DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif 50% (lima puluh persen) dan Rp0,00 (nol rupiah) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Industri Rumah Tangga Pangan, untuk Kebutuhan Donasi, dan berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa atau Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6166);
7.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469);
11.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
12.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127); 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
15.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
16.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF 50% (LIMA PULUH PERSEN) DAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN, UNTUK KEBUTUHAN DONASI, DAN BERKAITAN DENGAN KEJADIAN LUAR BIASA ATAU BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan perundang- undangan.
4.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
5.Donasi adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain.
6.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8.Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi penerimaan yang berasal dari:

a.jasa registrasi, pendaftaran, notifikasi, dan evaluasi;
b.jasa inspeksi sarana produksi impor;
c.jasa sertifikasi;
d.jasa pengujian;
e.jasa kalibrasi;
f.jasa pelatihan laboratorium;
g.jasa uji profisiensi;
h.penjualan baku pembanding dan hewan uji; dan
i.kerja sama penelitian di bidang obat dan makanan dengan pihak lain.

Pasal 3

Permohonan terhadap jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a khusus untuk pemohon usaha mikro, kecil, dan IRTP dapat dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 4

Permohonan terhadap jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c untuk kebutuhan Donasi dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Permohonan terhadap jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yang berkaitan dengan KLB atau bencana dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 6

Pemohon Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan IRTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil yang masih berlaku.

Pasal 7

(1)Permohonan registrasi, pendaftaran, notifikasi, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk Donasi harus melampirkan:
1. a.dokumen registrasi, pendaftaran, notifikasi, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.surat pernyataan registrasi, pendaftaran, notifikasi, dan evaluasi ditujukan untuk Donasi.
(2)Permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk donasi harus melampirkan:
1. a.dokumen sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.surat pernyataan sertifikasi ditujukan untuk Donasi.

Pasal 8

Permohonan pengujian laboratorium yang berkaitan dengan KLB atau Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus melampirkan:

a.penetapan KLB atau Bencana oleh pejabat yang berwenang; dan
b.surat pengantar dari pejabat setempat yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 9

(1)Permohonan penetapan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 disampaikan kepada Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.formulir permohonan; dan
2. b.dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
(3)Contoh formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Permohonan registrasi, pendaftaran, notifikasi, evaluasi, sertifikasi, dan pengujian yang telah diajukan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198).

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF 50% (LIMA PULUH PERSEN) DAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN, UNTUK KEBUTUHAN DONASI, DAN BERKAITAN DENGAN KEJADIAN LUAR BIASA ATAU BENCANA I. FORMAT FORMULIR PENGAJUAN PERMOHONAN TARIF 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) KOP PERUSAHAAN/INSTANSI/LEMBAGA ....,.......................... Nomor : ... Lampiran : ... Perihal : ... Kepada Yth. ............................................ di ............................................ Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemohon :.......................................................... Perusahaan/Instansi/lembaga :.......................................................... Jabatan :.......................................................... Alamat :.......................................................... Email :.......................................................... Telepon :.......................................................... Tujuan Penggunaan :.......................................................... .......................................................... .......................................................... Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar 50% (lima puluh perseratus) atas jenis PNBP (daftar terlampir) Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, (Nama Pemohon) II. FORMAT FORMULIR PENGAJUAN PERMOHONAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH) KOP PERUSAHAAN/INSTANSI/LEMBAGA ....,.......................... Nomor : ... Lampiran : ... Perihal : ... Kepada Yth. ............................................ di ............................................ Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemohon :.......................................................... Perusahaan/Instansi/lembaga :.......................................................... Jabatan :.......................................................... Alamat :.......................................................... Email :.......................................................... Telepon :.......................................................... Tujuan Penggunaan :.......................................................... .......................................................... .......................................................... Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP (daftar terlampir) Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, (Nama Pemohon) KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ttd. PENNY K. LUKITO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6166);
7.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469);
11.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
12.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127); 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
15.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
16.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF 50% (LIMA PULUH PERSEN) DAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN, UNTUK KEBUTUHAN DONASI, DAN BERKAITAN DENGAN KEJADIAN LUAR BIASA ATAU BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan perundang- undangan.
4.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
5.Donasi adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain.
6.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8.Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi penerimaan yang berasal dari:

a.jasa registrasi, pendaftaran, notifikasi, dan evaluasi;
b.jasa inspeksi sarana produksi impor;
c.jasa sertifikasi;
d.jasa pengujian;
e.jasa kalibrasi;
f.jasa pelatihan laboratorium;
g.jasa uji profisiensi;
h.penjualan baku pembanding dan hewan uji; dan
i.kerja sama penelitian di bidang obat dan makanan dengan pihak lain.

Pasal 3

Pasal 4

Permohonan terhadap jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c untuk kebutuhan Donasi dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Permohonan terhadap jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yang berkaitan dengan KLB atau bencana dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 6

Pemohon Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan IRTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil yang masih berlaku.

Pasal 7

(1)Permohonan registrasi, pendaftaran, notifikasi, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk Donasi harus melampirkan:
1. a.dokumen registrasi, pendaftaran, notifikasi, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.surat pernyataan registrasi, pendaftaran, notifikasi, dan evaluasi ditujukan untuk Donasi.
(2)Permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk donasi harus melampirkan:
1. a.dokumen sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.surat pernyataan sertifikasi ditujukan untuk Donasi.

Pasal 8

Permohonan pengujian laboratorium yang berkaitan dengan KLB atau Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus melampirkan:

a.penetapan KLB atau Bencana oleh pejabat yang berwenang; dan
b.surat pengantar dari pejabat setempat yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 9

(1)Permohonan penetapan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 disampaikan kepada Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.formulir permohonan; dan
2. b.dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
(3)Contoh formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.