DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan; 2020, No.237 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kamus Kompetensi Teknis adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku. 2020, No.237
2.Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut dengan Jabatan Fungsional PFM adalah PNS yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
3.Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PFM adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Pasal 2

(1)Kamus Kompetensi Teknis digunakan sebagai acuan standar kompetensi Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.
(2)Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan aparatur sipil negara bidang pengawasan obat dan makanan yang terdiri atas:
1. a.jabatan administrator;
2. b.jabatan pimpinan tinggi; dan
3. c.Jabatan Fungsional PFM.

Pasal 3

(1)Kamus Kompetensi Teknis merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis.
(2)Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.teknis umum;
2. b.fungsi penilaian/registrasi;
3. c.fungsi pemeriksaan;
4. d.fungsi penyidikan; 2020, No.237
5. e.fungsi pengujian;
6. f.fungsi pemantauan dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan
7. g.fungsi penyusunan standar/standardisasi.
(3)Kelompok fungsi teknis umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dimiliki setiap Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan.
(4)Unit Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama unit kompetensi;
2. b.definisi unit kompetensi;
3. c.level unit kompetensi;
4. d.deskripsi unit kompetensi; dan
5. e.indikator perilaku.
(5)Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2020, No.237 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd PENNY K. LUKITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237 2020, No.237

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kamus Kompetensi Teknis adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku. 2020, No.237
2.Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut dengan Jabatan Fungsional PFM adalah PNS yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
3.Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PFM adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Pasal 2

(1)Kamus Kompetensi Teknis digunakan sebagai acuan standar kompetensi Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.
(2)Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan aparatur sipil negara bidang pengawasan obat dan makanan yang terdiri atas:
1. a.jabatan administrator;
2. b.jabatan pimpinan tinggi; dan
3. c.Jabatan Fungsional PFM.

Pasal 3

(1)Kamus Kompetensi Teknis merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis.
(2)Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.teknis umum;
2. b.fungsi penilaian/registrasi;
3. c.fungsi pemeriksaan;
4. d.fungsi penyidikan; 2020, No.237
5. e.fungsi pengujian;
6. f.fungsi pemantauan dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan
7. g.fungsi penyusunan standar/standardisasi.
(3)Kelompok fungsi teknis umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dimiliki setiap Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan.
(4)Unit Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama unit kompetensi;
2. b.definisi unit kompetensi;
3. c.level unit kompetensi;
4. d.deskripsi unit kompetensi; dan
5. e.indikator perilaku.
(5)Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.