DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; www.peraturan.go.id 2021, No. 87 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
3.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 819);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG MEKANISME MONITORING EFEK SAMPING OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. www.peraturan.go.id 2021, No. 87
2.Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
3.Pemegang Izin Edar adalah pendaftar yang telah mendapat persetujuan izin edar untuk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang didaftarkan.
4.Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan adalah kegiatan yang meliputi pemantauan, pencatatan, pengumpulan data, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap efek berupa kejadian tidak diinginkan yang timbul karena penggunaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
5.Kejadian Tidak Diinginkan Serius adalah efek yang tidak diinginkan setelah penggunaan normal Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan yang menyebabkan kematian, mengancam jiwa, membutuhkan rawat inap, atau menyebabkan cacat permanen, tanpa harus diketahui hubungan sebab akibat terlebih dahulu.
6.Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius adalah efek yang tidak diinginkan setelah penggunaan normal Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan yang tidak menyebabkan kematian, tidak mengancam jiwa, tidak membutuhkan rawat inap, atau tidak menyebabkan cacat permanen, tanpa harus diketahui hubungan sebab akibat terlebih dahulu.
7.Hari adalah hari kalender.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. www.peraturan.go.id 2021, No. 87

BAB II

PENERAPAN

Pasal 2

(1)Pemegang Izin Edar wajib menanggapi dan menangani keluhan atau kasus efek yang tidak diinginkan dari Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk menjamin keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di peredaran.
(2)Pemegang Izin Edar yang mengedarkan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di wilayah Indonesia wajib melaporkan kasus efek yang tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan melalui mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

Pasal 3

(1)Pelaporan hasil Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.aspek keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan kejadian tidak diinginkan atau masalah lain terkait dengan penggunaan;
2. b.perubahan profil manfaat-risiko Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan/atau
3. c.aspek mutu yang berpengaruh terhadap keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
(2)Pelaporan hasil Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pelaporan spontan;
2. b.pelaporan tindak lanjut regulatori Badan Otoritas negara lain;
3. c.pelaporan tindak lanjut Pemegang Izin Edar di negara lain; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No. 87
4. d.pelaporan keamanan pasca pemasaran berdasarkan hasil kajian risiko terhadap produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tertentu.

Pasal 4

(1)Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap kasus efek berupa kejadian tidak diinginkan.
(2)Kejadian tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaporan spontan yang meliputi:
1. a.Kejadian Tidak Diinginkan Serius; dan/atau
2. b.Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius.
(3)Kejadian tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan melalui mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
(4)Hasil Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
(5)Kejadian tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terjadi di luar wilayah Indonesia wajib dilaporkan sepanjang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan diedarkan di wilayah Indonesia.

Pasal 5

(1)Kejadian Tidak Diinginkan Serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kejadian medis yang dapat mengakibatkan efek:
1. a.kematian;
2. b.keadaan yang mengancam jiwa;
3. c.membutuhkan rawat inap;
4. d.cacat permanen;
5. e.kelainan kongenital; dan/atau
6. f.kejadian medis penting lainnya. www.peraturan.go.id 2021, No. 87
(2)Kejadian yang tidak mengakibatkan efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius.

Pasal 6

Pelaporan keamanan pasca pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan bahan aktif baru;
b.Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan kombinasi bahan aktif baru; dan/atau
c.Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berdasarkan kajian risiko telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk dalam pelaporan keamanan pasca pemasaran.

Pasal 7

(1)Pemegang Izin Edar wajib menyampaikan pelaporan spontan berupa Kejadian Tidak Diinginkan Serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling lambat 15 (lima belas) Hari.
(2)Pemegang Izin Edar wajib menyampaikan pelaporan spontan berupa Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu setiap 6 (enam) bulan yang masing-masing disampaikan pada bulan Januari dan bulan Juli.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk laporan tidak terjadi kejadian tidak diinginkan/laporan nihil.
(4)Pemegang Izin Edar wajib menyampaikan pelaporan tindak lanjut regulatori Badan Otoritas negara lain dan/atau pelaporan tindak lanjut Pemegang Izin Edar di negara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(2)huruf b dan huruf c dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari setelah informasi diterima. www.peraturan.go.id 2021, No. 87
(5)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diproduksi di luar wilayah Indonesia namun diedarkan di wilayah Indonesia.
(6)Pemegang Izin Edar wajib menyampaikan pelaporan keamanan pasca pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d sebanyak 4 (empat) kali selama 24 (dua puluh empat) bulan yang masing-masing disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
(7)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan izin edar.

Pasal 8

(1)Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan evaluasi oleh Kepala Badan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tim ahli sesuai dengan kompetensi dan/atau keahlian di bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
(3)Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
(4)Pemegang Izin Edar wajib melaksanakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Tenaga kesehatan atau masyarakat dapat melaporkan adanya Kejadian Tidak Diinginkan Serius dan/atau Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. www.peraturan.go.id 2021, No. 87

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 10

(1)Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat disampaikan melalui:
1. a.e-reporting;
2. b.surat elektronik;
3. c.surat tertulis;
4. d.telepon; atau
5. e.aplikasi mobile.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format formulir pelaporan spontan Kejadian Tidak Diinginkan Serius dan Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menggunakan format tabel rekapitulasi pelaporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(5)Pelaporan rekapitulasi untuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan bulan Juli.
(6)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format tabel rekapitulasi pelaporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang www.peraturan.go.id 2021, No. 87 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(7)Pelaporan keamanan pasca pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) menggunakan format pelaporan keamanan pasca pemasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
3.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 819);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG MEKANISME MONITORING EFEK SAMPING OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. www.peraturan.go.id 2021, No. 87
2.Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
3.Pemegang Izin Edar adalah pendaftar yang telah mendapat persetujuan izin edar untuk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang didaftarkan.
4.Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan adalah kegiatan yang meliputi pemantauan, pencatatan, pengumpulan data, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap efek berupa kejadian tidak diinginkan yang timbul karena penggunaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
5.Kejadian Tidak Diinginkan Serius adalah efek yang tidak diinginkan setelah penggunaan normal Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan yang menyebabkan kematian, mengancam jiwa, membutuhkan rawat inap, atau menyebabkan cacat permanen, tanpa harus diketahui hubungan sebab akibat terlebih dahulu.
6.Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius adalah efek yang tidak diinginkan setelah penggunaan normal Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan yang tidak menyebabkan kematian, tidak mengancam jiwa, tidak membutuhkan rawat inap, atau tidak menyebabkan cacat permanen, tanpa harus diketahui hubungan sebab akibat terlebih dahulu.
7.Hari adalah hari kalender.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. www.peraturan.go.id 2021, No. 87

BAB II

PENERAPAN

Pasal 2

(1)Pemegang Izin Edar wajib menanggapi dan menangani keluhan atau kasus efek yang tidak diinginkan dari Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk menjamin keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di peredaran.
(2)Pemegang Izin Edar yang mengedarkan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di wilayah Indonesia wajib melaporkan kasus efek yang tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan melalui mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

Pasal 3

(1)Pelaporan hasil Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.aspek keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan kejadian tidak diinginkan atau masalah lain terkait dengan penggunaan;
2. b.perubahan profil manfaat-risiko Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan/atau
3. c.aspek mutu yang berpengaruh terhadap keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
(2)Pelaporan hasil Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pelaporan spontan;
2. b.pelaporan tindak lanjut regulatori Badan Otoritas negara lain;
3. c.pelaporan tindak lanjut Pemegang Izin Edar di negara lain; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No. 87
4. d.pelaporan keamanan pasca pemasaran berdasarkan hasil kajian risiko terhadap produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tertentu.

Pasal 4

(1)Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap kasus efek berupa kejadian tidak diinginkan.
(2)Kejadian tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaporan spontan yang meliputi:
1. a.Kejadian Tidak Diinginkan Serius; dan/atau
2. b.Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius.
(3)Kejadian tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan melalui mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
(4)Hasil Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
(5)Kejadian tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terjadi di luar wilayah Indonesia wajib dilaporkan sepanjang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan diedarkan di wilayah Indonesia.

Pasal 5

(1)Kejadian Tidak Diinginkan Serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kejadian medis yang dapat mengakibatkan efek:
1. a.kematian;
2. b.keadaan yang mengancam jiwa;
3. c.membutuhkan rawat inap;
4. d.cacat permanen;
5. e.kelainan kongenital; dan/atau
6. f.kejadian medis penting lainnya. www.peraturan.go.id 2021, No. 87
(2)Kejadian yang tidak mengakibatkan efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius.

Pasal 6

Pelaporan keamanan pasca pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan bahan aktif baru;
b.Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan kombinasi bahan aktif baru; dan/atau
c.Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berdasarkan kajian risiko telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk dalam pelaporan keamanan pasca pemasaran.

Pasal 7

(1)Pemegang Izin Edar wajib menyampaikan pelaporan spontan berupa Kejadian Tidak Diinginkan Serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling lambat 15 (lima belas) Hari.
(2)Pemegang Izin Edar wajib menyampaikan pelaporan spontan berupa Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu setiap 6 (enam) bulan yang masing-masing disampaikan pada bulan Januari dan bulan Juli.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk laporan tidak terjadi kejadian tidak diinginkan/laporan nihil.
(4)Pemegang Izin Edar wajib menyampaikan pelaporan tindak lanjut regulatori Badan Otoritas negara lain dan/atau pelaporan tindak lanjut Pemegang Izin Edar di negara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(2)huruf b dan huruf c dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari setelah informasi diterima. www.peraturan.go.id 2021, No. 87
(5)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diproduksi di luar wilayah Indonesia namun diedarkan di wilayah Indonesia.
(6)Pemegang Izin Edar wajib menyampaikan pelaporan keamanan pasca pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d sebanyak 4 (empat) kali selama 24 (dua puluh empat) bulan yang masing-masing disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
(7)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan izin edar.

Pasal 8

(1)Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan evaluasi oleh Kepala Badan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tim ahli sesuai dengan kompetensi dan/atau keahlian di bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
(3)Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
(4)Pemegang Izin Edar wajib melaksanakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Tenaga kesehatan atau masyarakat dapat melaporkan adanya Kejadian Tidak Diinginkan Serius dan/atau Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. www.peraturan.go.id 2021, No. 87

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 10

(1)Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat disampaikan melalui:
1. a.e-reporting;
2. b.surat elektronik;
3. c.surat tertulis;
4. d.telepon; atau
5. e.aplikasi mobile.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format formulir pelaporan spontan Kejadian Tidak Diinginkan Serius dan Kejadian Tidak Diinginkan Non-Serius Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menggunakan format tabel rekapitulasi pelaporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(5)Pelaporan rekapitulasi untuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan bulan Juli.
(6)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format tabel rekapitulasi pelaporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang www.peraturan.go.id 2021, No. 87 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(7)Pelaporan keamanan pasca pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) menggunakan format pelaporan keamanan pasca pemasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.