DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pangan Iradiasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
9.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
10.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PANGAN IRADIASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
3.Pangan Iradiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan.
4.Fasilitas Iradiasi adalah setiap bangunan dan fasilitas lain yang digunakan untuk maksud mengiradiasi Pangan, termasuk seluruh peralatan penunjang yang digunakan untuk maksud tersebut.
5.Produsen adalah perorangan dan/atau badan usaha yang membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.
6.Penanggung Jawab Fasilitas Iradiasi adalah pimpinan atau orang yang diserahi tanggung jawab pengelolaan suatu Fasilitas Iradiasi.
7.Dosis Serap adalah jumlah energi pengion yang terserap oleh Pangan.
8.Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
9.Batch Pangan Iradiasi adalah sejumlah produk yang diiradiasi dengan Dosis Serap dan dalam waktu yang sama.
10.Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah institusi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12.Direktur adalah Direktur yang mempunyai tugas di bidang pengawasan Pangan Olahan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Pangan Iradiasi yang beredar di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan.

Pasal 3

Iradiasi Pangan wajib menggunakan sumber radiasi berupa:

a.Iradiator Gamma dengan zat radioaktif kobalt-60 ( 60 Co) (Kobalt enam puluh) atau sesium-137 (137Cs) (Sesium seratus tiga puluh tujuh);
b.Mesin pembangkit sinar-X dengan energi sama dengan atau dibawah 7,5 MeV (tujuh koma lima mega elektron volt); atau
c.Mesin berkas elektron dengan energi sama dengan atau dibawah 10 MeV (sepuluh mega elektron volt).

Pasal 4

Jenis Pangan yang diizinkan untuk diiradiasi, tujuan iradiasi, Dosis Serap maksimum untuk masing-masing jenis Pangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Kemasan Pangan untuk Pangan yang akan diiradiasi wajib menggunakan bahan kontak Pangan yang diizinkan untuk digunakan pada proses iradiasi.
(2)Bahan kontak Pangan yang diizinkan untuk digunakan pada proses iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Bahan kontak Pangan dan Dosis Serap maksimumnya harus sesuai dengan Dosis Serap maksimum jenis Pangan yang diiradiasi.

Pasal 7

(1)Pangan Iradiasi dilarang diiradiasi ulang.
(2)Dikecualikan dari larangan iradiasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan berkadar air rendah yang diiradiasi untuk membasmi serangga.
(3)Total Dosis Serap pada Pangan yang diiradiasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi Dosis Serap maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1)Iradiasi ulang tidak termasuk:
1. a.Iradiasi pada Pangan yang mengandung bahan pangan yang telah diiradiasi pada dosis rendah untuk tujuan perlakuan karantina, menghambat pertunasan selama penyimpanan, atau menunda pematangan;
2. b.Iradiasi pada Pangan yang mengandung bahan pangan yang telah diiradiasi kurang dari 5% (lima perseratus); atau
3. c.Iradiasi yang dilakukan lebih dari satu kali untuk mencapai dosis serap maksimum yang diinginkan, sebagai bagian dari proses untuk tujuan teknologi tertentu.
(2)Total Dosis Serap pada Pangan yang diiradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi Dosis Serap maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

(1)Iradiasi Pangan hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Iradiasi yang telah memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN.
(2)Produsen dan Fasilitas Iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Iradiasi Pangan wajib memenuhi Cara Iradiasi Pangan yang Baik.
(3)Ketentuan mengenai Cara Iradiasi Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 10

Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan terhadap penerapan Cara Iradiasi Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
9.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
10.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PANGAN IRADIASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
3.Pangan Iradiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan.
4.Fasilitas Iradiasi adalah setiap bangunan dan fasilitas lain yang digunakan untuk maksud mengiradiasi Pangan, termasuk seluruh peralatan penunjang yang digunakan untuk maksud tersebut.
5.Produsen adalah perorangan dan/atau badan usaha yang membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.
6.Penanggung Jawab Fasilitas Iradiasi adalah pimpinan atau orang yang diserahi tanggung jawab pengelolaan suatu Fasilitas Iradiasi.
7.Dosis Serap adalah jumlah energi pengion yang terserap oleh Pangan.
8.Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
9.Batch Pangan Iradiasi adalah sejumlah produk yang diiradiasi dengan Dosis Serap dan dalam waktu yang sama.
10.Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah institusi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12.Direktur adalah Direktur yang mempunyai tugas di bidang pengawasan Pangan Olahan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Pangan Iradiasi yang beredar di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan.

Pasal 3

Iradiasi Pangan wajib menggunakan sumber radiasi berupa:

a.Iradiator Gamma dengan zat radioaktif kobalt-60 ( 60 Co) (Kobalt enam puluh) atau sesium-137 (137Cs) (Sesium seratus tiga puluh tujuh);
b.Mesin pembangkit sinar-X dengan energi sama dengan atau dibawah 7,5 MeV (tujuh koma lima mega elektron volt); atau
c.Mesin berkas elektron dengan energi sama dengan atau dibawah 10 MeV (sepuluh mega elektron volt).

Pasal 4

Pasal 5

(1)Kemasan Pangan untuk Pangan yang akan diiradiasi wajib menggunakan bahan kontak Pangan yang diizinkan untuk digunakan pada proses iradiasi.
(2)Bahan kontak Pangan yang diizinkan untuk digunakan pada proses iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Bahan kontak Pangan dan Dosis Serap maksimumnya harus sesuai dengan Dosis Serap maksimum jenis Pangan yang diiradiasi.

Pasal 7

(1)Pangan Iradiasi dilarang diiradiasi ulang.
(2)Dikecualikan dari larangan iradiasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan berkadar air rendah yang diiradiasi untuk membasmi serangga.
(3)Total Dosis Serap pada Pangan yang diiradiasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi Dosis Serap maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1)Iradiasi ulang tidak termasuk:
1. a.Iradiasi pada Pangan yang mengandung bahan pangan yang telah diiradiasi pada dosis rendah untuk tujuan perlakuan karantina, menghambat pertunasan selama penyimpanan, atau menunda pematangan;
2. b.Iradiasi pada Pangan yang mengandung bahan pangan yang telah diiradiasi kurang dari 5% (lima perseratus); atau
3. c.Iradiasi yang dilakukan lebih dari satu kali untuk mencapai dosis serap maksimum yang diinginkan, sebagai bagian dari proses untuk tujuan teknologi tertentu.
(2)Total Dosis Serap pada Pangan yang diiradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi Dosis Serap maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

(1)Iradiasi Pangan hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Iradiasi yang telah memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN.
(2)Produsen dan Fasilitas Iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Iradiasi Pangan wajib memenuhi Cara Iradiasi Pangan yang Baik.
(3)Ketentuan mengenai Cara Iradiasi Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 10

Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan terhadap penerapan Cara Iradiasi Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.