DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2020

Nomor: 29
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 2020, No.1381
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 188) ;
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang dan jasa.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
4.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan UKPBJ yang bertentangan dengan Kode Etik.
5.Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta 2020, No.1381 menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh UKPBJ.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

UKPBJ dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan dan mematuhi Kode Etik.

Pasal 3

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kewajiban sebagai berikut:

a.melaksanakan tugas secara tertib dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, 2020, No.1381 imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
i.menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kode etik juga meliputi larangan sebagai berikut:

a.memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
b.melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
c.menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
d.melaksanakan proses pemilihan Penyedia yang diskriminatif; dan
e.mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia atau masyarakat.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 5

(1)Dalam rangka penegakan Kode Etik, Kepala Badan membentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik yang bersifat adhoc. 2020, No.1381
(2)Majelis Pertimbangan Kode Etik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Majelis Pertimbangan Kode Etik paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota yang terdiri atas:
  1. 1.unsur unit kerja bidang hukum;
  2. 2.unsur unit kerja bidang kepegawaian; dan
  3. 3.unsur atasan langsung.
(2)Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik berasal dari unsur Inspektorat Utama.
(3)Dalam hal anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
(4)Pangkat dan jabatan anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.
(5)Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 7

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku UKPBJ berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang untuk:
1. a.melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku sikap, tingkah laku, dan perbuatan UKPBJ; 2020, No.1381
2. b.menerima dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau keluhan dari Penyedia, perangkat UKPBJ, satuan kerja/unit kerja, dan/atau masyarakat;
3. c.mengusulkan rekomendasi pemberian sanksi atas Pelanggaran Kode Etik yang terbukti dilakukan oleh perangkat UKPBJ untuk ditetapkan oleh Kepala Badan atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi perangkat UKPBJ; dan
4. d.melaporkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya kepada Kepala Badan.
(2)Untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat:
1. a.mengumpulkan dan/atau mencari fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan dan/atau keluhan yang diterima;
2. b.mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
3. c.melaksanakan pemanggilan terhadap perangkat UKPBJ dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
4. d.melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau keluhan yang diterima; dan
5. e.menilai ada/atau tidaknya Pelanggaran Kode Etik oleh perangkat UKPBJ.
(3)Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik yang disampaikan kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat rahasia.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas:

a.terlaksananya pengawasan perilaku perangkat UKPBJ berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; 2020, No.1381
b.terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku perangkat UKPBJ; dan
c.terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh perangkat UKPBJ.

Pasal 10

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berkedudukan pada Inspektorat Utama.
(2)Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri atas 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 11

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas untuk:

a.menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
b.melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
c.melaksanakan persiapan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
d.melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
e.melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
f.mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
g.mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
h.menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik. 2020, No.1381

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 2020, No.1381
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 188) ;
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang dan jasa.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
4.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan UKPBJ yang bertentangan dengan Kode Etik.
5.Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta 2020, No.1381 menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh UKPBJ.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

UKPBJ dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan dan mematuhi Kode Etik.

Pasal 3

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kewajiban sebagai berikut:

a.melaksanakan tugas secara tertib dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, 2020, No.1381 imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
i.menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kode etik juga meliputi larangan sebagai berikut:

a.memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
b.melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
c.menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
d.melaksanakan proses pemilihan Penyedia yang diskriminatif; dan
e.mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia atau masyarakat.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 5

(1)Dalam rangka penegakan Kode Etik, Kepala Badan membentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik yang bersifat adhoc. 2020, No.1381
(2)Majelis Pertimbangan Kode Etik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Majelis Pertimbangan Kode Etik paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota yang terdiri atas:
  1. 1.unsur unit kerja bidang hukum;
  2. 2.unsur unit kerja bidang kepegawaian; dan
  3. 3.unsur atasan langsung.
(2)Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik berasal dari unsur Inspektorat Utama.
(3)Dalam hal anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
(4)Pangkat dan jabatan anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.
(5)Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 7

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku UKPBJ berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang untuk:
1. a.melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku sikap, tingkah laku, dan perbuatan UKPBJ; 2020, No.1381
2. b.menerima dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau keluhan dari Penyedia, perangkat UKPBJ, satuan kerja/unit kerja, dan/atau masyarakat;
3. c.mengusulkan rekomendasi pemberian sanksi atas Pelanggaran Kode Etik yang terbukti dilakukan oleh perangkat UKPBJ untuk ditetapkan oleh Kepala Badan atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi perangkat UKPBJ; dan
4. d.melaporkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya kepada Kepala Badan.
(2)Untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat:
1. a.mengumpulkan dan/atau mencari fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan dan/atau keluhan yang diterima;
2. b.mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
3. c.melaksanakan pemanggilan terhadap perangkat UKPBJ dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
4. d.melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau keluhan yang diterima; dan
5. e.menilai ada/atau tidaknya Pelanggaran Kode Etik oleh perangkat UKPBJ.
(3)Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik yang disampaikan kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat rahasia.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas:

a.terlaksananya pengawasan perilaku perangkat UKPBJ berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; 2020, No.1381
b.terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku perangkat UKPBJ; dan
c.terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh perangkat UKPBJ.

Pasal 10

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berkedudukan pada Inspektorat Utama.
(2)Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri atas 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 11

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas untuk:

a.menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
b.melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
c.melaksanakan persiapan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
d.melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
e.melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
f.mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
g.mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
h.menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik. 2020, No.1381