DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2021

Nomor: 29
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai persyaratan bahan tambahan pangan campuran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 www.peraturan.go.id 2021, No.1278 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN CAMPURAN. www.peraturan.go.id 2021, No.1278

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
2.Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
3.BTP Campuran adalah BTP yang mengandung dua atau lebih jenis BTP baik dari golongan BTP yang sama atau pun berbeda dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan.
4.Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.
5.Cemaran Pangan adalah bahan yang tidak sengaja atau sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses produksi di sepanjang rantai pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
6.Cemaran Mikroba adalah cemaran dalam Pangan Olahan yang berasal dari mikroba yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
7.Cemaran Kimia adalah cemaran dalam Pangan Olahan yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. www.peraturan.go.id 2021, No.1278
8.Table-top Sweetener adalah BTP Pemanis bentuk granul, serbuk, tablet atau cair yang dikemas sekali pakai untuk digunakan oleh konsumen akhir.
9.Acceptable Daily Intake yang selanjutnya disingkat ADI adalah jumlah maksimal BTP dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
10.Takaran Penggunaan adalah ukuran penggunaan maksimal BTP yang diizinkan dalam Pangan Olahan dihitung berdasarkan batas maksimal BTP terhadap jumlah penggunaan BTP.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PERSYARATAN BTP CAMPURAN

Pasal 2

BTP Campuran yang diproduksi, dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, dan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Pasal 3

(1)BTP Campuran harus memiliki spesifikasi masing-masing BTP sebagai bahan penyusun.
(2)Spesifikasi BTP sebagai bahan penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar dan persyaratan dalam Kodeks Makanan Indonesia.
(3)Dalam hal standar dan persyaratan BTP sebagai bahan penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat dalam Kodeks Makanan Indonesia, dapat digunakan Standar Nasional Indonesia atau Combined Compendium of Food Additive Specifications of Joint FAO/WHO Experts Committee on Food Additives. www.peraturan.go.id 2021, No.1278

Pasal 4

(1)Selain harus memenuhi spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BTP Campuran harus memenuhi persyaratan Cemaran Mikroba dan Cemaran Kimia.
(2)Persyaratan Cemaran Mikroba dan Cemaran Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Khusus untuk BTP Campuran yang mengandung BTP Pewarna, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jenis BTP Pewarna harus dibuktikan dengan hasil uji kualitatif identitas pewarna tersebut.

Pasal 6

BTP Campuran dilarang menggunakan campuran natrium nitrat (INS.251), kalium nitrat (INS.252), kalium nitrit (INS.249), natrium nitrit (INS.250), sulfur dioksida (INS.220), natrium sulfit (INS.221), natrium bisulfit (INS. 222), natrium metabisulfit (INS. 223), kalium metabisulfit (INS.224), kalium sulfit (INS.225), kalsium bisulfit (INS.227), dan/atau kalium bisulfit (INS.228).

Pasal 7

Jenis dan batas maksimal penggunaan BTP dalam pangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELABELAN

Pasal 8

BTP Campuran harus memenuhi persyaratan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1278

Pasal 9

(1)BTP Campuran yang diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib disertai dengan informasi Takaran Penggunaan yang dicantumkan pada Label BTP Campuran.
(2)Takaran Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk BTP Campuran yang mengandung 1 (satu) jenis BTP setiap golongannya dihitung berdasarkan batas maksimal BTP yang diizinkan dibagi dengan persentase BTP yang terkandung dalam BTP Campuran.
(3)Takaran Penggunaan dimaksud pada ayat (1) untuk BTP Campuran yang mengandung lebih dari 1 (satu) jenis BTP dari golongan yang sama, penjumlahan hasil bagi masing-masing BTP dengan batas maksimal penggunaannya tidak boleh lebih dari 1 (satu).
(4)Dalam hal hasil perhitungan Takaran Penggunaan untuk setiap jenis BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan untuk setiap golongan BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perbedaan maka Takaran Penggunaan mengacu pada hasil yang paling kecil.
(5)Dalam hal perhitungan Takaran Penggunaan BTP Campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)digunakan pada lebih dari satu jenis kategori pangan maka pencantuman informasi Takaran Penggunaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.dituliskan Takaran Penggunaan BTP Campuran yang paling kecil; atau
2. b.dituliskan Takaran Penggunaan BTP Campuran pada masing-masing jenis kategori pangan.
(6)BTP dengan batas maksimal cara produksi pangan yang baik dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(7)Contoh perhitungan Takaran Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2021, No.1278

Pasal 10

(1)BTP Campuran yang mengandung BTP pemanis buatan dan/atau BTP Pemanis alami yang diperdagangkan secara eceran dan dikemas dalam bentuk Table-top Sweetener dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Table-top Sweetener sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tingkat kemanisan setara dengan 5 (lima) gram sampai 10 (sepuluh) gram gula (sukrosa).

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai persyaratan bahan tambahan pangan campuran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN CAMPURAN. www.peraturan.go.id 2021, No.1278

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
2.Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
3.BTP Campuran adalah BTP yang mengandung dua atau lebih jenis BTP baik dari golongan BTP yang sama atau pun berbeda dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan.
4.Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.
5.Cemaran Pangan adalah bahan yang tidak sengaja atau sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses produksi di sepanjang rantai pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
6.Cemaran Mikroba adalah cemaran dalam Pangan Olahan yang berasal dari mikroba yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
7.Cemaran Kimia adalah cemaran dalam Pangan Olahan yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. www.peraturan.go.id 2021, No.1278
8.Table-top Sweetener adalah BTP Pemanis bentuk granul, serbuk, tablet atau cair yang dikemas sekali pakai untuk digunakan oleh konsumen akhir.
9.Acceptable Daily Intake yang selanjutnya disingkat ADI adalah jumlah maksimal BTP dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
10.Takaran Penggunaan adalah ukuran penggunaan maksimal BTP yang diizinkan dalam Pangan Olahan dihitung berdasarkan batas maksimal BTP terhadap jumlah penggunaan BTP.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PERSYARATAN BTP CAMPURAN

Pasal 2

BTP Campuran yang diproduksi, dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, dan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Pasal 3

(1)BTP Campuran harus memiliki spesifikasi masing-masing BTP sebagai bahan penyusun.
(2)Spesifikasi BTP sebagai bahan penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar dan persyaratan dalam Kodeks Makanan Indonesia.
(3)Dalam hal standar dan persyaratan BTP sebagai bahan penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat dalam Kodeks Makanan Indonesia, dapat digunakan Standar Nasional Indonesia atau Combined Compendium of Food Additive Specifications of Joint FAO/WHO Experts Committee on Food Additives. www.peraturan.go.id 2021, No.1278

Pasal 4

(1)Selain harus memenuhi spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BTP Campuran harus memenuhi persyaratan Cemaran Mikroba dan Cemaran Kimia.
(2)Persyaratan Cemaran Mikroba dan Cemaran Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Jenis dan batas maksimal penggunaan BTP dalam pangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELABELAN

Pasal 8

BTP Campuran harus memenuhi persyaratan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1278

Pasal 9

(1)BTP Campuran yang diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib disertai dengan informasi Takaran Penggunaan yang dicantumkan pada Label BTP Campuran.
(2)Takaran Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk BTP Campuran yang mengandung 1 (satu) jenis BTP setiap golongannya dihitung berdasarkan batas maksimal BTP yang diizinkan dibagi dengan persentase BTP yang terkandung dalam BTP Campuran.
(3)Takaran Penggunaan dimaksud pada ayat (1) untuk BTP Campuran yang mengandung lebih dari 1 (satu) jenis BTP dari golongan yang sama, penjumlahan hasil bagi masing-masing BTP dengan batas maksimal penggunaannya tidak boleh lebih dari 1 (satu).
(4)Dalam hal hasil perhitungan Takaran Penggunaan untuk setiap jenis BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan untuk setiap golongan BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perbedaan maka Takaran Penggunaan mengacu pada hasil yang paling kecil.
(5)Dalam hal perhitungan Takaran Penggunaan BTP Campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)digunakan pada lebih dari satu jenis kategori pangan maka pencantuman informasi Takaran Penggunaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.dituliskan Takaran Penggunaan BTP Campuran yang paling kecil; atau
2. b.dituliskan Takaran Penggunaan BTP Campuran pada masing-masing jenis kategori pangan.
(6)BTP dengan batas maksimal cara produksi pangan yang baik dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(7)Contoh perhitungan Takaran Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2021, No.1278

Pasal 10

(1)BTP Campuran yang mengandung BTP pemanis buatan dan/atau BTP Pemanis alami yang diperdagangkan secara eceran dan dikemas dalam bentuk Table-top Sweetener dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Table-top Sweetener sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tingkat kemanisan setara dengan 5 (lima) gram sampai 10 (sepuluh) gram gula (sukrosa).