DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, yang terdiri atas Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui pengangkatan pertama; Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain; dan Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui promosi; pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan mempunyai tugas

Menetapkan

menetapkan pengaturan mengenai pelatihan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.bahwa ketentuan mengenai pelatihan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. 4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
4. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. 6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
6. 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 356); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PELATIHAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan.
3.Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional PFM adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan.
4.Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pelatihan Fungsional PFM adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
5.Peserta Pelatihan Fungsional PFM yang selanjutnya disebut Peserta adalah PFM yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Peserta Pelatihan Fungsional PFM.
6.Tenaga Pengajar adalah widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada Peserta dalam pembelajaran pada Pelatihan Fungsional PFM.
7.Kurikulum Pelatihan Fungsional PFM yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PFM.
8.Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti Pelatihan Fungsional PFM.
9.Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
10.Lembaga Pelatihan Pemerintah adalah lembaga penyelenggara pelatihan yang telah mendapat akreditasi program Pelatihan Fungsional PFM atau persetujuan tertulis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyelenggarakan Pelatihan Fungsional PFM.
11.Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen tertulis yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa Peserta telah dinyatakan lulus, berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan Fungsional PFM dengan baik, dan berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
12.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
14.Kepala Badan adalah Kepala BPOM.
15.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BPOM.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL PFM

Pasal 2

(1)Jenis Pelatihan Fungsional PFM terdiri atas:
1. a.Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui pengangkatan pertama;
2. b.Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain; dan
3. c.Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui promosi.
(2)Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diikuti oleh PFM ahli pertama dan PFM ahli muda.
(3)Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diikuti oleh Pejabat Fungsional PFM keahlian disesuaikan dengan jenjang pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
(4)Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan khusus bagi PNS yang dipromosikan dari jabatan selain Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pasal 3

(1)Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib diikuti oleh PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional PFM paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
(2)Pejabat Fungsional PFM yang belum mengikuti atau tidak lulus Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 4

(1)Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan selama 92 (sembilan puluh dua) JP atau 18 (delapan belas) hari kerja.
(2)Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) JP atau 8 (delapan) hari kerja.

Pasal 5

(1)Pelatihan Fungsional PFM diselenggarakan oleh BPOM dan/atau Lembaga Pelatihan Pemerintah.
(2)Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PFM BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BPOM yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan.
(3)Dalam hal Lembaga Pelatihan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan akreditasi program Pelatihan Fungsional PFM oleh BPOM, Lembaga Pelatihan Pemerintah wajib mendapatkan persetujuan tertulis penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PFM dari pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPOM yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan.

Pasal 6

(1)Pelatihan Fungsional PFM dapat dilakukan secara klasikal dan/atau nonklasikal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan metode:
1. a.e-learning; atau
2. b.pembelajaran terpadu (blended learning).
(3)Metode e-learning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Metode pembelajaran terpadu (blended learning) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran klasikal dan metode e-learning.

Pasal 7

(1)Peserta dalam 1 (satu) angkatan Pelatihan Fungsional PFM berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dan paling banyak 40 (empat puluh) orang.
(2)Dalam hal jumlah Peserta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan Fungsional PFM dapat diselenggarakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Utama.

Pasal 8

Peserta harus memenuhi persyaratan:

a.ditugaskan pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah asal Peserta; dan
b.melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Peserta wajib mematuhi Kode Sikap Perilaku.
(2)Bagi Peserta yang terbukti melanggar Kode Sikap Perilaku dikenai sanksi administratif yang terdiri atas:
1. a.peringatan lisan;
2. b.surat teguran; atau
3. c.diberhentikan dari Pelatihan Fungsional PFM.
(3)Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta.

Pasal 10

(1)Kurikulum Pelatihan Fungsional PFM terdiri atas kelompok mata pelatihan:
1. a.pengembangan wawasan;
2. b.kompetensi umum; dan
3. c.kompetensi inti.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Makanan yang sedang diduduki.
(3)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…