DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2021

Nomor: 30
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai persyaratan penambahan zat gizi dan zat nongizi dalam pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09657 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi dalam Pangan Olahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2021, No.1279 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Nongizi dalam Pangan Olahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN PENAMBAHAN ZAT GIZI DAN ZAT NONGIZI DALAM PANGAN OLAHAN. www.peraturan.go.id 2021, No.1279

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
2.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
4.Zat Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, serat pangan, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan komponen lainnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan manusia.
5.Zat Nongizi adalah senyawa atau komponen bioaktif/fungsional yang terdapat dalam pangan yang tidak berfungsi sebagai Zat Gizi tetapi memengaruhi kesehatan.
6.Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata- rata Zat Gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.
7.Acuan Label Gizi yang selanjutnya disingkat ALG adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada label produk pangan.
8.Pelaku Usaha Pangan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang bergerak pada satu atau lebih subsistem www.peraturan.go.id 2021, No.1279 agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Olahan dapat menambahkan Zat Gizi dan/atau Zat Nongizi dalam Pangan Olahan.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Pasal 3

(1)Zat Gizi yang dapat ditambahkan dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Zat Gizi dan turunan Zat Gizi sebagaimana diatur dalam AKG dan/atau ALG.
(2)Turunan Zat Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.turunan karbohidrat;
2. b.turunan lemak; dan
3. c.turunan protein.

Pasal 4

Zat Gizi dan Zat Nongizi yang dapat ditambahkan dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Jenis senyawa dan spesifikasi senyawa Zat Gizi yang dapat ditambahkan dalam Pangan Olahan mengacu pada Standar Nasional Indonesia mengenai jenis senyawa gizi (nutrient compounds) yang dapat ditambahkan dalam Pangan Olahan. www.peraturan.go.id 2021, No.1279
(2)Spesifikasi senyawa Zat Gizi yang belum diatur dalam Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau spesifikasi senyawa Zat Nongizi mengacu pada standar yang diakui secara internasional.

Pasal 6

(1)Zat Gizi dan/atau Zat Nongizi yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini dapat ditambahkan dalam Pangan Olahan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
(2)Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan pengkajian kepada Kepala Badan c.q. Direktur Standardisasi Pangan Olahan.
(3)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan memberikan keputusan berupa:
1. a.persetujuan; atau
2. b.penolakan.
(5)Formulir permohonan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Pangan Olahan yang telah mendapatkan izin edar sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
(2)Pangan Olahan yang sedang dalam proses pengajuan izin edar tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan yang menjadi dasar pengajuannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini www.peraturan.go.id 2021, No.1279 paling lambat 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09657 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 809), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.1279 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2021 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd PENNY K. LUKITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id 2021, No.1279 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai persyaratan penambahan zat gizi dan zat nongizi dalam pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09657 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi dalam Pangan Olahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN PENAMBAHAN ZAT GIZI DAN ZAT NONGIZI DALAM PANGAN OLAHAN. www.peraturan.go.id 2021, No.1279

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
2.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
4.Zat Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, serat pangan, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan komponen lainnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan manusia.
5.Zat Nongizi adalah senyawa atau komponen bioaktif/fungsional yang terdapat dalam pangan yang tidak berfungsi sebagai Zat Gizi tetapi memengaruhi kesehatan.
6.Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata- rata Zat Gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.
7.Acuan Label Gizi yang selanjutnya disingkat ALG adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada label produk pangan.
8.Pelaku Usaha Pangan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang bergerak pada satu atau lebih subsistem www.peraturan.go.id 2021, No.1279 agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Olahan dapat menambahkan Zat Gizi dan/atau Zat Nongizi dalam Pangan Olahan.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Pasal 3

(1)Zat Gizi yang dapat ditambahkan dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Zat Gizi dan turunan Zat Gizi sebagaimana diatur dalam AKG dan/atau ALG.
(2)Turunan Zat Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.turunan karbohidrat;
2. b.turunan lemak; dan
3. c.turunan protein.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Jenis senyawa dan spesifikasi senyawa Zat Gizi yang dapat ditambahkan dalam Pangan Olahan mengacu pada Standar Nasional Indonesia mengenai jenis senyawa gizi (nutrient compounds) yang dapat ditambahkan dalam Pangan Olahan. www.peraturan.go.id 2021, No.1279
(2)Spesifikasi senyawa Zat Gizi yang belum diatur dalam Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau spesifikasi senyawa Zat Nongizi mengacu pada standar yang diakui secara internasional.

Pasal 6

(1)Zat Gizi dan/atau Zat Nongizi yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini dapat ditambahkan dalam Pangan Olahan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
(2)Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan pengkajian kepada Kepala Badan c.q. Direktur Standardisasi Pangan Olahan.
(3)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan memberikan keputusan berupa:
1. a.persetujuan; atau
2. b.penolakan.
(5)Formulir permohonan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Pangan Olahan yang telah mendapatkan izin edar sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
(2)Pangan Olahan yang sedang dalam proses pengajuan izin edar tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan yang menjadi dasar pengajuannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini www.peraturan.go.id 2021, No.1279 paling lambat 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.