DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013

Nomor: 1
Tahun: 2013
Ditetapkan: 18 Januari 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan :

Pasal 5A

(1)Permohonan Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 5
(2)Permohonan Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 16 (enam belas) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU.

3.Ketentuan Pasal 36 ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4A) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota memanggil Pemohon, Termohon dan pihak terkait untuk mengikuti proses pemeriksaan pengambilan Putusan.
(2)Proses pemeriksaan pengambilan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Pemeriksa.
(3)Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
(4)Majelis Pemeriksa terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
(4A)Dalam hal Majelis Pemeriksa lebih dari 1 (satu) orang anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota, majelis menunjuk 1 (satu) orang ketua majelis.
(5)Pemanggilan lanjutan untuk mengikuti proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup disampaikan oleh Ketua Majelis Pemeriksa pada saat sidang pemeriksaan pengambilan Putusan.

4.Ketentuan Pasal 47 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1)Penyelesaian Sengketa Pemilu dinyatakan gugur apabila:
1. a.Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia;
2. b.Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon seiobelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu; atau
3. c.Pemohon mencabut permohonannya.
(2)Keputusan tentang gugurnya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Gugurnya Sengketa Pemilu sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.
(3)Dalam hal sengketa terkait keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dicabut Permohonannya oleh Pemohon dan dilakukan sebelum pembacaan keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan, maka pencabutan tersebut dicantumkan di dalam keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan dan dibacakan pada saat pembacaan keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan. 6
(4)Keputusan terkait gugurnya penyelesaian sengketa dibacakan dihadapan para pihak dan terbuka untuk umum.
(5)Penyelesaian sengketa dinyatakan gugur apabila Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 18 Januari 2013 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, Ttd. MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 162

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan :

Pasal 5A

(1)Permohonan Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 5
(2)Permohonan Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 16 (enam belas) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU.

3.Ketentuan Pasal 36 ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4A) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota memanggil Pemohon, Termohon dan pihak terkait untuk mengikuti proses pemeriksaan pengambilan Putusan.
(2)Proses pemeriksaan pengambilan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Pemeriksa.
(3)Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
(4)Majelis Pemeriksa terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
(4A)Dalam hal Majelis Pemeriksa lebih dari 1 (satu) orang anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota, majelis menunjuk 1 (satu) orang ketua majelis.
(5)Pemanggilan lanjutan untuk mengikuti proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup disampaikan oleh Ketua Majelis Pemeriksa pada saat sidang pemeriksaan pengambilan Putusan.

4.Ketentuan Pasal 47 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1)Penyelesaian Sengketa Pemilu dinyatakan gugur apabila:
1. a.Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia;
2. b.Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon seiobelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu; atau
3. c.Pemohon mencabut permohonannya.
(2)Keputusan tentang gugurnya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Gugurnya Sengketa Pemilu sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.
(3)Dalam hal sengketa terkait keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dicabut Permohonannya oleh Pemohon dan dilakukan sebelum pembacaan keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan, maka pencabutan tersebut dicantumkan di dalam keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan dan dibacakan pada saat pembacaan keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan. 6
(4)Keputusan terkait gugurnya penyelesaian sengketa dibacakan dihadapan para pihak dan terbuka untuk umum.
(5)Penyelesaian sengketa dinyatakan gugur apabila Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 18 Januari 2013 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, Ttd. MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 162

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan :

Pasal 5A

Pasal 36

Pasal 47

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan :

Pasal 5A

Pasal 36

Pasal 47

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2012