DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); https://jdih.bawaslu.go.id/
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. https://jdih.bawaslu.go.id/ Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
3.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. https://jdih.bawaslu.go.id/
4.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi.
5.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kabupaten/kota.
6.Komisi Informasi adalah Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
7.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9.Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan.
10.Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan Dokumen, untuk bahan Informasi Publik.
11.Tim Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Tim KIP adalah Tim yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi https://jdih.bawaslu.go.id/ Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota selaku kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi.
12.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
13.Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
14.DIP Pemilu dan/atau Pemilihan yang selanjutnya disebut DIP Pemilu dan/atau Pemilihan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang berada di bawah penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
15.Laporan Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Laporan Layanan adalah laporan tahunan yang dibuat PPID mengenai gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
16.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pemohon dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17.Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan/atau https://jdih.bawaslu.go.id/ badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
18.Pengujian Konsekuensi adalah pengujian terhadap konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik yang dikuasai Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
19.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (3) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bawaslu wajib:
1. a.menetapkan PPID;
2. b.menetapkan prosedur operasional standar yang berkaitan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan keterbukaan Informasi Publik;
3. c.membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
4. d.menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik;
5. e.menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
6. f.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon; https://jdih.bawaslu.go.id/
7. g.menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
8. h.menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik;
9. i.membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
10. j.melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
11. k.melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1a)Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib:
1. a.menetapkan PPID;
2. b.menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. c.menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. d.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon;
5. e.menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. f.menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. g.membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta https://jdih.bawaslu.go.id/ menyampaikan salinan laporan kepada Bawaslu, Komisi Informasi Provinsi, dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
8. h.melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
9. i.melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangan menetapkan prosedur operasional standar yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.
(3)Dihapus.
(4)Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (1a) dilaksanakan oleh Tim KIP.

3.Ketentuan ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf e Pasal 4 diubah, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Tim KIP Bawaslu terdiri atas:
1. a.Pembina PPID, dijabat oleh Ketua Bawaslu;
2. b.tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu dan tenaga ahli;
3. c.atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu;
4. d.wakil atasan PPID, dijabat oleh pejabat eselon Ib yang membidangi administrasi, dukungan teknis, dan pengawasan internal; https://jdih.bawaslu.go.id/
5. e.PPID, dijabat oleh pejabat eselon II yang membidangi data dan Informasi;
6. f.pejabat bidang Dokumentasi, dijabat oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang membidangi data dan Informasi;
7. g.pejabat bidang pelayanan Informasi, dijabat oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang membidangi data dan informasi;
8. h.pejabat bidang hukum dan sengketa Informasi, dijabat oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang membidangi hukum; dan
9. i.petugas pelayanan Informasi ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.
(2)Tim KIP Bawaslu Provinsi terdiri atas:
1. a.Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi;
2. b.tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi;
3. c.atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
4. d.PPID dijabat, oleh pejabat eselon III yang membidangi data dan informasi; dan
5. e.petugas pelayanan Informasi ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.
(3)Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. b.tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. c.Atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; https://jdih.bawaslu.go.id/
4. d.PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi; dan
5. e.petugas pelayanan Informasi ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.
(3a)Dalam hal pejabat setingkat eselon III yang membidangi data dan Informasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi dan pejabat setingkat eselon IV yang membidangi data dan Informasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota belum diangkat dan dilantik, atasan PPID menunjuk pejabat struktural atau pejabat fungsional di bidang data informasi dan/atau kehumasan untuk menjabat sebagai PPID.
(4)Bagan struktur Tim KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

4.Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 7 diubah serta Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (10), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pembina PPID bertugas:
1. a.menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. b.memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. c.memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. d.menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi https://jdih.bawaslu.go.id/ sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
(2)Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
1. a.kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. b.pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. c.pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. d.penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. e.penyusunan Laporan Layanan; dan
6. f.penanganan Sengketa Informasi Publik.
(3)Atasan PPID bertugas:
1. a.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. b.melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. c.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. d.menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
(4)Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
(5)PPID bertugas:
1. a.menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. b.mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. c.menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; https://jdih.bawaslu.go.id/
4. d.membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. e.menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. f.melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. g.menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. h.mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. i.melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. j.mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. k.membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
(6)Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:
1. a.mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
2. b.mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
3. c.mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
4. d.mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
5. e.membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
(7)Pejabat bidang pelayanan Informasi bertugas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
2. b.memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; https://jdih.bawaslu.go.id/
3. c.mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
4. d.membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
(8)Pejabat bidang hukum dan sengketa Informasi bertugas:
1. a.menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
2. b.memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. c.menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
4. d.menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
5. e.membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
(9)Petugas pelayanan Informasi bertugas:
1. a.melayani permohonan Informasi yang meliputi:
  1. 1.mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
  2. 2.membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
  3. 3.menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
  4. 4.menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  5. 5.menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
  6. 6.menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
2. b.membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi https://jdih.bawaslu.go.id/ jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. c.membantu PPID membuat Laporan Layanan.
(10)Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di pengadilan dilaksanakan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu.

5.Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Jenis Informasi Publik berdasarkan sifat terdiri atas:
1. a.Informasi terbuka, yang meliputi:
  1. 1.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. 2.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
  3. 3.Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
2. b.Informasi yang dikecualikan.
(2)Jenis Informasi Publik berdasarkan materi muatan terdiri atas:
1. a.Informasi kelembagaan; dan
2. b.Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan.
(3)Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: https://jdih.bawaslu.go.id/
1. a.Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung.
2. b.dihapus.
  1. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 diumumkan secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyediakan dan mengumumkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang berkaitan dengan kelembagaan, paling sedikit terdiri atas:
1. a.Informasi tentang profil Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. b.ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. c.ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. d.ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
5. e.ringkasan laporan akses Informasi Publik;
6. f.Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. g.Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik; https://jdih.bawaslu.go.id/
8. h.Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh anggota dan pegawai Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. i.Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
10. j.Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
11. k.Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyediakan dan mengumumkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung, paling sedikit terdiri atas:
1. a.program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;
2. b.hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;
3. c.hasil pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
4. d.prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
5. e.informasi Pemilu dan/atau Pemilihan lain yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  1. 8.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, Pasal 12F, Pasal 12G, Pasal 12H, Pasal 12I, https://jdih.bawaslu.go.id/ Pasal 12J, dan Pasal 12K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Informasi tentang profil Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a.Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
b.visi dan misi Bawaslu;
c.struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural; dan
d.laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Bawaslu untuk diumumkan.

Pasal 12B

Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari:

a.nama program dan kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
b.penanggungjawab, pelaksana program, dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
c.target dan/atau capaian program dan kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
d.jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
e.anggaran program dan kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang meliputi sumber dan jumlah;
f.agenda penting terkait pelaksanaan tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; https://jdih.bawaslu.go.id/
g.Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat; dan
h.Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 12C

Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); https://jdih.bawaslu.go.id/
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. https://jdih.bawaslu.go.id/ Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
3.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. https://jdih.bawaslu.go.id/
4.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi.
5.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kabupaten/kota.
6.Komisi Informasi adalah Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
7.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9.Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan.
10.Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan Dokumen, untuk bahan Informasi Publik.
11.Tim Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Tim KIP adalah Tim yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi https://jdih.bawaslu.go.id/ Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota selaku kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi.
12.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
13.Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
14.DIP Pemilu dan/atau Pemilihan yang selanjutnya disebut DIP Pemilu dan/atau Pemilihan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang berada di bawah penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
15.Laporan Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Laporan Layanan adalah laporan tahunan yang dibuat PPID mengenai gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
16.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pemohon dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17.Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan/atau https://jdih.bawaslu.go.id/ badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
18.Pengujian Konsekuensi adalah pengujian terhadap konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik yang dikuasai Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
19.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (3) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bawaslu wajib:
1. a.menetapkan PPID;
2. b.menetapkan prosedur operasional standar yang berkaitan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan keterbukaan Informasi Publik;
3. c.membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
4. d.menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik;
5. e.menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
6. f.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon; https://jdih.bawaslu.go.id/
7. g.menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
8. h.menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik;
9. i.membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
10. j.melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
11. k.melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1a)Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib:
1. a.menetapkan PPID;
2. b.menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. c.menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. d.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon;
5. e.menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. f.menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. g.membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta https://jdih.bawaslu.go.id/ menyampaikan salinan laporan kepada Bawaslu, Komisi Informasi Provinsi, dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
8. h.melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
9. i.melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangan menetapkan prosedur operasional standar yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.
(3)Dihapus.
(4)Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (1a) dilaksanakan oleh Tim KIP.

3.Ketentuan ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf e Pasal 4 diubah, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Tim KIP Bawaslu terdiri atas:
1. a.Pembina PPID, dijabat oleh Ketua Bawaslu;
2. b.tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu dan tenaga ahli;
3. c.atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu;
4. d.wakil atasan PPID, dijabat oleh pejabat eselon Ib yang membidangi administrasi, dukungan teknis, dan pengawasan internal; https://jdih.bawaslu.go.id/
5. e.PPID, dijabat oleh pejabat eselon II yang membidangi data dan Informasi;
6. f.pejabat bidang Dokumentasi, dijabat oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang membidangi data dan Informasi;
7. g.pejabat bidang pelayanan Informasi, dijabat oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang membidangi data dan informasi;
8. h.pejabat bidang hukum dan sengketa Informasi, dijabat oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang membidangi hukum; dan
9. i.petugas pelayanan Informasi ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.
(2)Tim KIP Bawaslu Provinsi terdiri atas:
1. a.Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi;
2. b.tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi;
3. c.atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
4. d.PPID dijabat, oleh pejabat eselon III yang membidangi data dan informasi; dan
5. e.petugas pelayanan Informasi ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.
(3)Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. b.tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. c.Atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; https://jdih.bawaslu.go.id/
4. d.PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi; dan
5. e.petugas pelayanan Informasi ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.
(3a)Dalam hal pejabat setingkat eselon III yang membidangi data dan Informasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi dan pejabat setingkat eselon IV yang membidangi data dan Informasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota belum diangkat dan dilantik, atasan PPID menunjuk pejabat struktural atau pejabat fungsional di bidang data informasi dan/atau kehumasan untuk menjabat sebagai PPID.
(4)Bagan struktur Tim KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

4.Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 7 diubah serta Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (10), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pembina PPID bertugas:
1. a.menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. b.memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. c.memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. d.menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi https://jdih.bawaslu.go.id/ sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
(2)Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
1. a.kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. b.pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. c.pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. d.penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. e.penyusunan Laporan Layanan; dan
6. f.penanganan Sengketa Informasi Publik.
(3)Atasan PPID bertugas:
1. a.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. b.melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. c.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. d.menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
(4)Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
(5)PPID bertugas:
1. a.menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. b.mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. c.menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; https://jdih.bawaslu.go.id/
4. d.membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. e.menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. f.melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. g.menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. h.mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. i.melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. j.mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. k.membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
(6)Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:
1. a.mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
2. b.mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
3. c.mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
4. d.mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
5. e.membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
(7)Pejabat bidang pelayanan Informasi bertugas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
2. b.memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; https://jdih.bawaslu.go.id/
3. c.mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
4. d.membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
(8)Pejabat bidang hukum dan sengketa Informasi bertugas:
1. a.menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
2. b.memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. c.menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
4. d.menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
5. e.membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
(9)Petugas pelayanan Informasi bertugas:
1. a.melayani permohonan Informasi yang meliputi:
  1. 1.mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
  2. 2.membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
  3. 3.menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
  4. 4.menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  5. 5.menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
  6. 6.menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
2. b.membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi https://jdih.bawaslu.go.id/ jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. c.membantu PPID membuat Laporan Layanan.
(10)Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di pengadilan dilaksanakan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu.

5.Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Jenis Informasi Publik berdasarkan sifat terdiri atas:
1. a.Informasi terbuka, yang meliputi:
  1. 1.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. 2.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
  3. 3.Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
2. b.Informasi yang dikecualikan.
(2)Jenis Informasi Publik berdasarkan materi muatan terdiri atas:
1. a.Informasi kelembagaan; dan
2. b.Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan.
(3)Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: https://jdih.bawaslu.go.id/
1. a.Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung.
2. b.dihapus.
  1. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 diumumkan secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyediakan dan mengumumkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang berkaitan dengan kelembagaan, paling sedikit terdiri atas:
1. a.Informasi tentang profil Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. b.ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. c.ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. d.ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
5. e.ringkasan laporan akses Informasi Publik;
6. f.Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. g.Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik; https://jdih.bawaslu.go.id/
8. h.Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh anggota dan pegawai Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. i.Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
10. j.Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
11. k.Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyediakan dan mengumumkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung, paling sedikit terdiri atas:
1. a.program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;
2. b.hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;
3. c.hasil pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
4. d.prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
5. e.informasi Pemilu dan/atau Pemilihan lain yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  1. 8.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, Pasal 12F, Pasal 12G, Pasal 12H, Pasal 12I, https://jdih.bawaslu.go.id/ Pasal 12J, dan Pasal 12K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Informasi tentang profil Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a.Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
b.visi dan misi Bawaslu;
c.struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural; dan
d.laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Bawaslu untuk diumumkan.

Pasal 12B

Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari:

a.nama program dan kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
b.penanggungjawab, pelaksana program, dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
c.target dan/atau capaian program dan kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
d.jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
e.anggaran program dan kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang meliputi sumber dan jumlah;
f.agenda penting terkait pelaksanaan tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; https://jdih.bawaslu.go.id/
g.Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat; dan
h.Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 12C

Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.