DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika manajemen Aparatur Sipil Negara serta kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 2022, No.392 Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); 2022, No.392 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari- hari.
2.Kode Perilaku Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut.
3.Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai BPOM adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
4.Nilai Organisasi BPOM adalah budaya yang wajib digunakan sebagai acuan bagi setiap Pegawai BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
5.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 2022, No.392
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang dibentuk di lingkungan BPOM dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
8.Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai BPOM yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
9.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum, atau Pejabat lain yang ditunjuk.
10.Terlapor adalah Pegawai BPOM yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
11.Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
12.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
13.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai BPOM yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB II

NILAI DASAR DAN NILAI ORGANISASI

Pasal 2

Setiap Pegawai BPOM wajib menjunjung nilai dasar aparatur sipil negara dan Nilai Organisasi BPOM dalam menjalankan 2022, No.392 tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun di luar lingkungan BPOM.

Pasal 3

Nilai dasar aparatur sipil negara, meliputi:

a.memegang teguh ideologi Pancasila;
b.setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c.mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d.menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e.membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f.menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h.mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i.memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j.memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k.mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l.menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m.mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n.mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o.meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 4

Nilai Organisasi BPOM ditetapkan berdasarkan nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a.profesional artinya menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi; 2022, No.392
b.integritas artinya konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan;
c.kredibilitas artinya dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional;
d.kerja sama tim artinya mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik;
e.inovatif artinya mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini; dan
f.responsif artinya cepat tanggap, peduli, dan antisipatif terhadap setiap masalah.

Pasal 5

Nilai Organisasi BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki unsur perilaku utama, terdiri atas:

a.nilai organisasi profesional, meliputi:
1. 1.komitmen;
2. 2.pelayanan prima; dan
3. 3.berorientasi pada hasil.
b.nilai organisasi integritas, meliputi:
1. 1.jujur;
2. 2.konsisten; dan
3. 3.disiplin.
c.nilai organisasi kredibilitas, meliputi:
1. 1.terpercaya;
2. 2.bertanggung jawab; dan
3. 3.peduli.
d.nilai organisasi kerja sama tim, meliputi:
1. 1.sinergi;
2. 2.suportif; dan
3. 3.komunikatif.
e.nilai organisasi inovatif, meliputi:
1. 1.kreatif;
2. 2.berorientasi kedepan; dan
3. 3.mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan baru. 2022, No.392
f.nilai organisasi responsif, meliputi:
1. 1.sigap;
2. 2.proaktif; dan
3. 3.tepat waktu.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai BPOM dibangun berdasarkan pada Nilai Organisasi BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Kode Etik nilai profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.konsisten antara perkataan dengan perbuatan;
b.berorientasi kepada pelayanan prima kepada pelanggan;
c.responsif dan inovatif untuk mencapai hasil prima;
d.kompeten; dan
e.bersikap independen, tidak bersikap diskriminatif atau keberpihakan terhadap kelompok atau golongan tertentu dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Kode Etik nilai integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a.bertutur kata, bertindak, dan berpakaian dengan sopan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku;
b.berperilaku terpuji, jujur, disiplin, dan taat peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi Pegawai BPOM lainnya; dan 2022, No.392
c.menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap tindakan di dalam maupun di luar dinas.

Pasal 9

Kode Etik nilai kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

a.menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan standar layanan dan batas waktu; dan
b.mampu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan diamanahkan.

Pasal 10

Kode Etik nilai kerja sama tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

a.seluruh tim mempunyai visi dan misi yang sama;
b.seluruh tim mempunyai komitmen yang sama;
c.seluruh tim harus memiliki sikap percaya antar rekan setimnya; dan
d.seluruh tim saling mendukung untuk pencapaian target.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika manajemen Aparatur Sipil Negara serta kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); 2022, No.392 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari- hari.
2.Kode Perilaku Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut.
3.Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai BPOM adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
4.Nilai Organisasi BPOM adalah budaya yang wajib digunakan sebagai acuan bagi setiap Pegawai BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
5.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 2022, No.392
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang dibentuk di lingkungan BPOM dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
8.Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai BPOM yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
9.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum, atau Pejabat lain yang ditunjuk.
10.Terlapor adalah Pegawai BPOM yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
11.Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
12.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
13.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai BPOM yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB II

NILAI DASAR DAN NILAI ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

Nilai dasar aparatur sipil negara, meliputi:

a.memegang teguh ideologi Pancasila;
b.setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c.mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d.menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e.membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f.menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h.mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i.memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j.memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k.mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l.menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m.mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n.mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o.meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 4

Nilai Organisasi BPOM ditetapkan berdasarkan nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a.profesional artinya menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi; 2022, No.392
b.integritas artinya konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan;
c.kredibilitas artinya dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional;
d.kerja sama tim artinya mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik;
e.inovatif artinya mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini; dan
f.responsif artinya cepat tanggap, peduli, dan antisipatif terhadap setiap masalah.

Pasal 5

Nilai Organisasi BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki unsur perilaku utama, terdiri atas:

a.nilai organisasi profesional, meliputi:
1. 1.komitmen;
2. 2.pelayanan prima; dan
3. 3.berorientasi pada hasil.
b.nilai organisasi integritas, meliputi:
1. 1.jujur;
2. 2.konsisten; dan
3. 3.disiplin.
c.nilai organisasi kredibilitas, meliputi:
1. 1.terpercaya;
2. 2.bertanggung jawab; dan
3. 3.peduli.
d.nilai organisasi kerja sama tim, meliputi:
1. 1.sinergi;
2. 2.suportif; dan
3. 3.komunikatif.
e.nilai organisasi inovatif, meliputi:
1. 1.kreatif;
2. 2.berorientasi kedepan; dan
3. 3.mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan baru. 2022, No.392
f.nilai organisasi responsif, meliputi:
1. 1.sigap;
2. 2.proaktif; dan
3. 3.tepat waktu.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai BPOM dibangun berdasarkan pada Nilai Organisasi BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Kode Etik nilai profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.konsisten antara perkataan dengan perbuatan;
b.berorientasi kepada pelayanan prima kepada pelanggan;
c.responsif dan inovatif untuk mencapai hasil prima;
d.kompeten; dan
e.bersikap independen, tidak bersikap diskriminatif atau keberpihakan terhadap kelompok atau golongan tertentu dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Kode Etik nilai integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a.bertutur kata, bertindak, dan berpakaian dengan sopan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku;
b.berperilaku terpuji, jujur, disiplin, dan taat peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi Pegawai BPOM lainnya; dan 2022, No.392
c.menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap tindakan di dalam maupun di luar dinas.

Pasal 9

Kode Etik nilai kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

a.menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan standar layanan dan batas waktu; dan
b.mampu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan diamanahkan.

Pasal 10

Kode Etik nilai kerja sama tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

a.seluruh tim mempunyai visi dan misi yang sama;
b.seluruh tim mempunyai komitmen yang sama;
c.seluruh tim harus memiliki sikap percaya antar rekan setimnya; dan
d.seluruh tim saling mendukung untuk pencapaian target.