DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2011

Nomor: 1
Tahun: 2011
Ditetapkan: 29 Maret 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan dipandang perlu mengganti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 2 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4.Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
7.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
9.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; 3
10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemilu Kada Provinsi, adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.Pemilu Kada Kabupaten/Kota, adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di kecamatan atau sebutan lain.
8.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain. 4
9.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di provinsi dan kabupaten/kota.
11.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau sebutan lain.
12.Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13.Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL.
14.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15.Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
16.Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses pemutakhiran data pemilih dan penetapan Daftar Pemilih dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kada sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
17.Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pasal 2

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih, berpedoman pada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum; 5
e.tertib penyelenggara Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

Pasal 3

Tujuan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih adalah untuk:

a.memastikan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih untuk Pemilu Kada di daerah domisilinya, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. 1.genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kada dan/atau sudah/pernah kawin;
2. 2.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. 3.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. 4.berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
5. 5.tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.memastikan pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih; dan
c.memastikan bahwa pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dilaksanakan oleh:

a.Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
b.Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota. 6

Pasal 5

Wilayah pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih oleh Pengawas Pemilu Kada terdiri atas:

a.Bawaslu melakukan pengawasan untuk seluruh wilayah Indonesia;
b.Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan untuk wilayah provinsi pada Pemilu Kada Provinsi;
c.Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan untuk wilayah kabupaten/kota pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d.Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk wilayah kecamatan pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
e.PPL melakukan pengawasan untuk wilayah desa/kelurahan untuk Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN

Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih meliputi:

a.proses pemutakhiran dan validasi Daftar Pemilih Sementara; dan
b.proses penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 7

(1)Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa daftar pemilih untuk Pemilu Kada adalah Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemilu terakhir dan/atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
(2)Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, serta ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
(3)Pengawas Pemilu Kada dalam tahap pemuktahiran dan validasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap kegiatan:
1. a.pengelompokan pemilih pada setiap TPS dengan ketentuan paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan antara lain: 7
  1. 1.tidak menggabungkan desa/kelurahan;
  2. 2.memudahkan pemilih;
  3. 3.hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
  4. 4.tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
  5. 5.jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
2. b.sosialisasi pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain;
3. c.penyampaian Daftar Pemilih Sementara kepada ketua RT/RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat;
4. d.pengumuman PPS atas Daftar Pemilih Sementara hasil pengolahan/pemindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada tempat- tempat yang mudah dijangkau masyarakat guna mendapat tanggapan dan perbaikan dari masyarakat; dan
5. e.perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

Pasal 8

Pengawasan terhadap Daftar Pemilihan Tambahan untuk memastikan:

a.keterpenuhan syarat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan yang ditunjukkan dengan adanya bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya;
b.pemilih tambahan yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
c.pencatatan pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh PPS/KPPS yang wilayahnya membawahi TPS tujuan di mana pemilih yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya; dan
d.pelaporan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK dalam hal di TPS yang bersangkutan terdapat pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 9

(1)PPL mengawasi:
1. a.pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
2. b.pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
3. c.pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
4. d.pengesahan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno PPS; dan
5. e.pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.
(2)Panwaslu Kecamatan mengawasi:
1. a.penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK; 8
2. b.penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
3. c.perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih terpenuhinya syarat sebagai pemilih.
(3)Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi:
1. a.penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kabupaten/kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota;
2. b.pembuatan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi;
3. c.penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dalam Pemilu Kada Provinsi;
4. d.tindak lanjut KPU Kabupaten/ Kota terhadap masukan atau rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten/ Kota dalam hal terdapat kesalahan dalam rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar; dan
5. e.perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih terpenuhinya syarat sebagai pemilih.
(4)Panwaslu Provinsi mengawasi:
1. a.penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam wilayah provinsi;
2. b.tindak lanjut KPU Provinsi terhadap masukan atau rekomendasi dari Panwaslu Provinsi dalam hal terdapat kesalahan dalam rekapitulasi jumlah pemilih; dan
3. c.perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 10

(1)Panwaslu Kabupaten/Kota meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota.
(2)Panwaslu Provinsi meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Provinsi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan dipandang perlu mengganti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4.Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
7.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
9.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; 3
10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemilu Kada Provinsi, adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.Pemilu Kada Kabupaten/Kota, adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di kecamatan atau sebutan lain.
8.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain. 4
9.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di provinsi dan kabupaten/kota.
11.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau sebutan lain.
12.Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13.Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL.
14.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15.Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
16.Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses pemutakhiran data pemilih dan penetapan Daftar Pemilih dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kada sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
17.Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pasal 2

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih, berpedoman pada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum; 5
e.tertib penyelenggara Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

Pasal 3

Tujuan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih adalah untuk:

a.memastikan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih untuk Pemilu Kada di daerah domisilinya, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. 1.genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kada dan/atau sudah/pernah kawin;
2. 2.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. 3.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. 4.berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
5. 5.tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.memastikan pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih; dan
c.memastikan bahwa pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dilaksanakan oleh:

a.Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
b.Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota. 6

Pasal 5

Wilayah pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih oleh Pengawas Pemilu Kada terdiri atas:

a.Bawaslu melakukan pengawasan untuk seluruh wilayah Indonesia;
b.Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan untuk wilayah provinsi pada Pemilu Kada Provinsi;
c.Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan untuk wilayah kabupaten/kota pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d.Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk wilayah kecamatan pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
e.PPL melakukan pengawasan untuk wilayah desa/kelurahan untuk Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN

Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih meliputi:

a.proses pemutakhiran dan validasi Daftar Pemilih Sementara; dan
b.proses penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 7

(1)Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa daftar pemilih untuk Pemilu Kada adalah Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemilu terakhir dan/atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
(2)Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, serta ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
(3)Pengawas Pemilu Kada dalam tahap pemuktahiran dan validasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap kegiatan:
1. a.pengelompokan pemilih pada setiap TPS dengan ketentuan paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan antara lain: 7
  1. 1.tidak menggabungkan desa/kelurahan;
  2. 2.memudahkan pemilih;
  3. 3.hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
  4. 4.tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
  5. 5.jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
2. b.sosialisasi pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain;
3. c.penyampaian Daftar Pemilih Sementara kepada ketua RT/RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat;
4. d.pengumuman PPS atas Daftar Pemilih Sementara hasil pengolahan/pemindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada tempat- tempat yang mudah dijangkau masyarakat guna mendapat tanggapan dan perbaikan dari masyarakat; dan
5. e.perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

Pasal 8

Pengawasan terhadap Daftar Pemilihan Tambahan untuk memastikan:

a.keterpenuhan syarat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan yang ditunjukkan dengan adanya bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya;
b.pemilih tambahan yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
c.pencatatan pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh PPS/KPPS yang wilayahnya membawahi TPS tujuan di mana pemilih yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya; dan
d.pelaporan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK dalam hal di TPS yang bersangkutan terdapat pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 9

(1)PPL mengawasi:
1. a.pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
2. b.pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
3. c.pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
4. d.pengesahan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno PPS; dan
5. e.pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.
(2)Panwaslu Kecamatan mengawasi:
1. a.penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK; 8
2. b.penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
3. c.perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih terpenuhinya syarat sebagai pemilih.
(3)Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi:
1. a.penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kabupaten/kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota;
2. b.pembuatan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi;
3. c.penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dalam Pemilu Kada Provinsi;
4. d.tindak lanjut KPU Kabupaten/ Kota terhadap masukan atau rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten/ Kota dalam hal terdapat kesalahan dalam rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar; dan
5. e.perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih terpenuhinya syarat sebagai pemilih.
(4)Panwaslu Provinsi mengawasi:
1. a.penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam wilayah provinsi;
2. b.tindak lanjut KPU Provinsi terhadap masukan atau rekomendasi dari Panwaslu Provinsi dalam hal terdapat kesalahan dalam rekapitulasi jumlah pemilih; dan
3. c.perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 10

(1)Panwaslu Kabupaten/Kota meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota.
(2)Panwaslu Provinsi meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Provinsi.