DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori www.peraturan.go.id 2021, No. 86 Keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu mengatur persyaratan lain bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); www.peraturan.go.id 2021, No. 86
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING. www.peraturan.go.id 2021, No. 86

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
3.Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
4.Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian adalah Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7.Instansi Pengusul Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul www.peraturan.go.id 2021, No. 86 adalah instansi pusat selain Badan Pengawas Obat dan Makanan dan instansi daerah yang mengusulkan PNS dalam lingkungan kerjanya untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
8.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13.Portofolio adalah kumpulan hasil karya dari seorang calon Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
14.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan standar kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
15.Rekomendasi adalah keterangan hasil Uji Kompetensi yang menyatakan tingkatan keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. www.peraturan.go.id 2021, No. 86
16.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
17.Kepala Biro adalah Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PNS YANG DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing pada instansi pemerintah ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pengawasan farmasi dan makanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. c.pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas dengan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang akan diduduki; dan
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk pengangkatan jabatan fungsional kategori keahlian untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. www.peraturan.go.id 2021, No. 86
(3)Pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan peta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(4)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsionalnya dan peta jabatan.
(5)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan melalui e-formasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

(1)PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja;
2. b.berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
3. c.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
4. d.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan paling sedikit:
  1. 1.2 (dua) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang www.peraturan.go.id 2021, No. 86 farmasi dan makanan; dan
  2. 2.4 (empat) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
5. e.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
6. f.tidak sedang menjabat jabatan fungsional lainnya;
7. g.tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya;
8. h.mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
9. i.berusia paling tinggi:
  1. 1.56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda;
  2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya; dan
10. j.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik untuk semua unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. www.peraturan.go.id 2021, No. 86

BAB IV

TATA CARA

Pasal 4

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing kepada pimpinan unit kerja.
(2)Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i.
(3)Dalam hal usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Instansi Pembina, pimpinan unit kerja meneruskan permohonan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Biro.
(4)Dalam hal usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Instansi Pengusul, pimpinan unit kerja meneruskan permohonan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Badan melalui PPK Instansi Pengusul.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi berupa:
1. a.persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja;
2. b.salinan ijazah diploma empat/sarjana terapan, sarjana, magister, atau doktor yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; www.peraturan.go.id 2021, No. 86
3. c.salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh PyB;
4. d.surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa telah dan masih menjalankan tugas kegiatan pengawasan farmasi dan makanan secara kumulatif paling sedikit:
  1. 1.2 (dua) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang farmasi dan makanan; dan
  2. 2.4 (empat) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan; sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
5. e.fotokopi kartu pegawai;
6. f.salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
7. g.Portofolio sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
8. h.surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa:
  1. 1.bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan jenjang keahlian melalui mekanisme penyesuaian/inpassing;
  2. 2.belum pernah diberikan Rekomendasi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme penyesuaian/inpassing; www.peraturan.go.id 2021, No. 86
  3. 3.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  4. 4.tidak sedang menjabat atau rangkap jabatan dengan jabatan fungsional lainnya;
  5. 5.tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya; dan
  6. 6.tidak sedang menjalani tugas belajar, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6)Dalam hal PNS telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan terkait pengawasan farmasi dan makanan selain melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PNS dapat melampirkan salinan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan pengawasan farmasi dan makanan.

Pasal 5

Pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul harus memastikan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi PNS yang akan diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme penyesuaian/inpassing.

Pasal 6

(1)Permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing diusulkan dalam bentuk daftar usulan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2)Untuk Instansi Pengusul, selain mengajukan daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), PPK Instansi Pengusul www.peraturan.go.id 2021, No. 86 juga harus menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan pedoman penyusunan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim penilai Uji Kompetensi.
(2)Verifikasi dan validasi dilakukan terhadap:
1. a.kelengkapan dokumen usulan; dan
2. b.perhitungan kebutuhan dan peta Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
(3)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan terhitung sejak berkas permohonan diterima.
(4)Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak lengkap, tim penilai Uji Kompetensi menyampaikan pemberitahuan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul untuk melengkapi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh PNS yang bersangkutan.
(5)Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap, tim penilai Uji Kompetensi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul disertai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi. www.peraturan.go.id 2021, No. 86

Pasal 8

Hasil verifikasi dan validasi perhitungan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing.

Pasal 9

(1)Dalam hal hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), PNS yang bersangkutan harus mengikuti Uji Kompetensi.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai Uji Kompetensi.

Pasal 10

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori www.peraturan.go.id 2021, No. 86 Keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu mengatur persyaratan lain bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); www.peraturan.go.id 2021, No. 86
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING. www.peraturan.go.id 2021, No. 86

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
3.Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
4.Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian adalah Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7.Instansi Pengusul Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul www.peraturan.go.id 2021, No. 86 adalah instansi pusat selain Badan Pengawas Obat dan Makanan dan instansi daerah yang mengusulkan PNS dalam lingkungan kerjanya untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
8.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13.Portofolio adalah kumpulan hasil karya dari seorang calon Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
14.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan standar kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
15.Rekomendasi adalah keterangan hasil Uji Kompetensi yang menyatakan tingkatan keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. www.peraturan.go.id 2021, No. 86
16.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
17.Kepala Biro adalah Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PNS YANG DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing pada instansi pemerintah ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pengawasan farmasi dan makanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. c.pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas dengan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang akan diduduki; dan
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk pengangkatan jabatan fungsional kategori keahlian untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. www.peraturan.go.id 2021, No. 86
(3)Pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan peta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(4)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsionalnya dan peta jabatan.
(5)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan melalui e-formasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

(1)PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja;
2. b.berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
3. c.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
4. d.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan paling sedikit:
  1. 1.2 (dua) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang www.peraturan.go.id 2021, No. 86 farmasi dan makanan; dan
  2. 2.4 (empat) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
5. e.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
6. f.tidak sedang menjabat jabatan fungsional lainnya;
7. g.tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya;
8. h.mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
9. i.berusia paling tinggi:
  1. 1.56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda;
  2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya; dan
10. j.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik untuk semua unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. www.peraturan.go.id 2021, No. 86

BAB IV

TATA CARA

Pasal 4

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing kepada pimpinan unit kerja.
(2)Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i.
(3)Dalam hal usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Instansi Pembina, pimpinan unit kerja meneruskan permohonan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Biro.
(4)Dalam hal usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Instansi Pengusul, pimpinan unit kerja meneruskan permohonan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Badan melalui PPK Instansi Pengusul.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi berupa:
1. a.persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja;
2. b.salinan ijazah diploma empat/sarjana terapan, sarjana, magister, atau doktor yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; www.peraturan.go.id 2021, No. 86
3. c.salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh PyB;
4. d.surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa telah dan masih menjalankan tugas kegiatan pengawasan farmasi dan makanan secara kumulatif paling sedikit:
  1. 1.2 (dua) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang farmasi dan makanan; dan
  2. 2.4 (empat) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan; sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
5. e.fotokopi kartu pegawai;
6. f.salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
7. g.Portofolio sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
8. h.surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa:
  1. 1.bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan jenjang keahlian melalui mekanisme penyesuaian/inpassing;
  2. 2.belum pernah diberikan Rekomendasi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme penyesuaian/inpassing; www.peraturan.go.id 2021, No. 86
  3. 3.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  4. 4.tidak sedang menjabat atau rangkap jabatan dengan jabatan fungsional lainnya;
  5. 5.tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya; dan
  6. 6.tidak sedang menjalani tugas belajar, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6)Dalam hal PNS telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan terkait pengawasan farmasi dan makanan selain melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PNS dapat melampirkan salinan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan pengawasan farmasi dan makanan.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing diusulkan dalam bentuk daftar usulan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2)Untuk Instansi Pengusul, selain mengajukan daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), PPK Instansi Pengusul www.peraturan.go.id 2021, No. 86 juga harus menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan pedoman penyusunan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim penilai Uji Kompetensi.
(2)Verifikasi dan validasi dilakukan terhadap:
1. a.kelengkapan dokumen usulan; dan
2. b.perhitungan kebutuhan dan peta Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
(3)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan terhitung sejak berkas permohonan diterima.
(4)Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak lengkap, tim penilai Uji Kompetensi menyampaikan pemberitahuan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul untuk melengkapi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh PNS yang bersangkutan.
(5)Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap, tim penilai Uji Kompetensi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul disertai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi. www.peraturan.go.id 2021, No. 86

Pasal 8

Pasal 9

(1)Dalam hal hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), PNS yang bersangkutan harus mengikuti Uji Kompetensi.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai Uji Kompetensi.