DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana www.peraturan.go.id 2020, No. 164 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
5.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
7.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106);
8.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783); MEMUTUSKAN: www.peraturan.go.id 2020, No. 164 Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
2.Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik POM adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah.
3.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
4.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5.Obat Tradisional Lisensi adalah Obat Tradisional yang seluruh tahapan pembuatan dilakukan oleh industri Obat Tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi.

Pasal 2

www.peraturan.go.id 2020, No. 164 Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Nonfisik POM merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dana kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Pasal 3

(1)DAK Nonfisik POM terdiri atas:
1. a.pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian; dan
2. b.pengawasan makanan minuman industri rumah tangga.
(2)Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap apotek dan toko obat

Pasal 4

Penggunaan DAK Nonfisik POM meliputi:

a.penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran;
b.pelaksanaan kegiatan;
c.pelaporan; dan
d.monitoring dan evaluasi

Pasal 5

(1)Penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Pusat dengan menetapkan menu, kegiatan, dan subkegiatan serta alokasi DAK Nonfisik POM mempertimbangkan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan data dukung yang ada;
2. b.Pemerintah Daerah dengan melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta penyusunan kerangka acuan kegiatan yang mengacu pada besaran alokasi DAK Nonfisik POM per kegiatan, target output yang ditetapkan serta ketentuan- ketentuan pelaksanaan anggaran DAK Nonfisik POM. www.peraturan.go.id 2020, No. 164
(2)Data Dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.untuk menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian:
  1. 1.jumlah petugas pengawas fasilitas pelayanan kefarmasian;
  2. 2.jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian antara lain apotik dan toko obat; dan
  3. 3.jumlah rata-rata alokasi anggaran Pemerintah Daerah selama 3 tahun terakhir untuk kegiatan pengawasan fasilitas layanan kefarmasian, atau
2. b.untuk menu pengawasan makanan minuman industri rumah tangga pangan:
  1. 1.data sarana IRTP, jumlah SPP-IRT;
  2. 2.jumlah tenaga Penyuluh Keamanan Pangan/District Food Inspector; dan
  3. 3.jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan daerah dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Sesudah Beredar IRTP.
(3)Kepala Badan melakukan penilaian dan pengesahan terhadap rencana kegiatan dan anggaran serta kerangka acuan kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4)Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik POM kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Kementerian Kesehatan pada minggu keempat bulan Februari sampai minggu pertama bulan Maret tahun berjalan.
(5)Usulan perubahan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menyertakan:
1. a.surat pengantar dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak; www.peraturan.go.id 2020, No. 164
3. c.surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi bagi kabupaten/kota;
4. d.telaah perubahan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
5. e.data pendukung lainnya.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan masing-masing kegiatan DAK Nonfisik POM.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan oleh masing-masing program maupun lintas program, menu alokasi perjenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas daerah masing- masing dan untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala atau sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(3)Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan rencana kegiatan DAK Nonfisik POM mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Nonfisik POM melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah periode berakhir.
(3)Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang terdiri atas: www.peraturan.go.id 2020, No. 164
1. a.laporan realisasi penyerapan anggaran;
2. b.laporan realisasi kegiatan; dan
3. c.permasalahan dalam pelaksanaan.

Pasal 8

(1)Selain pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, laporan realisasi kegiatan DAK Nonfisik POM disampaikan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
(2)Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan realisasi kegiatan dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik POM.
(3)Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan.

Pasal 9

(1)Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
1. a.monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
2. b.monitoring capaian anggaran dan capaian output.
(2)Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik POM di daerah dilaksanakan secara mandiri atau terpadu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap setiap kegiatan DAK Nonfisik POM dengan memperhatikan:
1. a.ketepatan waktu penyampaian laporan;
2. b.realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik POM;
3. c.kesesuaian antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Badan;
4. d.permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik POM di daerah; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 164
5. e.pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan setiap kegiatan DAK Nonfisik POM yang menjadi prioritas nasional di bidang kesehatan.

Pasal 10

Penggunaan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu kepada Petunjuk Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020. www.peraturan.go.id 2020, No. 164 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2020 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd PENNY K. LUKITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id 2020, No. 164 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana www.peraturan.go.id 2020, No. 164 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
5.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
7.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106);
8.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783); MEMUTUSKAN: www.peraturan.go.id 2020, No. 164 Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
2.Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik POM adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah.
3.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
4.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5.Obat Tradisional Lisensi adalah Obat Tradisional yang seluruh tahapan pembuatan dilakukan oleh industri Obat Tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi.

Pasal 2

Pasal 3

(1)DAK Nonfisik POM terdiri atas:
1. a.pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian; dan
2. b.pengawasan makanan minuman industri rumah tangga.
(2)Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap apotek dan toko obat

Pasal 4

Penggunaan DAK Nonfisik POM meliputi:

a.penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran;
b.pelaksanaan kegiatan;
c.pelaporan; dan
d.monitoring dan evaluasi

Pasal 5

(1)Penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Pusat dengan menetapkan menu, kegiatan, dan subkegiatan serta alokasi DAK Nonfisik POM mempertimbangkan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan data dukung yang ada;
2. b.Pemerintah Daerah dengan melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta penyusunan kerangka acuan kegiatan yang mengacu pada besaran alokasi DAK Nonfisik POM per kegiatan, target output yang ditetapkan serta ketentuan- ketentuan pelaksanaan anggaran DAK Nonfisik POM. www.peraturan.go.id 2020, No. 164
(2)Data Dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.untuk menu pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian:
  1. 1.jumlah petugas pengawas fasilitas pelayanan kefarmasian;
  2. 2.jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian antara lain apotik dan toko obat; dan
  3. 3.jumlah rata-rata alokasi anggaran Pemerintah Daerah selama 3 tahun terakhir untuk kegiatan pengawasan fasilitas layanan kefarmasian, atau
2. b.untuk menu pengawasan makanan minuman industri rumah tangga pangan:
  1. 1.data sarana IRTP, jumlah SPP-IRT;
  2. 2.jumlah tenaga Penyuluh Keamanan Pangan/District Food Inspector; dan
  3. 3.jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan daerah dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Sesudah Beredar IRTP.
(3)Kepala Badan melakukan penilaian dan pengesahan terhadap rencana kegiatan dan anggaran serta kerangka acuan kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4)Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik POM kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Kementerian Kesehatan pada minggu keempat bulan Februari sampai minggu pertama bulan Maret tahun berjalan.
(5)Usulan perubahan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menyertakan:
1. a.surat pengantar dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak; www.peraturan.go.id 2020, No. 164
3. c.surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi bagi kabupaten/kota;
4. d.telaah perubahan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
5. e.data pendukung lainnya.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan masing-masing kegiatan DAK Nonfisik POM.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan oleh masing-masing program maupun lintas program, menu alokasi perjenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas daerah masing- masing dan untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala atau sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(3)Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan rencana kegiatan DAK Nonfisik POM mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Nonfisik POM melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah periode berakhir.
(3)Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang terdiri atas: www.peraturan.go.id 2020, No. 164
1. a.laporan realisasi penyerapan anggaran;
2. b.laporan realisasi kegiatan; dan
3. c.permasalahan dalam pelaksanaan.

Pasal 8

(1)Selain pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, laporan realisasi kegiatan DAK Nonfisik POM disampaikan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
(2)Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan realisasi kegiatan dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik POM.
(3)Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan.

Pasal 9

(1)Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
1. a.monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
2. b.monitoring capaian anggaran dan capaian output.
(2)Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik POM di daerah dilaksanakan secara mandiri atau terpadu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap setiap kegiatan DAK Nonfisik POM dengan memperhatikan:
1. a.ketepatan waktu penyampaian laporan;
2. b.realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik POM;
3. c.kesesuaian antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Badan;
4. d.permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik POM di daerah; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 164
5. e.pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan setiap kegiatan DAK Nonfisik POM yang menjadi prioritas nasional di bidang kesehatan.