DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM; Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; pemantaan dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu penataan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara terintegrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut JDIH BPOM adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
4.Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Anggota JDIHN adalah biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada kementerian negara, sekretariat lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
6.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 2

(1)JDIH BPOM terdiri atas:
1. a.pusat JDIH BPOM; dan
2. b.Anggota JDIH BPOM.
(2)Pusat JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, analisis, dan evaluasi hukum.
(3)Anggota JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM;
2. b.satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM;
3. c.satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. d.satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan;
5. e.satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan; dan
6. f.satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 3

Pusat JDIH BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH BPOM yang meliputi:
1. a.organisasi;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.koleksi dokumen hukum;
4. d.teknis pengelolaan;
5. e.sarana prasarana; dan
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pusat JDIH BPOM menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH BPOM;
b.koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH BPOM dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
c.pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
d.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan BPOM;
e.pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH BPOM;
f.pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan informasi hukum;
g.pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
h.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH BPOM; dan
i.penyampaian laporan secara tertulis hasil pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan JDIH BPOM kepada Pusat JDIHN.

Pasal 5

Anggota JDIH BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPOM.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Anggota JDIH BPOM menyelenggarakan fungsi:

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh setiap Anggota JDIH BPOM;
b.pemanfaatan sistem informasi hukum BPOM yang terpusat pada pusat JDIH BPOM; dan
c.penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap tahun pada minggu keempat bulan November kepada pusat JDIH BPOM.

Pasal 7

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pusat JDIH BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dibentuk tim pengelola JDIH BPOM.
(2)Tim pengelola JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 8

(1)Dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH BPOM meliputi;
1. a.peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan;
2. b.instrumen hukum yang dibentuk atau diterbitkan BPOM;
3. c.putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya di bidang obat dan makanan;
4. d.rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan keputusan yang terkait dengan sektor pengawasan obat dan makanan; dan
5. e.peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Informasi hukum yang dikelola dalam JDIH BPOM meliputi:
1. a.kajian hukum;
2. b.artikel hukum dan karya tulis ilmiah; dan/atau
3. c.informasi hukum lainnya.

Pasal 9

Pengelolaan JDIH BPOM dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Pusat JDIH BPOM melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH BPOM.
(2)Pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu- waktu apabila dibutuhkan.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.hasil kegiatan pengelolaan JDIH BPOM; dan
2. b.pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH BPOM.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada:
1. a.Kepala Badan melalui Sekretaris Utama BPOM; dan
2. b.Pusat JDIHN melalui aplikasi e-report setiap bulan Desember.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012