjangan perlindungan konsumen, dan lain-lain.
17. 14.Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG Dalam implementasi Program MBG yang berskala nasional, salah satu ancaman strategis yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya risiko terjadinya insiden/Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Program ini melibatkan rantai yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke penerima manfaat. Skala yang besar dengan pemenuhan standar produksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rantai distribusi yang belum seragam di seluruh wilayah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap insiden keamanan pangan/KLB KP. insiden keamanan pangan/KLB KP dapat terjadi akibat kontaminasi dari pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan atau penanganan pangan yang tidak sesuai standar. Selain berdampak langsung terhadap penerima manfaat, insiden semacam ini dapat menimbulkan implikasi sosial yang luas, seperti turunnya tingkat kepercayaan publik, terganggunya proses pembelajaran, hingga berkurangnya legitimasi program MBG sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, isu ini tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga ancaman strategis terhadap ketahanan program MBG itu sendiri. Oleh karena itu, BPOM memiliki peran vital dalam mengawal keamanan dan mutu pangan pada program MBG melalui strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko. Tabel 1.3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT Strengths
18. 1.Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang Kuat dan Terukur
19. 2.Kerja Sama lintas sektor aktif dan jaringan kerja sama yang solid
20. 3.SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional, dengan pengalaman teknis yang luas serta spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi
21. 4.Komitmen Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BPOM
22. 5.Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi dan Tersebar Secara Nasional
23. 6.Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat
24. 7.Kemampuan Adaptif dalam Mengikuti Dinamika Regulasi dan Inovasi Teknologi untuk Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk
25. 8.Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai Weaknesses
26. 1.Kelembagaan dan susunan organisasi BPOM yang belum optimal
27. 2.Keterbatasan distribusi sumber daya manusia (SDM) dan pergerakan mutasi pegawai lintas fungsi yang dinamis
28. 3.Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan sosiokultural
29. 4.Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi
30. 5.Kesenjangan Kapabilitas Laboratorium POM
31. 6.Sistem TI belum terintegrasi optimal akibat keterbatasan integrasi data, interoperabilitas, dan penggunaan sistem legacy
32. 7.Belum optimalnya dashboard sistem pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini (early warning) yang terintegrasi
33. 8.Belum Tersedianya Lembaga Pendidikan Vokasi Khusus untuk
34. 9.Memiliki strategi dan saluran komunikasi publik eksternal dan internal yang dikelola dengan baik
35. 10.Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Merit sebagai Fondasi Kelembagaan yang Profesional dan Berstandar Tinggi menyiapkan SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Secara Terstruktur
36. 9.Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan
37. 10.Koordinasi penyediaan data terkini yang memadai terkait jumlah, wilayah dan cakupan SPPG serta penerima manfaat MBG, disertai dengan tagging lokasi Opportunities
38. 1.Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam negeri
39. 2.Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM
40. 3.Kolaborasi strategis dengan stakeholder baru
41. 4.Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
42. 5.Dinamika Kebijakan Kesehatan Global dan Perdagangan Bebas dalam Harmonisasi Regulasi dan Peningkatan Daya Saing Produk Nasional
43. 6.Produksi dan Konsumsi Pangan Olahan yang Berkelanjutan
44. 7.Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan
45. 8.Potensi Biodiversitas Indonesia sebagai Basis Pengembangan Produk Sediaan Farmasi Berbahan Alam
46. 9.Percepatan Transformasi Digital nasional
47. 10.Hilirisasi membuat adanya peluang riset obat baru
48. 11.Teknologi Internet of Things (IoT) dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
49. 12.BPOM dipercaya masyarakat sebagai sumber referensi yang valid dan rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
50. 13.Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor
51. 14.Inklusi Sosial sebagai Salah Satu Konsep yang Diarusutamakan Secara Global
52. 15.Dukungan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Threats
53. 1.Kejahatan Siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
54. 2.Percepatan Dinamika Pasar sebagai Tantangan terhadap Adaptasi Sistem Pengawasan
55. 3.Maraknya penyebaran Hoaks terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
56. 4.Krisis kesehatan global
57. 5.Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular
58. 6.Perubahan demografi dan epidemiologi
59. 7.Ancaman bioterorisme
60. 8.Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif
61. 9.Isu dan pemberitaan bertonasi negatif mengenai BPOM di media dan media sosial dapat mempengaruhi opini publik
62. 10.Ketergantungan bahan baku impor dalam produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
63. 11.Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR)
64. 12.Meningkatnya risiko serangan cyber dan kebocoran data
65. 13.Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor
66. 14.Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:
67. 1.Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
68. 2.Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
69. 3.Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
70. 4.Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal. Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing. II.2 Misi BPOM Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut: Gambar 2.1. Misi Presiden (Asta Cita) BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
71. 1.Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.
72. 2.Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.
73. 3.Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.
74. 4.Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. II.3 Tujuan BPOM Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:
75. 1.Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
76. 2.Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
77. 3.Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
78. 4.Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
79. 5.Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima. Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut: Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029 No. Tujuan Indikator Target 2025 2026 2027 2028 2029 1 Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu 74.75 76.4 77.75 79.45 80.7 2 Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu 88.20 88.60 88.90 89.20 89.40 3 Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 63.6 66.2 69.3 72.7 76.7 No. Tujuan Indikator Target 2025 2026 2027 2028 2029 kuat terhadap UMKM 4 Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 74.4 75.9 77.1 78.5 79.9 5 Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indeks RB BPOM 96.3 96.35 96.4 96.45 96.5 II.4 Sasaran Strategis BPOM Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata ingin dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BPOM telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025-2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan dengan mengarusutamakan gender dan inklusi sosial mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025- 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan.
80. 1.Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari sediaan farmasi, pangan olahan serta Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diedarkan. Berbagai upaya seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif berbasis risiko, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, sasaran strategis ini juga mendorong penguatan kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil. Sasaran strategis ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, indikatornya adalah:
a.Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu;
b.Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025);
c.Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029);
d.Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
e.Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
f.Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan
g.Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan.
1. 2.Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator “Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu”.
2. 3.Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri (termasuk UMKM) sediaan farmasi dan pangan olahan agar lebih inovatif dan mandiri. Upaya ini mencakup pendampingan dalam pengembangan produk inovatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi, serta pembinaan yang mendorong pelaku industri untuk secara bertahap menjadi lebih mandiri dan mampu menjaga konsistensi mutu secara berkelanjutan. Selain itu juga, upaya mendorong inovasi dan adaptasi industri serta mengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator sebagai berikut:
a.Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar
b.Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan
c.Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan
1. 4.Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator “Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”.
2. 5.Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima: Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Upaya memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Selain itu, sasaran strategis ini juga menekankan peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya serta memperkuat sistem perizinan produk yang diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator “Indeks RB BPOM”. Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator SS Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. 1.Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu
4. 2.Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu

(2025)

3.Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)
4.Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5.Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6.Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7.Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator SS standar yang ditetapkan Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
1.Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar
2.Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan
3.Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator SS bersama seluruh pemangku kepentingan Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indeks RB BPOM Gambar 2.2. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029 Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BPOM sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3. Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Strategis BPOM No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Meningkatnya jumlah kasus KLB KP secara nasional.

a.Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek terhadap Pengawas, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP.
b.Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.
c.Advokasi anggaran tambahan dalam pelaksanaan pengawasan MBG. - Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (a, b) - Sekretariat Utama (c) Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan
a.Kebijakan regionalisasi laboratorium untuk mengurangi kesenjangan pemenuhan dalam pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT BPOM.
b.Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan grand desgin pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pemenuhan kemampuan - Sekretariat Utama (c) - Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (a,b) No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan laboratorium dan kondisi laboratorium Balai Besar/Balai POM secara berkala.
c.Identifikasi sumber pendanaan lainnya untuk pemenuhan peralatan laboratorium Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, baik oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menyalurkan tanpa analisis kewajaran, maupun oleh fasilitas pelayanan kefarmasian, diperburuk oleh rendahnya literasi masyarakat. Hal ini berisiko menyebabkan peningkatan resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, dan beban sistem kesehatan yang meningkat
a.Melakukan pencegahan melalui penguatan regulasi dan implementasi audit distribusi antibiotik oleh PBF, termasuk kewajiban analisis kewajaran permintaan (misalnya dengan membandingkan permintaan dengan data pemakaian sebelumnya dan kapasitas layanan), pengetatan sistem pelaporan elektronik PBF dan melakukan standarisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyerahan antibiotik di fasilitas pelayanan kefarmasian, dengan penekanan pada kewajiban resep dari tenaga medis.
b.Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye nasional terkait penggunaan antibiotik yang bijak.
c.Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (a,b,c) Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya
a.Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan yang diprioritaskan penelusuran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)
b.Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam di fasilitas peredaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (a,b,c) No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan
c.Bimtek kepada Badan Usaha Pemilik Nomor Notifikasi Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan BPOM
a.Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek
b.Pendampingan oleh petugas BPOM baik melalui pengawasan pre market maupun post market
c.Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha
d.Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin. - Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (a,b,d) - Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (a,b,c,d) - Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (a,b,d) Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
a.Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah.
b.Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
c.Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang - Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (a,b,c,e) - Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (a,b,c,d,e) - Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (a,b,c,e) No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Pengawasan Obat dan Makanan.
d.Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan
e.Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor 2 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan kelompok sasaran secara optimal
a.Pengelolaan KIE BPOM, termasuk penyusunan Juknis KIE BPOM yang mencakup tahapan perencanaan berbasis analisis perilaku masyarakat
b.Sosialisasi Juknis KIE kepada Tim Pengelola KIE di UPT
c.Pendampingan pengelolaan KIE bagi unit penyelenggara KIE
d.Penyusunan tools/instrumen evaluasi kesesuaian pelaksanaan KIE unit penyelenggara KIE
e.Pembaruan pedoman kerja sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan perkembangan terkini
f.Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi. Sekretariat Utama (a,b,c,d,e,f) 3 Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam,
a.Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik.
b.Inovasi program pendampingan dan - Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (a,c,d,e,g) No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Farmasi dan Pangan Olahan Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan edukasi bagi UMKM Pangan Olahan.
c.Pembentukan fasilitator di UPT dalam pendampingan UMKM OBA dan Kosmetik.
d.Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMK oleh UPT BPOM.
e.Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan CPOTB Bertahap/CPKB.
f.Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP- CPPOB).
g.Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan K/L, perguruan tinggi, dan asosiasi untuk menjalin kerja sama terkait dukungan kemandirian UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu. - Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (b,d,f,g) 4 Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
a.Pembangunan kesepahaman antara BPOM (PPNS), Kepolisian (Korwas PPNS), dan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dalam penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
b.Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri
c.Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan Deputi Bidang Penindakan (a,b,c) No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala. Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring
a.Mengusulkan rancangan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan dan Transaksi Melalui Sistem Elektronik dalam lingkup peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan legal secara Daring.
b.Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penerapan kebijakan Negative List.
c.Melakukan perkuatan infrastruktur yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring Deputi Bidang Penindakan (a,b,c) Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.
a.Optimalisasi Dashboard Penindakan yang terintegrasi nasional.
b.Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber.
c.Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Deputi Bidang Penindakan (a,b,c) 5 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Struktur organisasi BPOM tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi
a.Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM
b.Penyampaian usulan dan pembahasaan penataan kelembagaan BPOM bersama Kementerian PANRB Sekretariat Utama (a,b,c) No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan
c.Evaluasi Kelembagaan BPOM Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
a.Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat.
b.Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi seluruh Unit Kerja.
c.Sosialisasi Anti Fraud.
d.Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan obat dan makanan - Inspektorat Utama (a,b,c,d) - Sekretariat Utama (d) Pemberitaan terkait kinerja BPOM di berbagai media, baik cetak, online, elektronik dan media sosial bertonasi negatif Menyebarluaskan informasi kegiatan strategis BPOM kepada media dan lebih terbuka kepada media Sekretariat Utama
1. 2045.Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. RPJPN menetapkan 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan sebagai landasan operasional yang akan mengarahkan Indonesia menuju pencapaian tujuannya. Dengan komitmen kuat pada pertumbuhan yang inklusif, rencana ini tidak hanya bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerangka kerja yang komprehensif, Indonesia bertekad untuk menghadirkan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut adalah 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan. Gambar 3.1 Misi dan Arah Pembangunan dalam RPJPN Sumber: Bappenas Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. Perencanaan Jangka Panjang (PJP) POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Aspek- aspek tersebut mencakup: Tabel 3.1 Penjabaran Aspek Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2045 Transformasi Sosial Transformasi Ekonomi Transformasi Tatakelola • Dukungan terhadap pengurangan stunting: fortifikasi pangan, penerapan gizi seimbang. • Dukungan pada angka harapan hidup pengurangan penyakit tidak menular (degeneratif) melalui: regulasi gula garam lemak (GGL), kualitas obat life saving yang tinggi, kualitas gizi makanan yang tinggi, KIE pada masyarakat, Program PJAS berkelanjutan. • Dukungan terhadap penurunan TBC, kusta, penyakit menular yang masih existing dalam jangka panjang melalui kualitas obat yang tinggi. • Pengendalian produk yang memberikan dampak negatif: pengawasan rokok dan produk tembakau sejenis, usulan cukai gula dan minyak. Hilirisasi ekonomi: • Penciptaan produk unggulan (Obat dan Makanan) dengan nilai tambah tinggi berorientasi ekspor • Peningkatan produktivitas UMKM Obat dan Makanan Ekonomi Sirkular: • Pengawalan pengelolaan potensi biodiversity dalam pemanfaatan bioteknologi • Blue economy & bio economy • Digitalisasi POM dalam mendukung perekonomian nasional • Dukungan POM dalam meningkatkan pariwisata berorientasi ekspor melalui obat dan makanan yang berdaya saing Manajemen ASN: • Manajemen talenta ASN optimal • Sistem manajemen ASN berbasis merit • Talenta digital • ASN yang sejahtera Regulasi: Regulasi yang robust namun adaptif Governance/Birokrasi: • Penyederhanaan birokrasi • Collaborative & transparent governance berbasis digital • Manajemen risiko dan evidence-based policy • Sinkronisasi urusan konkuren POM di wilayah • Pelayanan publik berkualitas tinggi • Kapasitas & partisipasi masyarakat sipil yang bermakna • Zero corruption Selanjutnya sebagai penjabaran RPJPN 2025-2045 tahap I, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Rencana Strategis BPOM yang menjadi subsistem pembangunan nasional disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029. Presiden terpilih telah menetapkan 8 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai “Asta Cita”. Dalam RPJMN 2025-2029, Asta Cita tersebut diterjemahkan sebagai “Prioritas Nasional”, sebagai berikut: 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. BPOM mendukung utamanya prioritas nasional 4 serta prioritas nasional lainnya yaitu prioritas nasional 2, 3, 5, 6 dan 8. Prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 tersebut dijabarkan ke dalam setiap fokus-fokus pembangunan yang lebih spesifik, salah satunya terkait dengan pembangunan di bidang kesehatan. Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang kesehatan adalah sebagai berikut: Arah Kebijakan: Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memastikan “Kesehatan untuk semua yang akan dicapai dengan memperkuat sistem kesehatan nasional dan penguatan pelayanan kesehatan dasar”. Dengan strategi nasional sebagai berikut:
2. 1.Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, mencakup:
a.Penurunan kematian ibu dan anak
b.Pencegahan dan penurunan stunting
c.Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, serta Keluarga Berencana (KB) dan kespro
d.Penguatan pemeriksaan kesehatan gratis
1. 2.Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi, mencakup:
a.Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita
b.Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
1. 3.Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, mencakup:
a.Penuntasan Tuberkulosis (TBC)
b.Eliminasi penyakit Kusta dan Schistosomiasis
c.Pengendalian penyakit menular lainnya
d.Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan peningkatan upaya kesehatan jiwa
e.Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
f.Penyehatan lingkungan
1. 4.Penguatan kapasitas Ketahanan Kesehatan, mencakup:
a.Penguatan surveilans, pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah dan penanganan bencana
b.Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba
c.Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi
1. 5.Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, mencakup:
a.Investasi pelayanan kesehatan primer
b.Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
c.Produksi dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
d.penguatan JKN dan pendanaan kesehatan
e.Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan Arah Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN tersebut dikenal juga sebagai Program Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan. Dalam RPJMN 2025-2029, BPOM diamanahkan untuk menjadi Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas/Pembangunan (PP) 4 “Penguatan kapasitas ketahanan Kesehatan” serta sebagai Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas/Pembangunan (KP) “Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi”, sebagai berikut: INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 TARGET 2029 Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas PP 04.14 - Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu persen 72.5 78.4 Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas KP 04.13.05 - Persentase label produk tembakau dan /atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan persen 75 83 KP 04.14.03 - Persentase Kab/Kota Pangan Aman persen 14 78 KP 04.14.03 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu persen 78 85 KP 04.14.03 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu persen 75 79 KP 04.14.03 - Persentase obat yang aman dan bermutu persen 90 94 KP 04.14.03 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu persen 65 73 KP 04.14.03 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu persen 68 76 KP 04.14.03 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu persen 62 66 Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:
1. 1.Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, sesuai Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, BPOM mendukung dalam hal berikut:
a.Pengembangan kapasitas pelaksana program MBG antara lain melalui pelatihan teknis secara berkelanjutan bagi pegawai SPPG dan penjaminan terkait keamanan mutu pangan di fasilitas SPPG.
b.Edukasi Keamanan Pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
c.Penilaian terhadap penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan mutu pangan dan/atau penilaian kesesuaian program MBG.
d.Pengawasan terhadap Keamanan Pangan dan mutu pangan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, dalam hal ini BPOM terlibat dalam: 1) pengawasan bahan baku berupa pangan olahan. 2) pengawasan sarana produksi dan distribusi secara sewaktu-waktu 3) Pengawasan makanan bergizi gratis secara sewaktu-waktu
e.Keterlibatan BPOM dalam hal terjadi dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Keterlibatan BPOM dalam pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan Program MBG sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
1. 2.Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Pada Kegiatan Pembangunan (KP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:
a.Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
b.Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.
1. 3.Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi Kegiatan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:
a.Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan tingkat maturitas
b.Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
c.Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan pemberdayaan masyarakat (Kabupaten/Kota Pangan Aman)
d.Pengujian sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan sesuai standar
e.Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
f.Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
g.Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
h.Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
i.Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
j.Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
k.Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan/Efek Samping Obat (KTD/ESO)
l.Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
m.Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
n.Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
o.Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
p.Pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil
1. 4.Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi khususnya melalui penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan. BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan. Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung kesehatan masyarakat. Selain PN 4, BPOM juga mendukung pada PN lainnya yaitu PN 2, 3 dan 5 sebagai berikut: Tabel 3.2 Dukungan BPOM Pada PN 2, 3, 5, 6 dan 8 RPJMN 2025-2029 No. Nomenklatur PN/PP/KP/Pro-P/RO PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PP 09 - Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi KP 03 - Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional ProP 01 - Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional 1 Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) PP 10 - Swasembada Pangan KP 14 - Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan ProP 01 - Fasilitasi Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi 1 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT 2 Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses PP 15 - Ekosistem Ekonomi Sirkular KP 02 - Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan ProP 01 - Pengembangan Kebijakan dan Standar Susut dan Sisa Pangan 1 Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PP 03 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi KP 02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif No. Nomenklatur PN/PP/KP/Pro-P/RO ProP 04 - Formalisasi Usaha Serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk 1 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT 2 Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan 3 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri PP 01 - Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi serta berorientasi ekspor KP 05 – Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit ProP 04 - Pengembangan Industri Oleokimia 1 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT 2 Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan KP 11 - Pengembangan Industri Kosmetik dan Farmasi ProP 05 - Pengembangan Riset dan Inovasi serta Adopsi Teknologi 1 Pengawalan obat pengembangan baru yang sesuai standar 2 Keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 03 - Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Keberlanjutan dan Inovatif KP 01 - Peningkatan Daya Saing Melalui Kartu Usaha Produktif ProP 02 - Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing 1 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur PP 02 - Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa KP 01 - Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa ProP 05 - Penguatan Etika Ekonomi dan Bisnis Sebagai Landasan Transformasi Ekonomi untuk Mendorong Produktivitas dan Daya Saing Bangsa 1 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT Selain dukungan terhadap PN, PP, KP, serta ProP di atas, BPOM juga dapat mendukung berbagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai berikut:
2. 1.PHTC 1: Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil Dukungan BPOM pada MBG sesuai Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, BPOM mendukung dalam hal berikut:
a.Pengembangan kapasitas pelaksana program MBG antara lain melalui pelatihan teknis secara berkelanjutan bagi pegawai SPPG dan penjaminan terkait keamanan mutu pangan di fasilitas SPPG.
b.Edukasi Keamanan Pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
c.Penilaian terhadap penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan mutu pangan dan/atau penilaian kesesuaian program MBG.
d.Pengawasan terhadap Keamanan Pangan dan mutu pangan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, dalam hal ini BPOM terlibat dalam: 1) pengawasan bahan baku berupa pangan olahan. 2) pengawasan sarana produksi dan distribusi secara sewaktu-waktu 3) pengawasan makanan bergizi gratis secara sewaktu-waktu
e.Keterlibatan BPOM dalam hal terjadi dugaan KLB keracunan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Keterlibatan BPOM dalam pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Strategi yang dapat ditempuh BPOM dalam mendukung program MBG mencakup:
a.Penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, dengan melakukan sampling representatif dan pengujian laboratorium pangan MBG dari hulu hingga hilir (produksi, penyimpanan, distribusi). Hal ini memastikan produk yang dikonsumsi peserta didik terjamin aman setiap saat.
b.Pengembangan laboratorium pengujian pangan MBG di tingkat pusat dan daerah dengan peningkatan kapasitas, kecepatan respon, serta pemanfaatan teknologi uji cepat. Dengan demikian, deteksi potensi bahaya dapat dilakukan lebih dini sebelum berdampak luas.
c.Penerapan sistem deteksi dini (early warning system) dan mekanisme pelaporan KLB keracunan pangan berbasis data real-time, yang terhubung dengan sekolah, fasilitas kesehatan, dan pemerintah daerah.
d.Pendampingan berkelanjutan dan penguatan kompetensi penyedia pangan MBG, termasuk dapur mandiri, melalui Sertifikasi Penyelia Keamanan Pangan (SPPG), pelatihan teknis, serta pengawalan implementasi standar higiene dan sanitasi pangan.
e.Kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tata kelola risiko keamanan pangan MBG dijalankan secara terpadu. Melalui strategi tersebut, BPOM tidak hanya menjalankan pengawasan secara reaktif saat terjadi KLB KP, tetapi lebih jauh berperan sebagai aktor utama dalam pencegahan risiko insiden/KLB KP. Pengelolaan risiko insiden/KLB KP yang efektif akan menjamin keberlangsungan program MBG, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.
1. 2.PHTC 2: Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus Tuberkulosis (TBC), dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung upaya penanggulangan TB, khususnya dalam Strategi Peningkatan Akses Layanan TB yang bermutu dan berpihak pada pasien. Salah satu bentuk kontribusi BPOM adalah melalui penjaminan mutu, keamanan, dan khasiat obat dan vaksin anti-TB baik pada tahap pre-market maupun post-market. Dalam hal pengawasan post-market, BPOM secara konsisten melaksanakan pengawasan mutu obat, termasuk vaksin TB, melalui pendekatan risk-based sampling dan pengujian laboratorium. Kesimpulan hasil sampling dan pengujian obat TB dari tahun 2022-2024 rata- rata sebanyak 233 sampel/tahun. Dari hasil sampling dan pengujian menunjukkan bahwa 100% obat TB beredar masih memenuhi syarat. BPOM juga secara konsisten melakukan pengawasan farmakovigilans KTD/ESO Obat Anti Tuberkulosis (OAT). Selain itu, bentuk kontribusi penting lain BPOM dalam mendukung penanggulangan TB adalah Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik di peredaran. Merokok terbukti menjadi faktor risiko utama yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi TB serta memperburuk hasil pengobatan TB (meninggal, gagal dan putus pengobatan). Perokok memiliki risiko 73% (tujuh puluh tiga persen) lebih tinggi terinfeksi TBC dan berpotensi dua kali lipat mengalami TBC aktif (Science Daily, 2020). Merokok juga secara signifikan meningkatkan hasil pengobatan yang buruk sebesar 51% (lima puluh satu persen) (Burusie at al., 2020). Melalui pengawasan terhadap kandungan nikotin dan/atau tar, daftar bahan tambahan, bahan tambahan yang dilarang, serta pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan yang dilaksanakan oleh BPOM, masyarakat dapat terlindung dari bahaya zat adiktif pada rokok dan konsumsi rokok dapat menurun. Pengawasan produk tembakau merupakan bagian dari pengendalian produk tembakau dan menjadi salah satu strategi untuk memperkuat efektivitas program penuntasan kasus (eliminasi) TB di Indonesia.
2. 3.PSN 1: Pengembangan Industri Garam BPOM berperan dalam perkuatan produksi garam nasional dan peningkatan produktivitas pelaku usaha garam melalui kegiatan:
a.Pendampingan Sarana Produksi Garam
b.Bimbingan Teknis bagi Pengelola Sarana Produksi Garam Konsumsi Beriodium
c.Coaching Clinic Pemenuhan Persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Selain itu, BPOM juga berperan dalam pengembangan industri garam farmasi. Garam farmasi merupakan bahan baku strategis yang banyak digunakan dalam produk infus, hemodialisa, pelarut vaksin, hingga oralit. Dengan konsumsi nasional sebesar 5.000 (lima ribu) – 7.000 (tujuh ribu) ton per tahun dan proyeksi pertumbuhan permintaan hingga 8% (delapan persen) per tahun, kebutuhan garam farmasi diperkirakan terus meningkat. Sayangnya, ketergantungan terhadap impor masih tinggi, meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan garam farmasi dari sumber daya lokal. Hingga saat ini, terdapat 4 (empat) industri garam farmasi yang telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), namun hanya satu yang sudah aktif memasarkan produknya, sedangkan lainnya masih dalam tahap validasi mutu, persiapan produksi massal, atau pengembangan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara legal telah memenuhi persyaratan, secara riil pasokan lokal belum dapat menggantikan produk impor secara signifikan. Dari sisi industri pengguna, proses peralihan dari garam impor ke lokal (change source) masih menemui hambatan, seperti mutu yang belum konsisten, kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan jangka panjang, serta keterbatasan informasi teknis dari produsen lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif untuk menjembatani kebutuhan industri farmasi dengan kemampuan industri garam. Menanggapi tantangan tersebut, BPOM akan menjalankan berbagai program hilirisasi, termasuk visitasi ke industri, asistensi teknis, Forum Group Disscusion (FGD), dan pelatihan inspektur CPOB, sebagai langkah akselerasi penguatan industri garam farmasi dalam negeri. Upaya ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kapasitas produksi, konsistensi mutu, serta kepercayaan industri pengguna terhadap produk dalam negeri. Kegiatan yang akan dilakukan juga merupakan bagian dari Program Strategis Nasional 2025–2029, yang menempatkan garam farmasi bersama rumput laut sebagai komoditas prioritas dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional dan kemandirian bahan baku obat. Melalui intervensi ini, diharapkan Indonesia tidak hanya mampu menekan ketergantungan impor, tetapi juga membangun rantai pasok yang berkelanjutan, berdaya saing global, serta mendukung pencapaian agenda transformasi kesehatan nasional. Secara lebih rinci kegiatan yang dilakukan mencakup:
a.Peningkatan kompetensi bagi inspektur, peneliti, serta pelaku industri farmasi Kegiatan peningkatan kompetensi dilaksanakan melalui pelatihan, workshop, dan program penguatan kapasitas yang ditujukan bagi inspektur, peneliti, serta pelaku industri farmasi. Fokus kegiatan ini adalah memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman teknis yang memadai terkait proses produksi bahan baku obat sesuai persyaratan CPOB. Dengan adanya peningkatan kompetensi ini, diharapkan terjadi percepatan dalam penyiapan fasilitas produksi garam farmasi dengan kualitas dan konsistensi produk yang terjamin.
b.Pendampingan sarana produksi dan penelitian Pendampingan diberikan kepada lembaga penelitian, fasilitas produksi, dan industri farmasi melalui mekanisme visitasi lapangan serta asistensi regulatori. Pada kegiatan ini, BPOM bersama tim teknis akan melakukan verifikasi kesiapan sarana, memberikan masukan terhadap penerapan standar mutu, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan CPOB. Pendampingan ini juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kapasitas riset yang sudah ada dengan kebutuhan industri, sehingga proses transformasi menuju produksi massal dapat berjalan lebih cepat.
c.Forum koordinasi lintas sektor Forum koordinasi lintas sektor diselenggarakan dengan melibatkan pemerintah, industri, peneliti, dan regulator. Forum ini menjadi ruang diskusi kebijakan, harmonisasi regulasi, serta sinergi antar-pemangku kepentingan dalam mendukung hilirisasi garam farmasi. Melalui forum ini, strategi change source dari bahan baku impor ke produk lokal dapat difasilitasi dengan lebih efektif, sekaligus memastikan adanya kejelasan regulasi, keberlanjutan pasokan, dan jaminan mutu. Forum ini juga diharapkan menjadi motor penggerak kolaborasi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian bahan baku obat nasional.
1. 4.PSN 2: Peningkatan Ekonomi Lokal Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Penguatan pengawasan obat pada tingkat desa menjadi salah satu prioritas strategis BPOM 2025–2029. Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden yang menempatkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk penyediaan Apotek Desa/Kelurahan, sebagai prioritas pembangunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Apotek Desa/Kelurahan bukan hanya sarana distribusi obat, tetapi juga instrumen strategis dalam menjamin kesetaraan akses masyarakat terhadap obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Dalam mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, BPOM berperan melalui:
a.Pembinaan dan supervisi berbasis risiko terhadap Apotek Desa. Sesuai dengan ketentuan teknis dalam penyelenggaraan apotek desa, dengan peran dari tenaga kefarmasian (termasuk tenaga vokasi) Apotek Desa/Kelurahan wajib memastikan standar pelayanan kefarmasian tetap terpenuhi. BPOM akan melakukan penilaian risiko secara periodik dan memberikan pembinaan prioritas pada apotek dengan tingkat risiko yang tinggi.
b.Integrasi sistem pengawasan Apotek Desa ke dalam platform pelaporan elektronik nasional. Setiap hasil pengawasan apotek desa/kelurahan akan dicatat dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu sehingga memungkinkan analisis data secara menyeluruh. Dengan basis data terintegrasi, BPOM dapat memantau pola pengelolaan obat yang dilakukan, mendeteksi potensi peredaran obat ilegal atau tidak memenuhi syarat, serta menyusun kebijakan berbasis bukti yang lebih presisi.
c.Penguatan kolaborasi lintas sektor Penguatan kolaborasi terutama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), pemerintah daerah, serta lembaga koperasi. Melalui kolaborasi ini, pengawasan Apotek Desa akan terintegrasi dengan sistem tata kelola Koperasi Desa, sehingga kepatuhan regulasi berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi desa.
d.Edukasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Apotek Desa akan difungsikan tidak hanya sebagai tempat penjualan obat, tetapi juga sebagai pusat edukasi bagi masyarakat mengenai penggunaan obat yang rasional dan pencegahan peredaran obat ilegal.
e.Penguatan kapasitas jejaring laboratorium dan UPT BPOM untuk mendukung verifikasi mutu obat dari desa. Dengan kegiatan tersebut, BPOM mendukung program strategis Presiden sekaligus memastikan perlindungan kesehatan masyarakat desa. Integrasi sistem elektronik, supervisi berbasis risiko, dan kolaborasi lintas sektor diharapkan memperkuat ketahanan sistem kesehatan hingga ke tingkat akar rumput. III.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional. Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:
1. 1.Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.
2. 2.Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. 3.Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. 4.Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. 5.Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. 6.Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. 7.Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:
8. 1.Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
9. 2.Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
10. 3.Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
11. 4.Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
12. 5.Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
13. 6.Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
14. 7.Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran. Tabel 3.3 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut: A. Kegiatan Prioritas Pada Program Pengawasan Obat dan Makanan
15. 1.Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.
16. 2.Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Dalam rangka mendukung penguatan sistem regulasi yang dapat mendukung efektivitas pengawasan obat, ditetapkan sejumlah kegiatan strategis sebagai upaya dalam mewujudkan prioritas pelaksanaan kegiatan yaitu:
a.Penguatan regulatory science melalui penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
b.Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka pemenuhan persyaratan pengawasan pre dan post-market sesuai NSPK yang berlaku;
c.Kerjasama lintas sektor BPOM menuju WHO Listed Authority (WLA);
d.Partisipasi dalam Kegiatan Lintas Sektor Baik di Dalam dan Luar Negeri;
e.Peningkatan kompetensi SDM dalam Penyusunan NSPK;
f.Kaji Regulasi Obat inovasi baru untuk perlindungan Kesehatan masyarakat; dan
g.Evaluasi penerapan Good Regulatory Practice/Cara Regulatori Obat yang Baik melalui Regulatory Impact Assessment.
1. 3.Registrasi Obat Kegiatan prioritas pada pengawasan pre-market bertujuan untuk mempercepat proses perizinan obat, meningkatkan kualitas layanan, mendukung ekosistem uji klinik dan riset serta mendukung perkembangan industri farmasi nasional melalui:
a.Intensifikasi Penilaian dalam registrasi obat produksi dalam negeri, obat baru inovasi) dan obat dengan mekanisme reliance;
b.Penilaian pemasukan obat jalur khusus;
c.Pengawalan uji klinik yang mencakup rekognisi pada sentra Uji Bioekivalensi dan uji klinik;
d.Hilirisasi hasil riset obat pengembangan baru;
e.Percepatan dan Penguatan Pelayanan Publik; dan
f.Peningkatan kompetensi evaluator dalam intensifikasi pre-market.
1. 4.Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap industri farmasi dan sarana produksi obat lainnya secara proaktif untuk meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan CPOB. Untuk itu, dilakukan berbagai upaya kegiatan untuk menunjang hal tersebut, antara lain:
a.Peningkatan Kemandirian Industri Farmasi;
b.Pendampingan dan asistensi pengembangan Industri Bahan Aktif Obat;
c.Pendampingan dan asistensi Pemenuhan CPOB Pengembangan Industri bahan tambahan obat pharmaceutical grade;
d.Kemandirian UPT baru dalam inspeksi CPOB untuk pemenuhan standar PIC/s dan WHO;
e.Pendampingan/Asistensi regulatori terhadap hilirisasi hasil riset obat dan radiofarmaka;
f.Pendampingan Pemenuhan CPOB Unit Penyedia Darah;
g.Inspeksi sarana produksi obat dalam negeri dalam rangka penilaian pemenuhan CPOB;
h.Pengawasan Fasilitas produksi produk JKN, dan high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar; dan
i.Peningkatan Kepatuhan Pelaku usaha melalui asistensi regulatori.
1. 5.Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Selama periode 2025–2029, pada kegiatan ini, fokus strategi diarahkan pada penguatan sistem pengawasan distribusi dan penyerahan obat, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian peredaran ilegal dan penyalahgunaan obat, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:
a.Sertifikasi CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dalam rangka pengawasan penerapan CDOB untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha termasuk untuk fasilitas distribusi sebagai Penyelenggara Perdagangan obat secara Elektronik serta untuk mendukung implementasi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penerapan CDOB;
b.Pengawasan integritas dan keamanan serta pencegahan diversi rantai suplai obat dan bahan obat dalam rangka pengawalan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor termasuk obat JKN;
c.Pengawasan fasilitas distribusi dalam pemenuhan Cara Distribusi yang Baik;
d.Pengawasan fasilitas yang memiliki kewenangan melakukan penyerahan obat dalam pemenuhan standar pengelolaan obat;
e.Pengawasan sarana peredaran obat secara online, baik dalam rangka peredaran untuk tujuan penyaluran Business to Business (B2B) maupun dalam rangka peredaran untuk tujuan penyerahan dari Business to Consumer (B2C);
f.Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus/Special Access Scheme;
g.Memonitoring dan mengevaluasi kinerja UPT dalam pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan;
h.Asistensi Regulatory kepada fasilitas distribusi dan Penyelenggara Sistem Elektronik/Penyedia Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSE/PMSE) dalam pemenuhan CDOB;
i.Asistensi Regulatory kepada fasilitas yang memiliki kewenangan melakukan penyerahan obat;
j.Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan peran masyarakat dalam peredaran obat dan pelayanan obat;
k.Implementasi Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025- 2029;
l.Membangun koordinasi isu distribusi obat dan bahan obat;
m.Penguatan koordinasi isu penyalahgunaan obat dan obat ilegal/palsu; dan
n.Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan kegiatan distribusi dan pelayanan Bahan Obat, Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.
1. 6.Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yaitu:
a.Penguatan Sistem Farmakovigilans untuk Keamanan Obat;
b.Optimalisasi Manajemen Sampling Obat di Pusat dan UPT;
c.Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar;
d.Penguatan Pengawasan Penandaan dan Labeling Produk Obat;
e.Peningkatan Pengawasan Produk Tembakau, termasuk Rokok Elektronik;
f.Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Secara Proaktif;
g.Kerjasama Lintas Sektor Menuju WLA; dan
h.Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Obat Secara Nasional.
1. 7.Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Dalam menghadapi dinamika global dan percepatan inovasi di sektor kesehatan, BPOM mengambil langkah strategis melalui revitalisasi regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, sekaligus memastikan perlindungan konsumen secara optimal. Langkah ini mencakup penyusunan dan reviu regulasi agar lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terkini. Penyederhanaan proses perizinan, peningkatan standar keamanan dan mutu, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional menjadi bagian penting dari strategi ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses sistem regulasi, meminimalkan ambiguitas interpretasi, dan mendorong lahirnya produk-produk inovatif yang kompetitif di pasar domestik maupun global. BPOM juga mendorong peningkatan literasi pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Literasi ini tidak hanya mencakup pemahaman terhadap ketentuan registrasi dan standar mutu, tetapi juga etika promosi, cara produksi yang baik, dan ketentuan teknis lainnya yang wajib dipenuhi. Kegiatan edukatif seperti pelatihan, sosialisasi, serta bimbingan teknis menjadi jembatan komunikasi antara regulator dan pelaku industri, sehingga tercipta keselarasan antara inovasi industri dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai bentuk penguatan substansi regulasi, dilakukan pula penyusunan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk secara komprehensif melalui studi literatur dan evaluasi ilmiah. Kajian ini memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan industri benar-benar memberikan nilai tambah yang terukur, tidak hanya dari aspek kualitas dan keamanan, tetapi juga dari khasiat atau manfaatnya bagi masyarakat. Melalui sinergi antara revitalisasi regulasi, peningkatan literasi pelaku usaha, dan penguatan kajian ilmiah, diharapkan industri obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik nasional dapat tumbuh lebih kompetitif, adaptif, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan kesehatan masyarakat.
2. 8.Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM senantiasa berupaya memperkuat peranannya dalam mendorong daya saing industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik melalui penguatan pengawasan pre-market, transformasi layanan publik, dan percepatan hilirisasi hasil riset menuju fitofarmaka. Dalam mendukung Program JKN, BPOM juga mendorong penggunaan fitofarmaka dalam Formularium Nasional, sehingga dapat memperluas akses masyarakat terhadap pengobatan berbasis kearifan lokal yang terjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya. Berikut ini beberapa inisiatif strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut:
a.Optimalisasi peran UPT BPOM dalam pengawasan keamanan dan mutu kosmetik melalui audit Dokumen Informasi Produk (DIP)
b.Transformasi layanan registrasi produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik menuju sistem yang cepat, terintegrasi, dan inklusif
c.Asistensi percepatan hilirisasi riset obat bahan alam menuju fitofarmaka
d.Pemantapan peran fitofarmaka dalam JKN melalui penyusunan formularium fitofarmaka
1. 9.Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yaitu:
a.Kemandirian bahan baku obat bahan alam Indonesia
b.Naik Kelas UMK obat bahan alam Indonesia
c.Maturitas Industri Obat Bahan alam
d.Ekosistem Ekspor Jamu yang kondusif
e.Kolaborasi Jaga Citra Baik Jamu Nusantara (Ksatria Nusantara)
f.Gerakan Meningkatkan Literasi Kesehatan Digital (GEMILANG)
g.Penguatan Farmakovigilans Obat Bahan Alam
1. 10.Pengawasan Kosmetik Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Kosmetik yaitu:
a.Akselerasi maturitas industri kosmetik
b.Iklim positif kontrak produksi kosmetik melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman Badan Usaha Pemilik Notifikasi Kosmetik (BUPN) terkait regulasi dan daya saing, sehingga usaha terkait kontrak produksi kosmetik dapat berkembang dengan tetap mematuhi regulasi
c.Teman UMKM Kosmetik yang merupakan program intensifikasi pembinaan kepada UMKM kosmetik dalam membuat label kosmetik yang memenuhi ketentuan dan berdaya saing
d.Kosmetik Border Patrol yang merupakan program intensifikasi pengawasan kosmetik terhadap pemasukan produk kosmetik impor
e.Pengawasan terhadap produk viral di media sosial serta pembinaan terhadap influencer Kosmetik
f.Dukungan terhadap produksi dan pengembangan natural kosmetik.
1. 11.Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Kegiatan prioritas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yaitu:
a.Program Orang Tua Angkat yang merupakan pemberdayaan industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik untuk melakukan pendampingan kepada UMKM sehingga dapat menghasilkan produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang aman bermanfaat/berkhasiat dan bermutu;
b.Program UMKM meet market yang merupakan kolaborasi dengan stakeholder dan mitra pemasaran dalam rangka perluasan pasar UMKM yang dilakukan baik secara online maupun offline;
c.Program Wira Cipta Santri Nasional yang merupakan peningkatan keterampilan santri dalam berwirausaha di sektor obat bahan alam dan kosmetik serta mendorong pesantren untuk mandiri secara ekonomi;
d.BPOM Goes to school/campus/community yang merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kompetensi pelajar/mahasiswa/komunitas sebagai kader/penyuluh terkait keamanan dan mutu obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.
1. 12.Standardisasi Pangan Olahan Kegiatan ini meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pangan olahan, serta memberikan pelayanan publik yang mencakup pengkajian keamanan, mutu, dan gizi serta konsultasi terkait pangan olahan. Kegiatan ini juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi produk pangan olahan yang belum terfasilitasi pada regulasi yang sudah ada. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:
a.Fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan yang bertujuan mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas.
b.Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan melalui pengembangan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat seperti kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL)
c.Penyusunan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan antara lain terkait kebijakan mengenai kemasan pangan.
1. 13.Registrasi Pangan Olahan Dalam lima tahun ke depan, optimalisasi sistem registrasi berbasis kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI) akan menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa BPOM dapat menjawab tantangan dalam pengawasan pre- market pangan olahan yang semakin kompleks. Implementasi sistem berbasis AI diharapkan mampu memberikan kecepatan, akurasi, dan efisiensi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan. Penerapan AI akan membantu meminimalisir manipulasi data, mendukung proses evaluasi secara otomatis, dan mengurangi beban kerja evaluator BPOM yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah permohonan perizinan. Selain itu, intensifikasi percepatan proses perizinan berusaha akan menjadi fokus penting untuk mendukung pertumbuhan UMK dan daya saing produk pangan nasional. Melalui simplifikasi prosedur, pelaku UMK dapat segera memasuki pasar dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Optimalisasi sistem ini juga akan diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM, baik dari sisi evaluator BPOM maupun pelaku usaha, untuk memastikan bahwa setiap pengguna dapat memanfaatkan sistem AI dengan efektif. Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga akan diperluas, termasuk melalui program fasilitator di daerah yang melibatkan stakeholder terkait seperti pemerintah Daerah, inkubator bisnis, dan akademisi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan Registration Officer. Langkah ini bertujuan untuk membantu pelaku UMK dalam memahami dan mematuhi persyaratan registrasi berbasis AI, sehingga mereka dapat memperoleh izin edar dengan lebih mudah dan cepat. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMK di berbagai daerah dapat lebih siap dan berdaya saing untuk memasuki pasar. Ke depan, BPOM juga perlu mengembangkan berbagai upaya pendukung, seperti peningkatan literasi digital untuk pelaku usaha dan penyiapan infrastruktur yang lebih baik guna mendukung aksesibilitas terhadap sistem registrasi pangan olahan berbasis AI di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan penuh dari stakeholder, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan akan menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan ini. Upaya kolaboratif diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengawasan pangan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan pasar yang dinamis.
2. 14.Pengawasan Produksi Pangan Olahan Prioritas kegiatan ini pada periode Renstra 2025-2029 dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha. Pada periode ini ditargetkan 100% sarana produksi pangan olahan telah memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) maupun Izin Penerapan Program Manajemen Risiko yang diwajibkan sebagai bukti jaminan keamanan dan mutu pangan yang dilakukan. Selain itu akan dilakukan serangkaian program dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap program yang telah diinisiasi pada periode Renstra sebelumnya, maupun pelaksanaan program inovasi baru yang berkelanjutan, yaitu:
a.Ekstensifikasi implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) dalam rangka meningkatkan kemandirian Industri Pangan Olahan serta jaminan mutu dan keamanan pangan, dalam bentuk penerapan PMR secara proaktif oleh pelaku usaha.
b.Peningkatan daya saing dan kepatuhan UMK melalui penerapan kolaborasi dengan Academic-Business-Government (ABG), diantaranya untuk: Pangan Steril Komersial, Pangan Fortifikasi (Industri Garam) dan Pangan Industri Rumah Tangga.
c.Foreign Establishment Verification Programme (FEVP) dalam rangka peningkatan jaminan keamanan mutu pangan serta kesetaraan perlakuan pelaku usaha di luar negeri dalam kerangka fair trade. Pelaksanaan program prioritas juga akan ditunjang dengan penguatan infrastruktur pendukung terutama dalam hal manajemen integrasi data pengawasan pre-post market Smart Company Profiling (SCP). Melalui SCP ini diharapkan ke depan terdapat gambaran yang menyeluruh terkait profil sarana produksi pangan olahan di Indonesia sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut. Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah MBG, BPOM sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap implementasi cara produksi yang baik di sarana produksi dan cara peredaran yang baik di jalur distribusi MBG. Pengawasan keamanan pangan di sarana produksi dan distribusi pangan memegang peranan strategis dari sisi preventif/pencegahan terjadinya risiko insiden kejadian luar biasa keracunan pangan. Kemampuan sarana produksi mengendalikan faktor kritis di sepanjang rantai proses produksi dan distribusi menjadi faktor krusial, namun hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh SDM yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis, berkelanjutan dan berbasis risiko (risk based) untuk peningkatan kapasitas/kompetensi SDM, khususnya penanggung jawab SPPG. Peningkatan kompetensi SDM bukan hanya meningkatkan wawasan melalui pembelajaran klasikal, namun juga keterampilan untuk merespon kondisi tak terduga melalui simulasi. Di samping itu, monitoring peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan di SPPG sebagai dampak dari pelatihan perlu dilakukan melalui audit verifikasi penerapan Cara Produksi yang Baik serta pengendalian aspek kritis di SPPG. Hal ini akan membangun suatu siklus pembelajaran yang akan memperkuat kompetensi SDM di SPPG sekaligus meningkatkan kualitas jaminan keamanan pangan di SPPG.
1. 15.Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memiliki tugas utama yaitu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:
a.Peningkatan efektivitas Penanganan KLB KP
b.Pembangunan Smart Risk Ekspor/Impor Pangan dengan berbasis AI. Sistem berbasis AI ini akan mengintegrasikan dan menganalisis berbagai faktor risiko, seperti jenis produk, volume impor/ekspor, negara asal, sertifikasi fasilitas produksi, hingga tingkat kepatuhan importir. AI dapat otomatis memberikan skor risiko dan menentukan prioritas pengawasan, sehingga memungkinkan BPOM membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan proaktif sesuai dengan profil risiko produk atau importir. Sistem ini tidak hanya membantu dalam mitigasi risiko secara lebih efektif, tetapi juga mampu mengantisipasi masuknya produk-produk berbahaya, menjamin keamanan pangan yang beredar di Indonesia, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengawasan Ekspor dan Impor Pangan, mendukung ketahanan kesehatan masyarakat serta dukungan terhadap daya saing industri pangan dalam negeri untuk ekspor dan meminimalisasi terhadap risiko penolakan ekspor.
c.Optimalisasi Pengawasan Post Market produk PIRT dalam rangka efektivitas pengawasan PIRT di daerah.
d.Pembangunan Nasional Sistem Dukungan Ekspor Ke Negara Lain yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan pemahaman pelaku usaha melalui pelatihan komprehensif, yang mencakup standar keamanan pangan internasional, regulasi global, dan persyaratan ekspor yang perlu dipenuhi untuk memastikan produk Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar luar negeri.
e.Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran Terkait Penerapan SMKPO
1. 16.Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Terdapat 8 (delapan) kegiatan prioritas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, sebagai berikut:
a.Sadar Pangan Aman (SAPA) Kampus yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa secara lebih luas untuk memiliki kompetensi dan berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan pangan di Indonesia, melalui Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing UMK Pangan Olahan.
b.SAPA Desa yang bertujuan untuk memperkuat keamanan pangan di desa dalam rangka memperkuat keamanan pangan, termasuk program strategis nasional MBG dengan memperluas cakupan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan kolaborasi lintas sektor.
c.SAPA Pasar yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelola pasar, pedagang, dan komunitas pasar dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di lingkungan pasar sehingga tercipta pasar yang aman dan sehat bagi masyarakat.
d.SAPA Sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran keamanan pangan di sekolah dalam rangka memperkuat keamanan pangan, termasuk program strategis nasional MBG.
e.SAPA Budaya yang merupakan inovasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan melalui pendekatan seni dan permainan tradisional untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif yang menarik dan mudah dipahami, serta membudayakan keamanan pangan sekaligus mendukung pelestarian budaya tradisional.
f.SAPA SPPIRT sebagai upaya untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan pre-market Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk menjamin keamanan PIRT di Indonesia termasuk pendampingan BPOM kepada pemerintah daerah dalam rangka memperkuat keamanan pangan dalam program strategis nasional (MBG).
g.SAPA UMK Pangan Olahan sebagai upaya peningkatan kapasitas UMK Pangan olahan dan pendampingan intensif kepada pelaku UMK pangan olahan hingga Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB- UMKU).
h.SAPA Santri yang bertujuan untuk memandirikan santri dan pondok pesantren dari segi keterampilan dan ekonomi, dengan menanamkan pemahaman tentang keamanan pangan. Selain itu, mendorong santri dan pesantren untuk berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan, memastikan kualitas dan keamanan produk pangan di lingkungan pondok pesantren, serta memanfaatkan potensi UMK pangan olahan secara optimal.
1. 17.Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan Kegiatan prioritas dalam Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yaitu:
a.Penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan;
b.Pemetaan kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
c.Penggalangan stakeholders dalam rangka cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
1. 18.Intelijen Obat dan Makanan Kegiatan prioritas dalam Intelijen Obat dan Makanan yaitu:
a.Operasi intelijen tematik bersama lintas sektor; dan
b.Peningkatan kompetensi petugas intelijen BPOM.
1. 19.Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber Kegiatan prioritas dalam Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber yaitu:
a.Perkuatan kemitraan dan kerja sama di bidang siber peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan;
b.Penjaminan kualitas laboratorium forensik digital sediaan farmasi dan pangan olahan melalui sertifikasi mutu laboratorium secara berkelanjutan;
c.peningkatan kompetensi petugas di bidang siber sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
d.penguatan engine data crawler.
1. 20.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan Kegiatan prioritas dalam Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan yaitu:
a.Operasi pemberantasan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal;
b.Perkuatan koordinasi dengan Criminal Justice System;
c.Peningkatan kinerja penyidikan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
d.Pengelolaan barang bukti.
1. 21.Pengujian Obat dan Makanan Laboratorium BPOM menjadi pondasi penting dalam mendukung kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui data hasil pengujian yang valid sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Berikut beberapa kegiatan prioritas dalam Pengujian Obat dan Makanan:
a.Pemenuhan implementasi laboratorium hijau;
b.Pemenuhan Metode Analisis (MA) yang dikembangkan sesuai kebutuhan/inovasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
c.Pengembangan dan pelayanan baku pembanding sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
d.Peningkatan inovasi layanan publik pada aplikasi infalabs mendukung keamanan mutu obat dan makanan yang beredar;
e.Pemenuhan implementasi digitalisasi laboratorium;
f.Pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu;
g.Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar;
h.Peningkatan efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium;
i.Penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium;
j.Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan, kajian serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional;
k.Pengujian Produk Tembakau dalam rangka Prioritas Nasional;
l.Pengujian produk biologi, khususnya dalam hal pelulusan (lot release) dan pengujian mutu produk vaksin; dan
m.Kalibrasi alat laboratorium.
1. 22.Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan bertujuan untuk menyediakan data/rekomendasi hasil analisis kebijakan berbasis data/informasi ilmiah (evidence based) guna mendukung “Program Pengawasan Obat dan Makanan”, melalui beberapa tahapan kegiatan yang tertuang dalam empat komponen yaitu:
a.Perencanaan kebutuhan analisis kebijakan;
b.Pelaksanaan analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan di mana terdapat 7 (tujuh) kelompok besar tema analisis kebijakan selamat tahun 2025-2029 yaitu: 1) Evaluasi program pengawasan obat dan makanan; 2) Profiling produk obat dan makanan yang beredar; 3) Evaluasi kelembagaan/organisasi; 4) Analisis dampak kebijakan pengawasan obat dan makanan; 5) Analisis kebijakan pengendalian antimicrobial resistance; 6) Analisis risiko keamanan pangan; dan 7) Analisis isu strategis terkini pengawasan obat dan makanan.
c.Diseminasi hasil Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan. B. Kegiatan Prioritas dalam Program Dukungan Manajemen
1. 1.Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Publik, dan Reformasi Birokrasi Berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan mencakup sebagai berikut:
a.Penyusunan Kerangka Regulasi.
b.Layanan Advokasi Hukum meliputi pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum yang bertujuan agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.
c.Penataan tata laksana yang dilakukan melalui tinjau ulang peta proses bisnis serta perkuatan penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi yang mandiri dengan mengacu pada standar internasional yang diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
d.Layanan Pengaduan Masyarakat.
e.Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan publik.
f.Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Publik BPOM untuk mendorong perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.
g.Pengelolaan RB BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB General untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan RB Tematik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, perlu disusun Road Map RB BPOM tahun 2025- 2029 yang diselaraskan dengan Grand Design RB Nasional dan Road Map RB Nasional tahun 2025-2029.
1. 2.Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM Dalam menghadapi tantangan globalisasi, inovasi teknologi, serta perubahan pola konsumsi, pengawasan obat dan makanan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan tugas yang strategis yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersifat multisektor. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam rangka Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM antara lain:
a.Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor yang dilakukan melalui peningkatan kolaborasi dengan mitra baik dalam maupun luar negeri dalam hal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta peningkatan daya saing bangsa.
b.Pemanfaatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular berupa dukungan BPOM dalam rangka peningkatan kapasitas pada negara berkembang berupa pelatihan dan pendampingan ahli (expert dispatch) terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
c.Penguatan komunikasi publik dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan melalui pengelolaan publikasi di berbagai platform, pengelolaan opini publik, serta strategi komunikasi efektif lainnya.
d.Pengembangan kapasitas dan keterampilan SDM BPOM dalam hal komunikasi, negosiasi dan kehumasan di unit kerja pusat dan UPT.
1. 3.Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan Dalam memperkuat kinerja secara efektif, efisien serta penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel guna memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa, beberapa kegiatan prioritas yang dilakukan dalam rangka Koordinasi Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan antara lain:
a.Peningkatan implementasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif, dengan melakukan pengawalan dan koordinasi dalam: 1) Pemenuhan aspek-aspek dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). 2) Peningkatan implementasi AKIP BPOM. 3) Penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).
b.Peningkatan efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah.
c.Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan peningkatan pemenuhan aspek-aspek kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.
d.Peningkatan tata kelola pemerintah yang optimal, dengan melakukan peningkatan implementasi pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi.
e.Peningkatan efektivitas pengelolaan hibah dan pinjaman.
1. 4.Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan mencakup sebagai berikut:
a.Penyusunan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik seperti penyusunan pedoman, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sistem kerja baru dan flexible working arrangement.
b.Peningkatan kepatuhan terhadap sistem merit dalam sistem manajemen ASN dimana adanya transformasi perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan CASN BPOM, transformasi kebijakan pengembangan karier, promosi, dan rotasi ASN BPOM, reformasi manajemen kinerja ASN BPOM, reformasi pengelolaan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan disiplin ASN serta perkuatan digitalisasi manajemen ASN.
c.Peningkatan ASN BPOM yang direkrut memiliki talenta digital seperti penyusunan pedoman, tools, pengembangan karier, monitoring serta evaluasi talenta digital BPOM.
d.Implementasi Manajemen Talenta termasuk Manajemen Karir seperti implementasi, monitoring dan evaluasi talent scouting BPOM dalam Manajemen Talenta.
e.Pengembangan pola karier SDM seperti implementasi, monitoring dan evaluasi talent mobility ASN BPOM.
f.Peningkatan Kesejahteraan ASN BPOM termasuk ke dalamnya penyusunan roadmap transformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, survei opini untuk mengukur Indeks Kesejahteraan, Employee Engagement and Organizational Commitment Index, peningkatan dan pengembangan program layanan kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan pegawai, serta pemilihan pegawai terbaik (BPOM Heroes, Anugerah ASN, pegawai berprestasi).
g.Implementasi NSPK Manajemen ASN seperti penyusunan dokumen, penilaian NSPK, monitoring dan evaluasi NSPK Manajemen ASN.
h.Optimalisasi mekanisme promosi dan mutasi Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM.
i.Integrasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dalam rangka optimalisasi kinerja pada seluruh level dan peningkatan level maturitas risiko BPOM.
j.Penyediaan kebutuhan pegawai dan talenta dalam mendukung pengawasan obat dan makanan melalui mekanisme pembangunan politeknik pengawas obat dan makanan.
1. 5.Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Dalam upaya untuk memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dilakukan berbagai kegiatan prioritas sebagai berikut:
a.Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan sebagai bentuk kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui pemanfaatan Produk Dalam Negeri, penyelenggaraan perdagangan melalui Sistem Elektronik, penambahan Katalog Sektoral Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional serta Digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pada satuan kerja di lingkungan BPOM.
b.Peningkatan Kualitas Manajemen Aset BPOM, serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui: 1) Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM dan aplikasi internal BPOM; dan 2) Inventarisasi rutin BMN yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir barang tidak ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan berkoordinasi dengan pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
c.Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar.
d.Pengawalan sertifikasi tanah bagi Unit Pelaksana Teknis BPOM, khususnya yang berada pada kawasan penyangga IKN melalui penguatan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara, dan Kementerian Keuangan.
e.Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di BPOM pusat terkait penatalaksanaan arsip melalui digitalisasi arsip untuk arsip aktif yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara ataupun arsip permanen yang memiliki nilai sejarah seperti arsip COVID-19.
f.Pembangunan Politeknik Pengawas Obat dan Makanan (Poltek POM) sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menghasilkan pengawas yang memiliki kompetensi khusus, siap kerja, dan mampu menghadapi tantangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengembangan infrastruktur Poltek POM diarahkan pada penyediaan fasilitas pendidikan vokasi yang sesuai standar, termasuk laboratorium mikrobiologi, kimia analitik, toksikologi, serta ruang simulasi inspeksi, asrama, dan tempat ibadah. Penguatan teknologi informasi dan digitalisasi pembelajaran juga menjadi bagian dari pengembangan sarana pendukung.
1. 6.Pengembangan SDM Aparatur BPOM Dalam perencanaan dan implementasinya pengelolaan pengembangan SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan meliputi:
a.Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi untuk memastikan bahwa SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan memenuhi standar kompetensi jabatan ASN maupun standar kompetensi kerja lainnya di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diadopsi dan diberlakukan di BPOM, dan mendukung spesialisasi jabatan SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
b.Pengembangan Kompetensi yang dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (learning culture) dan ekosistem pembelajaran (learning ecosystem) yang hadir melalui aplikasi Integrated Development and Training Information System (IDEAS), dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan.
c.Pembinaan Jabatan Fungsional PFM, yang mengelola manajemen karir dan kompetensi PFM sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
d.Penyusunan Kurikulum dan Penyiapan Kualifikasi Tenaga Pendidik.
1. 7.Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan BPOM sebagai instansi pemerintahan tentunya mendukung penuh implementasi SPBE. Target arsitektur SPBE BPOM adalah pembangunan Super apps yang terdiri dari Portal Layanan Publik dan Portal Internal BPOM. Untuk mencapai target tersebut berikut merupakan tahapan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan:
a.Pengembangan Single Sign-On (SSO): Tahap awal ini mengembangkan sistem SSO yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi tunggal. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan dengan satu set kredensial login, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.
b.Standardisasi Struktur Data: Setelah pengembangan SSO, dilakukan langkah standardisasi struktur data untuk memastikan keselarasan antar- modul dan layanan yang akan diintegrasikan. Standardisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pertukaran data antar sistem dan modul.
c.Pengembangan One Apps Tahap 1-5: Pengembangan one apps mengacu pada 16 peta proses bisnis BPOM dan dikembangkan secara orkestrasi. Adapun tahapan pengembangannya sebagai berikut:
1. 1.Tahap 1 (2025) : 3 Modul (proses bisnis)
2. 2.Tahap 2 (2026) : 4 Modul (proses bisnis)
3. 3.Tahap 3 (2027) : 3 Modul (proses bisnis)
4. 4.Tahap 4 (2028) : 3 Modul (proses bisnis)
5. 5.Tahap 5 (2029) : 3 Modul (proses bisnis)
6. 8.Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan Aparatur II Terdapat 6 (enam) kegiatan prioritas pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur I dan aparatur II yaitu:
a.Penguatan budaya integritas BPOM melalui: 1) Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tepat waktu. 2) Pembangunan zona integritas di lingkup BPOM. 3) Anti Corruption Massive Campaign. 4) Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API). 5) Pelaporan pengaduan masyarakat/whistleblowing system yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. 6) Penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM. 7) Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT.
b.Pembangunan zona integritas BPOM menuju WBK dan WBBM.
c.Penguatan pengelolaan keuangan BPOM sesuai SAP melalui kegiatan reviu penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan.
d.Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM).
e.Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP dengan mengoptimalkan Konsep Three Lines Model dalam proses manajemen risiko dan penguatan kapabilitas dan efektivitas APIP, yang mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
f.Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. III.3 Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2025 - 2029 meliputi:
1. 1.Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka penguatan pengawasan pre market dan post market untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan antara lain pengaturan mengenai:
a.upaya pemastian mutu, khasiat/manfaat dan keamanan sediaan farmasi, cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, cara distribusi yang baik untuk sediaan farmasi, dan kajian risiko penggunaan bahan baku dalam obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik sediaan tertentu;
b.upaya pemastian mutu, khasiat/manfaat, dan keamanan, cara pembuatan yang baik, cara distribusi termasuk pengawasan peredaran untuk produk kecantikan mengandung bahan obat;
c.penyusunan dan penetapan standar lainnya yang diakui untuk sediaan farmasi berupa metode analisis/monografi serta standar dan/atau persyaratan lainnya;
d.penguatan siber melalui penguatan pengawasan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring;
e.pelaksanaan farmakovigilans sediaan farmasi;
f.pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian;
g.sampling dan pengujian sediaan farmasi;
h.pengujian dan penilaian keamanan, khasiat dan mutu obat bahan alam yang menjadi prioritas nasional;
i.standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma;
j.penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya;
k.penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi serta pangan olahan;
l.penyerahan sediaan farmasi;
m.penandaan, periklanan, dan promosi sediaan farmasi, termasuk informasi nilai gizi pada bagian depan label pangan olahan;
n.penetapan penggolongan obat dan obat bahan alam;
o.tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak;
p.pengawasan terhadap pencantuman peringatan kesehatan pada produk tembakau dan rokok elektronik; dan
q.tenaga pengawas tertentu yang melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum dan selama beredar.
1. 2.Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai:
a.cara sanitasi yang baik;
b.persyaratan cemaran pangan olahan;
c.bahan tambahan pangan;
d.bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan;
e.pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik;
f.iradiasi pangan;
g.persyaratan untuk pangan olahan tertentu risiko tinggi;
h.kemasan pangan dan zat kontak pangan;
i.penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;
j.bahan penolong;
k.tata cara pendaftaran sarana produksi;
l.penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga;
m.persyaratan impor pangan olahan;
n.kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan;
o.tindak lanjut pengawasan pangan olahan;
p.pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan;
q.tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan.
r.label pangan; dan
s.iklan pangan. III.4 Kerangka Kelembagaan Kerangka Kelembagaan Renstra BPOM Tahun 2025-2029 memuat aspek: 1] kebutuhan fungsi dan struktur organisasi; 2] tata laksana antar unit organisasi; dan 3] pengelolaan SDM termasuk di dalamnya kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas; yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis. III.4.1. Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Tujuan penataan organisasi BPOM untuk terciptanya organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Penataan organisasi merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi BPOM existing. Kelembagaan BPOM diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan telah berlaku selama 8 (delapan) tahun pada tahun 2025 sehingga perlu ditinjau sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi agar mampu mengantisipasi tantangan dan beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Penataan organisasi BPOM diperlukan untuk lebih mendukung program Asta Cita Presiden, yaitu MBG dan upaya peningkatan pendampingan UMKM obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
1. 1.Kedudukan BPOM Kedudukan BPOM sebagai lembaga pemerintah perlu diperkuat setingkat kementerian dengan persyaratan mendapat arahan tertulis dari Presiden sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hal ini mempertimbangkan peran BPOM untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan instansi terkait sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh BPOM berperan pada multisektor pembangunan, yaitu sektor kesehatan, sektor industri, dan sektor perdagangan selayaknya diemban oleh instansi pemerintah setingkat kementerian.
2. 2.Penataan Organisasi Deputi sesuai Proses Bisnis Utama dan Structure Follows Strategy BPOM mempunyai 16 proses bisnis terdiri dari proses bisnis utama, proses pendukung, dan sistem manajemen seperti berikut: Gambar 3.3 Peta Proses Bisnis BPOM Untuk mewujudkan struktur birokrasi BPOM agar dapat lebih mendukung pencapaian sasaran strategis secara lebih terfokus, penataan organisasi Deputi sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan tugas pokok organisasi perlu dilakukan penyelarasan berbasiskan strategi (structure follows strategy). Susunan organisasi Deputi direkomendasikan perlu dilakukan penataan organisasi sesuai dengan proses bisnis utama BPOM yang telah disesuaikan pula dengan arsitektur SPBE yang disusun berdasarkan integrasi dengan proses bisnis serta pendekatan structure follows strategy sebagai berikut: Tabel 3.4 Penataan Organisasi Deputi Sesuai Proses Bisnis Utama dan Structure Follows Strategy No. Proses Bisnis Utama Strategi BPOM 2025-2029 Susunan Organisasi Deputi 1 POM-01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data Deputi yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan 2 POM-02 Registrasi dan Evaluasi Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makanan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT Deputi yang menyelenggarakan fungsi registrasi atau sertifikasi Obat dan Makanan 3 POM-03 Pengawasan/ Pemeriksaan Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Obat dan Makanan Deputi Bidang Pengawasan Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan 4 POM-04 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha Obat dan Makanan
3. 1.Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
4. 2.Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
5. 3.Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional Deputi yang menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Obat dan Makanan 5 POM-05 Penindakan Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan Deputi yang menyelenggarakan fungsi penindakan No. Proses Bisnis Utama Strategi BPOM 2025-2029 Susunan Organisasi Deputi mengedepankan kerjasama lintas sektor 6 POM-06 Pengelolaan Pengujian Obat dan Makanan Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data Deputi yang menyelenggarakan fungsi pengujian Obat dan Makanan Melengkapi penataan organisasi Deputi, susunan organisasi Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, dan Pusat juga perlu dilakukan penataan untuk mendukung pelaksanaan strategi POM tahun 2025-2029 terdiri atas:
6. 1.Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
7. 2.Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Penataan organisasi BPOM bertujuan untuk mendukung agenda pembangunan transformasi sosial bidang kesehatan, transformasi ekonomi (daya saing bangsa dan pelayanan publik), dan transformasi tata kelola melalui reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia maka penataan organisasi BPOM diselaraskan dengan strategi nasional dalam kebijakan pembangunan kesehatan.
8. 3.Penataan Organisasi UPT BPOM Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di daerah, BPOM mempunyai 76 UPT dengan wilayah kerja 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan sebaran dan klasifikasi seperti gambar di bawah ini: Gambar 3.4 Peta Sebaran dan Klasifikasi UPT BPOM Penataan organisasi UPT BPOM berfokus pada: 1] evaluasi klasifikasi untuk peningkatan organisasi UPT Loka POM menjadi Balai dan Balai POM menjadi Balai Besar secara bertahap; serta 2] pembentukan Loka POM. Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas pelayanan publik dan kinerja UPT BPOM dalam rangka mendukung percepatan pencapaian program pemerintah, perlu dilakukan peningkatan klasifikasi organisasi UPT BPOM sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Sedangkan pembentukan Loka POM diperlukan dalam rangka pengawasan keamanan pangan dan KLB keracunan pangan untuk mendukung program Asta Cita Presiden, yaitu MBG dan upaya peningkatan pendampingan UMK obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Selanjutnya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk menyederhanakan rentang kendali pekerjaan, Balai Besar/Balai POM pada tingkat provinsi menjadi koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dalam satu provinsi untuk Balai/Loka POM tingkat Kabupaten/Kota. Peningkatan klasifikasi organisasi UPT BPOM dan pembentukan Loka POM direncanakan sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 105 Tahun 2025 tentang Road Map Penataan Organisasi UPT BPOM Tahun 2025-2029 sebagai berikut: Gambar 3.5 Roadmap Peningkatan Klasifikasi Organisasi UPT BPOM dan Pembentukan Loka POM Tahun 2025-2029
9. 4.Pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Vokasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Untuk pemenuhan kesenjangan kebutuhan SDM di BPOM terutama pada jabatan fungsional PFM, diperlukan pendirian perguruan tinggi pendidikan vokasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pendidikan vokasi tersebut bersifat teknis dan spesifik yang khusus untuk memenuhi kebutuhan PFM dengan kurikulum yang terbatas atau tidak tersedia pada program studi perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi pendidikan vokasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan pendidikan kedinasan yang lulusannya dapat menjadi PNS yang langsung ditugaskan pada BPOM dengan jabatan PFM. Perguruan tinggi pendidikan vokasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan mendukung salah satu misi BPOM, yaitu Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan. Pendirian perguruan tinggi pendidikan vokasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan bertujuan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan nasional dan global di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui pembangunan SDM unggul secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Perguruan tinggi pendidikan vokasi dapat dibentuk oleh KL setelah mendapatkan izin Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri PANRB. III.4.2. Ketatalaksanaan Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, penataan struktur organisasi BPOM tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan yang meliputi penataan hubungan kerja antar unit organisasi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Penataan hubungan kerja antar unit organisasi bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa struktur organisasi yang dibentuk telah tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses tanpa adanya duplikasi fungsi dan tanpa adanya kekosongan unit organisasi untuk pelaksanaan keseluruhan fungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi. Penataan proses bisnis bertujuan mendukung agenda Pembangunan Nasional dalam hal Transformasi Tata Kelola khususnya melalui: 1] penyederhanaan dan penguatan proses bisnis yang menyelaraskan dengan upaya integrasi proses bisnis pemerintah untuk mewujudkan SPBE; 2] transformasi dan digitalisasi pelayanan publik; dan 3] perkuatan sistem antikorupsi dan akuntabilitas pembangunan. Penatalaksanaan di BPOM dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi. Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya. Gambar 3.6 Pilar Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dibangun dengan tiga pilar yaitu: 1] integrasi proses (Integrated Process); 2] integrasi risiko (Integrated Risk); dan 3] integrasi audit (Integrated Audits). Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi melingkupi seluruh unit organisasi, sebagai kebutuhan primer untuk mencapai tujuan organisasi maka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi secara bertahap dilepaskan dari ketergantungan akan proses sertifikasi/surveilan/resertifikasi dalam pemeliharaan sistem manajemen. Pemeliharaan sistem manajemen dapat melalui pelaksanaan audit internal dan audit eksternal. Pelaksanaan audit internal bertujuan untuk menjaga komitmen dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi. Sementara pelaksanaan audit eksternal bertujuan untuk memperoleh sertifikat ISO sebagai bentuk pengakuan terhadap pemenuhan standar dan persyaratan ISO tertentu, dilakukan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pembatasan kebutuhan audit eksternal dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas sumber daya dengan tetap membangun konsistensi dan kemandirian seluruh unit organisasi untuk menjalankan ketatalaksanaan dengan mengacu pada standar dan persyaratan Manual Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi pada lingkup BPOM. Transformasi Digital Structure dan Digital Process Transformasi birokrasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dilakukan melalui digital structure dengan upaya: 1] penyiapan arsitektur SPBE dan interoperabilitas satu portal data; dan 2] penyesuaian sistem kerja melalui implementasi mekanisme tim kerja (squad team) dengan memanfaatkan SPBE. Digital structure merupakan upaya BPOM untuk menggunakan teknologi digital dan kanal online guna meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (citizen-centric). Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penataan proses bisnis untuk mendukung akselerasi transformasi digital pemerintahan merupakan upaya penyediaan arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan dalam kerangka kerja arsitektur SPBE Nasional. Penyediaan arsitektur proses bisnis dilakukan melalui pendokumentasian proses bisnis dalam format Business Process Modeling Notation (BPMN). Penyediaan arsitektur layanan dilakukan dengan penyederhanaan proses dan pendokumentasian arsitektur layanan pada proses bisnis tematik bidang perizinan dan akreditasi. Gambar 3.7 Kerangka Kerja SPBE III.4.3. Pengelolaan SDM Aparatur A. Kebutuhan SDM Dalam periode tahun 2020 - 2024, BPOM telah menunjukkan peran pentingnya dalam memajukan agenda pembangunan nasional di bidang kesehatan, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPOM telah berupaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan yang ketat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Indonesia. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan upaya strategis guna mendukung pembangunan kesehatan dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang bermutu, aman dan berkhasiat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan BPOM Tahun 2020-2024, kebutuhan SDM BPOM sebanyak 8.810 (delapan ribu delapan ratus sepuluh) orang dengan jumlah pegawai existing saat ini 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) orang (Sumber: SIASN BPOM per 24 April 2025). Persentase pemenuhan SDM BPOM sampai dengan saat ini 60,18% (enam puluh koma delapan persen). Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 3.508 (tiga ribu lima ratus delapan) orang. Beberapa strategi pemenuhan SDM telah dilakukan POM diantaranya pelaksanaan seleksi terbatas dari PNS Eksternal di luar BPOM, serta usulan CASN ke Kementerian PANRB. Pada Tahun 2024, BPOM mendapatkan penetapan kebutuhan ASN sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) formasi (781 (tujuh ratus delapan puluh satu) PNS dan 515 (lima ratus lima belas) PPPK). Gambar 3.8 Kebutuhan Pegawai BPOM v.s jumlah existing (Sumber SIASN BPOM per 24 April 2025) Berdasarkan data kepegawaian, Jumlah SDM BPOM yang aktif sampai dengan April 2025 sebanyak 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) pegawai terdiri dari 1.504 (seribu lima ratus empat) pegawai laki-laki atau 28% (dua puluh delapan persen) dan 3.798 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) pegawai perempuan atau 72% (tujuh puluh dua persen). Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai BPOM memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sejumlah 2.399 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) pegawai atau 45% (empat puluh lima persen), diikuti Profesi sebanyak 1.408 (seribu empat ratus delapan) pegawai atau 27% (dua puluh tujuh persen), non sarjana sebanyak 702 (tujuh ratus tiga) pegawai atau 13% (tiga belas persen), untuk S2 sejumlah 772 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh dua) atau 15% (lima belas persen), dan tingkat S3 sebanyak 21 (dua puluh satu) pegawai atau 0,4% (nol koma empat persen). B. Pengembangan SDM Implementasi rencana strategis BPOM 2025-2029 membutuhkan SDM dengan kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, memastikan BPOM dapat melaksanakan semua arah kebijakan yang telah disusun, mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 dilakukan melalui pembangunan ekosistem pembelajaran yang agile dan inovatif (agile learning and innovation ecosystem) sebagai fokus utama dengan pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan sebagai motor penggeraknya. Pembelajaran dilakukan melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS) dan Knowledge Management System (KMS) yang terintegrasi, mendukung pengembangan SDM Aparatur BPOM dengan kualifikasi dan expertise global di tahun 2045. Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan, artinya pembelajaran dilaksanakan di semua unit organisasi melalui strategi pembelajaran Corporate University dengan kolaborasi dari berbagai pihak dalam sebuah ekosistem pembelajaran di BPOM. Pembelajaran juga dilakukan mendukung dan terintegrasi dengan pembinaan karier maupun kinerja pegawai dalam wadah besar sistem merit manajemen ASN BPOM. Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur utama pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan juga menjadi prioritas dan fokus utama, yaitu melalui penguatan manajemen talenta BPOM dalam menyiapkan kader kepemimpinan maupun expertise di BPOM untuk mengawal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkualitas. Penyiapan kader kepemimpinan sebagai penerus estafet kepemimpinan dilakukan melalui program terstruktur, mulai dari identifikasi suksesor, talent scouting, pengembangan karier talenta termasuk identifikasi gap kompetensi dan pengembangan kompetensi, menjamin pemenuhan syarat kompetensi pegawai sebelum menjadi suksesor maupun setelah menduduki jabatan. Pengembangan expertise bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan melalui transformasi pembinaan PFM melalui pengembangan regulasi dan infrastruktur pembinaan dengan menghadirkan kepastian dan keadilan karier hadir, menciptakan iklim kompetitif yang sehat dalam pembinaan PFM, dan mendorong PFM untuk terus belajar dan bertumbuh, kompeten, expert, profesional, serta menjadi solusi atas permasalahan negeri, khususnya bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 lebih detil dapat disampaikan sebagai berikut:
10. 1.Implementasi sistem merit secara konsisten Sistem Meritokrasi dalam manajemen ASN merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dimana prinsip pengelolaan ASN didasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi, Potensi dan Kinerja, serta integritas, moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau berkebutuhan khusus. Penerapan implementasi sistem merit terdiri dari manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari Manajemen Talenta. Dalam mewujudkan hal tersebut, BPOM secara konsisten menerapkan sistem merit dalam seluruh proses manajemen SDM Aparatur, khususnya melalui transformasi manajemen SDM yang meliputi transformasi dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai, pengembangan karir dan pola karier, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi kepegawaian.
11. 2.Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten Proses pengelolaan talenta BPOM dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan talenta-talenta BPOM dan menyediakan suksesor kepemimpinan maupun expertise bagi keberlanjutan organisasi. Manajemen talenta dilaksanakan untuk memastikan seluruh jabatan di BPOM diisi oleh talenta terbaik organisasi, baik jabatan manajerial maupun non manajerial, dilaksanakan melalui proses yang terstruktur, transparan, dan adil. Manajemen talenta juga sebagai upaya untuk menyiapkan kader-kader potensial untuk dapat duduk pada posisi strategis organisasi dimasa yang akan datang melalui regenerasi dengan menyiapkan kader-kader potensial ataupun percepatan bagi second layer untuk siap menerima estafet kepemimpinan dan expertise di BPOM. Beberapa rencana yang akan dilakukan meliputi pengembangan standar dan pedoman, identifikasi suksesor, menyiapkan kader pemimpin dan expertise masa depan melalui talent scouting, pengembangan kompetensi talenta, dan pengembangan karier talenta. Upaya menjamin pembinaan karier SDM Aparatur BPOM, khususnya PFM juga dilakukan melalui serangkaian proses transformasi dalam pembinaan PFM di Indonesia dengan BPOM sebagai Instansi Pembina PFM.
12. 3.Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dilaksanakan dalam kerangka pembelajaran Corporate University dengan kurikulum dan strategi pembelajaran yang terstruktur mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Pembelajaran terintegrasi dilaksanakan dengan memastikan materi dan kegiatan dalam pembelajaran terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan mendukung pencapaian output pekerjaan pegawai. Selain itu juga terintegrasi dan selaras antara program dan kegiatan pengembangan kompetensi level BPOM dan level Unit Kerja, terintegrasi dengan manajemen kinerja pegawai dan manajemen talenta dimana kegiatan pengembangan kompetensi menjadi dasar implementasi manajemen talenta di BPOM. Pembelajaran dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (learning culture) dan ekosistem pembelajaran (learning ecosystem) di BPOM, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan, dimana setiap program dan kegiatan pelatihan harus dipastikan efektivitasnya melalui pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pengembangan kompetensi, yaitu tercapainya tujuan strategis organisasi BPOM.
13. 4.Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital Transformasi digital BPOM membutuhkan SDM yang cakap secara digital. Perubahan digital bisnis proses pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan akan berdampak secara perlahan terhadap keahlian yang dibutuhkan dari SDM Aparatur BPOM. Literasi digital, kemampuan bahasa pemrograman dan penguasaan teknologi informasi lanjutan seperti Cyber Security, Cloud Computing, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, dan Digital Business merupakan keahlian utama yang dibutuhkan di masa depan. Disamping itu, social dan emotional skills mencakup entrepreneurship, initiative taking, dan leadership serta kemampuan kognitif yang tinggi seperti kreativitas dan complex information processing juga perlu dipersiapkan strategi dalam menghadapi skill shifting ini termasuk dengan meningkatnya kemampuan SDM di bidang digital. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan persiapan untuk memastikan seluruh SDM Aparatur BPOM memiliki kemampuan literasi digital yang baik, serta SDM yang terlibat langsung dalam bisnis proses SPBE harus dipastikan memiliki kompetensi digital yang baik sesuai kebutuhan transformasi digital organisasi. Mewujudkannya seperti pemetaan ASN BPOM yang memiliki talent digital, penyusunan pedoman talenta digital sebagai standar pelaksanaan implementasi kegiatan, kemudian adanya penyusunan tools talenta digital yang akan digunakan untuk menghitung capaian keberhasilan dalam peningkatan ASN BPOM yang memiliki talenta digital. Tabel 4.1 Matriks Kinerja BPOM 2025-2029 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2025 2026 2027 2028 2029 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu 72,5 73,8 75,5 76,9 78,4 Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu 77 - - - - Persentase pangan olahan, PIRT, dan MBG yang aman dan bermutu - 79 80 82 83 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 89,90 90,05 90,20 90,35 90,50 Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 50,73 54,58 58,73 62,87 67,35 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 82,5 82,75 83 83,25 83,5 Persentase penguatan 55,4 62,1 68,7 75,2 82,2 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2025 2026 2027 2028 2029 laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan 3 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu 88,2 88,6 88,9 89,2 89,4 4 Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar 85,7 87,5 89,4 90,9 92,4 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan 70 71,5 73 74,5 76 Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 35 39,7 45,7 52,7 61,7 5 Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 74,4 75,9 77,1 78,5 79,9 7 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indeks RB BPOM 96,3 96,35 96,4 96,45 96,5 IV.2 Kerangka Pendanaan Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut. Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Program Program Alokasi (Rp Juta) 2025 2026 2027 2028 2029 Program Dukungan Manajemen 1.326.008,3 1.983.705,6 2.020.116,3 2.052.749,2 2.095.557,8 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.234.927,4 2.052.740,9 2.227.709,3 2.533.692,2 3.028.070,2 TOTAL 2.560.935,7 4.036.446,4 4.247.825,6 4.586.441,3 5.123.628,0 Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana Sumber Dana Alokasi (Rp Juta) 2025 2026 2027 2028 2029 Rupiah Murni (RM) 2.459.971,4 3.935.482,1 4.146.861,3 4.485.477,0 5.022.663,7 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 100.964,3 100.964,3 100.964,3 100.964,3 100.964,3 TOTAL 2.560.935,7 4.036.446,4 4.247.825,6 4.586.441,3 5.123.628,0 Renstra BPOM 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra BPOM secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Renstra BPOM Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di BPOM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Badan Pengawas Obat dan Makanan 2.560.935,7 4.036.446,4 4.247.825,6 4.586.441,3 5.123.628,0 SS 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 1.1. Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu Seluruh Indonesia 72,5 73,8 75,5 76,9 78,4 Kedeputian I, II dan UPT BPOM 1.2. Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia 77 - - - - Kedeputian III dan UPT BPOM 1.3 Persentase pangan olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia - 79 80 82 83 Kedeputian III dan UPT BPOM 1.4. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Pusat 89,9 90,05 90,2 90,35 90,5 Kedeputian I, II, III dan Pusakom (koordinator pengukuran) 1.5. Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Seluruh Indonesia 50,73 54,58 58,73 62,87 67,35 Kedeputian I, II, III, dan UPT BPOM 1.6. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Seluruh Indonesia 82,5 82,75 83 83,25 83,5 Kedeputian I, II, III, UPT BPOM dan Pusakom (koordinator pengukuran) 1.7. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan Seluruh Indonesia 55,4 62,1 68,7 75,2 82,2 PPPOMN Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SS 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu 2,1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia 88,2 88,6 88,9 89,2 89,4 Kedeputian I, II, III dan Pusakom (koordinator pengukuran) SS 3 Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 3,1 Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar Pusat 85,7 87,5 89,4 90,9 92,4 Kedeputian I, II, III 3,2 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan Seluruh Indonesia 70 71,5 73 74,5 76 Kedeputian I, II dan UPT BPOM 3,3 Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Pusat 35,0 39,7 45,7 52,7 61,7 Kedeputian I, II, III SS 4 Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4.1 Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Seluruh Indonesia 74,4 75,9 77,1 78,5 79,9 Kedeputian IV dan UPT BPOM Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SS 5 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima 5.1 Indeks RB BPOM Pusat 96,3 96,35 96,4 96,45 96,5 Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Pusdatin, PPSDM Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.234.927,4 2.052.740,9 2.227.709,3 2.533.692,2 3.028.070,2 SP 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 1.1 Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu (UPT) Seluruh Indonesia 72,5 73,8 75,5 76,9 78,4 Kedeputian I, II, III dan UPT BPOM 1.2 Persentase Obat yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia 90 91 92 93 94 Kedeputian I dan UPT BPOM 1.3 Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia 65 66 69 71 73 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.4 Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia 68 70 72 74 76 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.5 Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia 62 63 64 65 66 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.6 Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia 78 79 80 83 85 Kedeputian III dan UPT BPOM 1.7 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu Seluruh Indonesia 75 76 77 78 79 Kedeputian III dan UPT BPOM Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1.8 Persentase MBG yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia - 93 94 95 96 Kedeputian III dan UPT BPOM 1.9 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Pusat 82,9 83 83,1 83,2 83,3 Kedeputian I dan UPT BPOM 1.10 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Pusat 79 79,25 79,5 79,75 80 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.11 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Pusat 77,8 77,9 78 78,1 78,2 Kedeputian III dan UPT BPOM 1.12 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Pusakom) Pusat 89,9 90,05 90,2 90,35 90,5 Kedeputian I, II, III dan Pusakom (koordinator pengukuran) 1.13 Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Seluruh Indonesia 30 35 40 45 50 Kedeputian I dan UPT BPOM 1.14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Seluruh Indonesia 83 83,75 84,25 84,75 85,25 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.15 Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (UPT) Seluruh Indonesia 50,73 54,58 58,73 62,87 67,35 Kedeputian I, II, III dan UPT BPOM 1.16 Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 77 79 81 83 85 Kedeputian I dan UPT BPOM Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1.17 Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 78,5 79 79,5 80 80,5 Kedeputian I dan UPT BPOM 1.18 Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 86 87 88 89 90 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.19 Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 85 86 87 88 89 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.20 Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 81 82 83 84 85 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.21 Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 70 71 72 73 74 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.22 Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 90 91 92 93 94 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.23 Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 78 79 80 81 82 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.24 Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 73 74 75 77 78 Kedeputian III dan UPT BPOM 1.25 Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 54 58 62 66 70 Kedeputian III dan UPT BPOM 1.26 Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 66 70 73 75 80 Kedeputian III dan UPT BPOM 1.27 Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 83 84 85 86 87 Kedeputian III dan UPT BPOM Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1.28 Persentase iklan obat yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 79 80 81 82 83 Kedeputian I dan UPT BPOM 1.29 Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 66 67 67 68 68 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.30 Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 82 83 83 84 84 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.31 Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 60 61 62 63 64 Kedeputian II dan UPT BPOM 1.32 Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 71 72 73 75 77 Kedeputian III dan UPT BPOM 1.33 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (UPT) Seluruh Indonesia 82,5 82,75 83 83,25 83,5 Kedeputian I, II, III, UPT BPOM dan Pusakom (koordinator pengukuran) 1.34 Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan Seluruh Indonesia 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 Kedeputian III dan UPT BPOM 1.35 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan Seluruh Indonesia 75 77 79 81 83 Kedeputian I dan UPT BPOM 1.36 Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter Seluruh Indonesia 4,9 5,1 7,7 8,3 9,1 Kedeputian I dan UPT BPOM 1.37 Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman Seluruh Indonesia 14 28 44 60 78 Kedeputian III Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1.38 Persentase sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan 80 81 82 83 84 Kedeputian I 1.39 Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan (PPPOMN, BPPB, BPKOM, Balai Kalibrasi & UPT) Pusat 55,4 62,1 68,7 75,2 82,2 PPPOMN, BPPB, BPKOM, Balai Kalibrasi & UPT SP 2 Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos 2.1 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman Seluruh Indonesia 2 4 6 8 10 Kedeputian II dan UPT BPOM SP 3 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu 3.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia 90,6 90,7 90,8 90,9 91 Kedeputian I dan UPT BPOM 3.2 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia 86,87 87 87,5 88 88,5 Kedeputian II dan UPT BPOM 3.3 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu Seluruh Indonesia 88,7 89,9 90,9 91,8 92,6 Kedeputian III dan UPT BPOM 3.4 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu (UPT) Seluruh Indonesia 88,2 88,6 88,9 89,2 89,4 Kedeputian I, II, III, Sekretariat Utama dan UPT BPOM Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP 4 Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4.1 Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar Pusat 75 78,5 82 84,5 87 Kedeputian I 4.2 Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar Pusat 82,1 84,1 86,1 88,1 90,2 Kedeputian II 4.3 Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar Pusat 100 100 100 100 100 Kedeputian III 4.4 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos Seluruh Indonesia 60 62 64 66 68 Kedeputian II dan UPT BPOM 4.5 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan Seluruh Indonesia 80 81 82 83 84 Kedeputian III dan UPT BPOM 4.6 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan (UPT) Seluruh Indonesia 70 71,5 73 74,5 76 Kedeputian II, III dan UPT BPOM 4.7 Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya Pusat 52 54 56 58 60 Kedeputian I 4.8 Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas Pusat 34 44 57 72 90 Kedeputian II Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 4.9 Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan Pusat 19 21 24 28 35 Kedeputian III SP 5 Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Seluruh Indonesia 74 75 76 77 78 Kedeputian IV dan UPT BPOM SP 6 Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal 6.1 Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal Seluruh Indonesia 75 76 77 79 81 Kedeputian IV dan UPT BPOM SP 7 Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima 7.1 Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat Pusat 4,68 4,73 4,78 4,83 4,88 Kedeputian I 7.2 Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Pusat 4,70 4,75 4,8 4,85 4,9 Kedeputian II 7.3 Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan Pusat 4,69 4,74 4,79 4,84 4,89 Kedeputian III Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7.4 Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Pusat 92,9 93,09 93,28 93,47 93,63 Kedeputian I 7.5 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Pusat 81,47 81,86 82,25 82,64 83,03 Kedeputian I 7.6 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Pusat 5 5 5 5 5 Kedeputian I 7.7 Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Pusat 2,97 3 3,03 3,06 3,1 Kedeputian I 7.8 Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos Pusat 89,96 90,28 90,61 90,95 91,27 Kedeputian II 7.9 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos Pusat 81,66 82,24 83,03 83,82 84,6 Kedeputian II 7.10 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos Pusat 5 5 5 5 5 Kedeputian II 7.11 Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos Pusat 2,95 2,99 3,04 3,09 3,14 Kedeputian II 7.12 Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Pusat 91,51 91,83 92,18 92,51 92,87 Kedeputian III 7.13 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Pusat 79,39 79,97 80,76 81,55 82,33 Kedeputian III 7.14 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Pusat 5 5 5 5 5 Kedeputian III 7.15 Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Pusat 3,4 3,7 4 4,2 4,3 Kedeputian III Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7.16 Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan Pusat 85,65 86,4 87,15 87,9 88,65 Kedeputian IV 7.17 Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan Pusat 76 76,77 77,54 78,31 79,08 Kedeputian IV 7.18 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan Pusat 5 5 5 5 5 Kedeputian IV 7.19 Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan Pusat 3 3,05 3,10 3,15 3,20 Kedeputian IV 7.20 Indeks RB BPOM (UPT, PPPOMN, UPT PPPOMN, Pusakom) Pusat 96,3 96,35 96,4 96,45 96,5 Kedeputian I, II,III, IV, UPT, PPPOMN, UPT PPPOMN, Pusakom Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 913.840,4 1.631.531,6 1.769.871,0 2.031.008,1 2.474.164,3 UPT BPOM Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT UPT BPOM 1 Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Seluruh Indonesia 86,4 87,6 88,81 90,03 91,26 UPT BPOM 2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Seluruh Indonesia 26 27 28 29 30 UPT BPOM 3 Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Seluruh Indonesia 84,61 85,95 87,53 88,84 90,28 UPT BPOM 4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Seluruh Indonesia 100 100 100 100 100 UPT BPOM 5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Seluruh Indonesia 85,97 87,7 89,26 91,39 93,54 UPT BPOM Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Seluruh Indonesia 84,85 85,72 86,61 87,47 88,33 UPT BPOM 7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Seluruh Indonesia 91,81 92,92 93,98 95,04 96,09 UPT BPOM 8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Seluruh Indonesia 87,6 89,39 90,88 92,45 94,34 UPT BPOM 9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Seluruh Indonesia 93,95 94,95 95,92 96,81 97,61 UPT BPOM 10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Seluruh Indonesia 86,78 88,19 89,62 91,41 93,21 UPT BPOM 11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Seluruh Indonesia 90,55 91,8 93,06 94,29 95,46 UPT BPOM 12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Seluruh Indonesia 86 87 88 89 90 UPT BPOM 13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Seluruh Indonesia 100 100 100 100 100 UPT BPOM 14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Seluruh Indonesia 60,80 63,70 66,30 68,80 71,20 UPT BPOM Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Seluruh Indonesia 16 30 47 60 78 UPT BPOM 16 Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Seluruh Indonesia - 81 82 83 84 UPT BPOM RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans Seluruh Indonesia 2135 3197 3286 3572 3719 UPT BPOM RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT Seluruh Indonesia 18114 18141 18989 19450 19933 UPT BPOM RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Seluruh Indonesia 40836 41269 43382 45611 48006 UPT BPOM RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Seluruh Indonesia 3738 4140 4549 4949 5407 UPT BPOM RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Seluruh Indonesia 23718 26515 28409 30431 32622 UPT BPOM RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM Seluruh Indonesia - 10944 10944 11220 11220 UPT BPOM RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia Seluruh Indonesia 45 50 55 60 65 UPT BPOM RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Seluruh Indonesia 73 73 73 73 73 UPT BPOM RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Seluruh Indonesia 120 120 120 120 120 UPT BPOM Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar Seluruh Indonesia - 41160 41160 41160 41160 UPT BPOM Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi UPT BPOM 1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Seluruh Indonesia 59,00 64,00 69,00 73,00 77,00 UPT BPOM RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT Seluruh Indonesia 437 466 501 528 552 UPT BPOM Meningkatnya efektivitas KIE UPT BPOM 1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Seluruh Indonesia 86,52 87,39 88,25 89,12 89,98 UPT BPOM 2 Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Pusat 89,34 90,24 91,13 92,02 92,92 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3 Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan Pusat 86,42 87,28 88,15 89,01 89,87 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 4 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Seluruh Indonesia 490 610 724 818 906 UPT BPOM Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5 Jumlah desa pangan aman Seluruh Indonesia 172 273 303 321 326 UPT BPOM 6 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Seluruh Indonesia 73 99 103 119 128 UPT BPOM RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE Seluruh Indonesia 509714 509714 509714 511059 517330 UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT Seluruh Indonesia 1891 904 1024 1171 1284 UPT BPOM RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Seluruh Indonesia 490 610 724 818 906 UPT BPOM RO 4: Desa Pangan Aman Seluruh Indonesia 172 273 303 321 326 UPT BPOM RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Seluruh Indonesia 73 99 103 119 128 UPT BPOM Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu UPT BPOM 1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Seluruh Indonesia 14,18 30,69 49,28 71,59 96,49 UPT BPOM RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT Seluruh Indonesia 841 925 1018 1119 1231 UPT BPOM Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT UPT BPOM 1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Seluruh Indonesia 85,13 86,36 87,72 88,91 90,09 UPT BPOM Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan Seluruh Indonesia 182 200 220 242 266 UPT BPOM Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT UPT BPOM 1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Seluruh Indonesia 90 91 92 93 94 UPT BPOM RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT Seluruh Indonesia 1064 1064 1064 1064 1064 UPT BPOM Layanan Publik UPT yang prima UPT BPOM 1 Indeks Pelayanan Publik UPT Seluruh Indonesia 4,27 4,34 4,41 4,48 4,55 UPT BPOM RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT Seluruh Indonesia 33459 41638 42237 43114 43923 UPT BPOM Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal UPT BPOM 1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Seluruh Indonesia 86,58 84,7 85,08 85,65 86,08 UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4 2 Nilai AKIP UPT BPOM Seluruh Indonesia 79,30 79,83 80,35 80,87 81,42 UPT BPOM 3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Seluruh Indonesia 5 5 5 5 5 UPT BPOM 4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Seluruh Indonesia 2,81 2,91 3 3,07 3,15 UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Seluruh Indonesia 100 100 100 100 100 UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4 6 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar Seluruh Indonesia 100 100 100 100 100 UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4 7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Seluruh Indonesia 100 100 100 100 100 UPT BPOM RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan Seluruh Indonesia 73 73 73 73 73 UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4 RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia 275 275 275 275 275 UPT BPOM RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi Seluruh Indonesia 554 609 670 737 811 UPT BPOM Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 7.412,6 11.775,8 12.891,6 14.112,6 15.449,4 Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif Tersusunnya standar obat, NPPZA yang efektif Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif 1 Persentase Standar Obat, NPPZA yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1: Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun Pusat 8 9 10 11 12 Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Direktorat Standardisasi ONPPZA Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif 1 Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA Pusat 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8 Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif RO 1: Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan Pusat 50 54 58 62 66 Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang optimal Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif 1 Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif 2 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Pusat 92,38 92,93 93,48 94 94,4 Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif 4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Pusat 3,43 3.575 3,72 3.865 4 Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif 5 Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Registrasi Obat 6 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat Pusat 91,5 91,6 91,6 91,7 91,8 Direktorat Registrasi Obat 7 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Registrasi Obat 8 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat Pusat 3 3,05 3,1 3,15 3,2 Direktorat Registrasi Obat 9 Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 10 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pusat 93,45 93,53 93,61 93,69 93,77 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 11 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 12 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pusat 3,52 3,57 3,62 3,67 3,72 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 13 Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 14 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pusat 93,37 93,55 93,73 93,91 94,09 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 15 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 16 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pusat 3,6 3,63 3,65 3,68 3,7 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 17 Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 18 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Pusat 93,80 93,85 93,90 93,95 94,00 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 19 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 20 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Pusat 3,83 3,93 4,03 4,13 4,23 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif RO 1: Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Pusat 3 3 5 5 5 Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif RO 2: Perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat 55 55 74 77 83 Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif RO 3: Laporan Koordinasi Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropik, Prekursor dan Zat Adiktif (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan" Pusat - 5 5 5 5 Seluruh Direktorat Kedeputian I Registrasi Obat 12.654,9 14.088,6 15.628,4 16.916,0 17.809,3 Direktorat Registrasi Obat Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan Direktorat Registrasi Obat 1 Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan Pusat 75 76 77 78 79 Direktorat Registrasi Obat 2 Persentase obat yang aman dan bermutu sebelum diedarkan Pusat 75 76 77 78 79 Direktorat Registrasi Obat RO 1: Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Pusat 7500 13100 13200 13300 13400 Direktorat Registrasi Obat Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang Registrasi Obat Direktorat Registrasi Obat 1 Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Pusat 4,7 4,75 4,8 4,85 4,90 Direktorat Registrasi Obat RO 1: Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima Pusat 3 3 3 3 3 Direktorat Registrasi Obat Meningkatnya asistensi regulatori dalam pengembangan obat Direktorat Registrasi Obat 1 Persentase pengawalan hilirisasi obat pengembangan baru melalui registrasi yang dikawal sesuai standar Pusat 50 55 60 65 70 Direktorat Registrasi Obat RO 1: Pengawalan obat pengembangan baru yang sesuai standar Pusat 3 3 3 5 5 Direktorat Registrasi Obat Meningkatnya efektitas pengawasan sentra uji klinik dan bioekivalensi Direktorat Registrasi Obat Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase inspeksi sentra uji klinik dan bioekivalensi yang ditindaklanjuti memenuhi timeline 80 81 82 83 84 Direktorat Registrasi Obat RO 1: Sarana sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan Pusat - 9 10 11 12 Direktorat Registrasi Obat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 9.313,7 12.101,7 13.378,4 14.657,6 16.092,9 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Meningkatnya efektifitas pengawasan sarana produksi Obat berbasis risiko Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 1 Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB Pusat 78 79 81 83 85 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2 Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan Pusat 85 86 92 93 100 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 3 Presentase Penilaian Hasil Pengawasan Kemandirian UPT Baru Pusat 75 83 85 100 100 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 4 Persentase Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar Pusat 82 83 84 85 86 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1: Jumlah UPT Baru yang Mandiri Dalam Inspeksi CPOB Untuk Pemenuhan Standar PIC/S dan WHO Pusat 5 6 6 7 7 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor RO 2: Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar Pusat 150 160 170 180 190 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan obat Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 1 Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan Pusat 84 88 90 92 94 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor RO 1: Keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan Pusat 17 19 21 23 24 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Meningkatnya kualitas evaluasi industri farmasi dalam rangka peningkatan level maturitas Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 1 Persentase industri farmasi yang dievaluasi sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan level maturitas Pusat 60 65 70 75 80 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1: Industri farmasi yang dibina dalam rangka peningkatan tingkat maturitas (2026-2029) Pusat - 6 10 11 13 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 1 Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu Pusat 86 87 88 89 90 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2 Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pusat 4,7 4,75 4,80 4,85 4,90 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor RO 1: Keputusan Penilaian Faslitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu Pusat 84 86 88 90 92 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 6.692,7 10.047,0 11.051,7 12.156,9 13.372,6 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan Pelayanan obat 1 Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan sesuai standar Pusat 96 96,25 96,5 96,75 97 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2 Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan penyerahan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Pusat 84 84,5 85 85,5 86 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 3 Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan penyerahan obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan Pusat 88 88,5 89 89,5 90 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 4 Persentase kesesuaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR Pusat 80 82,5 85 87,5 90 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5 Jumlah kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan Pusat 10 10 10 10 10 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor RO 1: Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan Pusat 10 10 10 10 10 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor RO 2: Keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan Pusat 167 250 255 260 265 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Distribusi dan pelayanan Obat 1 Persentase keputusan penilaian fasilitas distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu Pusat 96,5 97 97,5 98 98,5 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2 Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pusat 4,7 4,75 4,8 4,85 4,90 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1: Keputusan Penilaian Fasilitas Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar Pusat 490 550 575 600 625 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 11.315,3 12.461,2 13.756,1 15.219,4 16.873,0 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor Obat dan NPP 1 Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA Pusat 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Persentase Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat, Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dan Certificate of Pahrmaceutical Product (CPP) yang Diselesaikan Tepat Waktu Pusat 94,00 94,50 95,00 95,50 96,00 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 3 Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu Pusat 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif RO 1: Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat, Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dan Certificate of Pharmaceutical Product serta Persetujuan Iklan Obat Sebelum Beredar yang Diselesaikan Tepat Waktu Pusat 22500 24200 24325 24450 24575 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Meningkatnya efektifitas pengawasan mutu obat beredar dan produk tembakau, serta tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase hasil pengawasan mutu Obat dan NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pusat 83,25 83,50 83,75 84,00 84,25 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 2 Persentase laporan pengawasan iklan dan penandaan obat NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pusat 89,40 89,92 90,44 90,96 91,48 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 3 Persentase hasil pengawasan keamanan, mutu, dan informasi Obat dan NAPPZA oleh UPT BPOM yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pusat 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 4 Persentase laporan pengawasan produk tembakau yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pusat 85,00 87,00 89,00 91,00 93,00 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5 Persentase Pelaku Usaha Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang melaporkan informasi produk sesuai ketentuan Pusat 57,00 59,00 61,00 63,00 65,00 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 6 Jumlah tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan Pusat 12 14 16 18 20 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif RO 1: Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan Pusat 140 155 170 185 205 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif RO 2: Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan Pusat 1360 1370 1375 1385 1390 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif RO 3: Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi Ketentuan Pusat 6000 6200 6400 6600 6800 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif RO 4: Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan Pusat 12 14 16 18 20 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya ketersediaan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat melalui penyusunan dan publikasi materi sesuai ketentuan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 1 Persentase materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan sesuai rencana aksi Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif RO 1: Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan Pusat 10 12 14 16 18 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 4.900,0 8.782,8 10.022,8 11.222,8 12.732,8 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tersusunnya standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif 1 Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1 : Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun Pusat 7 10 12 14 16 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik RO 2 : Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting Pusat 1 1 1 1 1 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima Pusat Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Pusat 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik RO 1 : Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan Pusat 104 110 115 120 125 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal Seluruh Direktorat Kedeputian II Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Pusat 89 89,5 90 90,5 91 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Pusat 2,9 2,95 3 3,1 3,2 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 5 Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Pusat 91,5 91,7 91,9 92,1 92,3 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 8 Indeks Manajemen Risiko Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Pusat 3,01 3,05 3,1 3,15 3,2 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 9 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan Pusat 90,01 90,4 90,7 91,1 91,4 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan 10 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan 12 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan Pusat 3,01 3,03 3,06 3,09 3,12 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan 13 Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik Pusat 92,19 92,31 92,43 92,55 92,67 Ditrektorat Pengawasan Kosmetik 14 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Ditrektorat Pengawasan Kosmetik 15 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Kosmetik Pusat 100 100 100 100 100 Ditrektorat Pengawasan Kosmetik 16 Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik Pusat 3 3,06 3,13 3,19 3,26 Ditrektorat Pengawasan Kosmetik 17 Nilai Pembangunan ZI Dit. PMPU OT, SK, Kos Pusat 87,1 87,5 88 88,5 89 Dit. PMPU OT, SK, Kos 18 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PMPU OT, SK, Kos sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Dit. PMPU OT, SK, Kos Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 19 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU OT, SK, Kos Pusat 100 100 100 100 100 Dit. PMPU OT, SK, Kos 20 Indeks Manajemen Risiko Dit. PMPU OT, SK, Kos Pusat 2,85 2,87 2,89 2,91 2,93 Dit. PMPU OT, SK, Kos RO 1 : Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Pusat 18 28 30 35 40 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik RO 2 : Perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat 45 60 70 80 90 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik RO 3: Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (2026-2029)Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT

(3165)"Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan" Pusat - 5 5 5 5 Seluruh Direktorat Kedeputian II Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 15.661,3 17.227,5 18.950,2 20.845,2 22.929,8 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan Pusat 72,5 73 74 75 76 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2 Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan Pusat 65 66 67 68 69 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3 Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan Pusat 94 94,5 95 95,5 96 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik RO 1 : Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Pusat 81000 89100 98010 107811 118592 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 1 Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar Pusat 50 52 53 54 55 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1 : Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar Pusat 1200 1320 1452 1597 1757 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Meningkatnya efektivitas regulatory assistance di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 1 Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam Pusat 90,08 91 92 93 94 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2 Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif Pusat 90 91 92 93 94 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik RO 1 : Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik Pusat 3340 3507 3682 3866 4060 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Pusat 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik RO 1 : Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima Pusat 6 6 6 6 6 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan 9.810,4 11.637,6 13.883,1 16.419,7 19.443,6 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 1 Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT Pusat 89,5 90 90,5 91 91,5 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2 Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu Pusat 96 96,5 97 97,5 98 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3 Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT Pusat 91,5 92 92,5 93 93,5 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 4 Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu Pusat 92 92,5 93 93,5 94 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5 Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu Pusat 80 81 82 83 84 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 6 Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu Pusat 85 86 87 88 89 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 7 Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu Pusat 70 71 72 73 74 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 8 Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu Pusat 75 76 77 78 79 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 9 Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu Pusat 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu Pusat 76 76,5 77 77,5 78 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 11 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Pusat 83 83,5 84 84,5 85 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan RO 1: Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu Pusat 1743 3000 3600 4300 5100 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan RO 2: UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar Pusat 12 - - - - Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan RO 3: Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor Pusat 350 - - - - Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi obat bahan alam Indonesia aman dan bermutu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 1 Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk Fitofarmaka yang berdaya saing Pusat 9 10 11 12 13 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2 Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu Pusat 11 22 33 44 55 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3 Jumlah Pelaku usaha yang memproduksi OBA aman, bermutu dan berhasil ekspor Pusat 0 1 2 2 2 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan RO 1: Pelaku usaha yang diintervensi berpeluang ekspor Pusat 7 - - - - Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan RO 2: Pelaku Usaha yang Diintervensi mendukung kemandirian Obat bahan alam indonesia Pusat 4 22 24 26 28 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 3: Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu Pusat 16 - - - - Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 1 Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing Pusat 60 65 70 75 80 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan RO 1: Keputusan hasil penilaian sarana dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM OBA yang diselesaikan Pusat 149 149 149 149 149 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 1 Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini Pusat 12 27 47 72 100 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1: Industri OBA yang dibina dalam peningkatan maturitas (2026-2029) Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB (2025) Pusat 16 21 27 33 38 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 1 Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu Pusat 93 93,5 94 94,5 95 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2 Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Pusat 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan RO 1 :Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan Pusat 5210 5740 6300 6930 7620 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Pengawasan Kosmetik 8.054,7 9.665,6 11.598,7 13.918,5 16.702,2 Direkorat Pengawasan Kosmetik Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik Direkorat Pengawasan Kosmetik Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu Pusat 90 91 92 93 94 Direkorat Pengawasan Kosmetik 2 Persentase keputusan hasil pengawasan sarana/fasilitas dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan Pusat 92 93 94 95 96 Direkorat Pengawasan Kosmetik 3 Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu Pusat 84 85 86 87 88 Direkorat Pengawasan Kosmetik 4 Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu Pusat 84 85 86 87 88 Direkorat Pengawasan Kosmetik 5 Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi. Pusat 70 73 77 83 90 Direkorat Pengawasan Kosmetik 6 Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu Pusat 90 91 92 93 94 Direkorat Pengawasan Kosmetik 7 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Pusat 83,85 84 84,5 85 85,5 Direkorat Pengawasan Kosmetik RO 1 : Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu Pusat 1166 1760 1840 1950 2150 Direkorat Pengawasan Kosmetik Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 2 : Pendampingan dan pembinaan UPT dalam melakukan pengawasan kosmetik sesuai standar Pusat 15 - - - - Direkorat Pengawasan Kosmetik RO 3 : BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan Pusat 75 80 85 90 95 Direkorat Pengawasan Kosmetik RO 4 : Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor Pusat 100 - - - - Direkorat Pengawasan Kosmetik Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik Direkorat Pengawasan Kosmetik 1 Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh Pusat 56 61 66 72 80 Direkorat Pengawasan Kosmetik RO 1 : Industri kosmetik yang dibina dalam rangka peningkatan maturitas (2026-2029) Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yang Dapat Menerapkan CPKB secara penuh
(2025)Pusat 35 40 45 50 55 Direkorat Pengawasan Kosmetik Layanan Publik Dit. Pengawasan Kosmetik yang prima Direkorat Pengawasan Kosmetik 1 Indeks pelayanan publik (IPP) Dit. Pengawasan Kosmetik Pusat 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 Direkorat Pengawasan Kosmetik 2 Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu Pusat 94,2 94,4 94,6 94,8 95 Direkorat Pengawasan Kosmetik Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1 :Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu Pusat 11114 12200 13400 14700 16200 Direkorat Pengawasan Kosmetik Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 8.226,4 9.049,0 9.953,9 10.949,3 12.044,2 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik 1 Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat Pusat 92 93 94 96 98 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2 Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman Pusat 65 70 75 80 85 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik RO 1 : Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos Pusat 200 220 242 266 292 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 1 Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos Pusat 70 75 80 85 90 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik RO 1 : Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar Pusat 115 126 138 151 166 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos yang Prima Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 1 Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos Pusat 4,70 4,75 4,8 4,85 4,90 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik RO 1 : Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima Pusat 1 1 1 1 1 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 1 Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA Pusat 2 4 6 8 10 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2 Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA 2 4 6 8 10 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik RO 1 : Kabupaten/kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Pusat 10 10 10 10 10 Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Standardisasi Pangan Olahan 5.627,2 7.980,8 8.674,3 9.345,1 10.119,2 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Tersusunnya standar Pangan Olahan yang efektif Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 1 Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO: Standar Pangan Olahan yang Disusun Pusat 8 8 8 8 8 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Tersedianya regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 1 Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan Pusat 1 1 1 1 1 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan RO: Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun Pusat 1 1 1 1 1 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Tersedianya regulasi di bidang Pangan Olahan dalam rangka pembudayaan hidup sehat Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 1 Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan Pusat 1 1 1 1 1 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan RO: Regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun Pusat 1 1 1 1 1 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Meningkatnya regulatory assistance pengembangan pangan olahan Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 1 Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai tahapan Pusat 88 90 91 92 93 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan RO: Standar Produk Inovasi Pangan Olahan Pusat 3 3 4 4 4 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang Prima Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Pusat 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan RO: Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan Pusat 165 165 165 165 165 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi pangan olahan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 2 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi pangan olahan Pusat 90,08 90,30 90,68 90,95 91,37 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 3 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi pangan olahan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi pangan olahan Pusat 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Registrasi Pangan Olahan 6 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pusat 96,6 96,68 96,76 96,84 96,92 Direktorat Registrasi Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Registrasi Pangan Olahan 8 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pusat 4 4,1 4,2 4,3 4,4 Direktorat Registrasi Pangan Olahan 9 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 10 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Pusat 91,82 92 92,21 92,42 92,63 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 11 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 12 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Pusat 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 13 Tingkat Esiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 14 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Pusat 86,75 87,75 88,75 89,75 90,75 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 15 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 16 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Pusat 3,6 3,7 3,8 3,9 4 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 17 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 18 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Pusat 92,3 92,4 92,5 92,6 92,7 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 19 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 20 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Pusat 3,6 3,75 3,9 4,05 4,2 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan RO 1: Sarana Pengawasan Pangan Olahan Pusat 30 69 69 69 69 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 2: Perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat 56 47 47 47 47 Direktorat Standarisasi Pangan Olahan RO 3: Laporan Koordinasi Pengawasan Pangan Olahan (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Pusat - 5 5 5 5 Seluruh Direktorat Kedeputian III Registrasi Pangan Olahan 14.544,2 16.447,7 17.717,0 19.113,3 20.647,4 Direktorat Registrasi Pangan Olahan Meningkatnya Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Sebelum diedarkan Direktorat Registrasi Pangan Olahan 1 Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan Pusat 92 93 93,30 93,70 94 Direktorat Registrasi Pangan Olahan RO: Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan Pusat 63000 76800 79500 82300 85400 Direktorat Registrasi Pangan Olahan Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang Prima Direktorat Registrasi Pangan Olahan 1 Indeks Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan Pusat 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 Direktorat Registrasi Pangan Olahan RO: Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima Pusat 9 9 9 9 9 Direktorat Registrasi Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Efektivitas Regulatory Assistance di Bidang Registrasi Pangan Olahan Direktorat Registrasi Pangan Olahan 1 Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Registrasi Pangan Olahan RO: Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan Pusat 1650 1700 1750 1800 1850 Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pengawasan Produksi Pangan Olahan 19.880,3 67.060,4 70.366,6 73.485,8 76.989,0 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 1 Persentase Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar Pusat 97 97,5 98 98,5 99 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 2 Persentase hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pusat 69 70 71 72 73 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 3 Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengawasan sarana IRTP Pusat 2 2 2 2 2 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 4 Persentase SPPG dengan SDM kunci yang meningkat pemahamannya pasca pelatihan keamanan pangan dalam program MBG Pusat - 65 70 75 85 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan RO 1: Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar Pusat 510 523 547 565 584 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan RO 2: UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri Pusat 21 26 31 36 42 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan RO 3: SPPG yang dilatih dan dikawal Keamanan Pangannya dalam Program MBG Pusat - 3000 3000 3000 3000 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Meningkatnya Efektivitas pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar yang dilakukan oleh pemerintah daerah Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 1 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman Pusat 35 45 55 65 78 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan RO: Kabupaten/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman Pusat 185 235 285 335 405 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Meningkatnya sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib Program Manajemen Risiko Pusat 75 77 79 81 83 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan RO: Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan Pusat 200 210 224 233 243 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Meningkatnya sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level maturitas sistem jaminan keamanan pangan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 1 Persentase sarana produksi pangan olahan yang siap menerapkan peningkatan Level Pemenuhan Regulasi secara proaktif Pusat 65 68 76 86 97 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan RO: Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan Pusat 58 74 93 116 139 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Layanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Prima Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Pusat 4,65 4,7 4,75 4,8 4,85 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO: Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan Pusat 2 2 2 2 2 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Meningkatnya sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil yang memenuhi ketentuan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 1 Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi Pusat 11 25 41 58 76 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan RO: Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses Pusat 25 30 35 38 40 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 13.697,8 17.259,1 18.985,0 20.883,5 22.971,8 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Meningkatnya Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 1 Persentase Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran sesuai perencanaan Pusat 14 32 54 75 100 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan RO: Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Pusat 200 250 300 300 350 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang dilakukan Oleh Daerah Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 1 Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman Pusat 33 39 49 62 80 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 2 Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengawasan PIRT Pusat 2 2 2 2 2 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan RO: Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman Pusat 170 200 250 320 410 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 1 Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan Pusat 99,88 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 2 Persentase hasil pengawasan produk dan sarana peredaran pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pusat 86 87 88 89 90 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan Sesuai Ketentuan Pusat 72 74 76 78 80 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 4 Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Peredaran yang diselesaikan sesuai ketentuan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan RO 1: Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan Sesuai Standar Pusat 3897 6109 6414 6735 7070 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan RO 2: UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar Pusat 61 63 65 67 70 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Layanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Prima Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 1 Persentase Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan Tepat Waktu Pusat 93 93,5 94 94,5 95 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 2 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Pusat 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan RO 1: Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang diselesaikan Tepat Waktu Pusat 55900 58000 60000 62000 64000 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 2: Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Pusat 3 3 3 3 3 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Meningkatnya Efektitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 1 Persentase KLB Keracunan Pangan yang teridentikasi penyebabnya Pusat 75 76 77 78 80 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan RO: Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya Pusat 122 122 122 122 122 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 13.707,4 15.078,2 16.887,6 19.420,7 23.304,8 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 1 Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan Pusat 74 75 76 77 78 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO: Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan Pusat 250 275 300 325 350 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 1 Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif Pusat 14,20 28,79 43,97 59,53 75,49 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 2 Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman Pusat 88 89 90 91 92 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan RO 1: Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif Pusat 73 75 78 80 82 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan RO 2: UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan Pusat 76 76 76 76 76 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang efektif Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 1 Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan Pusat 80 82 84 86 88 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan RO: Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan Pusat 167 184 202 222 244 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre- market PIRT sesuai standar Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 1 Persentase Kabupaten/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar Pusat 5,45 11,48 18,09 25,29 33,07 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan RO: Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre- market PIRT sesuai standar Pusat 28 31 34 37 40 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang prima Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Pusat 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan RO: Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Pusat 2 2 2 2 2 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan 9.192,0 10.831,5 11.994,7 13.259,1 14.635,0 Direktorat Cegah Tangkal Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif Direktorat Cegah Tangkal 1 Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti Pusat 62 64 66 68 70 Direktorat Cegah Tangkal RO 1. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan Pusat 21 25 29 33 37 Direktorat Cegah Tangkal Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid Direktorat Cegah Tangkal Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Tervalidasi Pusat 96 96,25 96,50 96,75 97 Direktorat Cegah Tangkal RO.1 Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Pusat 4 5 6 7 8 Direktorat Cegah Tangkal Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal Pusat Direktorat Cegah Tangkal 1 Nilai pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal Pusat 89 90 91 92 93 Direktorat Cegah Tangkal 2 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Cegah Tangkal 3 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Cegah Tangkal 4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal Pusat 3,01 3,05 3,10 3,15 3,2 Direktorat Cegah Tangkal 5 Nilai pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Pusat 85 86 87 88 89 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 6 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 7 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 8 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Pusat 3,01 3,05 3,10 3,15 3,20 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 9 Nilai pembangunan ZI Direktorat Siber Pusat 82,5 83,38 84,25 85,13 86 Direktorat Siber 10 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Siber sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Siber 11 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Siber Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Siber 12 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Pusat 3,01 3,05 3,1 3,15 3,2 Direktorat Siber 13 Nilai pembangunan ZI Direktorat Penyidikan Pusat 87,44 87,93 88,42 88,91 89,4 Direktorat Penyidikan 14 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Penyidikan 15 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Pusat 100 100 100 100 100 Direktorat Penyidikan 16 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Pusat 2,8 2,85 2,9 2,95 3 Direktorat Penyidikan RO 1. Sarana Penindakan Obat dan Makanan Pusat 15 15 20 25 30 Direktorat Cegah Tangkal RO.2 Perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat 97 110 120 130 140 Direktorat Cegah Tangkal RO 3: Laporan Koordinasi Penindakan (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan" Pusat - 4 4 4 4 Seluruh Direktorat Kedeputian IV Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Intelijen Obat dan Makanan 6.639,1 7.303,1 8.033,4 8.836,7 9.720,4 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Hasil Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 1 Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti Pusat 75 78 80 82 85 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan RO.1 Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen Pusat 14 16 18 20 22 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan RO.2 Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas Pusat 20 22 24 26 28 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tersedianya Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Akurat Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 1 Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan Pusat 4 4 5 5 5 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan RO.1 Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan Pusat 6 6 6 6 6 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber 24.301,3 18.031,2 12.261,5 13.614,6 15.656,7 Direktorat Siber Obat dan Makanan Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan Direktorat Siber Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan Pusat 87 87,25 87,5 87,75 88 Direktorat Siber Obat dan Makanan RO.1 Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan Pusat 17 18 20 21 22 Direktorat Siber Obat dan Makanan Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif Pusat Direktorat Siber Obat dan Makanan 1 Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Pusat 82 82,25 82,5 82,75 83 Direktorat Siber Obat dan Makanan RO.1 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber Pusat 4 4 4 4 4 Direktorat Siber Obat dan Makanan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan 6.522,5 7.174,8 7.892,3 8.681,5 9.549,6 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan 1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Pusat 59 59,5 60 60,5 61 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan 2 Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti Pusat 55 57 59 61 63 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO.1 Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I Pusat 5 5 5 5 5 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan RO.2 Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifiaksi Operasi Penindakan Pusat 17 17 17 17 17 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Pengujian Obat dan Makanan 104.369,30 126.060,62 139.938,46 155.021,66 171.117,93 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Balai Pengujian Produk Biologi,Balai Kalibrasi Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 1 Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Pusat 42,3 52,1 62 71,8 82,4 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional RO 1: Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design Pusat 1 1 1 1 1 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 1 Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar Pusat 99 99,2 99,4 99,6 99,8 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan 2 Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar Pusat 90 91 92 93 94 Balai Pengujian Produk Biologi 3 Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar 98 98,05 98,10 98,15 98,2 Balai Pengujian Produk Biologi 4 Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Balai Kalibrasi 5 Nilai Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Pusat 68,5 72,0 75,4 78,6 82 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 6 Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi Pusat 90,1 92,1 94,6 96,6 98,6 Balai Pengujian Produk Biologi 7 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Pusat 79,21 81,52 85,83 90,14 92,88 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 8 Nilai pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Pusat 89,37 92,96 93,10 96,60 100 Balai Kalibrasi 9 Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan Pusat 80,91 85,68 90,46 95,23 100 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 10 Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi Pusat 72,38 78,10 83,81 89,52 95,24 Balai Pengujian Produk Biologi 11 Presentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan Pusat 80,04 84,94 89,9 94,92 100 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional RO 1: Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan Pusat 140 140 140 140 140 - Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional - Balai Pengujian Produk Biologi - Balai Kalibrasi RO 2: Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan Pusat 80 80 81 82 83 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional RO 3: Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar Pusat 3028 3240 3467 3709 3969 Balai Kalibrasi RO 4: Sampel Kasus/khusus yang ditindaklanjuti tepat waktu Pusat 975 975 975 975 975 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 5: Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar Pusat 1100 200 200 200 200 Balai Pengujian Produk Biologi RO 6: Laporan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar Pusat - 900 900 900 900 Balai Pengujian Produk Biologi RO 7: Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium Pusat 34 79 79 79 79 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional RO 8: Jejaring Pengujian Khusus Obat dan Makanan Pusat 1 1 1 1 1 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan RO 9: Jejaring NCL (National Control Laboratory) for Biological Product Pusat 1 1 1 1 1 Balai Pengujian Produk Biologi RO 10: Sarana pengujian sampel kasus/khusus/investigasi/ rujukan Pusat 1 4 6 8 10 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan RO 11: Sarana Pengujian Obat dan Makanan Pusat 44 88 88 88 90 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional,Balai Pengujian Produk Biologi Meningkatnya pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan 1 Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diuji sesuai standar Pusat 91 91,5 92 92,5 93 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1: Sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diuji memenuhi standar Pusat - 73 73 73 73 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Layanan Publik PPPOMN yang prima Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 1 Indeks Pelayanan Publik PPPOMN Pusat 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional RO 1: Layanan Publik PPPOMN Pusat 1 1 1 1 1 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang prima Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan 1 Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Pusat 4,4 4,45 4,50 4,55 4,6 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan RO 1: Layanan Publik Pengujian Khusus Obat dan Makanan Pusat 1 1 1 1 1 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang prima Balai Pengujian Produk Biologi 1 Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi Pusat 4,4 4,45 4,50 4,55 4,6 Balai Pengujian Produk Biologi RO 1: Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi Pusat 1 1 1 1 1 Balai Pengujian Produk Biologi Layanan Publik Balai Kalibrasi yang prima Balai Kalibrasi Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi Pusat 4,4 4,45 4,50 4,55 4,6 Balai Kalibrasi RO 1:Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Pusat 1 1 1 1 1 Balai Kalibrasi Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Kalibrasi 1 Nilai Pembangunan ZI PPOMN Pusat 91,59 92,1 92,6 93,1 93,75 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 2 Nilai AKIP PPPOMN Pusat 85 85,5 86 86,5 87 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 3 Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN Pusat 5 5 5 5 5 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 4 Indeks Manajemen Risiko PPPOMN Pusat 3,15 3,25 3,3 3,35 3,4 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 5 Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi Pusat 75 76 77,00 78 80 Balai Pengujian Produk Biologi 6 Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi Pusat - 75 75,5 76 76,5 Balai Pengujian Produk Biologi Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi Pusat 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Balai Pengujian Produk Biologi 8 Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi Pusat 2 2,05 2,10 2,15 2,20 Balai Pengujian Produk Biologi 9 Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Pusat 75 76 77 78 80 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan 10 Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Pusat - 75 75,5 76 76,5 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan 11 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Pusat 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan 12 Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Pusat 2 2,05 2,10 2,15 2,20 Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan 13 Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi Pusat 75 76 77,00 78 80 Balai Kalibrasi 14 Nilai AKIP Balai Kalibrasi Pusat - 75 75,5 76 76,5 Balai Kalibrasi 15 Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi Pusat 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Balai Kalibrasi 16 Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi Pusat 2 2,05 2,10 2,15 2,20 Balai Kalibrasi RO 1: Perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat 30 63 71 79 83 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Balai Pengujian Produk Biologi,Balai Kalibrasi Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 2: Laporan Koordinasi Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kalibrasi Instrumen (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan" Pusat - 4 4 4 4 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Kalibrasi RO 3 : Layanan BMN Cat RO ini termasuk dalam kegiatan 6384. Layanan Perkantoran Pusat 4 4 4 4 4 Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Kalibrasi RO 4 : Layanan Perkantoran Catt RO ini termasuk dalam kegiatan 6384. Layanan Perkantoran Pusat 4 4 4 4 4 Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Kalibrasi Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan 8.563,98 11.145,22 13.972,56 14.604,20 15.744,25 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan Pusat 87 87,5 88 88,5 89 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 2 Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan Pusat 91 91,3 91,6 91,9 92,2 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan RO 1. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan Pusat 5 6 6 7 7 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Terwujudnya tata kelola pemerintahan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 1 Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Pusat 86,5 87 87,5 88 88,5 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 2 Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Pusat 82 82,5 83 83,5 84 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 3 Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Pusat 3,01 3,10 3,15 3,20 3,25 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 4 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Pusat 5 5 5 5 5 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan RO 1. Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Pusat 3 5 7 5 2 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 2. Perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat 2 19 9 15 13 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan RO 3. Laporan Koordinasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan" Pusat - 6 7 7 7 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Program Dukungan Manajemen 1.326.008,3 1.983.705,6 2.020.116,3 2.052.749,2 2.095.557,8 SP 1 Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM Sekretariat Utama 1.1 Persentase Kerja Sama yang Efektif Pusat 90,5 91 91,5 92 92,5 Sekretariat Utama SP 2 Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sekretariat Utama 2.1 Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif Pusat 86 95 96 97 98 Sekretariat Utama SP 3 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama Sekretariat Utama 3.1 Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama Pusat 33,80 33,90 34,00 34,10 34,20 Sekretariat Utama 3.2 Indeks Opini Publik Pusat 78,25 78,50 78,75 79 79,25 Sekretariat Utama Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3.3 Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama Pusat 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 Sekretariat Utama 3.4 Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama Pusat 86,62 86,85 87,08 87,31 87,54 Sekretariat Utama, PPSDM, Pusdatin 3.5 Nlai AKIP Sekretariat Utama Pusat 83,81 84,31 84,94 85,49 85,97 Sekretariat Utama, PPSDM, Pusdatin 3.6 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama Pusat 5 5 5 5 5 Sekretariat Utama, PPSDM, Pusdatin 3.7 Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama Pusat 2,91 2,94 2,97 3,2 3,23 Sekretariat Utama, PPSDM, Pusdatin SP 4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama Inspektorat Utama 4.1 Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama Pusat 18,37 18,55 18,73 18,95 19,17 Inspektorat Utama 4.2 Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama Pusat 87,6 87,71 87,82 87,93 88,04 Inspektorat Utama 4.3 Nlai AKIP Inspektorat Utama Pusat 82,58 83,16 83,95 84,74 85,52 Inspektorat Utama 4.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Pusat 5 5 5 5 5 Inspektorat Utama 4.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama Pusat 3,39 3,44 3,49 3,54 3,59 Inspektorat Utama Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP 5 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien Inspektorat Utama 5.1 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama Pusat 88,28 88,31 88,34 88,37 88,40 Inspektorat Utama 5.2 Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti Pusat 92,69 92,77 92,85 92,93 93,02 Inspektorat Utama 5.3 Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat Utama 5.4 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat Utama SP 6 Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional Inspektorat Utama 6.1 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP Pusat 3,90 3,95 4,0 4,05 4,10 Inspektorat Utama 6.2 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama Pusat 82,8 82,9 83,0 83,1 83,2 Inspektorat Utama Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang- undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana 10.410,2 18.040,6 20.441,6 22.539,9 26.560,3 Biro Hukum dan Organisasi Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima Biro Hukum dan Organisasi 1 Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti Pusat 99,70 99,71 99,72 99,73 99,74 Biro Hukum dan Organisasi 2 Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi Pusat 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 Biro Hukum dan Organisasi Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Tingkat Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan Pusat 5 5 5 5 5 Biro Hukum dan Organisasi RO 1: Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan Pusat 4 4 4 4 4 Biro Hukum dan Organisasi Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan KIE dengan pedoman Biro Hukum dan Organisasi 1 Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman Pusat 87 88 89 90 91 Biro Hukum dan Organisasi RO 1: Laporan Pengelolaan KIE Obat dan Makanan Pusat 3 3 3 3 3 Biro Hukum dan Organisasi Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pengendalian intern yang efektif Biro Hukum dan Organisasi 1 Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan Pusat 2 2 2 2 2 Biro Hukum dan Organisasi 2 Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM Pusat 4,22 4,25 4,30 4,40 4,50 Biro Hukum dan Organisasi RO 1: Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan DIPA 2025: Rekomendasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Pusat 2 5 5 5 5 Biro Hukum dan Organisasi Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum Biro Hukum dan Organisasi 1 Indeks Reformasi Hukum Pusat 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan Organisasi 2 Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan Pusat 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan Organisasi Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1: Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan Pusat 142 207 211 216 221 Biro Hukum dan Organisasi Meningkatnya efektivitas bantuan hukum Biro Hukum dan Organisasi 1 Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti Pusat 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan Organisasi RO 1: Layanan Bantuan Hukum Pusat 200 362 336 341 346 Biro Hukum dan Organisasi Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal Biro Hukum dan Organisasi 1 Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi Pusat 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan Organisasi 2 Persentase Dokumen Penataan organisasi yang dihasilkan Pusat 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan Organisasi 3 Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi Pusat 92,5 92,75 93 93,25 93,5 Biro Hukum dan Organisasi 4 Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan Organisasi 5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organsiasi Pusat 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan Organisasi 6 Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi Pusat 3,2 3,4 3,7 4 4,2 Biro Hukum dan Organisasi Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1: Layanan Organisasi dan Tata kelola Internal Pusat 9 9 9 9 9 Biro Hukum dan Organisasi Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang prima Biro Hukum dan Organisasi 1 Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM Pusat 92,75 93 93,25 93,5 93,75 Biro Hukum dan Organisasi 2 Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik Pusat 94,15 94,2 94,25 94,5 94,55 Biro Hukum dan Organisasi 3 Indeks Pelayanan Publik BPOM Pusat 4,35 4,45 4,50 4,55 4,60 Biro Hukum dan Organisasi RO 1: Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Publik Pusat 5 5 5 5 5 Biro Hukum dan Organisasi Peningkatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM 11.408,2 12.549,2 13.804,1 15.184,5 16.702,9 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di tingkat nasional dan global Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 1 Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pusat 90,5 91 91,5 92 92,5 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 2 Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama Internasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Pusat 90,5 91 91,5 92 92,5 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat RO 1: Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan Pusat 70 77 85 95 105 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti Pusat 20 40 60 70 90 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat RO 1: Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST) Pusat 1 2 2 2 2 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 1 Persentase Kualitas Pemberitaan BPOM di Media Pusat 97,25 97,50 97,75 98,00 98,25 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 2 Indeks Kepuasan Media Pusat 78,4 78,5 78,6 78,7 78,8 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat RO 1: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 16 16 16 16 16 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Terwujudnya tatakelola pemerintahan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang optimal Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 1 Nilai Pembangunan ZI Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Pusat 81 81,22 81,44 81,66 81,88 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 2 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Pusat 100 100 100 100 100 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 4 Indeks Manajemen Risiko Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Pusat 2,92 2,97 3,02 3,07 3,12 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan 14.786,5 25.264,6 30.317,5 36.381,0 43.657,2 Biro Perencanaan dan Keuangan Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif Biro Perencanaan dan Keuangan 1 Indeks Perencanaan Pembangunan Pusat 97,55 97,60 97,65 97,70 97,75 Biro Perencanaan dan Keuangan 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja Pusat 61,7 62,05 62,4 62,75 63,1 Biro Perencanaan dan Keuangan 3 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM Pusat 90 90,50 91 91,50 92 Biro Perencanaan dan Keuangan RO 1: Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 15 15 15 15 15 Biro Perencanaan dan Keuangan RO 2: Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat 13 19 20 21 22 Biro Perencanaan dan Keuangan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah Biro Perencanaan dan Keuangan 1 Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan Pusat 100 100 100 100 100 Biro Perencanaan dan Keuangan RO 1: Layanan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah Pusat - 4 4 4 4 Biro Perencanaan dan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Biro Perencanaan dan Keuangan 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM Pusat 4 4 4 4 4 Biro Perencanaan dan Keuangan 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM Pusat 96,40 96,60 96,70 96,80 97 Biro Perencanaan dan Keuangan RO 1: Layanan Manajemen Keuangan Pusat 9 11 11 11 11 Biro Perencanaan dan Keuangan Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal Biro Perencanaan dan Keuangan 1 Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat 88,32 88,41 88,5 88,59 88,68 Biro Perencanaan dan Keuangan 2 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Biro Perencanaan dan Keuangan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat 100 100 100 100 100 Biro Perencanaan dan Keuangan 4 Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat 3,6 3,7 3,8 3,9 4 Biro Perencanaan dan Keuangan 5 Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Biro Perencanaan dan Keuangan RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 Biro Perencanaan dan Keuangan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 9.454,6 15.471,0 17.018,1 18.719,9 20.591,9 Biro Sumber Daya Manusia Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit Sesuai Ketentuan yang Berlaku Biro Sumber Daya Manusia 1 Persentase SDM BPOM yang Dikembangkan Kariernya Sesuai Ketentuan Pusat 90 91 92 93 94 Biro Sumber Daya Manusia 2 Indeks Kesejahteraan Pegawai Pusat 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 Biro Sumber Daya Manusia 3 Indeks NSPK Manajemen ASN Pusat 93,50 93,75 94,00 94,25 94,50 Biro Sumber Daya Manusia RO 1: Layanan Manajemen SDM Pusat 4116 6956 7056 7156 7256 Biro Sumber Daya Manusia Menguatnya SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan Biro Sumber Daya Manusia 1 Indeks Sistem Merit Pusat 0,97 0,98 0,98 1,00 1,00 Biro Sumber Daya Manusia Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Persentase Talenta BPOM yang Dikembangkan Kariernya Melalui Talent Mobility Internal dan Eksternal Pusat 20 22 25 27 30 Biro Sumber Daya Manusia 3 Persentase SDM BPOM Yang Terpetakan Sebagai Suksesor Pusat 100 100 100 100 100 Biro Sumber Daya Manusia RO 1: Kebijakan Transformasi Manajemen ASN Pusat 4 4 4 4 4 Biro Sumber Daya Manusia Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Sumber Daya Manusia yang Optimal Biro Sumber Daya Manusia 1 Nilai Pembangunan ZI Biro Sumber Daya Manusia Pusat 87,76 87,85 87,94 88,03 88,12 Biro Sumber Daya Manusia 2 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Sumber Daya Manusia sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Biro Sumber Daya Manusia 3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia Pusat 100 100 100 100 100 Biro Sumber Daya Manusia 4 Indeks Manajemen Risiko Biro Sumber Daya Manusia Pusat 3,70 3,75 3,80 3,85 4,00 Biro Sumber Daya Manusia RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 Biro Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM 1.180.972,3 1.791.925,4 1.796.436,8 1.800.953,2 1.805.433,9 Biro Umum Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum Biro Umum Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Tingkat Digitalisasi Arsip Pusat 98,28 98,38 98,48 98,58 98,68 Biro Umum 2 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat 62 63 64 65 66 Biro Umum 3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pusat 88,3 88,5 88,7 88,9 89,1 Biro Umum 4 Indeks Pengelolaan Aset Pusat 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 Biro Umum 5 Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai perencanaan Pusat 100 100 100 100 100 Biro Umum 6 Persentase Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan Pusat 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5 Biro Umum RO 1: Layanan BMN Pusat 76 76 76 76 76 Biro Umum & UPT RO 2: Layanan Umum Pusat 1 1 1 1 1 Biro Umum RO 3: Layanan Protokoler Pusat 1 1 1 1 1 Biro Umum RO 4: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusat 63 90 90 90 90 Biro Umum RO 5: Layanan Perkantoran Pusat 76 76 76 76 76 Biro Umum & UPT RO 6: Layanan Sarana Internal Pusat 66 77 77 77 77 Biro Umum RO 7: Layanan Prasarana Internal Pusat 8 21 21 21 21 Biro Umum Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal Biro Umum Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Nilai Pembangunan ZI Biro Umum Pusat 83,5 84 84,5 85 85,5 Biro Umum 2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Umum sesuai Standar Pusat 100 100 100 100 100 Biro Umum 3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum Pusat 100 100 100 100 100 Biro Umum 4 Indeks Manajemen Risiko Biro Umum Pusat 2,65 2,85 3,05 3,15 3,25 Biro Umum RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 Biro Umum Pengembangan SDM Aparatur Badan POM 34.806,6 40.027,6 46.031,7 52.936,5 60.877,0 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 1 Persentase SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Memenuhi Standar Kompetensi Pusat 88 89 90 91 92 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 2 Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya sesuai dengan perencanaan Pusat 70 75 80 85 90 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Indeks BerAKHLAK Pusat 65 67 68 69 70 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan RO 1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pusat 2721 2993 3292 3621 3983 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan RO 2. SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dinilai dan disertifikasi sesuai standar Pusat 648 712 783 861 947 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan RO 3. Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pratama Pusat 5 5 5 5 5 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan RO 4. Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Administrator Pusat 3 3 3 3 3 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan RO 5. Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pengawas Pusat 9 9 9 9 9 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Layanan Publik PPSDM POM yang prima Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Indeks Pelayanan Publik PPSDM POM Pusat 4,05 4,15 4,25 4,35 4,51 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan RO 1. Layanan Perpustakaan yang diselesaikan Pusat 1 1 1 1 1 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal PPSDM Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 1 Nilai Pembangunan ZI PPSDM Pusat 88,5 88,75 89,00 89,25 89,50 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 2 Nilai AKIP PPSDM Pusat 80,15 81,00 81,50 82,00 82,50 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 3 Nilai Kinerja Anggaran PPSDM Pusat 5 5 5 5 5 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 4 Indeks Manajemen Risiko PPSDM Pusat 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan RO 1. Layanan BMN Pusat 1 1 1 1 1 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan RO 3. Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan RO 4. Perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat 8 8 8 8 8 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan RO 5. Layanan Sarana Internal Pusat 3 3 3 3 3 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan 44.521,93 57.104,33 68.078,91 73.071,67 82.665,16 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 1 Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang andal dan terintegrasi Pusat 20 40 60 80 100 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 2 Indeks SPBE Pusat 4,59 - - - - Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Indeks Pemerintah Digital Pusat - 2 2 2 2 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 4 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pusat 2,61 3,00 3,00 3,50 3,50 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan RO 1: Layanan Data dan Informasi Pusat 1 5 10 15 20 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan RO 2: Pemenuhan Implementasi SPBE BPOM Pusat 5 5 5 5 5 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 1 Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi Pusat 86,52 86,73 86,94 87,15 87,36 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 2 Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Pusat 81,88 81,89 81,89 81,9 81,91 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Pusat 5 5 5 5 5 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 4 Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi Pusat 2,94 2,97 3,00 3,04 3,07 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan RO 1: Perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat 7 20 20 25 25 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan RO 2: Layanan BMN Pusat 1 1 1 1 1 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan RO 3: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan RO 4: Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 5: Layanan Sarana Internal Pusat 41 50 75 100 125 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terwujudnya Pelayanan Publik BPOM Berbasis Digital yang Terintegrasi Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 1 Persentase Pemenuhan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Nasional Pusat - 31 43 62 81 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan RO 1: Sistem informasi layanan publik BPOM yang adaptif dan terintegrasi Pusat - 5 7 10 13 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terwujudnya Tatakelola Manajemen TIK yang Profesional Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 1 Persentase pemenuhan tata kelola TIK BPOM yang terstandar Pusat - 100 100 100 100 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan RO 1: Layanan TIK yang Tersertifikasi sesuai Standar Pusat - 4 4 4 4 Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I 14.194,8 16.779,2 20.135,0 23.539,5 27.761,9 Inspektorat I Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I Inspektorat I 1 Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM Pusat 62,86 65,71 68,57 71,43 74,29 Inspektorat I 2 Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM Pusat 4,2 4,25 4,3 4,4 4,5 Inspektorat I 3 Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Pusat 20,75 20,81 20,88 20,94 21 Inspektorat I 4 Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM Pusat 84,48 84,98 85,48 85,98 86,48 Inspektorat I 5 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Pusat 96,18 96,22 96,25 96,28 96,31 Inspektorat I 6 Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I Pusat 89,12 89,26 89,39 89,53 89,66 Inspektorat I 7 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat I 8 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat I 9 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I Pusat 3,64 3,69 3,74 3,79 3,84 Inspektorat I RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 9 9 9 9 9 Inspektorat I RO 2: Perangkat pengolah data dan komunikasi Pusat 18 21 24 27 30 Inspektorat I Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 3: Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 Inspektorat I RO 4: Layanan Sarana Internal Pusat 9 11 13 15 17 Inspektorat I RO 5: Layanan BMN Pusat 1 1 1 1 1 Inspektorat I Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien Inspektorat I 1 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I Pusat 88,48 88,52 88,57 88,62 88,67 Inspektorat I 2 Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti Pusat 92,13 92,25 92,36 92,48 92,59 Inspektorat I 3 Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat I 4 Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat I RO 1: Layanan Audit Internal Pusat 17 21 25 30 36 Inspektorat I Terwujudnya Inspektorat I yang profesional Inspektorat I 1 Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat I 2 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I Pusat 82,8 82,9 83,0 83,1 83,2 Inspektorat I Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO 1: Layanan Reformasi Kinerja Pusat 2 2 2 2 2 Inspektorat I Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II 5.453,1 6.543,8 7.852,5 9.423,0 11.307,7 Inspektorat II Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II Inspektorat II 1 Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM Pusat 62,86 65,71 68,57 71,43 74,29 Inspektorat II 2 Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM Pusat 4,2 4,25 4,3 4,4 4,5 Inspektorat II 3 Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Pusat 20,75 20,81 20,88 20,94 21 Inspektorat II 4 Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM Pusat 84,48 84,98 85,48 85,98 86,48 Inspektorat II 5 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Pusat 96,18 96,22 96,25 96,28 96,31 Inspektorat II 6 Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II Pusat 86,08 86,16 86,25 86,34 86,42 Inspektorat II 7 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat II 8 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat II 9 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II Pusat 3,24 3,29 3,34 3,39 3,44 Inspektorat II RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 9 9 9 9 9 Inspektorat II Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi Unit Organisasi Pelaksana (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien 1.036,0 1.253,1 1.528,3 1.735,4 2.202,7 Inspektorat II 1 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II Pusat 88,33 88,38 88,43 88,48 88,52 Inspektorat II 2 Persentase rekomendasi pengawasan Assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti Pusat 93,26 93,36 93,46 93,57 93,67 Inspektorat II 3 Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat II 4 Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat II RO 1: Layanan Audit Internal Pusat 17 21 25 30 36 Inspektorat II Terwujudnya Inspektorat II yang profesional 2.245,4 2.627,4 2.987,4 4.273,4 4.791,8 Inspektorat II 1 Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 Inspektorat II 2 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II Pusat 82,8 82,9 83,0 83,1 83,2 Inspektorat II RO 1: Layanan Reformasi Kinerja Pusat 2 2 2 2 2 Inspektorat II MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/Rincian Output Penugasan Indikator TARGET Alokasi APBN Alokasi Non-APBN Total (Dalam Juta Rupiah) (Dalam Juta Rupiah) (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 02.10.14-Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan - - - - - - 1.758,5 2.188,7 2.550,0 2.822,9 3.053,2 - - - - - 1.758,5 2.188,7 2.550,0 2.822,9 3.053,2 01-Fasilitasi Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi 1.758,5 2.188,7 2.550,0 2.822,9 3.053,2 - - - - - 1.758,5 2.188,7 2.550,0 2.822,9 3.053,2 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT Jumlah layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT 437 466 501 528 552 591,19 671,27 764,10 870,08 990,27 - - - - - 591,2 671,3 764,1 870,1 990,3 Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses 25 30 35 40 45 1.167,29 1.517,47 1.785,95 1.952,87 2.062,95 - - - - - 1.167,3 1.517,5 1.785,9 1.952,9 2.062,9 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan - - - - - - 193,02 212,32 233,55 256,90 282,60 - - - - - 193,0 212,3 233,5 256,9 282,6 01-Pengembangan Kebijakan dan Standar Susut dan Sisa Pangan 193,02 212,32 233,55 256,90 282,60 - - - - - 193,0 212,3 233,5 256,9 282,6 Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun 1 1 1 1 1 193,02 212,32 233,55 256,90 282,60 - - - - - 193,0 212,3 233,5 256,9 282,6 02.09.03-Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional - - - - - - 662,62 728,88 801,77 881,95 970,14 - - - - - 662,6 728,9 801,8 881,9 970,1 01-Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional 662,62 728,88 801,77 881,95 970,14 - - - - - 662,6 728,9 801,8 881,9 970,1 Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST) Jumlah kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST) 1 2 2 2 2 662,62 728,88 801,77 881,95 970,14 - - - - - 662,6 728,9 801,8 881,9 970,1 03.03.02-Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif - - - - - - 11.699,08 14.952,83 17.335,24 20.359,95 23.270,92 - - - - - 11.699,1 14.952,8 17.335,2 20.359,9 23.270,9 04-Formalisasi Usaha Serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk 11.699,08 14.952,83 17.335,24 20.359,95 23.270,92 - - - - - 11.699,1 14.952,8 17.335,2 20.359,9 23.270,9 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT Jumlah UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT 841 925 1018 1119 1231 3.827,33 6.293,92 7.731,95 9.576,60 10.903,84 - - - - - 3.827,3 6.293,9 7.732,0 9.576,6 10.903,8 Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan Jumlah fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan 250 275 300 325 350 3.567,17 3.923,89 4.394,76 5.053,97 6.064,77 - - - - - 3.567,2 3.923,9 4.394,8 5.054,0 6.064,8 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar Jumlah fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar 115 126 138 151 166 4.304,57 4.735,03 5.208,53 5.729,38 6.302,32 - - - - - 4.304,6 4.735,0 5.208,5 5.729,4 6.302,3 04.14.03-Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi Persentase Obat yang aman dan bermutu 90 91 92 93 94 531.558,3 6 765.629,0 1 830.318,7 5 1.014.546,5 4 1.387.019,4 8 - - - - - 531.558, 4 765.629, 0 830.318, 7 1.014.546,5 4 1.387.019,4 8 Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu 65 66 69 71 73 Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu 68 70 72 74 76 Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu 62 63 64 65 66 Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu 78 79 80 83 85 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu 75 76 77 78 79 Persentase Kabupaten/Kot a Pangan Aman 14 28 44 60 78 01-Penguatan sistem pengawasan pangan 50.753,13 58.664,84 66.836,22 76.292,51 87.529,02 - - - - - 50.753,1 58.664,8 66.836,2 76.292,5 87.529,0 Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan Jumlah Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan 58 74 93 116 139 2.000,00 2.751,72 3.482,07 4.348,21 5.227,92 - - - - - 2.000,0 2.751,7 3.482,1 4.348,2 5.227,9 keamanan dan mutu pangan keamanan dan mutu pangan Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman Jumlah Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman 185 235 285 335 405 2.210,03 2.475,83 2.983,54 3.491,25 4.237,88 - - - - - 2.210,0 2.475,8 2.983,5 3.491,3 4.237,9 Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya Jumlah Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya 122 122 122 122 122 2.440,00 2.440,00 2.684,00 2.952,40 3.247,64 - - - - - 2.440,0 2.440,0 2.684,0 2.952,4 3.247,6 Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman Jumlah Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman 170 200 250 320 410 2.168,83 2.774,36 3.051,80 3.356,98 3.692,67 - - - - - 2.168,8 2.774,4 3.051,8 3.357,0 3.692,7 Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan Jumlah Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan 1650 1700 1750 1800 1850 4.467,27 4.913,99 5.405,39 5.945,93 6.540,52 - - - - - 4.467,3 4.914,0 5.405,4 5.945,9 6.540,5 Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan Jumlah Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan 6300 0 7680 0 7950 0 82300 85400 4.927,31 6.170,99 6.707,38 7.297,40 7.946,43 - - - - - 4.927,3 6.171,0 6.707,4 7.297,4 7.946,4 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif 73 75 78 80 82 3.310,95 3.642,04 4.079,09 4.690,95 5.629,14 - - - - - 3.310,9 3.642,0 4.079,1 4.691,0 5.629,1 Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre- market PIRT sesuai standar Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre- market PIRT sesuai standar 28 31 34 37 40 2.343,24 2.577,57 2.886,87 3.319,91 3.983,89 - - - - - 2.343,2 2.577,6 2.886,9 3.319,9 3.983,9 SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dinilai dan disertifikasi sesuai standar Jumlah SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dinilai dan disertifikasi sesuai standar 648 712 783 861 947 13.430,40 15.444,96 17.761,70 20.425,96 23.489,85 - - - - - 13.430,4 15.445,0 17.761,7 20.426,0 23.489,8 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan 2721 2993 3292 3621 3983 13.455,11 15.473,38 17.794,38 20.463,54 23.533,07 - - - - - 13.455,1 15.473,4 17.794,4 20.463,5 23.533,1 02-Penguatan sistem pengawasan sediaan farmasi & alat kesehatan 480.805,23 706.964,17 763.482,53 938.254,03 1.299.490,46 - - - - - 480.805,2 706.964,2 763.482,5 938.254,0 1.299.490,5 Laboratorium pengawasan Jumlah Laboratorium 73 73 73 73 73 80.843,71 116.705,86 127.734,27 141.202,06 146.144,13 - - - - - 80.843,7 116.705,9 127.734,3 141.202,1 146.144,1 Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di UPT Jumlah Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di UPT 182 200 220 242 266 22.330,94 26.826,84 30.819,23 36.317,09 41.315,94 - - - - - 22.330,9 26.826,8 30.819,2 36.317,1 41.315,9 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans 2135 3197 3286 3572 3719 2.020,05 2.355,78 2.681,32 3.052,79 3.476,16 - - - - - 2.020,1 2.355,8 2.681,3 3.052,8 3.476,2 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT Jumlah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT 1811 4 1814 1 1898 9 19450 19933 17.357,74 22.890,53 28.294,85 34.423,90 39.192,36 - - - - - 17.357,7 22.890,5 28.294,9 34.423,9 39.192,4 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Jumlah Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT 4083 6 4126 9 4338 2 45611 48006 26.952,09 38.292,99 44.913,81 53.280,89 60.660,29 - - - - - 26.952,1 38.293,0 44.913,8 53.280,9 60.660,3 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT 3738 4140 4549 4949 5407 5.052,08 6.942,53 8.015,19 95.596,27 108.846,30 - - - - - 5.052,1 6.942,5 8.015,2 95.596,3 108.846,3 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Jumlah Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT 2371 8 2651 5 2840 9 30431 32622 35.068,30 50.899,97 56.876,90 64.070,47 72.944,44 - - - - - 35.068,3 50.900,0 56.876,9 64.070,5 72.944,4 Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Jumlah Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 120 120 120 120 120 207.734,07 353.054,05 372.068,62 409.236,50 715.994,64 - - - - - 207.734,1 353.054,0 372.068,6 409.236,5 715.994,6 Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB Jumlah Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB 16 21 27 33 38 400,00 480,00 576,00 691,20 829,44 - - - - - 400,0 480,0 576,0 691,2 829,4 Industri kosmetik yang dibina dalam rangka peningkatan maturitas Jumlah Industri kosmetik yang dibina dalam rangka peningkatan maturitas 35 40 45 50 55 1.100,00 1.320,00 1.584,00 1.900,80 2.280,96 - - - - - 1.100,0 1.320,0 1.584,0 1.900,8 2.281,0 Keputusan hasil pengawasan fasilitas Jumlah Keputusan hasil pengawasan 167 250 255 260 265 3.606,69 5.939,15 6.533,07 7.186,37 7.905,01 - - - - - 3.606,7 5.939,2 6.533,1 7.186,4 7.905,0 distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan Jumlah Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan 12 14 16 18 20 4.521,83 5.109,60 5.773,80 6.524,40 7.372,60 - - - - - 4.521,8 5.109,6 5.773,8 6.524,4 7.372,6 Industri farmasi yang dibina dalam rangka peningkatan tingkat maturita s Jumlah Industri farmasi yang dibina dalam rangka peningkatan tingkat maturitas 0 6 10 11 13 0,00 307,67 338,44 372,28 409,51 - - - - - 0,0 307,7 338,4 372,3 409,5 Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar Jumlah Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar 150 160 170 180 190 2.105,88 2.699,13 2.988,73 3.271,31 3.468,98 - - - - - 2.105,9 2.699,1 2.988,7 3.271,3 3.469,0 Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Jumlah Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan 7500 1310 0 1320 0 13300 13400 7.654,92 8.138,62 9.318,44 10.235,51 10.747,29 - - - - - 7.654,9 8.138,6 9.318,4 10.235,5 10.747,3 Pelaku usaha dan Peneliti yang Diberikan Pendampingan di Bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Jumlah Pelaku usaha dan Peneliti yang Diberikan Pendampingan di Bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3340 3507 3682 3866 4060 5.678,83 7.690,81 8.459,89 9.305,88 10.236,47 - - - - - 5.678,8 7.690,8 8.459,9 9.305,9 10.236,5 Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan sesuai Ketentuan Jumlah Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan sesuai Ketentuan 8100 0 8910 0 9801 0 10781 1 11859 2 5.177,72 4.251,40 4.676,54 5.144,19 5.658,61 - - - - - 5.177,7 4.251,4 4.676,5 5.144,2 5.658,6 Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design Jumlah Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design 1 1 1 1 1 3.112,92 4.375,55 4.813,10 5.294,41 5.823,85 - - - - - 3.112,9 4.375,5 4.813,1 5.294,4 5.823,9 Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium Jumlah Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar 34 79 79 79 79 2.054,54 3.739,77 3.888,24 3.987,07 4.013,77 - - - - - 2.054,5 3.739,8 3.888,2 3.987,1 4.013,8 Kemampuan Laboratorium Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifiaksi Operasi Penindakan Jumlah Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifiaksi Operasi Penindakan 17 17 17 17 17 2.021,99 2.224,19 2.446,61 2.691,27 2.960,40 - - - - - 2.022,0 2.224,2 2.446,6 2.691,3 2.960,4 Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan 5 6 6 7 7 8.543,40 10.205,72 12.488,91 13.330,62 14.275,95 - - - - - 8.543,4 10.205,7 12.488,9 13.330,6 14.276,0 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber 4 4 4 4 4 17.234,35 10.257,53 1.710,44 1.902,86 2.188,29 - - - - - 17.234,4 10.257,5 1.710,4 1.902,9 2.188,3 Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan Jumlah Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan 17 18 20 21 22 7.067,00 7.773,70 10.551,07 11.711,69 13.468,45 - - - - - 7.067,0 7.773,7 10.551,1 11.711,7 13.468,4 Pemenuhan Implementasi SPBE BPOM Jumlah Pemenuhan Implementasi SPBE BPOM 5 5 5 5 5 13.166,19 14.482,80 15.931,08 17.524,20 19.276,62 - - - - - 13.166,2 14.482,8 15.931,1 17.524,2 19.276,6 04.13.05-Pembudayaan hidup sehat dan Pengendalian faktor risiko PTM Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan 75 77 79 81 83 1.284,65 1.446,64 1.629,19 1.834,88 2.066,80 - - - - - 1.284,6 1.446,6 1.629,2 1.834,9 2.066,8 02-Pengendalian Konsumsi Rokok 1.117,65 1.262,94 1.427,12 1.612,65 1.822,29 - - - - - 1.117,6 1.262,9 1.427,1 1.612,7 1.822,3 Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi Ketentuan Jumlah label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi Ketentuan 6000 6200 6400 6600 6800 1.117,65 1.262,94 1.427,12 1.612,65 1.822,29 - - - - - 1.117,6 1.262,9 1.427,1 1.612,7 1.822,3 04-Pangan Sehat 167,00 183,70 202,07 222,23 244,51 - - - - - 167,0 183,7 202,1 222,2 244,5 Regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun 1 1 1 1 167,00 183,70 202,07 222,23 244,51 - - - - - 167,0 183,7 202,1 222,2 244,5 04.12.02-Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi - - - - - - - 371.111,6 371.111,6 371.111,6 371.111,6 - - - - - 371.111, 6 371.111, 6 371.111,6 371.111,6 03-Penguatan Intervensi Pendukung Pemberian Makan Bergizi - 371.111,6 371.111,6 371.111,6 371.111,6 - - - - - 371.111,6 371.111,6 371.111,6 371.111,6 Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar Jumlah Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar - 4116 0 41160 41160 41160 - 327.830,3 327.830,3 327.830,3 327.830,3 - - - - - 327.830,3 327.830,3 327.830,3 327.830,3 SPPG yang dilatih dan dikawal Keamanan Pangannya dalam Program MBG Jumlah SPPG yang dilatih dan dikawal Keamanan Pangannya dalam Program MBG - 3000 3000 3000 3000 - 43.281,3 43.281,3 43.281,3 43.281,3 - - - - - 43.281,3 43.281,3 43.281,3 43.281,3 05.01.11-Pengembangan Industri Kosmetik dan Farmasi - - - - - - 3.164,9 4.127,3 4.675,3 5.138,5 5.724,8 - - - - - 3.164,9 4.127,3 4.675,3 5.138,5 5.724,8 05-Pengembangan Riset dan Inovasi serta Adopsi Teknologi 3.164,9 4.127,3 4.675,3 5.138,5 5.724,8 - - - - - 3.164,9 4.127,3 4.675,3 5.138,5 5.724,8 Keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan Jumlah keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan 17 19 21 23 24 2.164,90 3.027,28 3.475,25 3.838,46 4.324,81 - - - - - 2.164,9 3.027,3 3.475,3 3.838,5 4.324,8 Pengawalan obat pengembangan baru yang sesuai standar Jumlah pengawalan obat pengembangan baru yang sesuai standar 3 3 3 5 5 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 - - - - - 1.000,0 1.100,0 1.200,0 1.300,0 1.400,0 MATRIKS KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait / Institusi Target Penyelesaian

1.Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka penguatan pengawasan pre market dan post market untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan antara lain pengaturan mengenai:

a.upaya pemastian mutu, khasiat/manfaat dan keamanan sediaan farmasi, cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, cara distribusi yang baik untuk sediaan farmasi, dan kajian risiko penggunaan bahan baku dalam obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik sediaan tertentu;
b.upaya pemastian mutu, khasiat/manfaat, dan keamanan, cara pembuatan yang baik, cara distribusi termasuk pengawasan peredaran untuk produk kecantikan mengandung bahan obat; Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru
1. 1.Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA
2. 2.Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
3. 3.Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
4. 4.Deputi Bidang Penindakan
5. 5.Biro Hukum dan Organisasi
6. 1.Kementerian Hukum
7. 2.Kementerian/Lembaga terkait 2025 - 2029 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait / Institusi Target Penyelesaian
c.penyusunan dan penetapan standar lainnya yang diakui untuk sediaan farmasi berupa metode analisis/monografi serta standar dan/atau persyaratan lainnya;
d.penguatan siber melalui penguatan pengawasan
e.peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring;
f.pelaksanaan farmakovigilans sediaan farmasi;
g.pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian;
h.sampling dan pengujian sediaan farmasi;
i.pengujian dan penilaian keamanan, khasiat dan mutu obat bahan alam yang menjadi prioritas nasional;
j.standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma;
k.penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya;
l.penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi serta pangan olahan;
m.penyerahan sediaan farmasi;
n.penandaan, periklanan, dan promosi sediaan farmasi, termasuk informasi nilai gizi pada bagian depan label pangan olahan;
o.penetapan penggolongan obat dan obat No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait / Institusi Target Penyelesaian bahan alam;
p.tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak;
q.pengawasan terhadap pencantuman peringatan kesehatan pada produk tembakau dan rokok elektronik; dan
r.tenaga pengawas tertentu yang melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum dan selama beredar.
1. 2.Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai:
a.cara sanitasi yang baik;
b.persyaratan cemaran pangan olahan;
c.bahan tambahan pangan;
d.bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan;
e.pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik;
f.iradiasi pangan;
g.kemasan pangan dan zat kontak pangan;
h.penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;
i.bahan penolong;
j.tata cara pendaftaran sarana produksi;
k.penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga; Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru
1. 1.Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
2. 2.Biro Hukum dan Organisasi
3. 1.Kementerian Hukum
4. 2.Kementerian/Lembaga terkait 2025 - 2029 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait / Institusi Target Penyelesaian
l.persyaratan impor pangan olahan;
m.kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan;
n.tindak lanjut pengawasan pangan olahan;
o.pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan;
p.tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan.
q.label pangan; dan
r.iklan pangan. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. TARUNA IKRAR